Category: Berita

WAMENA – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) menyerahkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak konflik sosial di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Senin (18/05/2026).

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Theophilus Lukas Ayomi kepada Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya, Lekius Yikwa di Kantor Bupati Jayawijaya.

 

Perwakilan Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan bantuan melalui Pemkab Jayawijaya untuk korban konflik di Kabupaten Jayawijaya. 

Foto : Agris

Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kehadiran Pemerintah Pusat dalam membantu penanganan korban dan pengungsi akibat konflik sosial yang terjadi di wilayah Jayawijaya.

Dalam keterangannya, Theophilus Lukas Ayomi menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri yang pelaksanaannya di lapangan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk.

“Kami atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri, dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten Jayawijaya yang dipimpin oleh Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri, hari ini menyerahkan bantuan untuk penanganan korban konflik sosial yang terjadi di wilayah Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan membantu pemerintah daerah, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran,” ujar Theophilus.

Ia menambahkan, Kemendagri juga akan memberikan dukungan lanjutan kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui asistensi dalam penyiapan administrasi guna mendukung proses penanganan pascakonflik.

“Selanjutnya kami akan membantu pemerintah daerah melalui asistensi dalam penyiapan administrasi untuk penanganan berikutnya,” katanya.

Adapun bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan dasar seperti beras, minyak goreng, mi instan, sarden, serta popok bayi. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi para korban dan pengungsi yang saat ini masih berada di sejumlah lokasi penampungan.

Theophilus menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan bantuan masih dalam proses pendataan oleh tim Kemendagri, mengingat pengadaan bantuan dilakukan secara langsung di lapangan atas arahan Wakil Menteri Dalam Negeri.

“Pemerintah daerah nantinya akan melaporkan jumlah bantuan yang telah diberikan, karena pengadaan dilakukan langsung di lapangan. Tim kami akan mencatat dan melakukan verifikasi terhadap total bantuan tersebut,” jelasnya.

Pemerintah Pusat menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam upaya penanganan korban, pemulihan kondisi sosial masyarakat, serta memastikan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut dapat kembali kondusif. (Agris/Martina)

Wamena, 17 Mei 2026 — Pemerintah Daerah bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melaksanakan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka penyelesaian konflik perang suku antara Suku Lany dan Suku Yali yang terjadi di Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya, sejak 06 hingga 15 Mei 2026.

Rapat Koordinasi terkait Penyelesain Konflik Persang suku di Jayawijaya.

 Foto : Media Bupati Jayawijaya

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Jhon Tabo, Bupati Jayawijaya Atenius Murip, Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, serta Bupati Yahukimo Didimus Yahuli. Turut hadir pula unsur Forkopimda, TNI-Polri, serta pimpinan OPD terkait.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membahas sejumlah langkah strategis dalam penanganan dampak konflik sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Jayawijaya.

Adapun beberapa poin penting yang menjadi hasil pembahasan dalam rapat tersebut antara lain:

1. Peninjauan dan Pembangunan Kembali Jembatan Gantung

Kementerian terkait akan melakukan peninjauan terhadap jembatan gantung di Kampung Logonoba yang ambruk akibat konflik perang suku guna dilakukan pembangunan kembali demi menunjang akses transportasi masyarakat.

2. Pendataan dan Pembangunan Rumah Warga

Pemerintah akan melakukan pendataan serta pembangunan kembali rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan akibat aksi perang suku antara kedua kelompok masyarakat tersebut.

3. Pembaruan Data Korban Jiwa

Pemerintah Daerah diminta untuk terus melakukan pembaruan data dan identitas korban jiwa kepada pihak kementerian sebagai bagian dari proses penanganan dan pelaporan resmi.

4. Pertemuan Rutin Bersama Aparat Keamanan

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya perlu melaksanakan pertemuan rutin bersama aparat keamanan guna memantau perkembangan situasi keamanan wilayah serta mengambil langkah antisipasi secara cepat dan terukur.

5. Penyusunan Perdasus dan Perdasi

Majelis Rakyat Papua (MRP) didorong untuk segera menyusun Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang mengatur terkait penanganan dan pencegahan konflik perang suku di Papua.

