Category: Lintas SKPD

“Peluncuran media online ini merupakan pengembangan dari website resmi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang telah ada, hanya saja penyajian informasi dari masing-masing OPD ditambah,” kata Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Mansyur Latif, S.Sos, M.Si selaku penanggungjawab.

Menurutnya, peluncuran perdana media online kali ini akan menjadi  website khusus yang dikelola oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJP) sebagai media informasi bagi seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pengadaan.

“Di dalam sub website itu ada informasi tentang OPD, PPK, pejabat pengadaan dan Penyedia, sehingga memudahkan para pengguna untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. “Ini semacam jendela yang telah disediakan untuk bisa masuk. “Tinggal mengklik link yang ada,” kata Mansyur.

“Ini bukan aplikasi untuk lelang, tapi sub website ini hanya menyediakan link yang didalamnya memuat seputar pengadaan barang dan jasa,” tegas Mansyur.

“Kalau seluruh pejabat sudah membentengi diri dengan revolusi mental, saya yakin dan percaya jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya ini semakin bertambah baik karena dipimpin oleh orang yang loyal terhadap bangsa dan negara,” tegasnya.

“Saya ingin dalam mengakhiri masa kepemimpinan saya dengan wakil bupati John R. Banua kurun waktu 10 tahun berakhir dengan manis tanpa ada cela,” kata Wempi seusai melepas karnaval budaya nusantara Jumat (11/8) siang.

“Semangat revolusi mental itu harus selalu dibangkitkan bagi setiap individu baik itu pejabat, ASN, warga masyarakat dan semua stake holder yang ada di daerah ini. “Itu diawali oleh pimpinan OPD selaku pejabat di daerah karena menjadi barometer bagi rakyat,” ujarnya.
“Saya harap kedepan akan lebih baik, kalau sekarang masyarakat bisa menunjukkan semangatnya, pimpinan OPD pun harus bisa menunjukkan semangatnya kepada rakyat.  “Antara keduanya saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain,” tandasnya.

“Ini semua barang ada di ULP bagaimana proses pelelangan barang ini dilakukan dan SKPD terkait ikut membantu menyiapkan dokumen terkait dengan kontrak dan lelang,” ungkap Bupati Wetipo saat ditemui di Kantor Bupati, Kamis (20/07) Menurutnya jika prose penyiapan dokumen-dokumen ini cepat maka proses pelelangan tentu akan berjalan lancar sesuai dengan waktu yang diharapkan. Oleh sebab itu dirinya meminta setiap OPD untuk memperhatikan hal ini. “Jadi saya rasa kalau SKPD saja tidak konsisten ikut membantu maka ikut menghambat pembangunan di daerah ini. Jadi saya harap ini tolong diperhatikan,” ungkapnya. Lanjut bupati, pemerintah juga akan mengoreksi kembali kira-kira penyerapan dana yang kurang ada di OPD mana saja. Kalau ada yang kurang maka akan dijadikan catatan pengadaan kegiatan tahun berikutnya. “Kami akan lakukan evaluasi penyerapan di OPD mana saja yang kurang, dan itu akan menjadi catatan agar tahun berikutnya tidak usah berikan kegiatan yang banyak karena kemampuan untuk mengelola keuangan terlalu rendah,” tegasnya. Tambahnya, OPD jangan hanya berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan tetapi setelah dimasukan kegiatanya tidak dapat dikerjakan. (Vin)

Tata kelola penyelenggaraan data pemerintah atau yang dikenal dengan data governance merupakan sebuah upaya untuk menunjukkan data akurat, mutahir, lengkap dan terbuka. Untuk menyajikan data yang diinginkan ini harus ditunjang dengan data dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten Jayawijaya. Oleh karena itu setiap OPD harus melakukan pendataan secara rutin. Hal ini disampaikan Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan, Fabianus T. Wuka, SE, M.Si saat membuka kegiatan.

