Category: Lintas SKPD

WAMENA, 24 Juli 2026 – Bupati Jayawijaya, Atenius Murip, S.H., M.H., secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt.) kepada tujuh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. 

Penyerahan SK yang berlangsung di ruang kerja Bupati ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara optimal.

Adapun pejabat yang menerima SK Pelaksana Tugas (Plt.) adalah:

1. Yaiper Gombo – Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).

2. Narson Wetipo – Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

3. Yenus Tabuni – Plt. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfosp).

4. Ance Rumbekwan – Plt. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

5. Lepinus Gombo – Plt. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

6. Rifka Yikwa – Plt. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

7. Dwi Ernawati – Plt. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).

Usai menyerahkan SK, Bupati Atenius Murip menjelaskan bahwa penunjukan pejabat pelaksana tugas merupakan kebutuhan organisasi untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik, sekaligus menjamin pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan.

Bupati Jayawijaya Atenius Murip, S.H,M.H menyerahkan SK Pelaksana Tugas kepada beberapa Pejabat di Lingkungan Pemkab Jayawijaya.

Foto : Media Pemda Jayawijaya

Menurut Bupati, jabatan yang diberikan merupakan bentuk kepercayaan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme.

Karena itu, para pejabat yang menerima SK diminta untuk meningkatkan disiplin kerja, memperkuat koordinasi, serta mampu menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan tugas di masing-masing perangkat daerah.

“Jabatan ini adalah amanah. Saya berharap seluruh pejabat yang menerima SK Plt. dapat menunjukkan kinerja terbaik, menghadirkan inovasi, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berpihak kepada masyarakat Kabupaten Jayawijaya,” tegas Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Jayawijaya terus berkomitmen melakukan penataan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan birokrasi yang semakin kuat, setiap organisasi perangkat daerah diharapkan mampu bekerja lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.

Penyerahan SK Pelaksana Tugas ini diharapkan dapat memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah, mempercepat pelaksanaan program-program prioritas Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya pemerintahan yang semakin efektif dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.(Agris/Martina)

WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Belanja Triwulan II Tahun Anggaran 2026 bagi Bendahara Pengeluaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai 7 hingga 9 Juli 2026, di Wamena.

Plt.Kepala Bapenda Dr Imannuel Yar Rumere.,S.STP.M.Si mengatakan bahwa Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah melalui penyelarasan data realisasi belanja, pembukuan bendahara, dan laporan.

“Rekonsiliasi belanja bertujuan meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya, kami mendorong optimalisasi penerimaan daerah melalui pemanfaatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan sistem e-Billing yang wajib digunakan oleh Bendahara Pengeluaran pada setiap OPD dalam melakukan penyetoran pajak daerah,”ungkapnya.

Kegiatan Rekonsiliasi Belanja Triwulan II Tahun Anggaran 2026 bagi Bendahara Pengeluaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), selasa 7 Juli 2026

Foto : Bapenda

Hari ke 3 Rekonsiliasi Belanja Triwulan II Tahun Anggaran 2026, Kamis 9 Juli 2026

Foto : Bapenda

Untuk mendukung kelancaran administrasi keuangan, Plt. Kepala Bapenda juga mengatakan bahwa seluruh bendahara diperkenalkan dan diarahkan menggunakan aplikasi GOANTRI APP, sebuah aplikasi yang digunakan untuk memperlancar proses permintaan anggaran dari setiap perangkat daerah sehingga proses pencairan anggaran dapat berjalan lebih tertib, cepat, dan terintegrasi.

Selain rekonsiliasi belanja, peserta juga mendapatkan sosialisasi mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai tata cara pengelolaan pajak dan retribusi daerah, termasuk kewajiban Pemotongan Pajak Daerah (PPD) atas belanja makan dan minum yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran melalui sistem e-Billing.

Kegiatan ini dibuka oleh Bpk. Estepanus Lolo Kassa, S.E., M.Si. selaku Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Bpk. Herman N. Doyoway, S.AP., M.AP. selaku Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan (BPKAD). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bpk. Erickson Rumbiak selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD, Bpk. Lukas Wenda, S.E., Bpk. Petrus Rudi Fun selaku Plt. Kepala Bidang Verifikasi, Pembukuan, Pertimbangan Keberatan, Validasi, dan Pemeriksaan Pajak, serta pejabat lainnya, Ibu Welmince Ruamba, S.Sos., M.Si. selaku Plt. Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh Bendahara Pengeluaran di setiap OPD semakin memahami mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang sesuai regulasi, meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem administrasi yang transparan, efektif, dan akuntabel,” tuturnya. (Agris/Martina)

Wamena – Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ribka Haluk memimpin Apel Pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Jayawijaya yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Jayawijaya, Senin (18/5/2026).

