Category: Lintas SKPD

“Bagi para pedagang yang masih melakukan kegiatan jual beli berupa sayur dan bumbu akan dicabut ijinnya kalau mereka tidak mau pindah ke lokasi pasar permanen di Potikelek, Wouma dan Pasar Jibama  yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya,” tegas Arisman.

“Bagi pedagang non Papua harus dapat memberi contoh yang baik bagi para pedagang yang lain termasuk pedagang asli Papua. “Pasar Potikelek adalah tempat resmi untuk melakukan aktifitas ekonomi dan layak untuk digunakan,” kata Arisman.

Menurutnya 12 pedagang sayuran dan bumbu yang selama ini melakukan aktifitas jual beli di Jalan Safri darwin telah dibina oleh Disnakerindag selaku instansi teknis yang menangani. “Para pedagang berjanji tidak akan berjualan di Jalan Safri Darwin, tapi akan berjualan di Pasar Potikelek,” katanya.

“Pasar Potikelek mampu menampung seluruh pedagang baik pedagang sayuran maupun bumbu. “Fasiulitas los pasar yang dibangun Pemerintah mampu menampung semua pedagang baik pedagang asli papua maupun non Papua,” ujarnya.

“Saat ini masih tersisa 5 los kios pasar yang belum digunakan dan pihaknya minta kepada para pedagang untuk menggunakannya. “Bahkan untuk menciptakan rasa aman bagi para pedagang dalam melakukan jual beli, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pos polisi pasar setempat. “Pedagang dan pembeli akan merasa aman saat bertransaksi,”tandasnya. (VR/JS)

“Kita lakukan uji coba dilingkungan kantor Bappeda dulu, setelah berhasil dan mendapat hasil yang baik kemudian akan kita launcing dan perkenalkan program aplikasi ini kepada seluruh OPD. “Aplikasi ini meliputi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019,” kata Kepala Bappeda Petrus Mahuse.

“Penerapan aplikasi ini merupakan tindak lanjut dari program kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai langkah pencegahan terintegrasi tindak pidana korupsi khususnya di Papua,” tegas Mahuse.

“Kedua aplikasi ini sudah kami presentasikan dihadapan KPK di Jayapura, bahkan kita diminta untuk menjadi pusat unggulan program ini khususnya di wilayah pegunungan tengah Papua,” ujarnya.

Setelah dilaunching pada 9 Maret 2018 mendatang, selanjutnya akan dibahan dalam forum OPD dan semua program kegiatan OPD diusulkan melalui kedua aplikasi ini,” ujarnya.

Menurutnya, penggunaan kedua aplikasi berbasis teknologi ini akan dilakukan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD pada 20-21/3 yang akan datang. “OPD diberikan waktu untuk melakukan penginputan data mulai 9-12/3. Tahapan ini sudah melalui Musrenbang kampung dan distrik dan hasilnya akan disampaikan ke masing-masing OPD untuk diseleksi. “Bappeda akan melakukan penginputan datanya pada 11-13/3 nanti,” ujarnya.

“Waktu yang diberikan memang sangat terbatas, namun OPD diharapkan bisa melakukan penginputan data sesuai target waktu sesuai dengan jadwal penyusunan RKPD,” ujarnya.

“Bagi OPD yang tidak sempat menginput datanya, akan ada tahapan pengusulan dan akan dibahas dalam forum perangkat daerah. “Untuk tahap awal masing-masing OPD bisa menginput datanya di kantor Bappeda, tapi bila menggunakan internet bisa diakses oleh OPD masing-masing langsung ke aplikasi e-Planning,” tandasnya. (VIN/JS)

“Rencana pelatihan teknis yang akan diberikan kepada aparat kampung itu akibat dari sering lambatnya penyampaian laporan DAK dari 328 kampung dan itu menjadi perhatian serius Pemerintah,” tegas Edi.

“Pelatihan teknis bagi aparat kampung itu akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) selaku instansi teknis yang membidangi. “Selain aparat kampung juga pendamping dan bendahara akan mendapat pembinaan yang sama,” ujar Edi.

Menurutnya, pihak Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah menempatkan pendamping untuk membantu membuat laporan keuangan sehingga penyampaiannya tepat waktu, namun ada beberapa kampung yang enggan menggunakan tenaga pendamping yang berakibat terlambatnya laporan pertanggungjawaban masuk.

