Website Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya

Category: Lintas SKPD

  • E-planning Sebagai Wujud Tranparansi Publik

    E-planning Sebagai Wujud Tranparansi Publik

    Dengan kehadiran e-planning ini semua pemangku kepentingan terkait dapat mengakses sebagai system informasi pengusulan kegiatan, mulai dari tingkat kampung, distrik sampai ke tingkat kabupaten. Dengan demikian  akan lebih efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. “Melalui e-planning dan e-budgeting diharapkan penyusunan perencanaan yang sistematis, terpadu yang dikendalikan melalui teknologi akan memberikan bimbingan, persepsi yang sama dan kepatuhan dari semua elemen yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran,” ungkap Asisten II Sekda Jayawijaya Yohanes Katoleng, disela-sela acara peluncuran. Menurutnya, Selain itu melalui pola yang digunakan dapat menempatkan program lebih efektif, efisien, memenuhi azas keadilan, pemerataan dengan menjauhkan inefisiensi dan pemborosan anggaran. Dengan diresmikannya aplikasi ini maka, pemkab Jayawijaya memasuki babak baru perencanaan pembangunan yang transparansi dan akuntabilitas yang memberikan kemudahan bagi semua pihak serta dapat melakukan pengawasan secara mudah dan cepat. “Dengan adanya aplikasi ini juga pemerintah Jayawijaya harus mempu beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk kepentingan pelayanan,” katanya. E-planing dijadikan sebuah system informasi online dengan seluruh OPD dalam mengusulkan kegiatan, baik musrenbang, menyusun RPJPD, RPJMD, RENSTRA PD, RENJA PD, dan KRPD kabupaten. Perencanaan Elektronik (E-Planning dan E-budgeting) untuk penyusunan perencanaan pembangunan kabupaten Jayawijaya tahun 2019 sangat membantu pemerintah,  masyarakat dan semua stakeholder untuk beradaptasi secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Mulai dari musrenbang kampung/kelurahan, distrik hingga musrenbang tingkat kabupaten. Disisi lain konsisten perencanaanya juga akan dijaga sehingga tidak ada lagi perencanaan atau kegiatan yang mucul diten gah jalan atau program dadakan. “Diharapkan dengan adanya e-planing dan e-budgeting ini semua tahapan rencana pembahasan pembangunan dapat terdokumentasi secara sitematis oleh system, untuk mencegah terjadinya tumpang tindih, kegiatan antar OPD,” ujarnya.

    E-planning dan e-budgeting merupakan aplikasi berbasis web tanpa perlu instalasi terlebih dahulu, mudah diaplikasikan hanya dengan menggunakan mobile dengan keberagaman perangkat yang ada. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Jayawijaya Petrus Mahuze berharap mulai saat ini, dan seterusnya dalam penyusunan-penyusunan perencanaan di lingkungan pemkab Jayawijaya sudah menggunakan system ini. Bappeda juga akan terus memfasilitasi semua perangkat daerah untuk diberikan sosialisasi dan pemahaman, sehingga penggunakan aplikasi ini bisa dipahami dan dimengerti serta bisa dilaksanakan oleh teman-teman di perangkat daerah.

    “Kita akan terus supervise teman-teman di OPD karena aplikasi ini dapat  mempermudah kita dalam penyusunan perencanaan secara khusus di lingkup perangkat daerah sendiri maupun secara khusus di Bappeda,” katanya. Lanjutnya, e-planing yang dilaunching ini akan terus dikembangkan dan disempurnakan sehingga kedepan lebih baik lagi. Aplikasi ini juga sudah bisa diakses melalui web Bappeda yakni www.bappeda.jayawijayakab.go.id. “Jadi stakeholder dan masyarakat sudah bisa memantau proses perencanaan langsung, ini merupakan wujud transparansi kita kepada public,” ujarnya. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan bahasa daerah sebagai wujud dari karakteristik kabupaten Jayawijaya yang melekat dengan kearifan lokal. “Jadi kita bangun sesuai dengan karakter kita sehingga ada beberapa menu-menu yang kita gunakan dengan bahasa daerah karena kita berasal dari daerah sesuai kearifan lokal kita,” tandasnya. (Vin/RS)

  • Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Rencanakan Program Kampung Berdering di 300 Kampung

    Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Rencanakan Program Kampung Berdering di 300 Kampung

    “Diperkirakan kampung yang belum terjangkau layanan internet atau kampung yang terindikasi dapat menerima signal tapi sangat lemah berjumlah 300 kampung. “Bila rencana ini disetujui oleh instansi yang berkompeten akan dibangun sekitar 300 Base Transceiver Station (BTS) di kampung-kampung,” kata Sawaki.

    Menurutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini sedang melakukan koordinasi dengan para kepala
    distrik untuk mendata masing-masing kampung, terutama yang berada pada radius 2 Km untuk dibangun BTS.

    “BTS yang dibangun tersebut untuk menghubungkan antara kampung satu dengan kampung yang lain, dengan selesainya pembangunan BTS itu sendiri seluruh kampung di Jayawijaya dapat dijangkau dengan layanan komunikasi dan informasi,” ujarnya.

    Program kampung berdering ini dilakukan atas kerja sama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan PT. Telkomsel,” ujarnya.

    Selain kampung lanjut Sawaki, Dinas Komunikasi dan Informatika juga merencanakan pada tahun 2019, 40 Distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya dapat menikmati fasilitas internet, bila pembangunan Palapa Ring sudah rampung akhir tahun ini.

    “Meski ada kendala terkait dengan pengurusan lahan untuk pemasangan Palapa Ring oleh pihak ketiga, namun semuanya bisa diatasi dengan baik dan diharapkan pada awal tahun 2019 fasilitas layanan jaringan Palapa Ring ini sudah dapat dinikmati oleh warga masyarakat,” imbuhnya. (Vin/JS)

  • LPTQ Kabupaten Jayawijaya Akan Gelar MTQ

    LPTQ Kabupaten Jayawijaya Akan Gelar MTQ

    “Dalam pelaksanaan MTQ nanti akan diperlombakan 8 cabang lomba, diantaranya cabang Tilawah, Hifdzil Quran, Tartil Quran dan beberapa cabang lainnya dengan peserta kelas Anak, Remaja dan Dewasa,”jelas Tinggal.

    Selain itu lanjut Tinggal, peserta MTQ akan diikuti dari 8 Taman Pengajian Alquran yang ada di kabupaten Jayawijaya. “”Sebelum mengikuti MTQ, dari 8 Taman Pengajian Alquran itu sendiri akan melaksanakan seleksi bagi anak didiknya. “Jadi yang mengikuti MTQ tahun ini benar-benar qori dan qoriah pilihan,” kata Tinggal.

    “Bagi qori dan qoriah yang lulus seleksi MTQ, akan mewakili Kabupaten Jayawijaya mengikuti pelaksanaan MTQ tingkat Propinsi Papua yang akan digelar di Kabupaten Nabire tanggal 30 April-7 Mei 2018,” ujarnya.

    Untuk diketahui dalam pelaksanaan MTQ tahun 2018 telah dibentuk panitia pelaksana dengan ketua Fatah Yasin, S.Sos, M.AP, sekretaris Sanggup Abidin, S.Pd, M.Si dan beberapa seksi yang diperlukan.(AS/JS)

  • 16 Pramuka Siaga Ikut Pesta Siaga di Jayapura

    16 Pramuka Siaga Ikut Pesta Siaga di Jayapura

    “16 anggota Pramuka Siaga ini dibagi dalam 4 barung/ regu yang akan mengikuti kegiatan Pramuka selama 3 hari (15-17/3) di Kwarda Jayapura.” Mereka kita siapkan secara matang selama 1 bulan dan siap memberikan yang terbaik untuk nama Jayawijaya,” ujar Labuane.

    “Kegiatan yang akan diikuti oleh 16 Pramuka siaga meliputi lomba baca puisi, mewarnai, menyanyikan lagu nasional, permainan tim, tari-tarian, kunjungan wisata ke Kantor Gubernur Papua dan kantor MRP,” ujarnya.

    “Untuk mengikuti ajang Pesta Siaga, tim Pramuka Siaga Jayawijaya akan berangkat ke Jayapura Rabu (16/3) besok,” imbuhnya. (AS/JS)

  • DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SIAP CIPTAKAN PELATIH SENI TARI KREASI DAN LAGU ETNIK JAYAWIJAYA

     

    Hal iitu dikatakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya melalui Kepala Bidan Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwista, Naftali F. Rumbiak,S.S saat ditemui redaksi Sabtu (3/3) di ruang kerjanya.

     

    “Tujuan pelaksanaan pelatihan ini adalah untuk mempersiapkan sebanyak mungkin pelatih seni tari kreasi dan pelatih vocal group lagu etnik Jayawijaya dalam ajang kegiatan Festival Seni Kreasi Jayawijaya ke-1 tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada bulan April mendatang”, kata Naftali Rumbiak.