Apel pagi tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, para pimpinan OPD, ASN, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Jayawijaya.

Wamendagri Ribka Haluk saat memimpin Apel Pagi di Halaman Pemda Jayawijaya

Foto : Kominfo Jayawijaya

Dalam arahannya, Wamendagri memberikan motivasi dan penekanan penting kepada seluruh ASN agar tetap semangat menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Wamendagru Ribka Haluk juga mengajak seluruh ASN untuk selalu bersyukur, menjaga semangat kerja, serta tetap disiplin dan konsisten dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.

“ASN adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Karena itu harus bekerja dengan disiplin, profesional, dan penuh tanggung jawab meskipun tanpa pengawasan pimpinan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya sikap optimis dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk kondisi geografis Papua Pegunungan dan perkembangan zaman yang terus berubah. Menurutnya, peningkatan kualitas kerja dan profesionalisme ASN menjadi kunci kemajuan daerah.

Selain itu, Wamendagri meminta seluruh ASN mendukung visi dan misi pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga program strategis pemerintah pusat dan Presiden Republik Indonesia, termasuk program ASTA CITA dan Makan Bergizi Gratis demi peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan tersebut, Ribka Haluk juga menekankan agar Dana Otonomi Khusus benar-benar dimanfaatkan melalui program yang tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, TNI-Polri, serta seluruh pihak yang telah membantu penanganan konflik sosial dan rehabilitasi masyarakat di wilayah Jayawijaya.

Menutup arahannya, Wamendagri mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk menjaga persatuan dan terus bekerja bersama membangun Jayawijaya agar semakin maju dan tidak tertinggal.

Apel pagi berlangsung dengan tertib dan penuh semangat kebersamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. (Agris/Martina)

Wamena – Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya Melalui Bagian Organisasi Sekertariat Daerah (SETDA) mengadakan sosialisasi Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemkab Jayawijaya di Sasana Wio, Kamis 30 April 2026.

Sosialisasi ini merupakan langkah penting dalam menertibkan administrasi dan korespondensi di lingkungan Pemkab Jayawijaya. Kegiatan ini bertujuan menyamakan format, bahasa, dan penafsiran tata naskah dinas.

Sosialisasi Tata Naskah Dinas yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Setda dan dibuka oleh Plt. Sekda Jayawijaya.

Foto : Agris Wistrijaya

Sosialisasi ini dibuka oleh Plt. Sekda Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, M.AP yang mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi Tata Naskah Dinas diperuntukan bagi para Sekertaris Dinas, Kasubag umum dan Sespri-sespri pimpinnan.

” hari ini kami Pemkab Jayawijaya secara khusus memanggil para sekertaris Dinas, Kasubag umum atau pejabat yang menangani, termasuk juga para sespri -sespri pimpinan untuk ikut belajar bagaimana tata naskah dinas seperti surat menyurat dan SOP yang berkaitan dengan tata naskah dinas bisa kita sesuaikan prosedur dan tidak ada kesalahan nantinya secara operasional,”ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa dengan adanya sosialisasi ini, nantinya ada pemahaman yang sama yang dilakukan oleh seluruh OPD yang ada di Kabupaten Jayawijaya, Sehingga semua OPD juga ada keseragaman dalam menerapkan tata naskah dinas ini.

Sosialisasi ini diharapkan dapat Menciptakan keseragaman format surat dan administrasi di seluruh OPD dan Mempercepat pengelolaan surat masuk dan keluar.

Sosialisasi ini secara umum bertujuan menekankan agar seluruh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Jayawijaya segera menyesuaikan aturan tata naskah dinas yang baru agar tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance). (Agris/Martina)

Wamena – Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah menggelar kegiatan Bimbingan Teknik Pengelolaan Arsip Dinamis dan Penerapan Aplikasi Srikandi di Lingkungan  Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Sekda Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, M.AP dan didampingi oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Thony M. Mayor, S.Pd,M.M di Ruang Rapat Sekda, Selasa 28 April 2026.

