Category: Berita

WAMENA – Pj. Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, S.E., M.M mengatakan bahwa sebagai Penjabat Bupati dirinya berkomitmen untuk mendorong penggunaan APBD dalam membantu masyarakat yang memiliki komitmen untuk mengambangkan potensi di Distrik dan Kampung masing-masing.

“Sebagai Penjabat Bupati saya Berkomitmen untuk mendorong penggunaan APBD di dalam membantu masyarakat kita yang memang punya komitmen untuk usaha seperti ini. Ini akan kita data melalui Kepala Distrik dan Aparat Kampung,” katanya, disela-sela kunjungannya di Kampung Pugima Distrik Walelagama – Jayawijaya, Jumat (09/02/2024).

Pj. Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, S.E., M.M saat berkunjung ke Kampung Pugima Distrik Walelagama

Foto : Vina Rumbewas

Tambahnya, saat ini karena rancangan perda APBD sudah di setujui sebelum dirinya dilantik pada 19 Desember 2023 lalu, dan hasil evaluasi gubernur tentang rancangan APBD Jayawijaya sudah selesai dan sementara berproses sehingga dirinya meminta Kepala Distrik dan Kampung untuk proaktif melihat sumberdaya alam yang potensial di daerah masing-masing.

“Program prioritas kami juga antara lain adalah dalam mencanangkan pembukaan kebun  atau sawah (sesuai kondisi masing-masing distrik) yakni 1 hektar disetiap distrik. Kami juga komitmen untuk pengadaan handtraktor, bibit sayuran dan seluruh sarana produksi yang dibutuhkan,” jelasnya.

Menurutnya, dari pembukaan lahan pertanian di setiap distrik nantinya akan memberikan kontribusi dalam penanganan stunting di Jayawijaya.

“Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya sebanyak 537 anak yang lahir mengalami stunting. Jayawijaya juga masuk dalam status miskin ekstrim dan ini menjadi tantangan bersama para Kepala Distrik dan Kampung. APBD kita arahkan untuk pengentasan kemiskinan ekstrim,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Pj. Bupati meminta dukungan Kepala Distrik dan Kepala Kampung untuk bersama mengambil komitmen untuk menghapus status masyarakat miskin di Jayawijaya.

“Ini sangat penting bagi kita, dibutuhkan kolaborasi, kerjasama yang baik dan sinergitas, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pemda Jayawijaya. Mohon seluruh komponen masyarakat untuk partisipasi aktif dalam pelayanan masyarakat dan proses pembangunan di Jayawijaya, dengan menggunakan potensi APBD kita yakni kurang lebih Rp 1.7 Trilyun, mudah-mudahan ini bisa mengentaskan kemiskinan ekstrim dari Jayawijaya,” jelas Beliau.

Masih lanjut Dr. Sumule Tumbo, S.E., M.M, dirinya juga berharap dapat mengawal pelaksanaan dan mengantarkan pemilihan Gubernur dan Bupati defenitif nanti, yang tentunya semua tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholder.

“Pemda Jayawijaya tidak akan optimal tanpa dukungan stakeholder dan masyarakat, kami sebagai Penjabat Bupati Jayawijaya berkomitmen mendorong pengelolaan anggaran kita secara efektif, transparan, dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat,” pungkas Pj. Bupati. (VIN/AR)

WAMENA – Penjabat Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, S.E., M.M, meresmikan gedung Sekertariat Bersama Forum Kerukunan Umat Bersama (FKUB) Jayawijaya, Sabtu (10/02/2024).

Penjabat Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, S.E., M.M, meresmikan gedung Sekertariat Bersama milik Forum Kerukunan Umat Bersama (FKUB) Jayawijaya

Foto : Vina Rumbewas

Pada kesempatan ini, Penjabat Bupati mengatakan FKUB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sangat mendukung fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehingga Pemerintah dan FKUB berkolaborasi dan bersinergi dalam melayani masyarakat Jayawijaya.