Pemerintah mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keamanan, persatuan, serta menahan diri dari segala bentuk tindakan yang dapat memperkeruh situasi demi terciptanya kedamaian dan stabilitas di Kabupaten Jayawijaya. (Agris/Martina)

Wamena – Pemerintah bersama pimpinan gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, serta aparat keamanan menggelar rapat bersama guna membahas situasi keamanan dan kondisi sosial masyarakat di wilayah Papua Pegunungan, Sabtu (16/5/2026).

Rapat tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol, Bupati Jayawijaya Atenius Murip, Bupati Lanny Jaya, Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, LMA, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta unsur keamanan lainnya.

Rapat Bersama Pemerintah, Tokoh Masyarakat, tokoh Adat, Tokoh Agama dan Aparat membahasa situasi keamanan di papua pengungan

Foto:  Fransiska Endama

Dalam rapat tersebut, pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat menyepakati sejumlah poin penting terkait penanganan konflik dan upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua Pegunungan.

1. Konflik antar sesama Orang Asli Papua (OAP) di wilayah Papua Pegunungan resmi dinyatakan berhenti mulai Sabtu, 16 Mei 2026. Massa dari masing-masing pihak yang terlibat konflik akan dipulangkan ke kabupaten asal mulai besok.
2. Seluruh pimpinan gereja, pemerintah, tokoh adat, tokoh pemuda, dan organisasi masyarakat sipil diminta mengambil peran aktif dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya persaudaraan, persatuan, perdamaian, dan kasih sayang antar sesama.
3. Pemerintah di bawah koordinasi Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk akan segera menyusun regulasi berupa perdasus dan perdasi guna memperkuat perlindungan hukum serta pencegahan konflik di masa mendatang.
4. Pemerintah menegaskan tidak akan lagi menerapkan pembayaran kepala dalam penyelesaian konflik. Seluruh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, intelektual, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan terus membangun edukasi publik bahwa tidak boleh terjadi pembunuhan, peperangan, maupun pertikaian dengan alasan apa pun.
5. Masyarakat diimbau untuk kembali melaksanakan ibadah Minggu, 17 Mei 2026 dengan aman dan tenteram serta kembali menjalankan aktivitas seperti biasa mulai Senin.
6. Pemerintah juga menegaskan bahwa ke depan wilayah Papua Pegunungan akan mengedepankan hukum positif. Setiap pelaku maupun aktor di balik konflik akan diproses sesuai hukum yang berlaku, termasuk penangkapan, pengadilan, hingga proses pemidanaan.

Selain membahas situasi keamanan, rapat juga menerima laporan terkait musibah putusnya Jembatan Uwe yang mengakibatkan 33 korban jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 korban telah ditemukan, sementara 11 korban lainnya masih dalam proses pencarian.

Pencarian korban akan dilakukan selama lima hari oleh pihak netral yang terdiri dari Tim SAR dan TNI.

Sementara itu, terkait korban dalam konflik yang terjadi pada Jumat, 15 Mei 2026, proses pendataan korban mulai dilakukan oleh pihak kepolisian bersama lembaga pembela HAM. Aparat keamanan akan mendatangi rumah-rumah warga di sekitar Kali Uwe guna melakukan pendataan dan identifikasi korban.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik, serta mendukung seluruh proses penanganan yang sedang dilakukan pemerintah dan aparat terkait demi terciptanya situasi yang aman dan damai di Papua Pegunungan. (Agris/Martina)

Wamena – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk bersama Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Jhon Tabo menegaskan komitmen pemerintah dalam menghentikan konflik perang suku serta memulihkan keamanan dan aktivitas masyarakat di Papua Pegunungan.

Dalam pernyataannya, Wamendagri Ribka Haluk menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang sigap membantu dan menyelamatkan korban saat terjadinya konflik.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk bersama Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Jhon Tabo saat memberikan konferensi pers yang didampingi Wagub Provinsi Papua Pegunungan Ones Pahabol, Bupati Jayawijaya Atenius Murip, Bupati Lany Jaya Aletinus Yigibalom, Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, aparat dan Forkopimda.

Foto : Agris

Ia menegaskan bahwa penanganan situasi saat ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, situasi perang sudah mulai mereda dan saat ini fokus pemerintah diarahkan pada penyelesaian persoalan kemanusiaan, terutama pencarian korban yang belum ditemukan serta pemulihan kondisi keamanan di wilayah terdampak.

