Category: Kesehatan

WAMENA – Kegiatan LSM Yayasan GAPAI Harapan Papua dibuka oleh Assisten 1 Setda Drs. Tinggal Wusono, M.A.P di Gedung Sekolah Minggu, selasa 21 Juni 2022. Dalam Kegiatan yang bertema “Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Mendorong Masyarakat Tangguh Lawan Penyakit dan Hoax di Kabupaten Jayawijaya”, pimpinan Gapai mengungkapan bahwa Yayasan Gapai merupakan salah satu Lembaga swadaya masyarakat di bidang kesehatan dengan mitra kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan. Gapai bekerja di 13 kabupaten/kota dan pada tahun 2020 sampai sekarang focus dalam mendorong imunisasi, malaria, kesehatan ibu dan anak dan juga nutrisi, Serta juga bersama-sama dengan pemerintah mendorong masalah stunting.

Cap : Assisten 1 Setda bersama sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya dan Pimpinan GAPAI saat Membuka Kegiatan LSM Yayasan GAPAI Harapan Papua.

Foto : Imanuel Sawaki

Pimpinan Gapai juga mengungkapkan bahwa terkait dengan pertemuan Koordinasi Lintas Sektor ini melibatkan semua stakeholder baik pemerintah, Tokoh agama, dan juga tokoh masyarakat agar mendorong adanya masyarakat tangguh dalam perlawanan terhadap penyakit. Karena untuk melihat latar belakang yang ada sampai saat ini derajat kesehatan melalui vaksinasi sangat Rendah dan berdasarkan beberapa informasi, diskusi dan analisa yang ditemui di beberapa kabupaten/kota laporan yang paling dominan adalah informasi salah atau hoax. Kemudian merujuk pada penyelenggaraan  program vaksinasi atau imunisasi pada peraturan kemenkes no 12 tahun 2017 di Bab 44 pasal 7 mengamanatkan harus melibatkan peran serta lintas sektor didalam mengsukseskan program imunisasi.

“Sebetulnya vaksinasi dan imunisasi dua kata yang terlihat berbeda tetapi sebenarnya satu kesatuan, vaksinasi merupakan proses membuat zat vaksinnya dan imunisasi bagaimana memasukkan vaksin kedalamnya sehingga menimbulkan kekebalan tubuh”, ungkap Pimpinan Gapai.

Lanjut pimpinan Gapai mengatakan bahwa “Jika dilihat dari perjalanan proses vaksinasi dan imunisasi sejak tahun 1970an sejak lahir kita semua sudah di vaksin dan biasanya memakai botol harimau untuk mencegah penyakit hepatitis, juga melalui perjalanan panjang hingga saat ini terdapat virus covid 19”.

Setiap proses menghadirkan vaksinasi selalu terjadi perubahan yang begitu banyak seperti hepatitis, campak, polio, dan seterusnya berjalan normal sejak tahun 1970an sampai dengan sekarang. Kondisi hari ini kita melihat penolakan terhadap vaksinasi tidak hanya covid 19 tetapi berdampak sampai di imunisasi dasar. Hal ini cukup tinggi berdasarkan hasil analisis dan temuan informasi bahwa terjadi perbedaan yang signifikan ketika hadirnya media social.

Ketika proses-proses imunisasi vaksinasi sejak zaman dahulu sampai di zaman pemerintahan Soeharto informasi itu bersifat tunggal datang dari orang professional, Orang kesehatan, orang pendidikan dan kemudian informasi tersebut final ke tujuannya yaitu masyarakat dan hasilnya berjalan normal tidak ada diskusi-diskusi berkembang dan informasi salah yang mempersoalkan apa isi zatnya dan apa dampaknya dan lain sebagainya sehingga proses vaksinasi imunisasi berjalan dengan baik.

Tetapi dengan hadirnya media masa bahkan para ilmuan sedang melakukan riset penelitian bahwa informasi yang salah, sudah didahulukan masyarakat, sehingga informasi benar yang datang dari pemerintah melalui Dinas Kesehatan mendapatkan tempat yang kedua. Informasi hoax sumbernya ketika di konfirmasi tidak diketahui datangnya dari mana, biasanya datangnya dari video, media social, teman dan sebagainya, sehingga kurang adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah.