     

    Kegiatan Pelatihan Menjadi Pelatih (TOT) dengan tema “Melestarikan Kesenian dan Budaya Jayawijaya di Era Zaman Now”, bertujuan untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap seni dan budaya masyarakat Jayawijaya yang mulai luntur, melestarikan dan memunculkan kembali rasa kecintaan masyarakat terhadap lagu-lagu etnik Jayawijaya,” ujarnya.

     

    “Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menargetkan akan menciptakan pelatih seni tari kreasi Jayawijaya tahun 2018 sebanyak 70 orang dan sampai saat ini yang telah mendaftarkan diri sebanyak 50 orang,” ujarnya.

     

    “Ada 3 nara sumber yang akan memberi materi dalam pelatihan ini, yaitu Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Jayawijaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pemilik sanggar seni yang telah lama berkecimpung di dunia tari-tarian daerah khususnya kreasi tarian Jayawijaya,” kata Naftali panjang lebar.

     

    “Kegiatan ini akan dijadikan sebagai program rutin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya, bila setiap tahun bisa menciptakan 50 orang TOT, dalam jangka waktu 5 tahun kita dapat menciptakan 250 orang pelatih,” ujarnya.

     

    “Untuk diketahui ajang Festival Seni Kreasi Jayawijaya yang akan diselenggarakan pada bulan April 2018 mendatang, akan melombakan kegiatan Tari Kreasi Jayawijaya tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi serta pemilik Sanggar/Paguyuban seni yang ada di Wamena dan lomba Vocal Group Lagu Etnik kategori umum dan campuran putra-putri dengan memperebutkan hadiah jutaan rupiah,” imbuhnya. (NR/JS)

  • Pedagang Yang Bandel, Ijin Usahanya Akan Dicabut Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

    “Bagi pedagang non Papua harus dapat memberi contoh yang baik bagi para pedagang yang lain termasuk pedagang asli Papua. “Pasar Potikelek adalah tempat resmi untuk melakukan aktifitas ekonomi dan layak untuk digunakan,” kata Arisman.

    Menurutnya 12 pedagang sayuran dan bumbu yang selama ini melakukan aktifitas jual beli di Jalan Safri darwin telah dibina oleh Disnakerindag selaku instansi teknis yang menangani. “Para pedagang berjanji tidak akan berjualan di Jalan Safri Darwin, tapi akan berjualan di Pasar Potikelek,” katanya.

    “Pasar Potikelek mampu menampung seluruh pedagang baik pedagang sayuran maupun bumbu. “Fasiulitas los pasar yang dibangun Pemerintah mampu menampung semua pedagang baik pedagang asli papua maupun non Papua,” ujarnya.

    “Saat ini masih tersisa 5 los kios pasar yang belum digunakan dan pihaknya minta kepada para pedagang untuk menggunakannya. “Bahkan untuk menciptakan rasa aman bagi para pedagang dalam melakukan jual beli, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pos polisi pasar setempat. “Pedagang dan pembeli akan merasa aman saat bertransaksi,”tandasnya. (VIN/JS)

     

    Aplikasi E-Planning dan E-Budgetting Siap Diluncurkan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

    WAMENA – Untuk menciptakan jalannya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya terus melakukan terobosan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD)selaku organisasi pendukung. Melalui Badan Perencanaan Pebangunan Daerah (Bappeda) selaku instansi teknis dibidang perencanaan, pada Jumat (2/3) melakukan uji coba penggunaan aplikasi E-planning dan E-budgetting dilingkup Bappeda sebelum diluncurkan pada 9 Maret 2018 mendatang.

    “Kita lakukan uji coba dilingkungan kantor Bappeda dulu, setelah berhasil dan mendapat hasil yang baik kemudian akan kita launcing dan perkenalkan program aplikasi ini kepada seluruh OPD. “Aplikasi ini meliputi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019,” kata Kepala Bappeda Petrus Mahuse.

    “Penerapan aplikasi ini merupakan tindak lanjut dari program kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai langkah pencegahan terintegrasi tindak pidana korupsi khususnya di Papua,” tegas Mahuse.

    “Kedua aplikasi ini sudah kami presentasikan dihadapan KPK di Jayapura, bahkan kita diminta untuk menjadi pusat unggulan program ini khususnya di wilayah pegunungan tengah Papua,” ujarnya.

    Setelah dilaunching pada 9 Maret 2018 mendatang, selanjutnya akan dibahan dalam forum OPD dan semua program kegiatan OPD diusulkan melalui kedua aplikasi ini,” ujarnya.

