Category: Kesehatan

WAMENA – Pemda Jayawijaya melalui Dinas Kesehatan mengatakan bahwa penerapan program nasional yakni, Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Pegunungan, rata-rata belum bisa diterapkan, dikarenakan petunjuk teknis (Juknis) program tersebut hingga saat ini belum sampai ke Daerah.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, dr. Willy Mambieuw, S.pB mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan sejumlah OPD terkait di Provinsi maupun Kabupaten Jayawijaya belum terima juknis.

“Hal ini memang sudah instruksi nasional tapi kami juga belum ada juknis untuk program MBG terkait untuk pelaksanaan makanan gizi gratis ini, sehingga kami Dinas Kesehatan belum mempunyai gambaran seperti apa peran kami dalam program tersebut,” Ungkapnya, jumat (25/01/2025).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya

Foto : Istimewa

Lanjut kata Kadis Kesehatan dari informasi yang diperolehnya, Pemerintah Daerah bakal melakukan Recofusing Anggaran atau pengalihan Anggaran kegiatan tertentu ke program MBG, namun hingga kini belum ada juknis tentang pembiayaan program makan bergizi tersebut.

Willy Mambieuw,S.pB juga mengatakan bahwa kalau ada tim yang bergerak melakukan pendataan saat ini pihaknya sama sekali tidak tahu dengan hal itu, sebab untuk melakukan satu program yang berskala Nasional itu perlu ada juknis dari Pemerintah Pusat yang diturunkan ke Daerah untuk mengetahui teknis pelaksanaannya.

“Hal Ini merupakan Program Nasional sehingga perlu ada petunjuk teknisnya sehingga dalam pelaksanaannya di Daerah seperti Provinsi dan Kabupaten juga tidak salah,” ucapnya. (AgW/AW)

Wamena – Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya terus melakukan Pencegahan Stunting melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan melakukan acara Launching Pencegahan dan Penurunan Stunting pada 328 Kampung Se-Kabupaten Jayawijaya di Distrik Pisugi, Selasa (17/09/24).

Dalam kegiatan tersebut, Asisten II Sekda Jayawijaya Lekius Jikwa,S.Pd,M.Si mewakili Bupati Jayawijaya memberikan Apresiasi yang tinggi serta ucapan terima kasih kepada Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jayawijaya beserta para Kepala Distrik dan Kepala Kampung yang turut mendukung program ini.

Launching Pencegahan dan Penurunan Stunting pada 328 Kampung Se-Kabupaten Jayawijaya di Distrik Pisugi

Foto : DPMK

Dijelaskan oleh Asisten II Sekda bahwa Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan Gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan dalam Perpres nomor 72 tahun 2024 yang diharapkan dapat berakhir pada tahun 2024.

Lekius Jikwa,S.Pd,M.Si juga mengingatkan terkait ciri-ciri stunting yang bakan berdampak pada masa depan seorang anak hingga masa depan bangsa dan Negara, diantaranya adalah keterlambatan pertumbuhan, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar, tanda pubertas terlambat, anak menuju pendiam, sulit melakukan eye contact saat usia 8-10 tahun, wajah lebih muda dari usianya, mudah mengalami penyakit infeksi, sehingga untuk pencegahan stunting ini sangat dibutuhkan dukungan dan kerjasama tim yang baik.

Asisten II Sekda Jayawijaya Lekius Jikwa,S.Pd, M.Si mewakili Bupati Jayawijaya memberikan Apresiasi yang tinggi serta ucapan terima kasih kepada Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jayawijaya

Foto : DPMK

Tim kolaborasi pencegahan dan penurunan stunting telah melakukan berbagai upaya serta kerja nyata dalam mensukseskan program ini diantaranysa melaksanakan edukasi dan konseling terkait pencegahan stunting serta menyalurkan makanan pendamping ASI dan makanan bergizi melalui pusat-pusat kesehatan masyarakat.