“Setiap penyelenggaraan kegiatan yang kita laksanakan di Pemerintahan FKUB terlibat aktif didalamnya, karena FKUB berasal dari seluruh Agama yang ada di Jayawijaya dan telah optimal membina dan melayani jemaatnya,” ungkap Pj. Bupati.

Selama ini FKUB juga telah banyak melakukan pelayanan di panti-panti asuhan,  pelayanan anak terlantar, fakir miskin, dan lainnya. Untuk itu Pemerintah Daerah wajib mendukung.

“Kedepan kita upayakan untuk menjalin kerjasama yang baik, karena dalam UUD 1945 mengatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dan FKUB sudah lakukan dan kita pemda wajib mendukung keberlangsungannya,” tutur Beliau.

Pada kesempatan yang sama. Ketua FKUB Kabupaten Jayawijaya, Ps. Kornelius Basa Kopon,Pr menyampaikan suka cita dengan diresmikannya sekertarian bersama ini.

“Memang proses untuk sampai pada hari ini lumayan panjang kurang lebih 11 tahun. Kami dalam kepengurusan bersama dengan teman-teman semua bersepakat apa yang kami bisa buat untuk kerukunan di sini kami harus bisa buat dan salah satunya adalah sarana ini,” ungkapnya.

Mewakili FKUB dirinya menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Jayawijaya yang terus memberi dukungan, apa yang dikerjakan FKUB membantu kerja-kerja pemerintah.

“Selanjutnya gedung ini bisa digunakan bukan hanya FKUB tetapi semua elemen paguyuban ketika butuh tempat kami siap untuk itu,”pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kementrian Agama Jayawijaya, Tinus Giban menyatakan bahwa dengan adanya wadah FKUB yang representatif untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Papua Pegunungan khususnya Kabupaten Jayawijaya.

“Perlu ada sekretariat bersama seperti ini agar dapat duduk bersama menggagas program-program kerukunan umat beragama dan sosial lainnya dalam keberagaman keyakinan,” katanya.

Saat ini terdapat empat agama dan lima belas denominasi gereja yang ada di Jayawijaya. Untuk itu FKUB diharapkan membantu pemerintah menjaga keamanan dan kedamaian, sehingga semboyan Wamena sebagai Kota DANI dapat terwujud.

Dikesempatan yang sama, Pendeta Matius Gombo menyampaikan bahwa setelah bangunan ini diresmikan maka akan digunakan semua agama.

“Gereja-gereja dan juga FKUB, PGGJ dan semua agama akan kumpul di sini untuk doa bersama dan digunakan untuk kemajuan pelayanan di Jayawijaya”. (VIN/AR)

WAMENA – Penjabat Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo,S.E.,M.M menggelar rapat  Bersama OPD Teknis dan Bulog guna membahas persiapan pembagian raskin, dan sinkronisasi data penerima bantuan beras, Senin ( 12/02/2024).

Pj. Bupati Jayawijaya, Dr.Sumule Tumbo,S.E.,M.M Saat memimpin Pertemuan Bersama  OPD Teknis, dan Bulog, membahas  Kesiapan dan Data Penerima Raskin 2024, Wamena 12/02/2024

Foto : Imanuel Sawaki

Dalam pertemuan yang berlansung di ruang rapat Pj. Bupati, Lantai 3 Gedung Otonom Wamena, dihadiri oleh Sekda, Asisten I, Asisten II, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perwakilan FKUB, PGGJ, Bulog, dan KNPI.

Dalam wawancaranya Penjabat Bupati Dr.Sumule Tumbo,S.E.,M.M mengatakan bahwa pertemuan yang dilakukan bertujuan untuk mengklarifikasi data penerima bantuan pangan atau yang sering dikenal dengan beras raskin agar tepat sasaran.