    Menurutnya, penggunaan kedua aplikasi berbasis teknologi ini akan dilakukan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD pada 20-21/3 yang akan datang. “OPD diberikan waktu untuk melakukan penginputan data mulai 9-12/3. Tahapan ini sudah melalui Musrenbang kampung dan distrik dan hasilnya akan disampaikan ke masing-masing OPD untuk diseleksi. “Bappeda akan melakukan penginputan datanya pada 11-13/3 nanti,” ujarnya.

    “Waktu yang diberikan memang sangat terbatas, namun OPD diharapkan bisa melakukan penginputan data sesuai target waktu sesuai dengan jadwal penyusunan RKPD,” ujarnya.

    “Bagi OPD yang tidak sempat menginput datanya, akan ada tahapan pengusulan dan akan dibahas dalam forum perangkat daerah. “Untuk tahap awal masing-masing OPD bisa menginput datanya di kantor Bappeda, tapi bila menggunakan internet bisa diakses oleh OPD masing-masing langsung ke aplikasi E-Planing,” tandasnya. (VIN/JS)

     

    Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Dorong Peningkatan SDM Pengelola DAK

    WAMENA – Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Kabupaten Jayawijaya merencanakan kembali pelatihan teknis bagi aparat kampung selaku pengelola Dana Alokasi Kampung (DAK). Hal itu ditegaskan Kepala Inspektorat Jayawijaya Edi Subiyanto, SH, M.Si ketika ditemui redaksi Jumat (2/3) di ruang kerjanya.

    “Rencana pelatihan teknis yang akan diberikan kepada aparat kampung itu akibat dari sering lambatnya penyampaian laporan DAK dari 328 kampung dan itu menjadi perhatian serius Pemerintah,” tegas Edi.

    “Pelatihan teknis bagi aparat kampung itu akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) selaku instansi teknis yang membidangi. “Selain aparat kampung juga pendamping dan bendahara akan mendapat pembinaan yang sama,” ujar Edi.

    Menurutnya, pihak Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah menempatkan pendamping untuk membantu membuat laporan keuangan sehingga penyampaiannya tepat waktu, namun ada beberapa kampung yang enggan menggunakan tenaga pendamping yang berakibat terlambatnya laporan pertanggungjawaban masuk.

    “Penyaluran DAK sudah sesuai dengan aturan dan selalu tepat waktu, 7 (tujuh) hari setelah masuk di rekening Pemerintah kabupaten Jayawijaya kemudian ditransfer ke rekening pemerintah kampung,” ujarnya.

    Disinggung tentang pengawasan DAK, lebih jauh Edi Subiyanto menuturkan, pihaknya telah melakukan MoU dengan berbagai pihak seperti Mendagri, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. “Semua institusi ini dikerahkan untuk mengawasi pengelolaan DAK,” imbuhnya. (VIN/JS)

  • OPD diminta Menginput Kegiatan Sesuai Renja

    Hal ini sangat penting dilakukan agar semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) masing-masing OPD dapat terakomodir.
    “Saat lounching e-panning dan e-budgeting nanti diharapan masing-masing OPD akan datang  bersama kasubag program, karena nanti akan dijelaskan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam rangka penginputan data dari sisi perencanaan,” ungkanya kepada wartawan saat ditemui di kantor bupati, Senin (05/03).
    Sehingga dengan begitu  tidak semua orang  bisa mengakses hal-hal yang  memang bukan tugasnya.
    “Jadi memang yang menjadi prioritas melakukan itu adalah kasubag program,” katanya.
    Lanjutnya, program dan kegiatan yang diajukan masing-masing OPD harus betul-betul sesuai dengan kesepakatan dan pengajuan dari OPD masing-masinga, tidak ada yang sifatnya penambahan-penambahan atau yang lain yang tidak diketahui oleh OPD selaku pelaksana kegiatan.
    “Kasubag program yang akan melakukan penginputan, ketika mereka tidak melakukan penginputan terkait dengan program kegiatan sesuai dengan renja masing-masing, maka tidak bisa melakukan itu,” ujarnya.
    Tambah Drs.Tinggal Wusono M.AP, ini merupakan pekerjaan rutin OPD yang dilakukan
    setiap tahun, hanya modelnya yang dirubah. Sehingga dirinya berharap semua program kegiatan di masing-masing OPD harus terinput sesuai dengan waktu yang diberikan. (VR/RS)