“Semakin banyak orang yang bisa menyebarluaskan informasi benar itu akan semakin baik, karena teorinya adalah satu informasi hoax harus di lawan dengan minimal 100 informasi benar. Karena sekarang kita menghadapi begitu banyak informasi hoax, yang berkembang begitu mengerikan” kata Pimpinan Gapai.

Cap : foto bersama dalam Kegiatan LSM Yayasan GAPAI Harapan Papua.

Foto : Imanuel Sawaki

Assiten 1 Setda Kabupaten Jayawijaya menyampaikan bahwa kita selaku tokoh-tokoh yang dihadirkan untuk diharapkan bisa membangun komitmen yang kuat, bagaimana kita bisa bersama-sama mengatasi informasi hoax sehingga bisa kita luruskan. Perlu disadari bahwa di era media sosial ini kadang-kadang antara informasi yang benar dan informasi yang salah itu bedanya tipis sekali karena teknologi sudah semakin canggih sehingga orang-orang yang mempunyai kemampuan dibidang tersebut bisa merekayasa sesuatu yang tidak ada menjadi ada, sesuatu yang tidak benar menjadi benar, kalau kita tidak bisa menelusuri dan memastikan kejadian yang sebenarnya. Kondisi-kondisi yang seperti ini bisa didiskusikan dan harapannya kedepan bisa di minimalisir.

Lanjut  Assisten 1 Sekda Drs. Tinggal Wusono, M.A.P mengungkapkan Untuk imunisasi di Jayawijaya dan Papua cangkupannya sangat minim sekali, padahal jika dilihat imunisasi ini dapat dirasakan jangka panjang. Ketika kita mendapatkan imunisasi baik, baik itu imunisai yang rutin maupun yang lain, pasti  kekebalan tubuh dan daya tahan tubuh kita akan semakin meningkat dan tingkat derajat kesehatan semakin tinggi.

Pada kesempatan yang sama Assisten 1 Setda Drs. Tinggal Wusono, M.A.P juga mengatakan bahwa  diharapkan situasi dan kondisi yang di hadapi sekarang khususnya bagaimana meningkatkan derajat masyarakat kita khususnya dalam bidang kesehatan dan juga bisa bersama-sama untuk menyampaikan informasi yang benar dan baik kepada masyarakat. (AW/IS/RS)

WAMENA – Dengan terjalinnya kerjasama pelayanan kesehatan antara Pemerintah Kabupaten Nduga dengan Pemda Jayawijaya, diharapkan dapat membantu meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana di lingkungan RSUD Wamena.

Hal ini disampaikan Direktur RSUD Wamena, dr. Felly Sahureka, usai penandatangan kerjasama pelayanan kesehatan Pemda Nduga dan RSUD Wamena, baru-baru ini.

“Kami berharap kedepan dengan adanya kerjasama dengan dua Kabupaten ini bisa membantu, sehingga mungkin sarpras atau gedung rawat ini bisa dibangun dari dana APBD atau DAU,” katanya, Rabu (15/06/2022).

Cap : Penandatangan Kerjasama Pelayanan Kesehatan Pemda Nduga dan RSUD Wamena

Foto : Vina Rumbewas

Dari tujuh Kabupaten tetangga yang ada di wilayah Lapago, baru Kabupaten Nduga dan Lanny Jaya yang bekerjasama dengan RSUD Wamena untuk memberikan layanan kesehatan bagi warganya yang ada di Jayawijaya.

“Terimakasih untuk Pemda Nduga yang sudah berinisiatif bekerjasama dengan kami, setelah sebelumnya Pemda Lanny Jaya yang bekerjasama dengan kami dan sudah berjalan selama dua tahun,” ungkap dr. Felly.

Akhirnya penandatanganan kerjasama dengan Pemda Nduga dapat terlaksana dengan baik, walaupun sempat beberapa kali batal.