“Data yang ada ini, informasi yang kita dapatkan dari rapat koordinasi ini ternyata data-data 15 tahun yang lalu, sehingga sudah banyak orang yang meninggal, pindah, dan sudah tidak sesuai dengan update data Masyarakat yang kurang mampu, data ini berasal dari Badan Pangan Nasional” Jelas Pj. Bupati Jayawijaya.

Penjabat Bupati juga menjelaskan bahwa total penerima bantuan  ini adalah sebanyak 38.825 KK, namun untuk memastikan pembagian yang tetap sasaran dan dengan data yang update, maka telah di instruksikan kepada para peserta rapat untuk mengecek ulang data yang ada agar tidak terjadi penyaluran data yang tidak tepat sasaran.

Pj. Bupati bersama Peserta Rapat

Foto : Imanuel Sawaki

“Nanti kita akan melakukan rapat berikutnya, lengkap dengan Kepala Distrik, Kepala Kampung, OPD Teknis, FKUB karena mereka yang punya jemaat dan paling tau jemaatnya yang kurang mampu, PGGJ, dan juga kita libatkan KNPI” lanjut Penjabat Bupati Jayawijaya.

Penjabat Bupati juga mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sangat terbuka untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

“Komitmen Pemerintah dibawah kepemimpinan saya selaku Penjabat Bupati Jayawijaya 2024 ini kita hapus kan kemiskinan ekstrim dari Jayawijaya, Ini komitmen saya” Kata Penjabat Bupati Jayawijaya Dr.Sumule Tumbo,S.E.,MM. (IS/AW)

Wamena – Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Pegunungan Ny. Herwin Meiliantina, S.IP, M.Pd resmi melantik Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten lanny Jaya di Hotel Grand Baliem, Rabu (7/2/23).

Ny. Herwin Meiliantina, S.IP, M.Pd resmi melantik Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Jayawijaya ibu Elis Andi Sumule dan Ibu Mince Agustina Wakerkwa Sebagai Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Lanny Jaya. (Foto : Imanuel Sawaki)

Dalam kesempatan itu hadir PJ Gubernur Papua Pegunungan selaku Pembina TP PKK Provinsi Papua Pegunungan Dr. Felix Wanggai, S.I.P.,M.P.A,  Pejabat Bupati Jayawijaya selaku Pembina TP PKK Kabupaten Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE., M.M, Pejabat Bupati Lanny Jaya Petrus Wakerkwa yang juga selaku Pembina TP PKK Kabupaten Lanny Jaya, Ketua TP PKK Kabupaten Yahukimo, Tolikara dan Yalimo, Ketua Persit Kodim, Ketua Bhayangkari dan seluruh pengurus TP PKK se-Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya-Lanny Jaya.

Dalam sambutannya, Ny. Herwin Meilianti Wanggai selaku Ketua TP PKK mengucapkan selamat atas pelantikan Ketua TP PKK yakni ibu Elis Andi Sumule sebagai Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Jayawijaya dan Ibu Mince Agustina Wakerkwa Sebagai Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Lanny Jaya.

Pj Ketua TP PKK berharap kepada ketua TP PKK yang dilantik dapat menjadi motor penggerak bagi seluruh anggota PKK di Kabupaten masing-masing dalam mendukung pembangunan melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan peran PKK dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan keluarga khususnya menuju keluarga sejahtera sebagai bentuk kontribusi bersama dengan Pemerintah dalam membangun Honai Besar kita di Papua Pegunungan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

 Foto bersama Pembina TP PKK Provinsi Papua Pegunungan Dr. Felix Wanggai, S.I.P.,M.P.A, Pembina TP PKK Kabupaten Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE., M.M Pembina TP PKK Kabupaten Lanny Jaya Petrus Wakerkwa (Foto : Imanuel Sawaki)

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Pegunungan Ny. Herwin Meiliantina, S.IP, M.Pd bersama Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Jayawijaya ibu Elis Andi Sumule dan Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Lanny Jaya Ibu Mince Agustina Wakerkwa(Foto : Imanuel Sawaki)

Ibu Herwin Meilianti Wanggai juga menjelaskan peran strategis TP PKK adalah meningkatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan secara khusus keluarga.