“Kita harus bersatu dalam satu komando di bawah kepala wilayah untuk menjaga situasi tetap kondusif. Semua pihak, termasuk tokoh adat, MRP, DPR, dan masyarakat harus bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi,” ujar Ribka Haluk.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif guna mengembalikan rasa aman masyarakat sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan dapat berjalan normal kembali. Selain itu, pemerintah akan menyiapkan rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) sebagai landasan hukum dalam penanganan konflik di Papua.

Perdasus tersebut nantinya akan dikualifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar bagi langkah-langkah terukur oleh pemerintah daerah dan aparat keamanan. Wamendagri juga meminta aparat keamanan untuk bertindak tegas terhadap berbagai bentuk provokasi, khususnya yang disebarkan melalui media sosial.

Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo menegaskan bahwa pemerintah daerah mendorong penyelesaian konflik melalui hukum positif dan regulasi daerah, bukan lagi menggunakan pola-pola hukum adat yang selama ini dinilai menimbulkan banyak korban dan penderitaan.

“Kita ingin ke depan penyelesaian masalah dilakukan melalui aturan pemerintah yang memiliki kekuatan hukum jelas, sehingga masyarakat tidak terus menjadi korban akibat perang suku,” tegas Jhon Tabo.

Ia juga mengimbau masyarakat Papua agar menahan diri dan tidak menyebarkan komentar provokatif di media sosial. Menurutnya, masyarakat perlu bersabar dan bersama-sama menjaga stabilitas keamanan daerah.

Gubernur Jhon Tabo memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Pemerintah, kata dia, tidak akan main-main dalam mengambil langkah tegas demi menciptakan keamanan dan ketertiban di Papua Pegunungan.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta seluruh ketua lembaga adat untuk bersatu dan mendukung upaya perdamaian yang sedang dilakukan pemerintah bersama aparat keamanan. Terkait penanganan pengungsi, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera melakukan langkah penanganan terhadap masyarakat yang saat ini ditampung di Polres, Kodim, maupun lokasi pengungsian lainnya.

Pemerintah menargetkan pemulangan pengungsi dapat dilakukan dalam waktu dekat apabila situasi keamanan benar-benar kondusif. Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk menghentikan total perang suku demi terciptanya kedamaian, ketertiban, dan stabilitas di Papua Pegunungan. (Agris/Martina)

WAMENA- Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Jayawijaya mulai mengembangkan layanan video tron yang ada di tengah Kota Wamena sebagai sarana hak tayang layanan informasi dan Iklan publik dari BUMN, BUMD dan Intansi vertikal serta kalangan umum sehingga diharapkan layanan ini bisa dimanfaatkan masyarakat.

Pamanfaatan ini, menindak lanjuti Peraturan Bupati Jayawijaya nomor 43 tahun 2024 terkait dengan retribusi dan tarif pemanfaatan aset daerah untuk hak tayang layanan informasi dan iklan pada video tron dalam rangka peningkatan Pencapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Plt Kepala Dinas Kominfo Jayawijaya Imanuel Medlama, S.STP, M.Si menyatakan pemanfaatan hak tayang layanan Informasi dan Iklan ini akan dibuka secara umum untuk semua instasi, golongan dan organisasi untuk bisa memanfaatkan layanan ini guna memberikan informasi kepada layanan kepada masyarakat Jayawijaya.

“Banyaknya efisiensi anggaran saat ini menuntut setiap OPD khususnya di Diskominfo Jayawijaya untuk bisa bekerja lebih optimal dalam hal memberikan kontribusi salah satunya dengan mepanfaatan video tron ini sebagai sumber PAD bagi Pemerntah Daerah,”ungkapnya di Wamena Rabu (13/5/2026).

Plt Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayawijaya Imanuel Medlama, S.STP. 

Foto : Istimewa

Menurutnya, meskipun layanan ini baru di buka untuk umum namun saat ini sudah ada beberapa instansi vertikal sudah mulai menggunakan layanan ini untuk memsosialisasikan program -programnya layanan yang dihadirkan kepada masyarakat melalui layanan video tron milik Pemkab Jayawijaya.

“Retribusi dari layanan video tron ini akan langsung disetorkan ke kas daerah, artinya memang sosialisasi pemanfaatan video tron ini masih terbatas tetapi kami sudah mendapat respon yang positif, oleh karena itu, kami memberikan kesempatan kepada dunia usaha untuk bisa mempromosikan prodaknya,”kata Mantan Kepala LPSE Jayawijaya.