Sementara itu kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya, Petrus Mahuse, AP, M.Si mengatakan bahwa Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah penting dalam rangka peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penguatan manajemen pengelolaan data dan mandat dari regulasi.
Sedangkan cakupan infomasi SIPD terdiri atas Profil Daerah, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum, Daya Saing Daerah dan Tata Ruang.

Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutahir dan dapat dipertanggungjawabkan. (YHP).

Wempi berharap jika program pembangunan rumah itu terealisasi, pembangunan rumah yang diperuntukkan bagi warga masyarakat itu adalah rumah layak huni, yang nyaman untuk ditinggali tetapi juga merupakan rumah sehat. “Artinya warga yang tinggal di rumah tersebut benar-benar merasa aman dan nyaman serta bebas dari segala macam gangguan baik itu tindak kriminal, kebakaran maupun jauh dari serangan berbagai penyakit,” tegas Wempi.

“Jika pembangunan rumah ini akan terlaksana maka programnya harus jelas, karena program itu bisa diluncurkan karena adanya masyarakat dan masyarakat itu sendiri diurus dan dilayani oleh pemerintah daerah. “Ada keterikatan dan hubungan kerja yang baik diantara keduanya, sehingga program Gubernur Papua itu harus dikoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten Jayawijaya,” kata Wempi (Rabu, 29/3).

Menurutnya, koordinasi yang baik menjadi kunci utama untuk menyukseskan program pembangunan perumahan tersebut. ”Jangan mengatas namakan masyarakat, tapi rumah yang dibangun tidak memenuhi syarat untuk dihuni,” tandasya. (Vin/jk)

“Hal itu seperti yang tertuang dalam Perdasus No.25 yang disempurnakan, bahwa prioritas utama dalam otsus meliputi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, infrastruktur dan afirmasi,” Kata Adolof pada saat acara penutupan Musrenbang Otsus Papua di Wilayah Adat Lapago yang berlangsung selama dua hari di Gedung Sasana Wio Kantor Bupati Jayawijaya Jumat (31/3).

Sementara itu Bupati Jayawijaya yang diwakili Asisten I Sekda Jayawijaya Drs Tinggal Wosono M.AP mengatakan seluruh program/kegiatan OPD yang telah dibahas dalam Musrenbang, dapat dipertajam pada Musrenbang tingkat provinsi Papua.

“Banyaknya permasalahan yang belum dapat terurai di wilayah adat Lapago nantinya dapat diselesaikan secara tuntas semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Wusono.

“Terkait dengan penyelesaian masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur yang berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan antar pimpinan di wilayah Lapago, perlu mendapat dukungan oleh seluruh elemen bangsa di wilayah Pegunungan Tengah dan diselesaikan secara bersama-sama untuk semua pihak,” imbuhnya. (Vin/jk)

 “Meski sudah diusulkan di APBD 2017 namun belum dapat terealisasi, jalan Woma-Walesi akan diupayakan dari sumber dana yang lain,” kata Adolf Hattu saat ditemui di ruang kerjanya Selasa (4/4).

Menurutnya, terputusnya jalan Woma-Walesi akibat dari pengambilan material sungai Uwe dan tergerusnya pinggiran sungai Uwe dari derasnya aliran sungai yang mengalir. “Dinas PU saat ini sedang menyelesaikan perbaikan jalan dimaksud, karena jalan tersebut merupakan salah satu akses jalan terdekat selain jalan Yagara untuk menuju ke tempat pelaksanaan Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) pada bulan Agustus nanti,” katanya.

“Dibutuhkan kerja sama yang baik dari semua pihak, karena bila pengambilan material di sungai Uwe ini terus dilakukan dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat disekitarnya bahkan dapat mengancam fasilitas umum yang sudah ada seperti Bandar udara, jembatan Woma yang sudah dbangun permanen dan ruas jalan Woma-Welesi itu sendiri,” ujarnya.

“Kami tetap berusaha semaksimal mungkin, pekerjaan ruas jalan Woma-Walesi ini akan rampung sebelum pelaksanaan FBLB,” tegasnya.