Pencegahan stunting di tingkat Distrik dan Kampung merupakan perpanjangan Pemerintah Daerah dalam rangka mensukseskan program ini dan diharapkan seluruh masyarakat kampung dapat benar-benar mendukung sehingga tujuan dan cita-cita bersama untuk mencapai masyarakat yang mandiri serta sejahtera dapat tercapai. (AgW/AW)

Wamena – Pj Bupati Jayawijaya Thony M. Mayor, S.Pd., MM Bermasa Pimpinan OPD menhadiri Launching Pekan Imunisai Nasional yang dilangkungkan di SD. Kristen Baliam Muliama, Kamis(22/08/2024).

Pj. Bupati Berfoto bersama Plt. Sekda, Ktua PKK,Kepalda Distrik, dan  Para Siswa Sd. Kristen Baliem Muliama

Foto : Imanuel Sawaki

Pj. Bupati Jayawijaya dalam sambutannya menjelaskan bahwa Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)  Pekan Imunisasi Anak ( PIN ) Polio tahap ke tiga yang sangat penting untuk  kita semua terutama anak-anak agar dapat mendapatkan imunisasi.

Dalam Kesempatan tersebut Pj. Bupati mengajak seluruh warga masyarakat agar dapat membawa anak-anaknya ke posyandu untuk mendapatkan Imunisasi agar dapat meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak agar terhindar dari penyakit.

Selanjutnya Pj Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada orang tua yang juga mendukung pemberian Imunisasi ini dan secara tidak langsung juga telah mendukung Pemerintah karena apapun yang dianjurkan oleh Pemerintah bertujuan untuk kebaikan masyarakanya agar jangan ada masyarakat yang sakit karena daya tahan tubuh yang kurang baik.

Selain itu Pj. Bupati Juga Menegaskan bahwa dirinya berharap anak-anak  di Jayawijaya selain berpendidikan tetapi juga memiliki Badan yang Sehat sehingga dapat beraktifitas dengan baik.

Menutup Sambutannya Pj. Bupati menyampaikan apresiasinya kepada Masyarakat distrik Muliama yang telah Mendukung Pelaksanaan PIN Polio  pertama, Kedua dan ketiga. (IS)

Pj. Bupati, bersama Saat Memberikan Imunisasi kepada Siswa SD. Kristen Baliem Muliama

Foto : Imanuel Sawaki

Jakarta – Pj. Bupati Jayawijaya Saat Bertemu Irjen Kemendagri Komjen Tomsi Thohir di Kantor Kementrian Dalam Negeri, Inspektur Jenderal Kementrian Dalam Negeri meminta agar Tingkat Capaian Imunisasi Polio di Kabupaten Jayawijaya dapat lebih ditingkatkan, Selasa (09/07/2024).

Penjabat Bupati Jayawijaya Bersama Inspektur Inspektorat Jayawijaya, Kabag Keuangan Sekda, Plt. Sekda, Kepala BPKAD dan Kepala BAPPEDA Jayawijaya

Foto : Imanuel Sawaki

Penjabat Bupati Thony M. Mayor,S.Pd.,MM  Mengatakan bahwa  Kementrian Dalam Negeri telah menekankan kepada Pemerintah Jayawijaya agar  fokus untuk meningkatkan angka imunisasi polio yang capaiannya masih sangat rendah, sehingga Pemerintah diminta mengintervensi agar pelaksanaannya dapat diselesaikan.

“Kami ditekankan untuk terus mendorong pelaksanaan PIN Polio yang saat ini sedang berjalan sebab pencapaian Jayawijaya sampai saat ini masih 5 persen, oleh karena itu kita Pemerintah diminta untuk intervensi terkait pemberian imunisasi ini,” Jelas Pj. Bupati.

Selain itu Penjabat Bupati juga menjelaskan bahwa memang  diperlukan penanganan khusus yang cepat, sebap sudah ada  kasus polio yang terdapat di Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan, oleh karena itu Intervensi Pemerintah sangat diperlukan guna mengatasi penyebaran penyakit Polio yang menyerang anak-anak usia 0-10 Tahun.

“ini yang akan kita dorong melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang ada untuk segera bisa menyelesaikan imunisasi ini dan dipastikan semua anak -anak di Jayawijaya telah mendapatkan imunisasi Polio guna mengejar target nasional yang diberikan pada kita,” katanya.