“Penyaluran DAK sudah sesuai dengan aturan dan selalu tepat waktu, 7 (tujuh) hari setelah masuk di rekening Pemerintah kabupaten Jayawijaya kemudian ditransfer ke rekening pemerintah kampung,” ujarnya.

Disinggung tentang pengawasan DAK, lebih jauh Edi Subiyanto menuturkan, pihaknya telah melakukan MoU dengan berbagai pihak seperti Mendagri, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. “Semua institusi ini dikerahkan untuk mengawasi pengelolaan DAK,” imbuhnya. (VR/JS)

Jika sebelumnya pemerintah mengeluarkan kartu BBM dengan memperbolehkan pengisian BBM sesuai kapasitas tangki baik motor kecil maupun besar, kini dibatasi hanya 5 liter per sepeda motor baik motor besar ataupun kecil. Hal ini diungkapkan Kadis Nakerindag melalui Kepala Bidang Perdagangan Arisman Chaniago, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (01/03).

“Sebelumnya untuk pengisian BBM sub sidi untuk motor itu kebijakannya mengisi sesuai dengan kapasitas tangki, namun berdasarkan hasil pengamatan kami ternyata banyak disalah gunakan,” ungkapnya. Menurutnya, rata-rata konsumen melakukan pengisian 10 liter baik jenis motor kecil maupun motor besar sehingga tidak sesuai perhitungan. Atas dasar tersebut terhitung mulai tanggal 1 februari disnakerindag menerapkan jatah pengisian untuk semua jenis motor yakni 5 liter dengan menambah periode. “Periodenya kami tambah, kalau kemarin hanya lima kali pengisian sebulan kami tambah sekarang hingga 6 kali pengisian dalam sebulan sesuai dengan periode,”
“Dengan begitu semua konsumen sepeda motor baik motor kecil atau besar sama-sama memiliki hak 5 liter,” jelasnya.

Lanjutnya, sebelumnya pengisian dilakukan sesuai kapasitas tangki namun karena banyak disalah gunakan, kartu untuk motor kecil digunakan untuk motor besar  dengan mengganti Plat Nomor Kendaraan dan ini sering terjadi di lapangan. Pada hal disetiap kartu telah dicantumkan Plat Nomor kendaraan, nomor urut, nama pemilik, dan jenis kendaraan. “Kami sudah perintahkan staf untuk terapkan pemeriksaan Plat Nomor Kendaraan yang harus disesuaikan dengan kartu, kami juga minta media untuk ikut memantau ini,” pungkasnya. (VR/RS)

Menurutnya, penertiban surat-surat izin dan sebagainya itu akan dilakukan sebab ada sebagian taksi yang sudah tidak beroperasi namun masih terdata.

“Kaitan dengan taksi bandara, jumlah yang terdata sampai sekarang itu sudah mencapai 206 unit dan itu sudah melebihi kapasitas dan saya sudah panggil koordinator, saya bilang untuk memperbaharui kepengurusan dan kita bisa cek sama-sama kendaraan yang tidak melayani bisa kita coret, artinya jangan hanya numpang nama saja sebagai taksi bandara,” ungkapnya.

Lanjutnya, penertiban itu juga untuk melihat kepatuhan masyarakat sebab sebelumnya hanya disepakati agar taksi yang beroperasi di bandara hanya berjumlah 200 unit namun kini sudah melebihi jumlah tersebut.
Setelah mencoret taksi yang sudah tidak beroperasi, maka selanjutnya dinas perhubungan akan melakukan sosialisasi kepada para supir tentang  hak dan kewajiban mereka.

“Misalnya terkait parkir berlangganan khusus bandara, selama ini berlaku satu tahun cuma mereka tidak paham. Artinya yang sebelumnya itu kalau ambil bulan Juli 2017, mereka berpikir Juli 2018 baru berakhir, padahal itu salah,”ujarnya.
Dikatakannya syarat menjadi taksi bandara sama dengan taksi angkutan umum lain, hanya dibuatkan trayek khusus karena melayani bandara. “Syarat misalnya harus plat kuning, melakukan uji berkala, sama dengan angkutan umum karena fungsinya kan melayani,” katanya.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2011, taksi trayek khusus Bandara Wamena membayar retribusi pertahun sebesar Rp360 ribu.
“Ada MoU (perjanjian kerjasama) saya lupa tahun berapa, itu sebenarnya kita permudah untuk mereka yang parkir berlangganan ini. Sudah ada kesepakatan itu dia bayar pertahun Rp360 ribu. Kalau uji berkala itu enam bulan sekali,” pungkasnya. (VR/RS)

Dikatakan, pelaksanaan diklat prajabatan kali ini adalah formasi khusus dari kementerian, tetapi karena formasi dari awal pengangkatan dan penempatannya ditempatkan di daerah, maka pengangkatan CPNS ini diserahkan kepada daerah.

