Category: Berita

    Hal demikian disampaikan Sekda Jayawijaya. Yohanes Walilo S.Sos, M.Si. saat memberikan arahan  dikatakan bahwa, proses sekolah selama tiga tahun tersebut sudah memberikan  pembekalan pengetahuan dan ilmu yang di dapat sehingga bias mencapai kelulusan, dan hal itu bukan semata-mata akhir dari pendidikan, namun masih berlanjut lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu, SMU/SMK.
   Memang waktu yang  paling banyak dirumah, dimana orang tua juga melakukan pembinaan dikeluarga namun guru punya andil juga di sekolah dalam endidik memberikan ilmu sehingga perlu kerjasama antara orang tua, guru dan komite sekolah dalam mengarahkan, mendidika dan membimbing.
Adanya isu bahwa adanya kekurangan guru sangat tidak tepat karena adanya penumpukan guru disatu sekolah, sehingga kami harapkan dapat mendistribusikan guru secara merata sehingga di distrik-distrik yang selama ini kurang dapat terisi sehingga mutu pendidikan terus ditingkatkan pelayanannya sama dengan di kota.
   Saya sangat bangga karena SMP Negri 2 dapat meluluskan 100% siswanya apalagi ada beberapa siswa yang mendapatkan hasil kelulusan tertinggi, diharapkan dengan hasil demikian dapat dipertahankan dan fasilitas sekolah  juga diharapkan dapat meningkat sehingga kedepan perstasinlebih baik lagi.

Dalam sambutannya Yohanes Walilo mengatakan bahwa,  P2TP2A  tentunya harus membangun komunikasi yang intens dengan pemerintah dalam hal mendukung kegiatan pemerintah daerah  khususnya penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan anak, maupun anak jalanan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu, dengan terbentuknya pengurus ini , dapat mengurangi resiko-resiko kekerasan yang terjadi serta solusi untuk memecahkan berbagai masalah termasuk  para anak sekolah yang seharusnya sekolah namun masih saja bekerja bahkan sampai gelandangan, dan hal ini memberikan dampak yang buruk pada perkembangan generasi
Sementara itu ketua P2TP2A  Ny. Yustina Banua. SE. menambahkan bahwa P2TP2A sebenarnya sudah dibentuk tahun 2012 lalu namun masih ada kendala mengenai tempat atau kantor dan legalitas organisasi, sehingga pengurus pada saat ini kami lantik walau agak lambat.
    Kami juga sedang menyiapkan program kerja dalam 6 bidang, dan akan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk pencapaian tujuan mulia Dengan dilantiknya P2TP2A, maka diharapkan lembaga ini dapat secara aktif mengurangi bahkan penghapusan kekerasan pada anak dan perempuan
Kendala kami saat ini yaitu, wadah tempat yang digunakan sebagai kantor untuk bekerja secara aktif  khususnya pokja-pokja.
   Puji Tuhan, saat ini kami sudah membangun gedung sendiri sehingga harapan kami dapat bekerja, dengan baik namun kami juga sudah berkordinasi dengan ketua GOW (Gerakan Organisasi Wanita),  LSM Yukemdy, Tokoh Agama, masyarakat, pemerhati perempuan agar dapat mendukung program-program penting yang dilakukan oleh P2TP2A. ”harapnya.(Titus-Humas)