Foto bersama Plt. Sekda Jayawijaya bersama Kadis Perpusatakan, Narasumber dan seluruh Peserta Bimbingan Teknik Pengelolaan Arsip Dinamis dan Penerapan Aplikasi Srikandi di Lingkungan  Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Foto : Agris Wistrijaya

“Mewakili Pemkab Jayawijaya saya mengapresiasi penyelenggaraan Bimtek ini dan selamat datang di Kabupaten Jayawijaya kepada narasumber dari Arsip Nasional RI. terima kasih karena berkenan hadir dan membagikan ilmu serta pengetahuannya yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi ASN di Kabupaten Jayawijaya dalam mengelola Arsip Digital secara Terintegrasi, Aman, Dan Efisien,”ungkap Plt. Sekda Jayawijaya.

Menurutnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, merupakan suatu keharusan dan dianggap penting bagi dunia kearsipan di indonesia, karena dalam undang–undang ini telah mengatur juga adanya sanksi yang lengkap untuk dapat mendorong seluruh komponen bangsa, mulai dari unsur birokrasi, organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat luas, untuk menghargai dan memperhatikan bidang kearsipan yang selama ini barangkali masih dipandang sebelah mata.

untuk itu, penyelenggaraan bimtek ini sebagai media strategis untuk kita memasyarakatkan bidang kearsipan, sebagai bagian yang penting dalam pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya.

selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 679, tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis telah menjawab tantangan ke depan yang dirasa lebih meningkatkan kinerja ASN dan mengefektifkan sumber daya yang ada.

“dalam mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi, pemerintah telah menyusun 9 program percepatan reformasi birokrasi, diantaranya point 5 berisi tentang pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government), dan point 7 tentang peningkatan transparansi dan Akuntabilitas Aparatur, komitmen Pemerintah untuk mengembangkan e-government dan pencanangan Open Government Indonesia (OGI), sehingga ikut serta mendorong proses tranformasi menuju e-government, dengan mengoptimalisasikan pemanfataan kemajuan Teknologi Informasi Dan Komunikasi yaitu dengan adanya sistem informasi kearsipan nasional dan jaringan informasi kearsipan nasional,” jelas Plt Sekda.

Ia juga menambahkan bahwa melalui Aplikasi Srikandi, Penyelenggaraan kearsipan yang bermutu dapat menjamin penyelamatan bahan pertanggungjawaban nasional, serta menyediakan bahan pertanggungjawaban untuk mendukung kepentingan manajemen Pemerintah dan pengembangan.

“Sangatlah tepat pola penyelengaraan kearsipan berdasarkan pada Standard Nasional yang berlaku, sehingga arsip tidak hanya dipandang sebagai catatan sejarah, melainkan juga bagian yang tak terpisahakan dari Manajemen Organisasi. keberhasilan pengelolaan arsip dengan sendirinya mempengaruhi kinerja organisasi, karena arsip organisasi secara nyata berkelanjutan memberikan dukungan pada kelancaran keseluruhan proses manajemen organisasi,”ungkapnya.

Tinggal Wusono juga menambahkan bahwa pengelolaan  arsip yang baik adalah pengelolaan  arsip sesuai standard, sehingga diharapkan arsiparis pada setiap OPD dapat mengelola arsip surat menyurat dengan baik, serta membuat laporan arsip secara berkala, sehingga Dinas terkait dapat menata dan mengelola arsip sesuai aturan yang berlaku.

“sekali lagi, saya menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, atas terselenggaranya kegiatan bimtek ini, saya juga berharap agar melalui kegiatan ini, semua OPD dapat menerapkan Aplikasi Srikandi dalam administrasi surat menyurat setiap hari, sehingga penyelenggaraan arsip di Kabupaten Jayawijaya akan lebih baik dan bersifat Digital. (Agris/Martina).

Jakarta – Bupati Jayawijaya, Atenius Murip, melaksanakan audiensi dengan Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Helvi Yuni Morazadi di Jakarta, Kamis (9/4/2026), dalam rangka membahas strategi pengembangan UMKM di Kabupaten Jayawijaya, khususnya pada sektor pertanian dan pariwisata.

Bupati Jayawijaya, Atenius Murip, saat melaksanakan audiensi dengan Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Helvi Yuni Morazadi, di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Foto : Istimewa

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Atenius Murip memaparkan berbagai potensi daerah Jayawijaya  serta peluang pengembangan UMKM yang berbasis pada kekuatan lokal. Sektor pertanian dinilai memiliki prospek besar untuk dikembangkan melalui peningkatan nilai tambah produk, sementara sektor pariwisata diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui usaha-usaha kreatif berbasis budaya dan alam.