Wujud peran strategis Gerakan PKK mendukung Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Stunting, PHBS (Perilaku Hidup Bersih,Sehat) dan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) yang tercemin pada pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat bersinergi denmgan program-program yang dilaksanakan Pemerintah.

Pada Kesempatan itu juga Ny. Herwin Meilianti Wanggai juga menyampaikan 3 hal penting yang merupakan pesan  dari Ketua PKK Pusat antara lain : Pertama, Gerakan PKK focus dalam upaya penurunan angka stunting. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden bahwa TP PKK adalah mitra Pemerintah untuk turut serta menurunkan stunting dengan target minimal 14% di Tahun 2024. Kedua, Gerakan PKK diharapkan dapat turut serta mengendalikan laju inflansi dan penurunan angka kemiskinan melalui Program-Program TP PKK. Ketiga, Gerakan PKK selaku mitra Pemerintah agar terus melakukan Komunikasi dan menjalin kerjasama yang baik dengan para mitra dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Wilayah masing-masing. (AgW/AR)

Wamena – Penjabat Bupati Jayawjaya Dr. Sumule Tumbo,S.E.,M.M menggelar rapat kerja bersama para Kepala Distrik di lingkungan Pemda Jayawijaya untuk membahas proses dan syarat pemilihan Linmas Pemilu,  Kamis, (01/02/2024).

Penjabat Bupati Jayawijaya mengundang para Kepala Distrik di Lingkungan Pemerintah Daerah Jayawijaya untuk membahas terkait pengangkatan Linmas Pemilu yang akan bertugas selama jalannya Pemilu.

Penjabat Bupati Jayawijaya, Dr. Sumule Tumbo,S.E.,M.M Saat melakukan Pertemuan dengan Kepala Distrik membahas Linmas Pemilu di Kabupaten Jayawijaya

Foto: Imanuel Sawaki

Dalam Rapat yang diadakan di ruang rapat Pj. Bupati di lantai 3 gedung Otonom itu dihadiri oleh Para Kepala Distrik, Kepala KPU, Asisten I Sekda, Asisten II sekda, Kepala BPKAD, Kepala Kesbangpol dan Sekretaris Salpol PP Kabupaten Jayawijaya.

Dalam rapat tersebut Penjabat Bupati berharap kepada para Kepala Distrik agar dapat memberikan nama-nama petugas Linmas dari setiap distrik yang berjumlah 2 orang perdistrik kepada Satpol PP paling lambat pada tanggal 3 Februari agar dapat diproses dan dilanjutkan kepada KPU pada tanggal 5 Februari 2024.

Dalam rapat tersebut juga, Para Kepala Distrik sempat mempertanyakan beberahal diantranya apakah persyaratan yang diperlukan untuk diangkat menjadi Linmas, bagaimana dengan honor yang di dapat, namun dapat langsung dijawab dengan jelas oleh ketua KPU Jayawijaya bahwa  untuk diangkat menjadi Linmas, persyaratan dan di syaratkan adalah fotocopy KTP, dan terkait besaran honor yang diterima adalah sebesar Rp. 1.200.000 (Satu Juta Duaratus Ribu Rupiah).

Penjabat Bupati Jayawijaya, Dr. Sumule Tumbo,S.E.,M.M Saat melakukan Pertemuan dengan Kepala Distrik membahas Linmas Pemilu di Kabupaten Jayawijaya

Foto: Imanuel Sawaki

Selain itu dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Jayawijaya juga menjelaskan bahwa akan diadakan TPU (Tempat Pemilihan Umum) yang di khususkan bagi masyarakat yang tidak memiliki KTP Jayawijaya agar hak suara mereka dapat tetap di berikan. (IS/AW)

Wamena – Sekda Jayawijaya Thony M. Mayor,S.Pd.,M.M  Saat diwawancarai di ruang kerjanya Lantai 3 Gedung Otonom, mengklarifikasi  Informasi terkait Nota perjanjian Hidah Daerah (NPHD) Dengan KPU, Bawaslu, dan Polres Jayawijaya, (Kamis, 01/02/24).