Layanan Video Tron Pemkab Jayawijaya yang akan dikembangkan menjadi salah satu sumber PAD dalam hak tayang layanan informasi dan Iklan di wilayah Kota Wamena. Foto : Istimewa

Kata Medlama, Pemanfaatan video tron ini dibuka secara umum, sedangkan untuk informasi publik yang membuthkan koordinasi antara instansi pemerintahan itu tak dikenakan biaya, namun diluar dari pemerintah atau yang sifatnya pribadi itu dikenakan tarif dari Rp 100.000 sampai dengan Rp. 200.000 

“Tarif yang ditarik dari pemanfaatan video tron tergantung durasi dari tayangan tersebut, mulai dari durasi 35 detik, 35 detik hingga 1 menit dan 1 menit sampai dengan 3 menit, semuanya ada tarif yang diatur dalam peraturan Bupati.” Katanya

Ia juga menambahkan jika penggunaan video tron sebagai layanan umum ini baru saja di kembangkan, sehingga dalam waktu -waktu berjalan ini akan disosialisasikan di tempat -tempat umum agar bisa agar mudah untuk di ikuti, sedangkan untuk waktu penanyangan dimulai pada 07.00 wit sampai dengan 12.00 wit dan dilanjutkan pada pukul 15.00 wit sampai dengan 21.00 Wit. 

“Untuk video kontennya akan diatur oleh teman -teman yang mengelola video tron, sehingga tak hanya iklan saja namun juga diisi dengan layanan informasi pemerintahan, dan informasi Prakirawan cuaca yang digagas bersama BMKG Jayawijaya,”beber Plt Kadis Kominfo. (Denny/Martina)

WAMENA – Pungutan terhadap tarif sampah yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebesar Rp 30.000 per bulan, akan mulai dipungut dari seluruh ASN yang ada di Lingkungan Pemkab Jayawijaya, hal ini dilakukan sebelum kebijakan atau peraturan bupati ini di berlakukan kepada seluruh masyarakat di Kota Wamena.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya dr. Idawati Waromi Murib, Sp.kJ menyatakan untuk menindaklanjuti penarikan retribusi dari sampah di wilayah kota wamena, sebelum sampai ke masyarakat sementara dimulai dari ASN dulu yang dipungut biaya sampah sebesar Rp 30.000

“Kita akan launcing pembayaran tarif sampah dari ASN pemkab Jayawijaya yang akan dilakukan senin minggu depan, sambil kita mempersiapkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat.”ungkapnya usai Launcing dan Sosialisasi retribusi sampah di Wio I Kantor Bupati Jayawijaya Rabu (13/5).

 

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya dr.Idawati Waromi Murib, Sp.Kj saat memberikan sosialisasi Rabu (13/5/2026). 

Foto : Kominfo Jayawijaya

Menurutnya, launcing dan Sosialisasi retribusi sampah untuk masyarakat nantinyadisampaikan lewat distrik, kelurahan, RT/RW setelah itu barulah akan masuk dalam penarikan retribusi persampahan kepada masyarakat 

“Jadi dari dinas kebersihan akan memberikan pelayanan dulu baru kita menarik retribusi Tarif itu Rp30.000 per bulan, Nanti itu kita mulai dari ASN, dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, kemudian Sekda, Asisten, Kepala-Kepala OPD, dan pertama itu dari ASN,” jelas Idawati

Secara terpisah Plt Kepala Bappenda Kabupaten Jayawijaya Imanuel Rumere, S.STP, M.Si menyatakan usai dibentuk menjadi OPD sendiri yang terpisah dari Dinas Keuangan, maka pihaknya akan mulai memaksimalkan sejumlah potensi sumber pendapatan untuk daerah yang ada di Kabupaten Jayawijaya termasuk retribusi sampah.

“Kalau untuk target kita untuk tahun ini, ditargetkan itu kemarin di penganggaran awal Rp 90 Miliar cuma kita baru terbentuk sehingga sangat mengharapkan juga dukungan juga dari semua tentunya, apa yang kita bisa laksanakan, kerjakan di lapangan nanti, segala regulasi yang ada sehingga bisa mencapai target dulu.”Kata Imanuel

Launching dan Sosialisasi retribusi sampak untuk Kota Wamena yang akan dimulai dari ASN Pemkab Jayawijaya.