Bupati Jayawijaya, Atenius Murip, saat melaksanakan audiensi dengan Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Helvi Yuni Morazadi, di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Foto : Istimewa

Selain itu, Bupati juga menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku UMKM di Jayawijaya, seperti keterbatasan akses permodalan, pemasaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Audiensi berlangsung dalam suasana baik dan menjadi sarana penyampaian aspirasi serta gambaran umum kondisi UMKM di Kabupaten Jayawijaya kepada pemerintah pusat. Pertemuan ini diharapkan dapat membuka peluang koordinasi dan dukungan ke depan bagi pengembangan UMKM di daerah. (Fransiska Endama/Martina Matuan)

Jakarta – Bupati Jayawijaya, Atenius Murip, melaksanakan audiensi dengan Staf Ahli Menteri Bappenas, Sukmo Harsono, di Menara Bappenas, Jakarta, pada 8 April 2026. Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi oleh Plt. Kepala Bapperida Jayawijaya, Ludya E. Logo.

Bupati Jayawijaya, Atenius Murip, didampingi Plt. Kepala Bapperida Jayawijaya, Ludya E. Logo, saat melaksanakan audiensi dengan Staf Ahli Menteri Bappenas, Sukmo Harsono, di Menara Bappenas, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Foto : Istimewa

Pada audiensi tersebut, Atenius Murip memaparkan konsep pembangunan daerah yang berfokus pada empat pilar utama, yakni bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi. Keempat pilar ini menjadi landasan strategis dalam mewujudkan visi Kabupaten Jayawijaya, yaitu “Bangkit Bersatu Membangun Jayawijaya yang Lebih Baik dan Maju secara Berkelanjutan”.

Paparan juga mencakup arah kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan, penguatan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Bupati Jayawijaya, Atenius Murip, didampingi Plt. Kepala Bapperida Jayawijaya, Ludya E. Logo, saat melaksanakan audiensi dengan Staf Ahli Menteri Bappenas, Sukmo Harsono, di Menara Bappenas, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Foto : Istimewa

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, sehingga program-program yang dirancang dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. (Fransiska Endama/Martina Matuan)

WAMENA – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemkab Jayawijaya mengarah kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi inklusif, akan berpegang pada 4 pilar utama yakni Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Ekonomi kerakyatan.

Bupati Jayawijaya Atenius Murip, SH., MH menyatakan Musrembang ini dilaksanakan usai setahun kepemimpinannya dan mulai memasuki tahun ke dua tentunya tidak keluar dari Rencana Kerja Jangka Menengah Nasional (RPKMN) yang turun ke Provinsi dan Kabupaten yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029.

“Yang saat ini dilakukan adalah Musrembang RKPD untuk tahun 2027 Pemkab Jayawijaya yang merupakan pengembangan dari visi dan misi Bupati yang sudah tertuang dalam RPJMD ini yang akan dilakukan oleh OPD Terkait,”ungkapnya Rabu (1/4).

Bupati Jayawijaya Atenius Murip, SH.,MH saat memberikan Sambutan dalam Pembukaan Musrembang RKPD Pemda Kabupaten  Jayawijaya Rabu (1/4) di Hotel Baliem Pilamo Wamena.

Menurutnya, untuk tahun 2027 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya akan tetap mengangkat 4 pilar honai yakni Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Ekonomi kerakyatan yang menjadi fondasi dasar yang ditopang oleh seluruh OPD dan kepentingan yang dilaksanakan baik Pusat, Provinsi Dan Daerah.

“Untuk pilar pertama soal pendidikan ini kita harus berpikir bagaimana memperkuat pendidikan, dimulai dari hilirisasi dengan memperkuat tenaga guru, berapa guru yang dibutuhkan, berapa guru yang tersedia dan bagaimana dinas Pendidikan meningkatkan tenaga guru hingga ketersediaan guru itu bisa mencukupi,” jelas Bupati.

Dikatakan, dengan adanya ketersediaan guru maka anak-anak sedini mungkin bisa mendapatkan pendidikan yang layak ditingkat sekolah dasar (SD) dan SMP, sehingga terobosan yang dilakukan mulai tahun ini dilakukan pengadaan guru dari OAP yang ada, atau yang sudah direkut dan sedang mengajar 150 SD, 50 SMP ditambah dengan 50 tenaga Incer (Indonesia Cerdas) , itu efektifitasnya sudah dievaluasi dan untuk kekurangan guru akan ditambahkan.