Selain Itu Pj. Bupati juga mengingatkan  Dinas Kesehatan agar terus melakukan Imunisasi tersebut baik di Puskesmas, RSUD Wamena, Posyandu yang ada di Distrik kampung untuk dilakukan semuanya agar imunisasi polio ini bisa di selesaikan, sebab meskipun Papua yang lebih dulu menjalankan program ini dari pada daerah lain di Indonesia, namun untuk pencapaiannya masih kurang.

“Kita di Jayawijaya juga termasuk Daerah yang menjalankan imunisasi Polio lebih dulu mulai dari Tahap I dan kini sudah memasuki tahap II, namun untuk pencapaian dari target nasional masih sangat jauh,” tutupnya.

Selain Imunisasi Polio, Inspektur jenderal Kemendagri juga mengingatkan Pemerintah terkait dengan penanganan Penyakit TB Paru, sebab ini bagian dari virus yang penularannya cukup cepat sehingga diperlukan penanganan dari Pemerintah, disamping itu Penyakit yang membutuhkan perhatian Pemerintah juga terkait filariasis (Kaki Gajah).

“ada beberapa jenis penyakit yang diminta oleh inspektorat dalam menegri untuk diberikan perhatian oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, ini adalah atensi yang diberikan karena menjadi isu nasional,” kata Pj. Bupati. (IS/AR)

WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Melalui DP3KB melaunching Intervensi Pemerintah dalam pencegahan kasus Stunting di kabuaten Jayawijaya, Kamis (20/06/2024).

Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Dr.Velix V. Wanggai,S.I.P.,M.P.A yang hadir dalam launching Intervensi pemerintah dalam penanganan kasus stunting

Foto : Dokumentasi DP3KB Jayawijaya

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Distrik Maima itu, menghadirkan KPM Satgas Stunting Provinsi Papua Sam Patoro Larobu, SH.,MH.

Dalam Wawancaranya, KPM Satgas Stunting Provinsi Papua menjelaskan bahwa Capaian Pelayanan Posyadu yang diadakan di Distrik Maima telah mencapai maksimal, berdasarkan capaian sasaran yang hadir yaitu ibu hamil.

“Dari Target 4 orang, yang hadir 4 orang, anak balita yang di targetkan untuk hadir 20, yang hadir 24 orang, calon pengantin yang ditargetkan 1 orang, yang hadir 2 orang, jadi secara target sasaran memenuhi syarat.“ Jelas Sam Patoro Larobu, SH.,MH.

Selanjutnya Sam Patoro Larobu, SH.,MH juga menjelaskan bahwa dari segi kesiapan posyandu  juga telah memenuhi standar pelayanan, contohnya adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan menimbang, selain itu tenaga yang mendampingi adalah tenaga yang telah terlatih sebanyak 2 orang, tenaga yang belum terlatih 2 orang, namun dibantu oleh tenaga kesehatan yang tersedia di Puskesmas sebanyak 13 orang. (IS/AW)

Situasi Persiapan Pelayanan  gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting

Foto : Dokumentasi DP3KB Jayawijaya

WAMENA – Pemerintah Indonesia kembali mencanangkan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahun 2024. Hal ini dilakukan akibat ditemukannya kasus Polio di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Provinsi Papua Pegunungan tepatnya di Kabupaten Nduga.

Pada hal Indonesia sendiri telah dinyatakan bebas Polio dengan pemberian sertifikat bebas Polio pada tahun 2014 lalu.

Sebagai Kabupaten Induk di Provinsi Papua Pegunungan Pemerintah Jayawijaya langsung menyikapi hal ini dengan pelaksanakan PIN Polio.

Pemberian Imunisasi Polio ini dilakukan langsung oleh Penjabat Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, S.E., M.M yang didampingi Penjabat Ketua TP PKK Jayawijaya kepada perwakilan murid Taman Kanak-kanak (TK) Mutiara Hati Wamena, Senin (27/05/2024).