Hal yang tidak kalah pentingnya lanjut Hattu, jembatan di distrik Asotipo yang juga terputus telah diprogramkan pada tahun 2017 dan pembangunannya mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP).

“Untuk sementara dana yang tersedia di tahun 2017 hanya bisa digunakan untuk membangun jembatan dengan konstruksi kayu, sedangkan untuk jembatan permanen sudah diusulkan pada DAK 2018 ,” tandasnya. (Vin/jk)

“Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan bermaksud untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan aparatur sipil negara dengan tujuan untuk meningkatkan tatakelola yang baik dan berwibawa,” tegas Wusono saat membuka secara resmi bimtek sub domain jayawijayakab.go.id bagi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Selasa, (04/4) bertempat di gedung Sekolah Minggu GKI.

“Saya harap peserta dapat mengikuti bimtek ini dengan baik, sebab aplikasi yang akan dipelajari adalah salah satu yang akan digunakan pada implementasi e-government di Kabupaten Jayawijaya,” kata Wusono.

Kepada ASN selaku peserta bimtek Wusono minta untuk terus meningkatkan kompetensinya  dengan teknologi informasi berbasis sistem dan aplikasi dalam bekerja dan dalam kehidupan sehari-hari.

Hal yang tidak kalah pentingnya lanjut Wusono, keberadaan website Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatik menggelar Bimbingan Teknis Sub-Domain jayawijayakab.go.id, Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Drs.Isak S.F.Sawaki selaku instansi teknis penyelenggara Bimtek dalam kesempatan yang sama mengatakan, kegiatan kali ini merupakan cikal bakal dari persiapan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk membangun e-goverment sesuai dengan kesepakatan bersama yang sudah ditandatangani oleh seluruh Bupati di Papua bersama KPK pada tanggal 9 Maret 2017 di Jayapura.

Peserta dari masing-masing OPD ini nantinya akan dipersiapkan untuk menjadi operator yang akan menginput semua data di OPD sedangkan Dinas Kominfo sebagai basik datanya,” kata Sawaki.

“Kedepan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit dan monitoring OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada sistem pelaporan keuangan dapat langsung dilihat dari basik data yang ada pada Dinas Kominfo dan dapat diakses langsung dari pusat,” ungkapnya.

“Kegiatan bimtek diikuti oleh 30 peserta dari masing-masing OPD dan diharapkan peserta mengikutinya dengan serius karena mereka akan jadi tulang punggung sukses tidaknya sub domain dan e-govermen yang akan dibangun,” tandasnya. (Vin/jk).

Bupati Jayawijaya melalui asisten I Sekda mengharapkan agar para peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh sebagai seorang petugas protokol yang profesional dalam mengatur dan merencanakan acara-acara resmi di masing-masing SKPD sehingga dapat berjalan dengan baik dan benar.

“Kami berharap kegiatan-kegiatan resmi yang dilakukan SKPD ataupun pemerintah daerah dapat dilakukan sesuai dengan norma yang seharusnya atau sesuai undang-undang keprotokolan,” Ungkap Asisten I Sekda Jayawijaya usai menutup kegiatan tersebut.

Asisten I berharap agar ilmu yang diterima dapat dibagikan kepada seluruh pegawai di SKPD masing-masing, sehingga pada gilirannya mereka juga mempunyai kepercayaan diri untuk bisa membantu pemerintah daerah dalam setiap kegiatan-kegiatan, baik resmi maupun tidak resmi yang dilakukan Pemerintah Daerah, SKPD, dan masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari di Sasana Wio Kantor Bupati dan diikuti oleh perwakilan dari masing-masing SKPD ini mendapat apresiasi dari seluruh peserta yang ikut serta berharap agar kegiatan yang sama dapat diselenggarakan kembali sehingga banyak pegawai negeri di lingkungan pemerintah kabupaten Jayawijaya dapat belajar dan mengerti dengan baik dan benar tentang kehumasan dan keprotokolan. (Humas)