“Tahun ini setidaknya 50 guru dari Incer (Indonesia Cerdas) akan datang dan memperkuat yang sudah ada, karena kita ingin pendidikan ini benar-benar terlaksana dari semua tahapan, tahun ini juga kami akan membangun rumah guru di setiap SD secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran Dinas Pendidikan,” kata Bupati Jayawijaya.

Sedangkan untuk kesehatan ada 29 puskesmas yang sudah memenuhi standar dari 40 distrik di Wilayah Kabupaten Jayawijaya, namun untuk ketersediaan tenaga medis juga sudah dibahas tahun ini bagaimana bisa penambahannya, terlepas dari 15 mahasiswa kedokteran yang sudah dikirim untuk melanjutkan pendidikannya, tentunya ini menjadi pengembangan agar jika mereka selesai bisa kembali dan mengabdi untuk daerah.

“Sedangkan untuk tenaga medis lainnya, seperti perawat, bidan dan farmasi ada 80 orang yang pemerintah sekolahkan baik di Jayapura maupun di Wamena, setelah tenaga medis tersedia maka bisa mengisi 29 Puskesmas yang ada,” beber Bupati.

Bupati Jayawijaya didampingi Kadis PUPR, Kadis Pertanian, Kadis Kesehatan dan Kadis Pendidikan saat melakukan podcast terkait program yang telah dilakukan selama setahun terakhir.

Mantan Dandim 1702/ Jayawijaya mengaku ada 11 puskesmas lagi yang belum memenuhi standar akan dibangun kembali namun dilakukan secara bertahap bersama tenaga dan juga sarana dan prasarana yang ada di dalamnya, selanjutnya ekonomi kerakyatan yang berbicara terkait ketahanan pangan masyarakat dan juga kesejahterahan serta kehidupan.

“Dimulai dari program unggulan yang kita ajukan di kementrian, potensi Jayawijaya selain hortikultura yang ditanam, ada juga persawahan dan kopi, perkebunan kopi yang ada saat ini memang sudah didata dan masih sangat kurang sehingga masih perlu dikembangkan,”ujar Bupati.

Ia menambahkan, untuk komuditas kopi ini ditahun 2026 ada 400 hektar yang akan dikembangkandari yang sudah ada sebelumnya, artinya kebun yang sudah ada perlu ada pendampingan untuk dikembangkan lagi sehingga Jayawijaya bisa menjadi daerah penghasil kopi, Hortikultura dan persawahan.

“Untuk persawahan tahun ini direncanakan sekitar 700 hektar yang tersebar di 12 distrik dimana untuk satu distrik 65 hektar, sedangkan untuk tahun lalu sudah dibuka di 5 distrik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemprov Papua Pegunungan sehingga program dari Pemkab Jayawijaya tak turun lagi di sana tapi ke Distrik yang lainnya,” tutup Bupati Jayawijaya. (Denny/Martina)

Wamena – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menggelar kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan OTSUS Tahun 2027 yang merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, Rabu (01 April 2026).

Dalam kegiatan Musrenbang tersebut Bupati Jayawijaya Atenius Murip, S.H.,M.H memberikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh stakeholder di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, yang selama ini dari tahun ke tahun telah berupaya dan bekerja keras dalam menciptakan pembangunan yang sukses dan berkelanjutan di Kabupaten Jayawijaya, Ia harap agar kerja nyata seluruh stakeholder dapat tetap dipertahankan hingga tercapai Visi Misi Kabupaten Jayawijaya.

Bupati Jayawijaya Atenius Murip, S.H, M.H saat memberikan sambutannya pada Musrenbang RKPD Tahun 2027.

Foto : Agris Wistrijaya

Ia juga menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2027, yang mana berpedomaan pada undang-undang nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Sebelumnya kita sudah melewati tahap Konsultasi Publik dan Forum Gabungan Lintas Perangkat Daerah, guna bersama-sama menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan, menghimpun aspirasi masyarakat, serta menetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2027,” pungkasnya.