Penjabat Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, S.E., M.M yang didampingi Penjabat Ketua TP PKK Jayawijaya saat memberikan Imunisasi Polio kepada anak-anak

Foto : Vina Rumbewas

“Seluruh Kebijakan Nasional kita tindak lanjuti dalam mendorong suksesnya pelaksanaan program prioritas nasional dan hari ini kita melakukan pencanangan PIN untuk selanjutnya akan dimasifkan di puskesmas-puskesmas, di distrik, dan sekolah-sekolah,” ungkap Penjabat Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, S.E., M.M.

Ia juga mengajak seluruh stakeholder di Jayawijaya untuk bersama mendukung dan melaksanakan PIN ini sebagai wujud nyata layanan. Karena menurutnya peningkatan kesehatan sebagai salah satu layanan dasar wajib dan harus dioptimalkan di Jayawijaya.

“Saya mengajak kita semua untuk mensukseskan PIN Polio, hadir dalam pelayanan kepada masyarakat, membangun Jayawijaya yang kita cintai bersama. Sehingga kita berharap keberadaan Pemerintah dalam mewujud nyatakan layanan dasar itu dirasakan langsung oleh masyarakat,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, dr.Willy Mambeiuw, S.Pb menyatakan bahwa cita-cita Indoenesia bebas Polio tahun 2026.

“Kami dari kabupaten Jayawijaya melakukan pencanangan PIN Polio ulang untuk mengantisipasi penyebaran dari kabupaten lain. Walaupun kami secara temuan belum ada pelaporan terkena kasus polio,” tegasnya. (VIN/AR)

Wamena – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyerahkan hibah Bangunan Gedung  Farmasi kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya bertempat di RSUD Wamena, Jumat (19/04/24).

Pj. Bupati Jayawijaya Dr.Sumule Tumbo, S.E., M.M bersama Pj. Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix V.Wanggai,S.IP., M.PA didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya dan Direktur RSUD Wamena Saat Penandatanganan Hibah Gedung Farmasi

Foto : Imanuel Sawaki

Dalam Wawancara Pj. Bupati, Mengatakan bahwa “Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sangat besyukur bisa mendapatkan Hibah Bangunan Gedung Instalasi Farmasi yang di bangun oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan” menurut Pj. Bupati Jayawijaya gedung baru ini dapat menambah fasilitas RSUD Wamena dalam memenuhi kebutuhan obat-obatan untuk menunjang Pelayanan kepada Masyarakat.

Selanjutnya, Pj. Bupati Jayawijaya juga mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sendiri berencana akan menambah pembangunan di dalam Kawasan RSUD Wamena dengan menggunakan dana DAK dari Kementrian Kesehatan tahun 2024.

 “Dengan adanya Fasilitas ini, kita harapkan Layanan kepada Masyarakat juga semakin Optimal.” Kata Pj. Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo,S.E.,M.M. (IS/AR)

Pj. Bupati Jayawijaya Dr.Sumule Tumbo, S.E., M.M bersama Pj. Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix V.Wanggai,S.IP., M.PA  Saat meresmikan Gedung Instalasi Farmasi RSUD Wamena

Foto : Imanuel Sawaki

Wamena –  BPJS Kesehatan Cabang Wamena mengadakan Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, Rabu(27/03/2024).

Dalam pertemuan tersebut Kepala Kantor BPJS Kantor Cabang Wamena Dr. Freda Imbiri, MM mengungkapkan tujuan dari Forum ini adalah agar dapat tercapainya penyelesaian masalah dan memberikan solusi serta mengantisipasi resiko-resiko yang akan terjadi di kemudian hari serta tercapainya Komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan utama terkait Pelaksanaan Program JKN-KIS.

Kepala BPJS Kantor Cabang Wamena Dr. Freda Imbiri, MM saat menjelaskan tentang pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. (Foto: Agris Wistrijaya)

Selain itu, diharapkan partisipasi Pemerintah dalam mendukung sosialisasi, keberhasilan Implementasi Program JKN-KIS, monitoring dan evaluasi serta Fasilitasi Pelayanan peserta Program JKN-KIS tanpa Diskiriminasi, serta mempermudah koordinasi antar instansi yang terkait dalam menyelesaikan kendala-kendala Operasional di lapangan.