Secara teknis kerjasama ini nantinya akan sama seperti yang sudah dilakukan dengan pemda Lanny Jaya dimana RSUD Wamena akan membuka pelayanan gratis bagi warga Nduga dan akan diklaim ke pemda Nduga di bulan berikutnya sesuai dengan nilai yang memang harus dibayarkan pasien.

Saat ini di RSUD Wamena terdapat 208 tempat tidur dengan 17 dokter specialis yang siap memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun tidak dipungkirinya masih terdapat berbagai kendala.

“Tahun ini pengadaan obat, BMHP terkendala karena kenaikan PPN PPH yang terjadi di tahun anggaran berjalan, sehingga peningkatan harga bahan baku dan sebagainya membuat kami kewalahan soal BMHP dan obat, karena semua proses klik di e-catalok terkendala sehingga agak lama,” jelasnya.

dr. Felly juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya terus berusaha memenuhi sarana-prasarana yang ada, karena rata-rata gedung perawatan di RSUD Wamena saat ini diatas 20an tahun. Saat ini sementara dilakukan pembangunan gedung baru yang rencananya memiliki tiga lantai.

Jika tidak ada dukungan dari Kabupaten lain di Lapago maka akan berat untuk RSUD Wamena, apalagi saat ini KPS tidak diberlakukan lagi, sehingga kembali lagi ke kebijakan para Bupati di wilayah Lapago, mengingat RSUD Wamena merupakan rumah sakit rujukan regional.

Kami tidak bisa melakukan banyak hal kalau tidak ada kontribusi dari Kabupaten, sehingga kami berharap kami bisa melakukan pelayanan dengan maksimal untuk masyarakat,” (VIN/HA)

WAMENA – Warga Nduga yang ada di Kabupaten Jayawijaya dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis di RSUD Wamena.

Mulai dari layanan kesehatan rawat jalan hingga rawat inap, bahkan pasien dapat memilih ruang kelas perawatan yang diinginkan.

Layanan kesehatan gratis ini diutamakan bagi warga Nduga yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan. Sedangkan bagi warga yang sudah memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS juga dapat mengakses layanan kesehatan ini, jika jaminan kesehatannya hanya bisa membayar sebagian biaya pengobatan.

“Hari ini kami menandatangani kerjasama dengan RSUD Wamena untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Nduga yang ada di Jayawijaya, terutama bagi warga tidak mampu kami berikan biaya gratis,” ungkap Pejabat Bupati Nduga Namia Gwijangge, S.Pd., M.Si usai Penandatangan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan antara Pemerintah Kabupaten Nduga dengan RSUD Wamena, Senin (13/06/2022).

Cap : Penandatangan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan antara Pemerintah Kabupaten Nduga dengan RSUD Wamena

Foto : Vina Rumbewas

Menurutnya, kesepakatan kerjasama dibidang kesehatan ini untuk menjawab keluhan masyarakat Nduga yang selama ini membutuhkan layanan kesehatan di Jayawijaya.

“Jadi masyarakat Nduga yang punya KTP Nduga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di RSUD Wamena,” katanya.

Pemerintah kabupaten Nduga mengalokasikan dana senilai Rp 1 Milyar untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga Nduga yang ada di Jayawijaya melalui RSUD Wamena.

“Masyarakat Nduga yang ada di Jayawijaya jika sakit tidak perlu khawatir untuk biaya pengobatan, karena biaya berobat ditanggung oleh Pemerintah, karena Pemerintah hadir untuk melayani masyarakat,” katanya.

Dalam perjanjian kerjasama ini juga, selain KTP warga Nduga akan diberikan Kartu Nduga Sehat sehingga mempermudah warga Nduga untuk dilayani di RSUD Wamena.

Pejabat Bupati Nduga menyampaikan antara lain :

“Peraturan ini juga berlaku untuk orang Papua lain yang ber-KTP Nduga, termasuk yang sudah punya BPJS. Karena ada beberapa penyakit yang hanya ditanggung setengah oleh BPJS dan sebagian pasien, sehingga melalui kerjasama ini nanti kekurangan dari BPJS atau yang menjadi tanggungan peserta akan di tanggung oleh pemda Nduga,” .

