Category: Berita

Kepala BPMK Propinsi papua  Drs.Donatus Motte bersama-sama dengan kepala BPMK Jayawijaya Lenensya Manuputty, Ketua Komisi B DPRD Jayawijaya, Taufik Petrus Latuhamalo. SE.Kepala Distrik Asolokobal, Agustinus Wamu. S.IP. Ketua kel. Tani Sowo  Petrus Lokobal dan masyarakat Tani sowo panen ikan bersama Para pendamping TPKK,TPKD diharapkan harus berada ditempat jangan hanya urus kepentingan sendiri dan mengabaikan tangguing jawabnya, namun harus berada dampingi masyarakat di kampung maupun distrik”ucapnya.

Dana prospek sendiri terbagi atas tiga sumber yaitu, pusat PNPM Mandiri, Propinsi Prospek, Kabupaten tujuan utamanya  untuk meningkatkan produksi pertanian, peternakan ikan serta pemenuhan gizi masyarakat sehingga dengan sumber dana yang ada hendaknya petani juga dapat membagi tugas”tuturnya.

Masyarakat sekarang ini hanya membutuhkan pencerahan saja, apa yang perlu dikembangkan petani sesuaikan dengan kadaan lokasi dan wilayah atau karakter lingkungan setempat sehingga benar-benar yang di kerjakan ada hasilnya.

Diakuinya bahwa ada beberapa kampung yang tidak mendapatkan dana Prospek, dirinya menegaskan bahwa, secara keseluruhan data kampung maupun distrik yang akan menerima dana tersebut ada, namun kami kendala dengan data, dikarenakan adanya pemekaran kampung baru sehingga kami kesulitan data

Sesuai dengan keputusan Gubernur bahwa dana prospek yang selama ini di alokasikan ke Distrik sebanyak 700 juta akan di tingkatkan menjadi 1,5 Milyar dan setiap dan disetiap distrik yang belum di alokasikan APBD akan di usahakan

Sementara itu ketua.kelompok Tani  Sowo Petrus Lokobal mengatakan bahwa  dana yang kami terima bukan untuk satu kegiatan saja namun ada beberapa kegiatan sehingga memang masih kurang di tambah luas wilayah yang besar, untuk itu di harapkan bahwa dana prospek kedepannya bisa bertambah

Kepala Distrik Asolokobal. Agustinus Wamu menambahkan bahwa Pendamping TPKK,TPKD  tidak berhak untuk mengambil uang apalagi menggunakannya,  sehingga saat ini masyarakat yang mempunyai hak untuk mengambil dana dari bank.  pendamping hanya mengawasi saja apa yang perlu dikerjakan itu adalah kode etik dan kalau di langgar pasti akan dipecat hal ini menghindari peluang korupsi”tutupnya.

Dikatakan sebelum otonomi khusus hanya ada 10 Polres yang tersebar dibeberapa kabupaten  di Papua, namun setelah otsus dengan adanya pemekaran kabupaten Polres menjadi 19 dan juga ada 2 Polres Persiapan yaitu Lanny Jaya dan Mamberamo Tengah. “Peran serta dari para Bupati untuk mendukung keberadaan Polres dimasing-masing kabupaten memegang peranan yang sangat penting, dengan memberikan dana hibah untuk pembangunan Mako Polres di Kabupaten masing-masing. “Di institusi kepolisian, DIPA Polri sangat terbatas karena mencakup seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.
   Lebih jauh ditambahakan bahwa dengan adanya bangunan gedung yang baru jangan hanya jadi kebanggaan saja namun ada peningkatan dalam pelayanan termasuk rekrutmen, fasilitas kendaraan dan kantor yang layak bagi anggota supaya dapat bekerja lebih maksimal.
   Peresmian Mako Polres Jayawijaya ditandai dengan penandatanganan prasasti, pengguntingan pita, pemberian kunci oleh kontraktor.Juga dilakukan pemotongan tumpeng oleh Ketua Bhayangkari Ny. Tito Karnavian diberikan  kepada salah satu anggota Aipda Robert Huby.

Dikatakan, kebijakan strategi awal tahun dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)  dilingkungan Pemerintah Propinsi Papua. Dengan berlandaskan etos kerja yang baik, efisien, efektif dan adil dan merata disegala bidang dapat dipastikan kehidupan rakyat akan sejahtera sesuai visi dan misi Papua bangkit mandiri dan sejahtera. “Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi dan kab/kota memiliki peran yang sangat startegis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor perikanan,” ujarnya.
   Ada empat pilar yang memiliki kapasitas dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (pertanian, tambang, sektor jasa, perikanan) dan sektor perikanan merupakan salah satu pilar yang dapat meningkatkan perekonomian rakyat di Papua,” ujarnya. Hal itu bisa dilihat dari hasil produksi kelautan dan perikanan Papua yang menunjukkan grafik meningkat dari tahun ketahun sebesar 4,48%. Produksi perikanan pada tahun 2013 mencapai 311.300,47 ton, walaupun secara kumulatif nilai ekspor perikanan pada triwulan III  mencapai 17.059.083 US$ meliputi ikan dan udang,” ujarnya.
   Untuk itu Gubernur mengharapkan dengan forum ini hendaknya dapat memformulasikan beberapa kebijakan strategis dalam rangka memberikan penguatan terhadap pertumbuhan produksi perikanan di Propinsi Papua. Terutama beberapa infrastruktur pelabuhan perikanan dalam tahap pembangunan sehingga dapat dipercepat penyelesaiannya seperti di kabupaten Merauke, Asmat, Mimika dan Biak,” imbuhnya. Pelaksanaan forum koordinasi SKPD dinas Kelautan dan perikanan berlangsung selama 4 hari (10-13/3) berjalan dengan aman dan tertib sesuai yang diharapkan semua pihak.