Foto: Kominfo Jayawijaya

Ia juga mengaku kalau tahun kemarin targetnya mencapai Rp 75 miliar, dan pihaknya usahakan di tahun ini itu sesuai target Rp90 miliar bisa terealisasi Itu pun tergantung dari semua stakeholder yang sama-sama mengaktifkan sehingga pajak distribusi, baik di distribusi maupun di pajak, jasa utama, jasa khusus, itu semua bisa jalan, sehingga bisa ambil di semua.

“Tentunya masyarakat sebagai wajib pajak dan kita semua tentunya wajib berkontribusi Kalau satunya hari ini kita di kegiatan pertribusi khususnya di dasar dari persampahan.” tutupnya. (Denny/Martina)

WAMENA – Asisten II Sekda Provinsi Papua Pegunungan Dr. Lukas W. Kosay, S.E.,M.Si mewakili Gubernur Provinsi Papua Pegunungan menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2026 yang berlangsung di Grand Baliem Hotel, Wamena, Selasa 12 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Papua Pegunungan Ny. Anggieta Bestari Tabo, S.M, para Ketua TP PKK dari delapan kabupaten se-Papua Pegunungan, serta seluruh peserta Rakerda.

Asisten II Sekda Provinsi Papua Pegunungan Dr. Lukas W. Kosay, S.E.,M.Si  bersama Ketua TP PKK Provinsi Papua Pegunungan dan 8 Ketua TP PKK Kabupaten.

Foto : Pemprov Papua Pegunungan

Dalam sambutannya, Dr. Lukas W. Kosay, S.E.,M.Si menegaskan bahwa PKK memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui penguatan keluarga sebagai fondasi utama masyarakat.

“PKK memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Kita semua tahu bahwa kekuatan suatu daerah dimulai dari keluarga. Kalau keluarga baik, maka masyarakat juga akan baik. Kalau rumah tangga kuat, maka daerah juga akan kuat,” ujar Lukas Kosay.

Ia mengatakan, keberadaan PKK sangat membantu pemerintah dalam menjangkau masyarakat hingga ke tingkat bawah, khususnya dalam bidang pendidikan keluarga, kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan perempuan, ketahanan pangan, serta pembinaan kehidupan sosial masyarakat.

Menurutnya, Rakerda TP PKK tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi harus menjadi ruang strategis untuk merumuskan program-program nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua Pegunungan.

“Saya berharap Rakerda ini benar-benar menjadi tempat untuk menyusun program kerja yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat Papua Pegunungan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Provinsi Papua Pegunungan Ny. Anggieta Bestari Tabo, S.M menyampaikan bahwa Rakerda merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi dan menyatukan komitmen seluruh jajaran PKK di Papua Pegunungan.

“Rapat Kerja Daerah ini merupakan momentum penting bagi kita semua untuk memperkuat sinergi, menyatukan komitmen, serta menyusun langkah-langkah strategis dalam menjalankan program-program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Provinsi Papua Pegunungan,” katanya.

Ketua TP PKK Provinsi Papua Pegunungan Ny. Anggieta Bestari Tabo, S.M saat memasangkan kartu Peserta Rakerda Kepada Ketua TP PKK Kabupaten Jayawijaya Ny. dr. Idawati Waromi Murip, Sp.KJ

Foto : Pemprov Papua Pegunungan

Ia menjelaskan, sebagai mitra strategis pemerintah, PKK memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberdayaan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

Melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, lanjutnya, organisasi PKK terus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, mulai dari pendidikan keluarga, kesehatan, ekonomi rumah tangga, hingga pembinaan karakter dan kesejahteraan perempuan serta anak.

Pada Kesempatan itu juga, Ketua TP PKK Provinsi Papua Pegunungan Ny. Anggieta Bestari Tabo juga menyampaikan keyakinannya bahwa melalui forum Rakerda tersebut akan lahir berbagai gagasan, rekomendasi, dan program kerja yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Papua Pegunungan.

“Saya percaya melalui Rakerda ini akan lahir berbagai program kerja yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan dampak nyata bagi keluarga-keluarga di Papua Pegunungan,” ujarnya.

Ia turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, seluruh OPD, Forkopimda, dan semua pihak yang selama ini memberikan dukungan terhadap program-program TP PKK Provinsi Papua Pegunungan.

Rakerda TP PKK Papua Pegunungan Tahun 2026 diharapkan menjadi wadah konsolidasi organisasi sekaligus penguatan kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat di Tanah Papua Pegunungan. (Agris Wistrijaya/Martina Matuan)

TIMIKA, 11 Mei 2026 – Bupati Kabupaten Atenius Murip, S.H.,M.H menghadiri kegiatan Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Timika, Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala daerah se-Tanah Papua, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran pemerintah daerah.