  • Dukung Pelaksanaan e-Government, Kominfo Siap Fasilitasi Jaringan Internet

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, Drs. Isak Sawaki mengatakan, di Tahun 2018 ini, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp.5 miliar untuk membangun instalasi jaringan internet terutama di setiap OPD, yang  belum pernah tersentuh internet, sehingga semua dapat terintegrasi dengan jaringan internet.
    “Anggaran yang telah disiapkan  untuk pembayaran sewa bandwidth (kuota jaringan internet), dan  membuat regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan e-government itu sendiri dimana, kami gunakan khusus untuk instalasi jaringan dan pengadaan perangkat itu sebesar tiga miliar rupiah,” ungkapnya, Senin (05/03).
    Menurutnya, hingga saat ini baru lima instansi di lingkungan Pemkab Jayawijaya yang sudah terhubung dengan jaringan internet,  hal ini akan dikejar di tahun ini supaya terpenuhi kebutuhan jaringan internet.
    Melalui pemasangan jaringan internet, dirinya memastikan OPD di Pemkab Jayawijaya sudah siap untuk menerapkan sistem e-planning dan e-budgeting yang akan diluncurkan oleh Pemkab Jayawijaya tanggal 9 Maret 2018.
    “Saat ini sedang dipersiapkan proses pelelangan untuk pemasangan jaringan internet dan ditargetkan pemasangan jaringan selama tiga bulan, sehingga semua OPD dapat terkoneksi jaringan internet dan terpusat Servernya ada di Dinas Kominfo Kabupaten Jayawijaya,” jelasnya. (VR/RS)

  • Sosialisasi Perbup No. 17 Tahun 2017 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemkab Jayawijaya

    Melalui sosialisasi tersebut diharapkan para Organisasi Perangkat Daerah  (OPD)  dapat memahami, sehingga dalam pelaksanaan perhitungan pada program kegiatan kedepan dapat dilaksanakan secara baik.

    Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Bappeda Jayawijaya, Senin (05/03), dibuka oleh Asisten I Sekda Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono M.AP.

     

    Sosialisasi Perbup No. 17 Tahun 2017 Tentang  Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemkab  Jayawijaya

     

    “Terkait dengan Analisis Standar Belanja ini, kita harapkan semua kegiatan dapat terukur sehingga kedepan efisiensi pembiayaan pada setiap kegiatan  diharapkan oleh pemerintah akan semakin baik, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik,” ungkapnya.

    Lanjutnya, sebenarnya ini sudah dilakukan selama ini terkait dengan harga satuan dan Analisis Standar Biayanya yang sudah disusun dengan  beberapa tahap yang  kita sudah lakukan. Namun peraturan bupati baru disahkan 2017 lalu, dan kini baru dapat dilaksanakan sosialisasi  peraturan bupati tersebut.

    “Memang peraturan bupatinya baru disusun pada tahun 2017 sehingga pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan  pada setiap OPD ,”katanya. Dirinya juga berharap, kedepan semua OPD sudah mengerti  dan   dapat membangun kesepahaman agar peraturan ini  dapat menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya  dalam setiap penyusunan
    pembiayaan kegiatan. (VR/RS)

  • Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Dorong Peningkatan SDM Pengelola DAK

    “Rencana pelatihan teknis yang akan diberikan kepada aparat kampung itu akibat dari sering lambatnya penyampaian laporan DAK dari 328 kampung dan itu menjadi perhatian serius Pemerintah,” tegas Edi.

    “Pelatihan teknis bagi aparat kampung itu akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) selaku instansi teknis yang membidangi. “Selain aparat kampung juga pendamping dan bendahara akan mendapat pembinaan yang sama,” ujar Edi.

    Menurutnya, pihak Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah menempatkan pendamping untuk membantu membuat laporan keuangan sehingga penyampaiannya tepat waktu, namun ada beberapa kampung yang enggan menggunakan tenaga pendamping yang berakibat terlambatnya laporan pertanggungjawaban masuk.

    “Penyaluran DAK sudah sesuai dengan aturan dan selalu tepat waktu, 7 (tujuh) hari setelah masuk di rekening Pemerintah kabupaten Jayawijaya kemudian ditransfer ke rekening pemerintah kampung,” ujarnya.

    Disinggung tentang pengawasan DAK, lebih jauh Edi Subiyanto menuturkan, pihaknya telah melakukan MoU dengan berbagai pihak seperti Mendagri, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. “Semua institusi ini dikerahkan untuk mengawasi pengelolaan DAK,” imbuhnya. (VR/JS)