“Pertemuan ini berkaitan dengan penyampaian implementasi Program JKN kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya yang menjadi catatan buat kami BPJS Kesehatan dari PJ Bupati Jayawijaya Dr Sumule Tumbo, SE, MM yaitu terkait terbatasnya Puskesmas di Wilayah Kabupaten Jayawijaya yang belum terakreditasi  dari 17 Puskesmas ada 4 yang belum terakreditasi. Ke empat Puskemas tersebut diharapkan dapat terakreditasi sebelum bulan Juni 2024” ungkap Dr. Freda Imbiri, MM.

Selanjutnya mengenai Data Kepesertaan BPJS Kantor Cabang Wamena Dr. Freda Imbiri, MM mengungkapkan dari 111.667 Penduduk Jayawijaya yang sudah tercover dalam Program JKN tetapi kartunya non aktif, untuk itu akan di dorong ke APBN mengingat keterbatasan  anggaran yang ada pada Pemerintah Jayawijaya.

Bupati Jayawijaya Dr Sumule Tumbo, SE, MM bersama Kepala BPJS Cabang Wamena Dr. Freda Imbiri, MM  saat berdiskusi tentang penyampaian Implementasi Program JKN. (Foto: Agris Wistrijaya)

Dr. Freda Imbiri, MM mengharapkan adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan adanya pembentukan Tim Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan dan Tim Pengendalian Kecurangan JKN serta dukungan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Akreditasi seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024.

Selain itu, diungkapkannya bahwa harus ada Koordinasi secara intens antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit karena ada beberapa kendala terkait penjaminan seperti Biaya rujukan yang memang tidak di Cover BPJS, seperti korban perang, kekerasan ibu dan Anak yang memang diluar Penjaminan BPJS sehingga mungkin ada kebijakan dari  Pemerintah Daerah terkait siapa yang akan menjamin, karena sesuai aturan yang sekarang memang tidak memungkinkan untuk menjamin.

Dr. Freda Imbiri, MM mengungkapkan total cakupan peserta JKN untuk Kabupaten Jayawijaya adalah 84 % peserta terdaftar hingga bulan Maret 2024 ada 229.593 jiwa yang tercover Program JKN.

BPJS Kesehatan Cabang Wamena juga berharap adanya penambahan anggaran bagi masyarakat Kabupaten Jayawijaya yang Non JKN dan Non Aktif untuk ditambahkan dalam APBD Kabupaten Jayawijaya. (AgW/AR)

WAMENA – Penjabat Bupati Jayawijaya Dr. Sulume Tumbo,S.E.,M. hadiri rapat Bersama BPJS Kesehatan Wamena didampingi Asisten I Sekda,Kepala Bappeda,dan Direktur RSUD Wamena, Rabu,  ( 27 Maret 2024)

Penjabat Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo,S.E.,M.M  Bersama OPD Terkait Saat menghadiri Rapat Bersama BPJS.  (Foto : Imanuel Sawaki)

Bertempat di Lantai III Gedung BPJS Kesehatan Wamena, Pertemuan antara pemerintah daerah dan BPJS Wamena membahas Peningkatan Layanan di Bidang Kesehatan untuk Masyarakat Jayawijaya.

Dalam Wawancaranya Pj Bupati menjelaskan bahwa dalam Pertemuan tersebut telah disepakati beberapa poin penting diantaranya Masyarakat yang membutuhkan bantuan Pelayanan Kesehatan harus tetap dilayani tanpa ada Penolakan.

Pj Bupati Jayawijaya Juga menjelaskan bagi Masyarakat Jayawijaya yang belum mempunyai KTP saat mendatangi RSUD Wamena, akan disiagakan Petugas dari Dinas Kependudukan Jayawijaya agar Pasien yang belum mempunyai KTP dapat dilayani, sehingga bisa mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan ).

Lanjut PJ Bupati, Pelayanan KTP di targetkan paing lambat 7 menit Pengurusan yang dibutuhkan untuk mengeluarkan NIK,Sehhingga pasien tersebut bisa mendapatkan pelayanan oleh BPJS Kesehatan

Pj.Bupati Juga Menjelaskan Terkait Masyarakat yang belum tercover oleh BPJS, Pemerintah Jayawijaya telah menyepakati agar mengusahakan Masyarakat dapat tercover.