Sekda Kabupaten Jayawijaya Thony M. Mayor,S.Pd.,M.M saat di wawancara terkait NPHD  Kabupaten Jayawijaya mengatakan bahwa dana Pemilu Kada tahun 2024, Pemda Kabupaten Jayawijaya telah menganggarkan dan telah dilakukan penandatanganan kepada masing-masing KPU, Bawaslu, dan Polres Jayawijaya.

“Khusus untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, DPR RI, DPD Provinsi dan DPR Kabupaten  itu dibiayai oleh APBN, jadi untuk pemilihan tanggal 14 itu dibiayai oleh APBN Untuk Penyelenggaraan Pemilu Tersebut “ Lanjut Sekda Jayawijaya.

Mantan Bupati Jayawijaya, Jhon R. Banua,S.E.,M.Si Saat melakukan penandatanganan NPHD bersama Ketua KPU pada 01 November 2023

Foto : Imanuel Sawaki

Sekda Thony M. Mayor,S.Pd.,M.M juga menjelaskan bahwa untuk realisasi anggaran  memang masih dalam proses, selain itu juga dijelaskan bahwa dana yang dihibahkan oleh Pemerintah Daerah adalah Dana  yang  peruntukannya untuk Pemilu Kada, bukan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR Pusat, DPR Provinsi dan DPRD, yang akan dilakukan pada tanggal 14 Februari ini.

NPHD Kabupaten Jayawijaya telah di tandatangani oleh  Bawaslu Pada Tanggal  12 September 2023 dengan Naskah Perjanjian Nomor 900/3185/BUP, KPU 01 November 2023 dengan Nomor Naskah Perjanjian 900/4026/BUP, dan Polres Jayawijaya pada tanggal 11 November 2023 dengan Nomor Naskah Perjanjian 900/3307/BUP.

SEKDA Kabupaten Jayawijaya Thony M. Mayor, S.Pd., M.M

Foto : Imanuel Sawaki

“Dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya adalah untuk PEMILU KADA bukan untuk Pemilihan Presiden, DPR Pusat, DPR Provinsi dan DPRD, itu yang harus kita samakan persepsi” Jelas Sekda Thony M. Mayor,S.Pd.,M.M. (IS/AW)

Wamena – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Arklaus Windesi S.Sos.,M.Si meninjau Site BTS 4G Milik Bakti yang Take Over dan sampai saat ini masih menunggak  Pembayaran dari proses pembangunan  BTS 4G yang di kerjakan oleh  Masyarakat  asli, (23/01/2024).

Kepala Dinas Kominfo Jayawijaya bersama Yanto Asso Pekerja Site BTS 4G

Foto : Imanuel Sawaki

Kepala Dinas Kominfo saat mengunjungi 4 Site BTS 4G Bakti  mengatakan bahwa. Kominfo akan Menindak lanjuti Laporan yang di berikan dan akan melanjutkan prosesnya ke pada pihak BAKTI Kominfo, agar di teruskan kepada mitra yang mengerjakan pembangunan BTS 4G di Kabupaten Jayawijaya, khususnya 5 Site yang bermasalah  yaitu site Kampung Putagaima (Distrik Asotipo), Site Hitigima (Distrik Asotipo), Hesatum (Distrik Assolokobal), Maima (Distrik Maima), Wame (Distrik Wame).

“Kami sangat Berharap kerjasama yang baik dari Bakti, IBS, Atau Pihak lain yang bertanggng jawab untuk segera merealisasikan pembayaran dari proses pembangunan, biar semua berjalan dengan baik” Kata Arklaus Windesi S.Sos.,M.Si.