Adapun dasar penyelenggaraan mengacu pada UU No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus propinsi papua, UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta Perda Kabupaten Jayawijaya No. 11 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Administrasi kependudukan di kabupaten jayawijaya serta DPA SKPD Dinas kependudukan catatan sipil.
    Dalam sambutannya Bupati kabupaten Jayawijaya Wempi Wetipo. SH. MH. Yang diwakili Asisten I Sekda Drs. Chris Manuputty. MM.mengatakan bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia, kebijakan penataan kependudukan memegang peranan penting dalam upaya memperlancar proses pembangunan nasional.
   Upaya penataan administrasi kependudukan yang didukung oleh empat subsistem adalah, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, informasi kependudukan, dan pendayagunaan data secara konsekuen, terpadu berkelanjutan dari tingkat nasional sa,pai ke daerah.
Subtansi pencatatan sipil menurut pasal 34 undang-undang nomor. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, disebut bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa tentang yang dialami oleh seorang dalam register kepndudukan mencangkup pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak,perubahan nama. Data menunjukan bahwa kepemilikan akan akta pencatatan sipil berdasarkan peristiwa penting dikabupaten/kota diseluruh Indonesia  mencapai 405. Dan kepemilikan akta tercatat hanya 10% dari jumlah penduduk jayawijaya
   Dengan begitu ragamnya permasalahan maka pemerintah melalui mentri dalam negri telah menyampaikan surat edaran kepada para gubernur dan bupati/kota no. 470/327/SJ Tanggal 17 januari 2014 perihal perubahan kebijakan yaitu bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang semula diwajibkan aktif adalah penduduk,diubah menjadi yang aktif adalah pemerintah melalui petugas dengan jemput bola atau pelayanan  keliling.

Demikian disampaikan kepala Sekolah SD. Negeri Wamena, Lisna Hartati. S.Pd.SD. kepada Koran ini di sela-sela kegiatan selasa (10 /06) Dirinya mengatakan bahwa bahwa  untuk kegiatan ini tidak jauh berbeda hanya konteksnya saja yang berbeda, untuk mutu pendidikan kami serahkan kepada masyrakat karena masyarakat yang menilainya, kami sendiri tidak bisa menilainya.
   Sedangkan  yang kami terapkan adalah 18 poin karakter yang harus dikembangkan seperti cinta tanah air, kemasyarakatan, cinta terhadap Tuhan yang maha esa, cinta lingkungan, berkarakter,budi pekerti sehingga dengan kurikulum 2013 nantinya lebih mudah dan dapat dijalankan dengan baik Dan untuk pameran ini meliputi, Manajerial Sekolah atau manajemen sekolah, alat peraga atau hasil rekayasa pendidikan, juga dari fabrikan,hasil karya siswa, miniatur,honai, yang terbuat dari bahan-bahan lokal dan dari limbah sehingga bisa menjadi karya tangan yang kreatif.
   Kendala yang kami hadapi yaitu,  cuaca, waktu dan juga partisipasi masyrakat yang belum ada, sehingga dengan kegiatan pameran kerajinan tangan siswa ini dapat mempererat persatuan siswa dan tidak ada tawuran antar siswa.
    Dikatakan bahwa SD Negri mempunyai guru sebanyak 28 guru dan murid sebanyak 600 lebi9h dan diantaranya ada yang pindah sekolah sehingga pastinya kami belum ada informasi data. Untuk itu melalui Hut ke- 40 SD Negri di harapkan siap membntuk calon pemimpin bangsa yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing.

Sekretaris Daerah Jayawijaya, Yohanes Walilo. S,Sos. M.Si.  kepada para wartawan mengatakan kedatangan  Perwakilan PBB dari badan dunia tersebut melaihat lebih dekat  program kerjasama antara Undp,Unicef dan pemerintah  terkait perkembangan pendidikan, kesehatan,  pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan juga transportasi diwilayah pegunungan tengah.
Bupati juga menjelaskan adanya ketergantungan transportasi udara, seingga mempengaruhi harga-harga barang menjadi mahal sehingga mempengaruhi semua sisi pembangunan.
   Douglash Broderick mengatakan kehadiran mereka diwamena untuk membicarakan kerjasama lebih lanjut terkait program peningkatan kesejahteraan masyarakat,”kami berdiskusi dengan Bupati dan jajarannya tentang apa yang harus dikerjakan di masa depan terkait dengan dumberdaya yang ada. Kedatangan mereka  selama tiga hari kedepan mereka juga akan meminta masukan dari masyrakat apa yang perlu dikerjakan  dan mereka akan mengunjungi tempat pelatihan usaha masyarakat di Ekonomos dalam bidang usaha khususnya perempuan. 