Selajutnya Pj.Bupati juga menjelaskan  terkait 7 Puskesmas yang belum terakreditasi, Pemerintah  Jayawijaya akan Mengupayakan agar memenuhi target dan waktu paling lambat bulan Juni 2024, akan di upayakan agar Pemerintah Pusat dapat berkolaborasi Bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk  mengoptimalkan Layanan Kesehatan kepada Masyarakat Kabupaten Jayawijaya.

Penjabat Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo,S.E.,M.M Bersama Direktur BPJS Wamena dan Asisten I Sekda. (Foto : Imanuel Sawaki)

“Tentu APBD ini digunakan untuk keberpihakan kepada Masyarakat kita terutama Masyarakat Orang Asli Papua agar mendapatkan Pelayanan Kesehatan “ Lanjut Pj. Bupati. (IS/AR)

Wamena – BPJS Kesehatan Cabang Wamena mengadakan kegiatan rutin Media Gathering Bersama Wartawan Media Lokal tentang public Expose pengelolaan Program JKN-KIS BPJS Kesehatan Tahun 2024 di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Wamena, Senin (20/2/24).

Kegiatan  ini dilakukan untuk meningkatkan Public Expose dalam Pemberitaan  Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui Media Gathering yang melibatkan wartawan lokal dan juga melibatkan Pemda Jayawijaya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.

Foto bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang dan staf serta Perwakilan Diskominfo Provinsi Papua Pegunungan, Diskominfo Kabupaten Jayawijaya dan Wartawan Lokal Kabupaten Jayawijaya

Foto : Agris Wistrijaya

Selain itu, kegiatan yang diadakan oleh BPJS Kesehatan dimaksudkan sebagai sarana diskusi antara BPJS Kesehatan Cabang Wamena dan Wartawan Media Lokal dalam membahas tentang isu-isu seputar program JKN-KIS dan kolaborasi dalam meningkatkan Media Komunikasi melalui Media Publik.

BPJS Kesehatan Cabang Wamena menyelenggarakan kegiatan ini dengan tujuan meningkatkan Komunikasi antara Pihak BPJS dan Wartawan Media lokal, mengatur Potensi berita negatif sebagai berita tandingan, untuk mengatur Jadwal Publishing Berita Positif terkait berita testimoni peserta JKN-KIS, dan mencapai target Publish berita di tahun 2024.

Dalam kegiatan tersebut hadir Kepala BPJS Cabang Wamena Dr. Freda Yanne Imbiri, MM, Sekertaris Dinas Kominfo Papua Pegunungan Fernando A. Sophaheluwakan, S.ST, PAR, Dinas Kominfo Kabupaten Jayawijaya yang diwakilkan oleh Sekertaris Diskominfo Ance Rumbekwan, SH, dan Beberapa Wartawan lokal di Kabupaten Jayawijaya.

Media Gathering bersama Wartawan Media Lokal dan Diskominfo tentang public Expose pengelolaan Program JKN-KIS BPJS Kesehatan Tahun 2024

Foto : Agris Wistrijaya

Kepala BPJS Cabang Wamena Dr. Freda Yanne Imbiri, MM menyampaikan beberapa hal terkait pencapaian cangkupan UHC (Universal Health Coverage) di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2023, dalam hal ini terdapat 8 Kabupaten dengan status UHC Non Cut Off atau yang penjaminan kesehatan sudah mencangkup seluruh penduduk diatas 95% ada 3 yakni Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Lanny Jaya. Untuk status UHC ada 4 Kabupaten yakni Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Nduga. Untuk  Untuk status UHC yang belum ada yakni Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

“Perbedaan UHC non Cut Off dan UHC adalah untuk UHC non Cut Off Pasien yang belum memiliki kartu JKN dapat langsung dijaminkan atau aktif tanpa harus melewati masa tunggu/tidak ada batasan untuk menambahkan peserta sedangkan UHC peserta ditambahkan hari ini dan akan aktif digunakan 1 bulan kedepan” ungkap Dr. Freda Yanne Imbiri, MM. (AgW/AR)