Pada kesempatan tersebut, Yanto Asso selaku Pihak yang mengerjakan Pembangunan  BTS 4G di 5 Site ini mengatakan bahwa pekerjaan 5 site untuk pembangunan sudah di kerjakan namun sampai sekarang belum di bayarkan.

Kepala Dinas Kominfo bersama Yanto Asso di Site Hitigima Distrik Asotipo

Foto : Imanuel Sawaki

“Beberapa hari lalu kami sudah melaporkan tetapi sampai sekarang belum ada jawaban, jadi sementara ini site yang sudah kami bangun ini kami komitmen bahwa akan kami matikan semua” tegas Yanto Asso. (IS/AR)

WAMENA – Mediasi pertikaian dua kelompok warga yang terjadi di Muai-Jayawijaya mencapai titik terang dimana kedua kelompok yakni dari kelompok Lany dan Walak sepakat berdamai.

Perdamaian ini ditandai dengan penanda tanganan kesepakatan bersama seluruh Tokoh Masyarakat, Adat, Pemuda, Pemerintah dan Aparat Keamanan.

Sekda Jayawijaya, Thony M. Mayor, S.Pd., M.M mengapresiasi upaya dan kesepakatan perdamaian kedua belah pihak, yang mana kesepakatan kedua kelompok mendukung pemberantasan miras dan ganja yang sering menjadi penyebab pertikaian pemuda.

“Kita sampaikan apresiasi karena semua Tokoh Masyarakat dan Pemerintah sepakat menanda tangani pernyataan sikap dan kita saling mendukung. Untuk penegakan hukum nanti teman-teman dari Polres karena itu tugas Polres untuk Kamtibmas dan kita berikan apresiasi komitmen ini untuk kebaikan kita bersama di Jayawijaya,” ungkap Sekda Jayawijaya, Selasa (23/01/2024).

Penandatanganan kesepakatan pemberantasan miras saat mediasi perdamaian Suku Walak dan Suku Lani

Foto : Vina Rumbewas

Menurutnya, jika Jayawijaya aman semua aktifitas ekonomi dan pembangunan berjalan lancar, sehingga perlu juga diberikan suport kepada masyarakat yang mendukung penyelenggaraan Pemerintahan agar berjalan baik, dan upaya pemberantasan miras dan ganja dapat tercapai.

“Kita Pemerintah punya kewajiban untuk melindungi masyarakat, karena amanah yang diberikan oleh rakyat untuk kita (Pemerintah) dan aparat kemanan sehingga kami berkolaborasi membangun daerah ini,” katanya.

Lanjut Thony M. Mayor, S.Pd., M.M, membangun dalam arti luas yakni bukan hanya membangun fisik tetapi juga bagaimana membangun manusia, terlebih membangun etika dan moral.

“Miras miliki dampak yang sangat negatif sehingga untuk itu kita menghimbau kepada masyarakat Jayawijaya terutama yang memproduksi miras agar mencari pekerjaan lain jangan kita membuat hal-hal yang merugikan kita sendiri,” pungkasnya. (VIN/AR) 

Wamena – Pejabat Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE., M.M hadir dalam Rapat Bersama DPRD Jayawijaya di Gedung DPRD Jayawijaya, Senin (22/1/2024).

Dalam pertemuan tersebut ketua DPRD Matias Tabuni mengungkapan bahwa pertemuan dengan Pemda Jayawijaya merupakan agenda pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas keterlambatan pembagian DPA TA 2024.

Pada kesempatan itu pula, PJ. Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE., M.M menjelaskan bahwa untuk menyamakan persepsi terkait dengan perjuangan kepentingan masyarakat untuk satu Tahun kedepan Tahun anggaran 2024, maka ditegaskan dalam amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa paling lambat 3 hari setelah persetujuan Ranperda APBD disampaikan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah untuk melakukan evaluasi rancangan APBD tersebut agar Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum masyarakat.