Forum strategis tersebut mengusung tema “Penguatan Implementasi Kebijakan Ekonomi Khusus Papua dalam Rangka Mewujudkan Papua yang Lebih Sejahtera.”

Bupati Jayawijaya saat mengikuti Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Timika

Foto : Media Pemkab Jayawijaya

Kegiatan ini menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi pembangunan di Papua, terutama terkait implementasi kebijakan ekonomi khusus serta pengelolaan dana pembangunan daerah.

Dalam keterangannya, Bupati Jayawijaya menyoroti pentingnya pengelolaan dana Otonomi Khusus yang rencananya akan dikembalikan pemerintah pusat dengan nilai mencapai lebih dari Rp. 2 triliun.

Menurutnya, dana tersebut harus dikelola secara baik, transparan, dan tepat sasaran agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua.

“Dana Otonomi Khusus yang akan dikembalikan oleh pemerintah pusat harus dapat diatur dan dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan sampai pendistribusian, sehingga penggunaannya benar-benar efektif sesuai fungsinya,” ujar Bupati Jayawijaya.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan dana Otsus perlu dilakukan secara terstruktur mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program, hingga pengawasan penggunaan anggaran.

Dengan demikian, program pembangunan yang dijalankan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua, termasuk daerah pegunungan.

Forum koordinasi tersebut juga menghadirkan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat sebagai narasumber, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Melalui forum ini, pemerintah pusat dan daerah membahas berbagai arah kebijakan serta program prioritas pembangunan Papua tahun 2026.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata di seluruh Tanah Papua. (Agris Wistrijaya/ Martina Matuan)

WAMENA – Guna mencegahan bentrokan antara dua kelompok massa dalam upaya pencarian korban yang hingga kini belum ditemukan di kali Uwe, Pemkab Jayawijaya menyalurkan bantuan pangan kepada kepada kelompok dari Lanny dan Kurima sekaligus memberikan imbauwan kepada mereka agar bisa menahan diri dan tak saling memprovokasi.

Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP.,M.KP menyebutkan baru saja dilakukan penyaluran bantuan dari pemerintah daerah kepada keluarga keluarga dari Lanny Jaya sebanyak 1,5 Ton, bersama Mie Instan, begitu juga dengan keluarga dari Kurima. Ini dilakukan agar dalam upaya pencarian terhadap korban oleh kelompok masyarakat Lanny Jaya tidak berujung pada bentrokan.

“Dalam penyaluran bantuan ini kami imbau kepada masyarakat dari Kurima yang ada di wilayah Distrik Wouma agar memberikan kesempatan kepada keluarga dari Lanny Jaya untuk mencari  korban yang hayut sepanjang kali Uwe hingga ke muara kali Baliem,” ungkapnya di Wamena. Senin (11/5/2026).

Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere. S.IP.,M.KP di dampingi Asisten II Setda Jayawijaya Lekius Yikwa, S.IP dan sejumlah Anggoyta DPRK dan Kepala Distrik Wouma saat menyerahkan Bantuan pangan Kelompok Masyarakat Kurima di Kampung Ketimafit Distrik Wouma. Senin (11/5/2026).

Foto : Denny Alvino

Menurutnya, Dalam beberapa hari kedepan, LMA Kabupaten Lanny Jaya meminta untuk melakukan pencarian kepada para korban, namun dalam upaya tersebut warga dari Lanny Jaya jangan membuat gerakan tambahan atau provokasi yang bisa memicu bentrokan fisik kembali terjadi dengan warga dari Kurima di Wouma.

“Kami meminta kepada masyarakat Lanny juga kalau melakukan pencarian terhadap para korban, jangan membuat gerakan tambahan atau sengaja memancing situasi sehingga menyulut emosi dari warga dari Kurima yang ada di Wouma,” jelas Wakil Bupati

Pemerintah juga menekankan secara umum tidak menghendaki terjadinya perang suku di wilayah ini, sebab dampak dari masalah ini dirasakan oleh masyarakat umum di Jayawijaya, banyak yang dirugikan dari aksi seperti ini, seperti pasar tak beraktifitas dan beberapa sekolah yang ada di wilayah itu harus diliburkan sementara.