Pada Tema RKPD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2027 yakni “Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” dengan enam prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2027 yang diharapkan dapat memberikan suatu dampak positif kepada Masyarakat Kabupaten Jayawijaya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan aksesibiltas pendidikan;

2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;

3. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat;

4. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya;

5. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan;

6. Meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang berkeadaban.

“Sangat penting kita perlu memastikan bahwa arah Pembangunan Daerah tetap selaras dengan kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi, serta mendukung Pencapaian Visi dan Misi RPJM Kabupaten Jayawijaya Tahun 2025-2029, sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan di kabupaten Jayawijaya dapat berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Masyarakat,” ungkap Bupati Jayawijaya.

Ia juga berharap kepada seluruh perangkat daerah untuk dapat menyelaraskan program dan kegiatan yang akan direncanakan, dalam pencapaian target indikator kinerja utama Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2027, sehingga tercipta sinergi dan keterpaduan antar sektor pembangunan.

Selain itu, ia juga harap sumbangsih saran dan pemikiran dari para pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan, diharapkan dapat menyentuh langsung kepada masyarakat, sesuai aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD yang telah disampaikan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027.

“Saya berharap agar pada kegiatan ini, kita dapat menghasilkan rumusan perencanaan pembangunan yang berkualitas, terarah, dan mampu mendorong Percepatan Pembangunan serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. (Agris Wistrijaya/Martina Matuan)

WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, dengan Tema ‘Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif’.

Kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Kota Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu (01/01/2026), dan dibuka langsung Bupati Jayawijaya, Atenius Murip.

Bupati Jayawijaya Atenius Murib didampingi beberapa pimpinan OPD saat memaparkan rencana program pembangunan dalam moment Talk Shoow pada  Musrenbang RKPD Tahun 2027, yang digelar dengan Tema ‘Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. Kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Kota Wamena, Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan, Rabu (01/04/2026).

Foto : Dokumentasi Bapperida Kab. Jayawijaya

Menurut Bupati, Musrenbang RKPD 2027 ini merupakan penyusunan perencanaan program-program pembangunan yang menerjemahkan visi misi bupati dan wakil bupati Jayawijaya, yang telah tertuang dalam RPJMD dan akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD.

“Kami sudah sampaikan garis besar rencana pembangunan di tahun 2027 sesuai visi misi daerah. Empat Tiang Honai yang kita angkat yaitu, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan,” ungkap bupati saat diwawancarai usai pembukaan musrenbang.

Dijelaskannya, empat pilar ini menjadi fondasi atau patokan semua OPD, dan semua program ini merupakan implementasi dari program-program berkelanjutan baik pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Jayawijaya, Ludya Logo, menjelaskan bahwa Empat Pilar yang dimaksud adalah program unggulan bupati dan wakil bupati Jayawijaya, yang akan dilaksanakan selama masa kepemimpinan.

“Empat pilar itu program unggulan bapak bupati dan wakil bupati, dan itu ada empat bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Infrastruktur. Penjabaran dari Empat Pilar yang akan dilaksanakan selama masa kepemimpinan bapak bupati dan wakil bupati, dan ini sudah terjabarkan dalam RKPD tahun 2027,” jelas kepada Bapperida.  

Lanjutnya, sesuai dengan tema RKPD Tahun 2027 yakni ‘Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif’, maka program lebih diprioritaskan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur, ditambah program penunjang.

“Ada tambahan yaitu program penunjang untuk kamtibmas, karena kami melihat akhir-akhir ini Jayawijaya sebagai ibu kota provinsi Papua Pegunungan mengalami peningkatan kasus kekerasan dan konflik yang cukup signifikan. Jadi itu masuk dalam program kami untuk 2027,” terangnya.

Tambahnya, sebelumnya program-program ini sudah berjalan bahkan di tahun 2025 lalu dimasukan dalam program prioritas 100 hari kerja bupati dan wakil bupati, sehingga tetap dilanjutkan di tahun 2027.

“Selain itu juga tata kelola pemerintahan birokrasi juga masuk dalam program prioritas. Jadi ada 6 program prioritas yang menjadi program unggulan di tahun 2027,” bebernya.

Ludya Logo juga mengatakan, musrenbang RKPD ini juga menjadi wadah untuk mendengarkan saran dan masukan semua stakeholder, terutama takeholder eksternal seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, BUMD, BUMN, dan akademisi, untuk memberikan saran dan masukan yang konstruktif. Sehingga menjadi bahan penyusunan program kegiatan di tahun 2027. (Vina Rumbewas/Martina Bantuan)