Pertemuan Pemda Jayawijaya bersama DPRD Jayawijaya di Ruang Rapat Sekertariat Dewan Kabupaten Jayawijaya

Foto : Agris Wistrijaya

PJ. Bupati mengungkapkan Perda APBD Sudah disampaikan dan sudah berproses evaluasi baik dari Tim Evaluasi Provinsi maupun oleh Kemendagri melalui Dirjen Keuangan Daerah dan sesuai dengan amanat aturan PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa paling lambat 15 hari kerja dilakukan evaluasi bulan hari kalender.

“Posisi real saat ini surat Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi belum disampaikan kepada kita, secara regulasi seharusnya sudah disampaikan kepada Bupati dan kemudian disampaikan kepada ketua Banggar, Kondisi real sampai saat ini mengapa DPA belum dibagi” ungkap Beliau.

Lanjut kata PJ. Bupati “Kita belum melakukan penyesuaian waktu 7 hari yang belum bisa dilakukan karena secara legal SK Gubernur tentang hasil Evaluasi belum diterima, setelah kita menerima SK Gubernur tentang evaluasi Ranperda APBD Kabupaten Jayawijaya, maka berpatuh dengan waktu paling lambat 7 hari kerja kita lakukan penyempurnaan Banggar (Badan anggaran) bersama TAPD yang  nantinya ditetapkan dengan keputusan Badan Anggaran ditetapkan dengan keputusan  pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada sidang berikutnya dan selanjutnya kita sampaikan kepada Gubernur dan Gubernur melakukan pencermatan apakah hasil evaluasi ditindak lanjuti atau tidak”.

Untuk itu PJ. Bupati mengajak anggota DPRD dan Banggar untuk diperhatikan bersama mekanisme regulasi yang diatur, dan memperhatikan bersama-sama kondisi real, kondisi proses penyusunan penyempurnaan APBD kita sampai saat ini untuk menjelasakan mengapa DPA belum di bagi.

Bupati menegaskan bahwa tidak boleh ada vakum di dalam pelayanan Penyelenggaran Pemerintahan kepada Masyarakat. Sehingga PJ. Bupati ambil kebijakan menetapkan peraturan Kepala Daerah mendahului Penetapan Perda APBD untuk mendanai belanja yang sifatnya mendesak, jika tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah mengakibatkan kerugian masyarakat semakin besar, dan mengakibatkan kerugian Pemerintah Daerah semakin besar. Kemudian yang kedua untuk mendanai urusan wajib dan mengikat seperti pemberian Gaji, Sehingga proses penyelenggaran Daerah di kabupaten Jayawijaya ini  berlangsung dengan baik.

“Hal-hal yang sifatnya mengikat seperti realisasi Gaji sudah dilaksanakan dengan baik dengan payung hukum Perkada mendahului peraturan Daerah Tentang APBD 2024” ungkap PJ. Bupati.

Sesuai dengan UU 23 tahun 2014 dan PP 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Daerah dan Permendagri 77 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam hal penetapan Perda APBD mengalami keterlambatan setelah dimulai tahun Anggaran maka Kepala Daerah menetapakan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang memenuhi belanja yang sifatnya mendesak dan wajib 1/12 dari PAGU APBD dari PAGU belanja tahun sebelumnya.

PJ. Bupati juga menegaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dan menjadi kewenangan  Daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan  Pemerintah, maka Pengelolaan Daerah harus dilaporkan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat, sehingga diharapkan kepada Pemerintah Daerah maupun  pimpinan DPRD untuk mengarahkan anggaran tersebut untuk berpihak kepada kepentingan pelayanan masyarakat.

