Wamena – Upaya menjaga keamanan dan persatuan masyarakat terus dilakukan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah melalui mediasi perdamaian “Patah Panah” dan penandatanganan surat pernyataan antara dua kelompok masyarakat, yakni pihak aduwe dari Wouma-kurima dan pihak aduwe dari Lani yang dilakukan di Mako Polres Jayawijaya pada Sabtu 23 Mei 2026.
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh kekeluargaan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri seluruh bentuk pertikaian, konflik, dan aksi balas dendam yang selama ini terjadi antar kedua kelompok.
Hadir dalam Pertemuan tersebut antara lain Wamendagri Ribka Haluk, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Petrus Patrige Rudolf Renwarin, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, Bupati Jayawijaya Atenius Murip, Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom dan Bupati Yahukimo Didimus Yahuli, Pj Sekda Provinsi Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep, LMA, DPRP, DPRK, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan kedua bela pihak dari Wouma-kurima dan Lanny.
.jpg)
Penandatangan Surat Pernyataan Perdamaian antar masyarakat wouma-kurima dan Lanny jaya
Foto: Agris
Proses Patah Panah yang dilakukan sebagai tanda berakhirnya konflik
Foto : istimewa
Kesepakatan damai dituangkan dalam surat pernyataan bersama yang disaksikan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemerintah Pusat,provinsi dan Daerah.
Adapun poin-poin kesepakatan yang disetujui bersama antara lain:
•Kedua pihak sepakat untuk menghentikan seluruh tindakan kekerasan dan balas dendam.
•Kedua bela pihak berjanji menjaga keamanan, ketertiban, dan persaudaraan antar warga.
•Kedua pihak saling menghormati wilayah Adat, Budaya dan Hak masing-masing.
•Apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan ini, maka akan diselesaikan melalui proses hukum Positif.
Perdamaian ini diharapkan menjadi langkah penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan harmonis di tengah masyarakat.
Wamendagri Ribka Haluk Apresiasi Perdamaian Adat
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat atas keberhasilan penyelesaian persoalan melalui mekanisme adat yang berlangsung damai dan penuh kekeluargaan.
Menurutnya, keberhasilan penyelesaian masalah secara adat menunjukkan besarnya semangat persaudaraan, kerendahan hati, dan komitmen masyarakat dalam menjaga kedamaian di Papua Pegunungan.
“Kami sangat menghargai penyelesaian adat yang dilakukan dengan jiwa besar oleh masyarakat. Ini menjadi kekuatan penting dalam menciptakan perdamaian dan mempermudah pemerintah melakukan inisiasi rekonsiliasi,” ujar Ribka Haluk.
Ia menegaskan bahwa keamanan menjadi faktor utama dalam pelaksanaan pembangunan di Papua Pegunungan. Tanpa kondisi yang aman dan stabil, pemerintah akan kesulitan menjalankan program pembangunan untuk masyarakat.
“Kalau keamanan terjaga, maka pembangunan bisa berjalan. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan baik,” katanya.
Ribka Haluk juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kerja sama dan menyelesaikan persoalan secara internal melalui keluarga, kampung, maupun mekanisme adat sebelum dibawa ke ranah pemerintah.
Menurutnya, penyelesaian masalah secara kekeluargaan merupakan bagian dari budaya luhur masyarakat Papua yang harus terus dipertahankan.
Gubernur Papua Pegunungan Tegaskan Penyelesaian Konflik Adat Harus Kembali pada Tradisi Leluhur
Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo menjelaskan bahwa masyarakat Lani dan Kurima sejatinya berasal dari satu garis keturunan, sehingga konflik yang terjadi tidak seharusnya dipandang sebagai perang antarsuku, melainkan persoalan keluarga yang harus diselesaikan secara bermartabat.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan mendorong lahirnya regulasi daerah berupa perdasi dan perdasus untuk mengatur penanganan konflik adat di Papua Pegunungan.
Menurutnya, apabila penyelesaian adat tidak mampu menuntaskan persoalan, maka proses hukum positif harus dijalankan.