Sekretaris Daerah Jayawijaya, Yohanes Walilo. S,Sos. M.Si.  kepada para wartawan mengatakan kedatangan  Perwakilan PBB dari badan dunia tersebut melaihat lebih dekat  program kerjasama antara Undp,Unicef dan pemerintah  terkait perkembangan pendidikan, kesehatan,  pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan juga transportasi diwilayah pegunungan tengah.
Bupati juga menjelaskan adanya ketergantungan transportasi udara, seingga mempengaruhi harga-harga barang menjadi mahal sehingga mempengaruhi semua sisi pembangunan.
   Douglash Broderick mengatakan kehadiran mereka diwamena untuk membicarakan kerjasama lebih lanjut terkait program peningkatan kesejahteraan masyarakat,”kami berdiskusi dengan Bupati dan jajarannya tentang apa yang harus dikerjakan di masa depan terkait dengan dumberdaya yang ada. Kedatangan mereka  selama tiga hari kedepan mereka juga akan meminta masukan dari masyrakat apa yang perlu dikerjakan  dan mereka akan mengunjungi tempat pelatihan usaha masyarakat di Ekonomos dalam bidang usaha khususnya perempuan. (Titus-Humas)

Dalam sambutannya Yohanes Walilo mengatakan bahwa,  P2TP2A  tentunya harus membangun komunikasi yang intens dengan pemerintah dalam hal mendukung kegiatan pemerintah daerah  khususnya penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan anak, maupun anak jalanan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu, dengan terbentuknya pengurus ini , dapat mengurangi resiko-resiko kekerasan yang terjadi serta solusi untuk memecahkan berbagai masalah termasuk  para anak sekolah yang seharusnya sekolah namun masih saja bekerja bahkan sampai gelandangan, dan hal ini memberikan dampak yang buruk pada perkembangan generasi
Sementara itu ketua P2TP2A  Ny. Yustina Banua. SE. menambahkan bahwa P2TP2A sebenarnya sudah dibentuk tahun 2012 lalu namun masih ada kendala mengenai tempat atau kantor dan legalitas organisasi, sehingga pengurus pada saat ini kami lantik walau agak lambat.
    Kami juga sedang menyiapkan program kerja dalam 6 bidang, dan akan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk pencapaian tujuan mulia Dengan dilantiknya P2TP2A, maka diharapkan lembaga ini dapat secara aktif mengurangi bahkan penghapusan kekerasan pada anak dan perempuan
Kendala kami saat ini yaitu, wadah tempat yang digunakan sebagai kantor untuk bekerja secara aktif  khususnya pokja-pokja.
   Puji Tuhan, saat ini kami sudah membangun gedung sendiri sehingga harapan kami dapat bekerja, dengan baik namun kami juga sudah berkordinasi dengan ketua GOW (Gerakan Organisasi Wanita),  LSM Yukemdy, Tokoh Agama, masyarakat, pemerhati perempuan agar dapat mendukung program-program penting yang dilakukan oleh P2TP2A. ”harapnya.

Dalam sambutannya Ketua YPPGI Papua Yan Tebay, mengatakan bahwa Perjuangan dalam mendirikan perguruan tinggi ini dilandasi dengan kesetiaan dan semangat untuk memberikan  dan menyalurkan ilmu untuk mahasiswa atau anak-anak didik didaerah pegunungan tengah papua Yan Tebay mengatakan bahwa, Badan pengurus ini hanya dikukuhkan saja dan bukan dilantik baru atau serah terima, sehingga ke sebelas badan pengurus ini akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi  sekolah tinggi dan juga bertanggung jawab terhadap perkembangan mahasiswa. Memang untuk membuat perguruan tinggi dibutuhkan pengajar atau dosen dengan standar pendidikan S2,S3, sehingga kualitas untuk mengajar dapat ditingkatkan  dan bisa bersaing dengan perguruan tinggi lainnya di Indonesia khususnya di Papua.
   Selanjutnya ketua Yayasan YPGGI Papua Yan Tebay menambahkan bahwa Kami bangun yayasan ini dari nol pada tahun 1973 silam, sehingga dari D3 diakreditasi menjadi strata satu S1. Sehingga dengan badan pengurus yang baru ini dapat meningkatkan statusnya lebih baik lagi dan tugas-tugas besar lainnya dapatdilanjutkan.
   Sementara itu, Ketua STKIP Abdi Wacana Wamena. Wiklif Wakerkwa. S.Sos. MM. menambahkan bahwa,  Pelantikan badan pengurus  Ketua, ketua I, Ketua II, Ketua III,ketua prodi, dan Seklretaris Prodi,  sehingga mereka ini dapat mempersiapkan STIKIP kedepan  dengan baik sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan  tinggi di Indonesia
   Dikatakan bahwa pelantikan/pengukuhan badan pengurus ini yang ke dua kalinya untuk masa waktu lima tahun kedepan secara ekstafet. Kami saat ini mempunyai tiga jurusan Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan kedepan kami akan menambah lagi beberapaj prodi sesuai dengan perkembangan tuntutan jaman dan kebutuhan prodi yang akan ditambah antara lain seperti jurusan Biologi, Fisika, Teknik Komputer dan PGSD. dengan itu tenaga dan kualitas dosen akan kami perjuangkan dan tingkatkan
Dan pada saat ini, terdapat 36 dosen dan sebagaian besar sudah menempuh S2. Dan  kami sendiri sudah mempunyai standar akreditasi yang cukup baik untuk bersaing didunia pendidikan saat ini.”tuturnya. (Titus)