“Untuk pelaksanaan prajabatan ini sebenarnya ada beberapa tempat yang menjadi lokasi rujukan penempatan, meliputi dinas kesehatan yang mana petugasnya akan ditempatkan pada layanan-layanan puskesmas,” kata Wusono. Selain itu ada juga dari dinas pertanian yang nanti para petugasnya akan ditempatkan sebagai penyuluh. Sementara dari Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN) akan ditempatkan di dinas keuangan,” kata Wusono lagi.

Ia berharap, dengan adanya diklat prajabatan kali ini para peserta secepatnya dapat menyesuaikan dengan pekerjaan di dinas masing-masing. “Pada prinsipnya peserta bukan orang baru, namun orang yang telah lama menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah menjadi bagian dari tenaga honorer dan PTT sehingga dapat menyesuaikan diri secara cepat,” ujarnya.

Menurutnya, pembekalan yang diberikan kepada peserta masih terbatas, oleh karenanya para peserta dapat berusaha sendiri untuk mencari informasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, sehingga tidak menemui kendala dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayawijaya, Hironimus Huby melaporkan, pelaksanaan diklat prajabatan diikuti 62 orang terdiri dari formasi khusus kementerian kesehatan 44 orang, dari dinas pertanian 13 orang dan dari keuangan STAN 5 orang. “Dari 62 peserta, 60 orang dinyatakan lulus,sementara 2 orang lainnya tidak lulus karena tidak ikut dalam pelaksanaan diklat prajabatan,” ujarnya.

“Bagi peserta yang lulus akan diberikan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kemenpan RI. “Dengan sertifikat ini para ASN yang masih berstatus CPNS dapat diusulkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS),” imbuhnya. (VR/JS)

Hal ini diserahkan langsung oleh Sarwan selaku Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Papua kepada pemerintah daerah yang diwaliki
oleh Sekda Jayawijaya Yohanes Walilo S.Sos,M.Si, di ruang kerja sekda, Rabu (18/10) kemarin.
Selaku Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Sarwan mengungkapkan bahwa dengan predikat WTP ini bahwasannya pengelolaan
keuangan APBD sudah sesuai ketentuan transparansinya terjaga, dan ini adalah suatu penghargaan dengan nilai capaian tertinggi.
Dengan ada penghargaan ini masyarakat tahu pengelolaan keuangan APBD ini memang sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Ini sebenarnya untuk penilaian LKPD atau LKPP nilai tertinggi itu adalah WTP, kalau WTP ini sudah menunjukan transparansinya sudah
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, SPInya juga sudah terjaga. Jadi nilai tertinggi pada LKPD dan LKPP,” ungkapnya kepada wartawan usai penyerahan.
Dari 29 kabupaten/kota ada 9 kabupaten/kota yang mendapatkan predikat WTP untuk pelaporan keuangan APBD Tahun 2016 yakni Kota Jayapura, Kabupate Jayapura, Jayawijaya, Asmat, Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Timika, dan Merauke.
“Jayawijaya sendiri sudah dua tahun berturut-turut, ini artinya sudah banyak peningkatan pengelolan APBD. Jadi intinya masyarakat sudah bisa mengawal terus agar nanti kualitas pengelolaan APBD ini semakin baik, dan peran media juga sangat membantu sekali,” katanya.
Lanjutnya, dirinya juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah bahwa untuk mewujudkan nawacita presiden, yang mana pemerintah pusat sudah menggelontorkan sejumlah uang di kabupaten/kota melalui DAK fisik dan dana desa, sehingga mudah-mudahan dengan prestasi WTP pengelolaannya akan semakin baik.
Disamping itu pemerintah juga mengucurkan dana  pinjaman lunak KUR untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, dengan bunga yang sangat murah 9 persen. Namun untuk Papua sendiri menurutnya masih kecil yakni hanya 300 milyard sampai saat ini, dari target seluruh Indonesia 110 trilyun.
“Jadi sudah saya sampaikan ke sekda, mudah-mudahan nanti pemerintah bisa menggerakan masyarakatnya untuk membangkitkan jiwa wirausahanya, apalagi disini potensi pertanian dan pariwisata sangat besar, sehingga itu bisa dioptimalkan,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekda Jayawijaya Yohanes Walilo S.Sos,M.Si mengungkapkan bahwa ini merupakan suatu prestasi pemerintah kabupaten Jayawijaya berkat kerjasama semua bagian, tim anggaran dan juga pimpinan OPD yang ada karena berkat kerjasama pemkab Jayawijaya bisa mencapai opini WTP dua tahun berturut-turut.
“Penghargaan yang diberikan ini merupakan suatu wujud perhatian pemerintah untuk memotivasi kita agar kedepan terus lebih baik lagi
dengan mempertahankan opini ini,” ungkap sekda.
Menurutnya, intinya adalah pengelolan keuangan ini transparan, akuntabel, dan juga penyampaian informasih tentang pengelolaan
keuangan ini kepada masyarakat. “Dalam pengelolan ini kita kawal bersama dana-dana yang harus menjadi hak masyarakat agar tepat sasaran untuk digunakan jangan sampai disalahgunakan,” tandasnya.
Sementara itu,  selaku Kepala Badan Pengelolan Keaungan dan Aset Daerah (BPKAD) Semuel Patasik mengungkapkan bahwa pemberian opini WTP ini bukan berarti bahwa tidak ada masalah, tetapi opini ini diberikan karena laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
“Jadi apa yang diungkapkan di dalam laporan keuangan sudah wajar, namun bukan berarti tidak ada pelanggaran, ada beberapa catatan yang
harus ditindaklanjuti, nanti pada saat audit tahun berikutnya catatan-catatan tersebut harus kami laporkan kembali progresnya sudah di tindaklanjuti atau belum,” pungkasnya. (Vin)