Selain melakukan kerjasama dengan RSUD Wamena, Pemda Nduga juga menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Sehat Masyarat Mimika, yang mana masyarakat Nduga juga akan mendapatkan pelayanan gratis di rumah sakit tersebut.

“Alokasi yang kami anggarkan di masing-masing rumah sakit nilainya satu milyar, ini diharapkan berkelanjutan demi pelayanan masyarakat kita,”.

Rumah sakit milik Pemda Nduga yakni Rumah Sakit Alfrida Sarah akan mulai beroperasi pada bulan Juli nanti, namun masih melayani pasien dengan keluhan ringan, sedangkan pasien berat akan langsung dirujuk ke RSUD Wamena atau RS Mitra Sehat Masyarat Mimika.

“Secara pribadi dan atas nama Pemda dan masyarakat Nduga saya menyampaikan terima kasih dan kepada Pemda Jayawijaya yang bersedia bekerjasama melayani masyarakat Nduga yang ada di Wamena, sehingga kedepan pelayanan kesehatan masyarakat kita lebih baik lagi,”

Pada kesempatan yang sama, Sekda Jayawijaya Thony M. Mayor S.Pd., MM menyampaikan terimakasih kepada Pemda Nduga yang dengan serius memperhatikan kebutuhan masyarakat Nduga akan layanan kesehatan di RSUD Wamena.

Diakui Sekda, selama ini pelayanan pasien dari Kabupaten tetangga menjadi permasalahan di RSUD Wamena, karena dana yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan di RSUD Wamena hanya untuk warga Jayawijaya, namun tidak dipungkiri banyak warga pemekaran di Jayawijaya dan membutuhkan pelayanan kesehatan juga.

“Inisiatif dari Pemda Nduga ini kami apresiasi karena bisa membantu masyarakat Nduga yang nanti mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Wamena,” ungkap Beliau.

Mewakili Pemda Jayawijaya Sekda berharap kerjasama seperti ini juga dilakukan oleh Kabupaten tetangga yang ada di wilayah lapago.

“Sementara ini baru Kabupaten Nduga dan Lanny Jaya, semoga apa yang diharapkan masyarakat dalam pelayanan kesehatan bisa terbantu, dan masyarakat juga harus berterima kasih kepada Bupati Nduga yang bisa membantu memfasilitasi mereka dalam bidang kesehatan,” pungkas Beliau. (VIN/RS)

WAMENA – Sejak dihapusnya KPS atau Kartu Papua Sehat yang merupakan program pemerintah provinsi Papua pada tahun 2021 lalu, membuat pihak  RSUD Wamena mengalami kewalahan dalam melayani pasien yang bukan berKTP Jayawijaya.

Hal ini disampaikan Direktur RSUD Wamena, dr. Felly Sahureka M.Kes, antara lain  :

“Seberapapun besarnya dana yang disediakan pemerintah Jayawijaya tidak akan  cukup, dimana kami harus menghandel seluruh masyarakat Lapago yang menggunakan fasilitas rumah sakit umum dalam daerah yang notabene mereka tidak punya jaminan kesehatan entah BPJS,KTP,yang diluar jayawijaya. atau jaminan kesehatan lain,”

Cap : RSUD Wamena

Foto : Vina Rumbewas

Dari seluruh kabupaten di wilayah Lapago hanya kabupaten Lanny Jaya yang saat ini bekerjasama dengan pihak RSUD Wamena melalui Program Lanny Jaya Sehat, sedangkan untuk kabupaten lain belum.

 “Kabupaten Nduga, kami sudah bersurat dan mengirim MoU, tetapi belum direspon, tapi minimal sudah ada itikad baik dari pak bupati dan sekda Nduga untuk menjalin kerjasama itu,” katanya.

Untuk mengatasi ini pemerintah Jayawijaya telah menyurati sekaligus menawarkan MoU ke beberapa kabupaten di wilayah Lapago namun belum ditanggapi.

 “Kami akan menagih sesuai besaran pasien yang dirawat. Misalnya si A berobat dan jumlah biaya pelayanan 100 ribu, si A ini kami tagihkan 100 ribu, supaya tidak jadi beban,” katanya.

