JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2023 dalam pelaksanaan jaminan Perlindungan social di bidang kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dimana Kabupaten ini menjadi salah satu wilayah di Provinsi Papua pegunungan yang sudah 94 persen menjamin kesehatan warganya.
Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi, SH, M.Hum menyatakan hari ini Pemerintah Kabupaten Jayawijaya secara resmi menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2023 dimana Jayawijaya masuk dari 22 Provinsi dan 334 Kabupaten yang menerima penghargaan itu atas keberhasilan dalam penyelenggaraan Program JKN – KIS yang selama ini di selenggarakan .
“kita terima penghargaan ini langsung dari Mentri dalam Negeri M Tito Karnavian dan Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti, penghargaan ini diberikan agar Pemerintah Daerah lebih giat dan meningkatkan dan menjaminkan warganya,”ungkapnya Selasa (14/3) usai menerima Penghargaan di Balai Sudirman Jakarta.
Pemda Jayawijaya Diwakili Wakil Bupati Marthin Yogobi saat menerima penghargaan UHC Award 2023
Foto : Protokol Pemda Jayawijaya
Pemerintah Pusat mengharapkan agar Pemerintah Daerah juga gencar melakukan penjaminan kepada warganya sebab saat ini secara keseluruhan warga yang sudah di jaminkan di seluruh Indonesia sudah mencapai 95 Persen, sedangkan untuk target dari Pemerintah sendiri adalah 98 persen secara nasional, oleh sebab itu Pemerintah Daerah diminta untuk menjamin warganya yang belum terdaftar dalam BPJS.
“Pencapaian 98 persen dari Pemerintah Pusat ini akan diturunkan ke Provinsi dan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Jayawijaya, sehingga kami juga didaerah harus lebih giat mendata warga yang belum masuk dalam Jaminan Kesehatan BPJS di daerah,”kata Marthin Yogobi.
Dalam kesempatan tersebut Wakil Presiden RI Maaruf Amin menyampaikan jika Penyelenggaraan Program JKN tak hanya mendukung pencapaian visi dan misi Presiden Tahun 2020-2024, tapi juga mendukung target RPJMN yaitu 98 persen penduduk di Indonesia mendapatkan perlindungan social Universal Health Coverage (UCH).
“kami menyadari bahwa UHC tidak sekedar tercapainya angka kepesertaan sesuai target , namun lebih dari itu tercapainya program ini harus menjamin bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu. Baik itu layanan Promotif, Preventif , Kuratif dan rehablitatif,”katanya.
Ditempat yang sama Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti mengakui jika, penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasionaloleh BPJS kesehatan hampir memasuki usia 1 Dekade, dalam kurun waktu yang terbilang singkat ini pula, BPJS kesehatan telah melalui berbagai tantangan dalam penyelenggaraan Program JKN.
“ satu per satu tantangan tersebut mulai terurai dengan meragam solusi yang telah kami upayakan, membaiknya program penyelenggaraan JKN bukan hanya upaya dari BPJS kesehatan, tapi juga terwujud nyata berkat dukungan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan,”bebernya.
Ali Ghufron menyatakan tujuan keterlibatan pemangku kepentingan, mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing, terutama dalam aspek kesehatan yang menjadi salah satu program strategis yang mendukung Visi dan Misi Presiden yaitu meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing guna mewujudkan Indonesia yang sehat dan cerdas, Adaptif, Inovetif, terampil dan berkarakter.
“hal ini merupakan menguatan pelaksanaan perlindungan Social, dalam hal perlindungan Social dalam bidang kesehatan, oleh karena itu kami menyadari jika Target UHC pada thun 2024 merupakan target yang sangat menantang dan diperlukan upaya ekstra,”tutupnya. (VIN/YUS)