Belum adanya akses internet ini diakuinya cukup menghambat koordinasi antar pemerintah tingkat kabupaten dan tingkat distrik di daerah tersebut.
“Distrik rata-rata belum terpasang, sementara yang sudah ada akses internet hanya diwilayah Distrik Wamena (ibu kota kabupaten) sudah ada jaringan internet tetapi hanya sekitar SKPD saja. Kita harap nanti paling lambat tahun 2019 proyek palapa ring sudah bisa terpasang sehingga seluruh wilayah Jayawijaya, termasuk distrik-distrik kita sudah layani dengan internet,” Ungkapnya.
Dirinya memastikan pemerintah sedang mempersiapkan pembangunan menara internet pada tahun 2018, yang nantinya dapat  menghubungkan beberapa kabupaten di wilayah pegunungan tengah Papua seperti Jayawijaya Nduga, Yalimo, Tolikara, Lanny Jaya, Puncak Jaya, dan Paniai.
“Tahun 2018 kita rencanakan untuk lima titik. Satu di Distrik Trikora yang nanti menghubungkan Jayawijaya dan Kabupaten Nduga. Kemudian satu di Distrik Wamena, satu di Kurulu, satu di Itlay Hisage dan satu di Distrik Wolo,” katanya.
Lanjutnya, memasuki penerapan era ‘e-government’ (elektronik pemerintah) akses internet di kantor pemerintah sangat penting dan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyarankan agar kantor-kantor distrik di Jayawijaya bisa terhubung melalui internet.
“Untuk pencegahan korupsi, diharuskan dalam tahun 2019 seluruh distrik sudah bisa diakses sehingga monitoring untuk kegiatan-kegiatan distrik terutama terkait penggunaan dana desa bisa dimonitoring lewat internet tanpa KPK harus ke Jayawijaya,” katanya.
Tambahnya lagi bahkan kini didorong agar 22 sekolah pada berbagai jenjang di sini bisa terpasang jaringan internet di tahun 2017.
“Yang sementara dibangun adalah di SD Inpres Megapura. Sementara 22 sekolah lainnya sudah kita usulkan sehingga kita harapkan bulan November ini sudah terpasang sesuai program dari Kementeriaan Kominfo,” tandasnya. (Vin)

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya J.Hendri Tetelepta, mengatakan melalui perintah Menteri Pertanian yang tertuang dalam surat keputusan Nomor 830 tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak masuk dalam program pangan Nasional.