“Untuk obat habis pakai juga menjadi beban untuk kami. Kami bisa layani pasien tapi kalau obat habis, kita mau pakai apa? toh setelah periksa, dia butuh obat-obatan dan bahan medis habis pakai, butuh gizi kalau dia dirawat, ini beban untuk kami. Ini masalah besar yang kami rasa ini cukup urgent untuk kami RSUD Wamena,” ungkap dr.Felly.

 “Bapak Bupati juga sudah menyurat berkali-kali ke bupati kabupaten pemekaran tapi tidak juga ditanggapi dengan serius,”

Hal ini sudah dibahas saat dalam Rakerkesda Tahun 2021 dan kebijakan dikembalikan ke daerah masing-masing di Lapago untuk memutuskan berapa besar nilai yang akan diberikan di berika ke RSUD Wamena sebagai rumah sakit rujukan bukan regional.

Harapan dari dr. Felly dapat didiskusikan bersama DPRD untuk mendapatkan masukan dan solusi, karena menurutnya jika dibiarkan maka masyarakat Jayawijaya yang akan menjadi korban karena haknya diambil  kabupaten lain, Minggu (10 April/2022). (Vin/HA)

WAMENA – Dalam Kunjungan Kerja Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua SE, M.Si Ke Distrik Siepkosi meminta Pemerintah Distrik Siepkosi bersama sembilan Kepala Kampung untuk dapat bekerjasama dan mendukung pelayanan tenaga medis di wilayah Distrik tersebut.

Dan juga mengingatkan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan evaluasi terkait pelayanan di Puskesmas Siepkosi.

Hal ini disampaikannya setelah mendapatkan laporan dari masyarakat saat berkunjung ke Distrik Siepkosi, Kamis (07/04/2022).

Cap : Bupati Jayawijaya Jhon R. Banua SE., M.Si saat berdiskusi dengan para tenaga kesehatan dan sembilan Kepala Kampung di Distrik Siepkosi

Foto : Vina Rumbewas

Masyarakat mengeluh terkait dengan pelayanan di Puskesmas Siepkosi tidak maksimal karena tenaga kesehatan jarang berada di Puskesmas.

“Terkait pelayanan kesehatan di Distrik Siepkosi yang dikeluhkan masyarakat, sebenarnya hanya kurang komunikasi antara masyarakat dan petugas,” ungkap Bupati.

Bupati menekankan, pelayanan di Puskesmas harus tetap berjalan dalam melayani masyarakat, apalagi Kepala Puskesmas merupakan anak asli Siepkosi.

Sehingga pelayanan-pelayanan kesehatan dasar seperti pengobatan, posyandu dan pemberian imunisasi kepada bayi dan balita harus dilaksanakan.

“Pelayanan di Puskesmas harus tetap berjalan, saya sudah janji tanggal 18 april saya akan ada di Puskesmas Siepkosi sama-sama dengan masyarakat dari 9 kampung untuk pelaksanaan imunisasi rutin bayi dan balita,” katanya.

Sementara terkait keluhan tenaga kesehatan akan kondisi jalan distrik yang sering menjadi kendala pelayanan menurut Bupati jalan di distrik Siepkosi masih cukup baik jika dibanding dengan distrik-distrik terjauh.

“Saya harap Kepala Puskesmas aktif melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang kesehatan kepada masyarakat, karena pelayanan kesehatan itu sangat penting,” kata Beliau.

Pada kesempatan yang sama, Suster Amera, petugas Puskesmas Siepkosi mengeluh terkait dengan kurangnya kesadaran warga untuk berobat ataupun sekedar melakukan imunisasi di Puskesmas.

Yang mana hal tersebut terjadi akibat informasi miring yang beredar terkait Corona dan vaksinasi Covid.