Dalam sambutan Bupati Kabupaten Jayawijaya yang dibacakan Staf Ahli bidang pemerintahan Drs. Maskur Adam, menyampaikan bahwa pemerintah daerah selalu berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat pada umumnya. Diharapkan juga umat Islam di Kabupaten Jayawijaya harus dapat mencontoh kehidupan nabi Muhammad sebagai pembawa perubahan dalam kehidupan umat muslim, karena dalam isramiraj inilah nabi Muhammad mendapat perintah untuk menjalankan sholat, dimana perintah ini hanya umat muhammadlah yang  dapat menjalani atau melaksanakan perintah dari Allah SWT.
  Pemerintah mengharapkan kaum muslimin tetap bahu membahu mendukung terlaksananya program pemerintah di Jayawijaya, dan kemudian terkait agenda nasional telah usai yaitu pileg, sedangkan pilpres,  yang akan dilaksanakan tanggal 09 Juli diharapkan dapat berjalan dengan aman. Selain itu juga pemerintah berharap agar warga/umat muslim terus mendukung Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang larangan penggunaan/penjualan miras di Kabupaten Jayawijaya, baik pbrikan maupun lokal Diharapkan kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jayawijaya untuk memberikan pencerahan dsan sosialisasi terus menerus bagi penjual, peminum yang memang sangat sulit untuk dihilangkan.

Perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan Administrasi kependudukan menuntut aparatur pelaksana bidang administrasi kependudukan wajib menelaah dan  memahami subtansi teknis yang dianjurkan yang termuat di dalam perundangan tersebut.
   Dengan ditetapkannya undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan peraturan presiden RI No. 112 tahun 2013 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara nasional sebagai landasan Hukum yang kokoh dalam reformasi administrasi kependudukan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Jayawijaya Wempi. Wetipo. SH MH. Yang di dibacakan Staf Ahli  Bidang Pemerintahan. Drs. Maskur Adam.
Dikatakan bahwa Tujuan Diselenggarakannya kegiatan ini adalah mensosialisasikan perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan memberikan bimbingan teknis bagi tenaga-tenaga operator agar dapat menguasai/ mengoperasikan perangkat  SIAK dan e-KTP sehingga dapat melakukan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akhirnya nanti bermuara pada tertib administrasi dan kepemilikan KTP nasional berbasis No. Induk kependudukan (NIK)
   Seperti kita ketahui bersama bahwa pada bulan juli tahun 2014 akan diselenggarakan pemilihan presiden wakil presiden, sehingga perlunya kesiapan data-data kependudukan sehingga tidak terjadi masalah-masalah seperti pemilihan legislative beberapa waktu lalu.
   Pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan harus kita wujudkan bersama untuk itu diharapkan keseriusan, serta komitmen yang kuat dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menerapkan aplikasi SIAK di daeranya masing-masing.