Ditegaskannya lagi bahwa Anggaran mengikuti Program kegiatan prioritas Kepentingan pelayanan masyarakat diantara lain : Kabupaten Jayawijaya di tetapkan sebagai salah satu Kabupaten yang miskin ekstrim Kabupaten Jayawijaya masih mengalami tingkat Stunting yang tinggi, Kabupaten Jayawijaya  belum menikmati air bersih, dan juga sebagai Icon dari Wajah ibukota Provinsi, Tugu Salib perlu di perbaiki. selain itu dalam hal ketahanan pangan dan pertanian perlu dilakukan pecanangan 1 hektar 1 distrik untuk mengajak masyarakat bekerja mengelola kebun dengan difasilitasi oleh Pemda Jayawijaya. (AgW/AR)

Wamena – PJ. Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE., M.M mengadakan Rapat koordinasi bersama dengan Para kepala Distrik yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, bertempat di Gedung Otonom lantai 3, (Jumat, 19/01/24).

Dalam rapat koordinasi dengan Para kepala Distrik Se-Kabupaten Jayawijaya, PJ. Bupati mendengarkan masukan akan kebutuhan Mereka di dalam menindak lanjuti pencanangan, satu hektar satu distrik, di dalam pemenuhan ketahann pangan lokal. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya akan memfasilitasi bekerja sama dengan para kepala Distrik dan kepala Kampung melibatkan masyarakat, kelompok-kelompok Tani, Pemerintah akan siapkan Traktor untuk mengolah Lahan, dan juga bibit. Kita bekerja bersama dengan masyarakat dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat dan untuk kebutuhan masyarakat.

Rapat koordinasi PJ Bupati Bersama semua Kepala Distrik di kabupaten jayawijaya

Foto : Imanuel Sawaki

PJ. Bupati juga mengungkapkan “Pemenuhan Konsumsi Makanan Lokal Masyarakat kita dan ini juga untuk pemberdayaan masyarakat, Penanganan kebutuhan pangan lokal, penanganan kemiskinan extrim, penanganan Stunting, semua hal ini di masukan ke dalam dan apabila terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhan makan minum yang di perjuangkan ini”. Jadi mari kita semua bersama-sama mengawal, dan ini merupakan pelayanan dasar dalam melibatkan atau memperdayakan masyarakat. Dalam menjangkau distrik yang tidak bisa di jangkau dengan kendaraan, pemerintah berupaya untuk akan mengadakan diskusi secara khusus dengan pihak terkait untuk bagaimana teknis ke tempat yang sulit di jangkau dengan kendaraan, atau orangnya kita panggil kemudian di beritahukan program kerja ini lalu dia melakukan koordinasi kepada kepala kampung dan nanti kita akan lakukan pengawasan Monitoring dan Evaluasi. Semoga ini bisa jalan dan mudah-mudahan ini bisa di tingkatkan dan di perluas. Dan semoga semakin banyak masyarakat yang menikmati layanan dari Pemerintah Daerah. Dan untuk kesiapan lahan di setiap Distrik, hari ini bersyukur puji Tuhan karena para kepala distrik menyiapkan lokasi dan bahkan ada yang memberi lahan lebih dari satu hektar, ada yang dua hektar, ada yang tiga hektar, dan ada yang empat hektar. Namun supaya ini bisa merata, pelayanan ini sebagai percontohan satu hektar. Nanti kita kembangkan sesuai dengan kinerja atau output yang di hasilkan dan untuk kepentingan bersama. Dan terkait dana yang di gunakan untuk hal ini, untuk sementara kita hitung bersama Kepala Dinas Pertanian, Para Assisten, setelah mendapat masukan ini, kemudian Pemerintah akan hitung dan nantinya kita harapkan dari APBD, kita ikuti nanti, dan kita akan jadwalkan nanti setelah perhitungan satu dua hari ini per satu hektar setiap Distrik ini berapa nominalnya, jikalau kemampuan dari APBD memenuhi, kita akan ambil dari APBD, dan kalau memang di butuhkan dengan kolaborasi dengan dana desa, kita akan kolaborasikan. Tetapi intinya Tahun ini harus kita wujudkan pelayanan dasar kepada masyarakat kita, agar masyakat kita juga merasakan bahwa kita juga melibatkan dan merangkul masyarakat ungkap Beliau. (BW/AR)