“Kami selalu siap melakukan pelayanan, tapi kembali lagi ke masyarakat itu sendiri percuma kami petugas stand by setiap hari di Puskesmas tapi mereka tidak punya kesadaran (berobat) sama saja. Karena mereka lebih percaya informasi miring yang katanya kita mau suntik corona dan mau vaksin jadi kami tenaga kesehatan mau bertindak susah,” tuturnya.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 menurut Suster Amera dalam tiga bulan terakhir di tahun 2022 ini jumlah pengunjung di Puskesmas Siepkosi sangat menurun.

“Antusias masyarakat untuk berobat di Puskesmas tahun ini sangat menurun, tahun lalu masyarakat masih bisa datang untuk mengunjungi kami, tetapi untuk tiga bulan belakangan ini kunjungan menurun. Biasanya sebulan hampir 100 orang tapi sekarang paling banyak 10 sampai 20 orang per bulan,” bebernya.

Meski demikian pihaknya tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Siepkosi.

Namun terlepas dari itu, dirinya menilai koreksi dan saran dari masyarakat merupakan hal yang wajar demi peningkatan pelayanan di Puskesmas Siepkosi. (Vin/RS)

WAMENA – Kepolisian Polres Jayawijaya bersama pemerintah daerah terus berupaya mengejar target vaksinasi di Kabupaten Jayawijaya.

Dan vaksinasi serentak yang sudah dilakukan sejak pertengahan tahun 2021 lalu ini dipantau langsung pemerintah pusat dalam hal ini Kapolri.

“Kami melaksanakan video conferance dengan Wakapolri, yang secara acak akan menanyakan ke polres-polres jajaran bagaimana perkembangana vaksinasi di wilayah masing-masing,” ungkap Kapolres Jayawijaya melalui Wakapolres Kompol Ferdinand B.Maasawet, S.I.K, Jumat (01/04/2022).

Cap : Pelaksanaan vaksinasi Polres di Jayawijaya

Foto : Vina Rumbewas

Berdasarkan data yang dikeluarkan kepolisian Polres Jayawijaya, vaksin dosis I telah mencapai 47,019 atau 25 persen. vaksin ke dosis II sebanyak 44.943 atau 24 persen, dan vaksin ke III sebanyak 959 atau 13 persen.

“Sementara untuk lansia sebanyak 1.919 atau 28 persen, anak-anak sebanyak 1.175 atau 5,5 persen, tenaga kesehatan sebanyak 2.954 atau 97 persen, dan petugas publik TNI/Polri sebanyak 36.422 atau 88 persen. Dari target 186.450 jiwa,” ungkapnya.

Selain itu lanjut Wakapolres, dilaporkan pula saat ini ketersediaan vaksin di Jayawijaya per 22 Maret 2022 sebanyak 1.495 dengan jenis vaksin Sinovak.

“Data pertanggal 31 Maret, saat ini yang terkonfirmasi positif di Jayawijaya sebanyak 82 orang, sembuh 2.216 orang, meninggal dunia 32 orang, dengan jumlah komulatif sebanyak 2.330 orang,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Asisten II Sekda Jayawijaya Likius Yikwa mengatakan dalam video conference tersebut ada beberapa hal yang ditekankan Wakapolri dimana Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan dan juga Polri untuk tidak lelah mengingatkan masyarakat untuk menerapkan protocol kesehatan.

“Jadi kita Pemda dan Polri diingatkan untuk selalu sosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya menggunakan masker, cuci tangan, dan mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi,” katanya.

Hal-hal inilah yang menurutnya mulai diabaikan masyarakat. Dengan penerapan protocol kesehatan kata Asisten II tentu akan saling menjaga baik diri sendiri maupun keluarga. (Vin/AR)

WAMENA – Disoroti oleh media terkait layanan di RSUD Wamena yang dinilai lambat, dimana untuk bertemu dokter yang melakukan pemeriksaan membutuhkan waktu 1 jam, tanggapan Direktur RSUD Wamena dr. Felly Sahureka M.Kes. Antara lain :

1 jam waktu tunggu pasien untuk melakukan pemeriksaan dokter masih sesuai standar nasional.

Sejak ada Covid-19 tahun 2020 sampai tahun 2022 ini petugas RSUD Wamena masih sibuk dengan pelayanan pasien Covid-19.