“Perlu dilihat ada hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah harus terhenti, aktifitas ekonomi di pasar Wouma juga terhenti seketika, Jayawijaya sebagai Ibukota Papua Pegunungan tentunya menjadi pusat pemerintahan sehingga masalah ini harus diselesaikan dengan damai,” beber Wabub Jayawiaya.

Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere.S.IP.,M.KP saat memberikan bantuan pangan kepada kelompok Masyarakat dari Lanny Jaya di wilayah Kelurahan Sinakma Distrik Wamena Kota. Senin (11/5/2026)

Foto : Denny Alvino

Sementara itu dari kelompok kurima sudah memberikan signal yang baik untuk mereka menahan diri selama proses pencarian para korban di Kali Uwe hingga ke muara kali baliem, namun syaratnya perlu ada tambahan anggota yang mengamankan di wilayah pemukiman mereka yang tak jauh dari kali uwe, sebab mereka khawatir jangan sampai dalam upaya pencarian itu ada penyerangan.

“Kami tetap akan menahan diri dalam upaya pencarian korban, namun kami butuh pengamanan untuk mengantisipasi bilamana ada penyerangan secara tiba-tiba,” tegas salah satu warga kurima pada Wakil Bupati Jayawijaya saat menyerahkan bantuan di Wouma. (Denny Alvino/Martina Matuan)

WAMENA – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Angga Raka Prabowo menegaskan kehadiran Community Gateway Wamena menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas digital di Papua Pegunungan dan kawasan Indonesia Timur.

Community Gateway Wamena yang diresmikan via daring oleh Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo dari Jayapura, Kamis (8/5/2026)

Foto : Agris Wistrijaya

Hal itu disampaikan Angga Raka saat peresmian Community Gateway Wamena, Via daring Kamis (8/5/2026). Menurut dia, pembangunan infrastruktur digital tersebut membuktikan bahwa Papua merupakan bagian penting dari masa depan digital Indonesia.

“Hari ini kita tidak hanya meresmikan infrastruktur, tetapi menegaskan bahwa Wamena, Papua Pegunungan, dan seluruh kawasan Indonesia Timur adalah bagian penting dari masa depan digital Indonesia,” kata Angga.

Ia menyebut Community Gateway Wamena menjadi jawaban atas tantangan geografis di wilayah pegunungan Papua yang selama ini menghadapi keterbatasan akses jaringan akibat jarak dan medan yang berat.

Meski demikian, Angga menilai kondisi geografis tidak boleh menjadi hambatan dalam menghadirkan layanan digital bagi masyarakat.

“Tidak ada medan yang terlalu sulit ketika pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, industri, dan masyarakat bergerak bersama membuka jalan menuju kemajuan,” ujarnya.

Dengan dukungan teknologi satelit, lanjut Angga, konektivitas digital tidak hanya menghadirkan akses internet, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat.

Menurut dia, internet menjadi jembatan untuk meningkatkan layanan pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.

“Anak-anak muda dapat belajar lebih jauh, UMKM bisa menjangkau pasar yang lebih besar, sekolah dapat memperkuat pembelajaran digital, dan pelayanan publik hadir lebih baik di tengah masyarakat,” katanya.

Angga menegaskan ekonomi digital merupakan salah satu mesin pertumbuhan baru Indonesia. Karena itu, pembangunan konektivitas harus dilakukan secara inklusif dan tidak hanya terpusat di kota-kota besar.

“Pertumbuhan digital harus membuka pusat-pusat kekuatan baru, termasuk di Wamena dan Papua Pegunungan,” ucapnya.

Ia menilai kehadiran Community Gateway mampu mengubah tantangan geografis menjadi peluang strategis bagi Papua Pegunungan untuk tumbuh dan mengambil bagian dalam ekonomi digital nasional.

“Papua bukan lagi bagian belakang. Papua adalah beranda masa depan Indonesia di kawasan timur,” ujar Angga.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Telkom Group, Telkomsat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan konektivitas digital tersebut.

Angga berharap infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah, puskesmas, kantor pemerintah, pelaku UMKM, hingga komunitas muda di Papua Pegunungan.

“Dari Wamena kita kirim pesan kuat kepada Indonesia bahwa konektivitas adalah harapan, digitalisasi adalah jalan kemajuan, dan Indonesia Timur akan berdiri semakin tegak sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia,” katanya. (Fransiska Endama/Martina Matuan)