“Padi, jagung dan kedelai sebagai Program Nasional diwajibkan bagi semua daerah untuk menanamnya, namun berdasarakan keputusan menteri pertanian, Kabupaten Jayawijaya hanya boleh menanam kopi, bawang merah dan cabai,” kata Hendri saat ditemui di Kantor Bupati Kamis (14/9).
Dikatakan, pengembangan tiga komoditi tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah menyediakan bibit, dana dan peralatan. “Untuk pengadaan bibit kopi dananya sudah dianggarkan. “Sementara untuk bawang merah, tahun 2017 Dinas Pertanian mendapat bantuan dari provinsi Papua untuk pengembangan 50 haktare. “Untuk cabai penanamannya dilakukan secara sporadis, belum bisa di kawasan yang luas,” katanya.

Menurutnya pengambangan tanaman kopi sudah dilakukan di 12 lokasi berbeda dan telah dianggarkan Rp 420 juta untuk belanja atau penyediaan bibit. “Khusus untuk lokasi lahan bawang merah yang merupakan program dari provinsi Papua akan dilakukan koordinasi dengan bidang teknis. “Pada intinya Kabupaten Jayawijaya siap untuk dijadikan sebagai tempat pengembangan bawang merah,” imbuhnya.

Hal itu diwujudkan dengan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi program terkait pencegahan kekerasan gender. Lembaga yang perduli terhadap kesetaraan gender seperti Kementrian Hukum dan HAM, Bappenas, Sekneg dan USAID melakukan monitoring langsung ke Kabupaten Jayawijaya, yang dilaksanakan di dua kampung dari distrik Wamena Kota dan Distrik Asologaima.

“Kami ingin melihat program yang sudah berjalan satu tahun ini sudah berjalan sampai sejauh mana, apakah program ini tepat sasaran dan memberikan kontribusi edukasi kepada masyarakat,” kata Haru Tamtomo Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi saat ditemua di Sasana Wio Kantor Bupati, Rabu (13/9).

Menurutnya, pencegahan terhadap terjadinyakekerasan terhadap wanita dan anak wajib dilakukan sedini mungkin dan itu membutuhkan peran aserta dari semua elemen bangsa yang ada di Jayawijaya,” ujar Tamtomo.

“Hal itu bertujuan, pemikiran warga masyarakat di Kabupaten Jayawijaya akan semakin luas dan baik sehingga kapasitas bermasyarakat kita, akan menjadi lebih baik,” ungkap Haru Tamtomo, selaku pelaksana Program bersama USAID di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Jayapura.

“Berdasarkan survey bapenas dan USAID serta didukung dengan hasil pemetaan mitra LSM yang ada di dua kabupaten tersebut, kampung-kampung yang menjadi lokasi pelaksanaan program bersama ini angka kekerasan terhadap gender cukup tinggi,” ujarnya.

“Pelaksanaan program tahun kedua ditahun 2018, akan dikembangkan di Papua Barat dan pada tahun ke tiga dan keempat akan dikembangkan di Maluku dan Maluku Utara, karena berdasarkan hasil survey kekerasan terhadap perempuan di Indonesia timur khususnya masih cukup tinggi,” katanya.

Diharapkan melalui program bersama yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya ini bisa mengurangi dan meminimalisir adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pada kesempatan yang sama, Asisten I Drs.Tinggal Wusono, M.AP memberikan apriasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada USAID telah melakukan pendampingan kepada para korban tindak kekerasan.

“Memang untuk focus pendampingan masih dilakukan pada dua kampung di distrik Wamena Kota dan Asologaima, diharapkan dengan adanya pendampingan ini, penanganan kasus akan semakin baik dan terjadi penguatan pada petugas yang melakukan penanganan,” ujarnya.

“Untuk lebih mencapai tujuan yang diinginkan, akan dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami dan mengerti bahwa tindakan kekerasan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang.”Dengan pendampingan selama kurang lebih 5 tahun kedepan bisa dilakukan pengembangan yang lebih baik lagi, tidak hanya focus di dua distrik, tapi juga pada distrik-distrik yang lain,” ujarnya.

‘Dengan demikian kasus yang terjadi akan makin sedikit bahkan tidak ada lagi, sehingga kehidupan masyarakat akan lebih baik dan sejahtera. “Hal yang tidak kalah pentingnya, lanjut Wusono, ada penguatan kapasitas SDM baik pada OPD dan petugas dilapangan, selain itu juga upaya pendampingan terhadap korban serta percepatan penyusunan regulasi yang berkaitan erat dengan penanganan kasus,” tandasnya.