“Kita akan buat aturan supaya penanganan konflik, perang adat, tanah, dan persoalan sosial lainnya memiliki dasar hukum yang jelas,” tegasnya.
Selain itu, gubernur meminta para kepala daerah tidak lagi menggunakan uang pemerintah untuk membiayai pembayaran konflik adat.
Ia menekankan bahwa tradisi leluhur masyarakat pegunungan sejak dahulu menyelesaikan persoalan dengan simbol adat berupa babi, bukan uang.
“Nenek moyang kita menyelesaikan masalah dengan adat, bukan dengan uang. Semua harus kembali pada nilai budaya yang benar,” ujarnya.
Foto bersama dalam agenda Perdamaian Konflik antara Wouma-kurima dan lanny
Foto : Istimewa
Kapolda Papua Dukung Perdamaian Wouma-Kurima dan Lani Pirime di Wamena
Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Petrus Patrige Rudolf Renwarin menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap prosesi perdamaian antara kelompok WOMA Kurima dan Lani Pirime yang digelar di Lapangan Mako Polres Jayawijaya, Wamena.
Dalam peenyataannya di hadapan para tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat, Kapolda menyampaikan rasa syukur karena kedua belah pihak bersedia hadir untuk mengakhiri konflik melalui jalan damai sesuai adat dan budaya setempat.
“Hari ini kita hadir dengan tujuan yang sama, yaitu melakukan perdamaian yang sesungguhnya. Kita semua percaya Tuhan menuntun hati dan pikiran kita sehingga proses ini dapat terlaksana,” ujarnya.
Kapolda juga menyampaikan penghormatan kepada para pemimpin Pusat Wamendagri, Pimpinan Provinsi Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Pimpinan Daerah yang hadir yakni Bupati Jayawijaya, Bupati Lanny Jaya, dan Bupati Yahukimo yang turut menyaksikan jalannya prosesi perdamaian.
Ia menegaskan bahwa perdamaian tersebut tidak hanya penting bagi kedua kelompok yang bertikai, tetapi juga bagi stabilitas keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan, khususnya di Kota Wamena sebagai ibu kota provinsi.
“Atas nama Kesatuan dan atas nama polri, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak karena telah mendukung aparat keamanan sehingga Kota Wamena bisa kembali normal dan masyarakat luar Papua melihat bahwa Papua Pegunungan sekarang semakin maju,” katanya.
Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Petrus Patrige Rudolf Renwarin bersama Bupati Jayawijaya Atenius Murip,S.H,M.H saat memberikan pernyataan di awak media
Foto : Agris
Bupati Jayawijaya Bersyukur Konflik Berakhir Damai, Aktivitas Masyarakat Diharapkan Kembali Normal
Bupati Jayawijaya Atenius Murip, S.H,M.H menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik hingga tercapainya perdamaian di Kabupaten Jayawijaya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda perdamaian yang berlangsung di Mako Polres Jayawijaya.
Ia menyampaikan terima kasih kepada Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur, para Bupati, kedua pihak LMA yang menjadi mediator, serta seluruh tokoh masyarakat yang telah bekerja keras mempertemukan kedua kelompok yang bertikai untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan dengan hati damai.
“Kami bersyukur apapun yang sudah terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Semua pihak bisa duduk bersama untuk mencari jalan damai,” ujar Bupati Jayawijaya.
Ia berharap pasca perdamaian tersebut, seluruh aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal, mulai dari kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas pemerintahan di berbagai wilayah terdampak konflik.
Menurutnya, situasi keamanan yang kondusif sangat penting agar masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi tindakan kejahatan maupun konflik yang mengganggu ketertiban masyarakat.
“Kejahatan tidak boleh lagi terjadi. Harapan kami masyarakat dapat hidup aman dan damai,” katanya.
Bupati Jayawijaya juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama masa konflik membantu masyarakat yang mengungsi. Ia menyampaikan terima kasih karena warga yang sebelumnya mengungsi kini sudah dapat kembali ke rumah masing-masing. (Agris/Martina)