Sebelum ketemu dokter, pasien harus mengisi formulir screening dan rata-rata pasien yang ke RSUD Wamena datang tanpa jaminan pelayanan kesehatan, dimana syarat dari BPJS pasien harus membawa surat rujukan dari puskesmas ketika berobat ke RSUD Wamena jika pasien tersebut memiliki BPJS. Hal ini mempengaruhi pelayanan petugas kami di layanan screening, lamanya pelayanan karena harus menjelaskan kepada pasien, dan ini beda dengan layanan di IGD tanpa rujukan kalau darurat.

Dengan meningkatnya Covid-19 banyak petugas medis di RSUD Wamena yang terpapar, mulai dari dokter, petugas di ruangan dan bangsal hingga petugas loket. Sehingga berpengaruh terhadap pelayanan, jika harus memaksimalkan tenaga disaat banyak nakes terpapar covid-19 maka dari mana harus mengambil petugas, bisa-bisa kata Felly rumah sakit ditutup sementara, namun RSUD Wamena tidak menutup pelayanan seperti rumah sakit lain. Kami tetap membuka pelayanan karena pasien sangat membutuhkan, oleh karena itu kami bijaksanai dengan tetap membuka pelayanan.

Cap : RSUD Wamena

Foto : Vina Rumbewas

Sementara terkait dengan isi berita yang mengatakan bahwa direktur RSUD Wamena tidak mengindahkan telepon atau tidak memenuhi panggilan dari Ketua Komisi C DPRD Jayawijaya, kata dokter Felly hal tersebut perlu diklarifikasi karena dirinya merasa sama sekali tidak pernah dipanggil, dan komplain tersebut telah disampaikan langsung kepada ketua Komisi C.

“Ini harus diklarifikasi, saya sama sekali tidak pernah dipanggil ketua komisi C. Komunikasi terakhir kami  tanggal 14 Maret dan itu bukan berupa panggilan dari DPRD. Saya senang jika DPRD memanggil saya untuk menanyakan itu, karena DPRD merupakan wakil rakyat sehingga kami bisa sama-sama mencari solusi terkait pelayanan”, Rabu (30/03/2022). (Vin/RS)

WAMENA – Bupati Jayawijaya yang juga Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Jhon Richard Banua, memastikan bahwa hingga saat ini persediaan obat-obatan untuk pasien Covid-19 di wilayahnya masih cukup tersedia.

“Untuk stok obat covid masih cukup karena ada bantuan dari provinsi,” kata Jhon Banua, Selasa (15/03/2022).

Cap : Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Jhon Richard Banua

Foto : Vina Rumbewas

Meski angka covid-19 Jayawijaya sempat naik hingga dua ratus lebih kasus per Maret 2022 ini namun katanya dengan tingkat pelayanan maka perlahan angka kesembuhan juga tinggi.

Berdasarkan data per tanggal 13 Maret 2022 pasien terconvirmasi covid-19 di Jayawijaya sebanyak 161 kasus.

Karena tingkat penularan covid saat ini sangat cepat sehingga bupati berharap masyarakat tidak lengah sehingga mengabaikan protocol kesehatan, terutama dalam menggunakan masker.

“Jadi saya harap masyarakat tidak menganggap virus ini tidak berbahaya, karena virus ini justru sangat berbahaya bagi mereka yang memiliki penyakit bawaan,” jelasnya.

Sementara terkait regulasi penerbangan di Jayawijaya, kata Banua pemerintah tentunya menyesuaikan dengan keputusan pemerintah pusat yang mana pemberlakuan PCR dan Anti Gen hanya diwajibkan bagi pelaku penerbangan yang belum mendapatkan vaksin lengkap.

“Saya mengajak masyarakat kita untuk melakukan vaksin covid-19 karena ini sangat penting untuk menjaga kesehatan kita bersama, vaksin aman dan saya bahkan sudah mendapatkan vaksin boster,” pungkasnya. (Vin/HA)

WAMENA – Menyikapi kasus Covid-19 yang terus bertambah di Jayawijaya pemerintah daerah bersama mitra terkait yakni TNI/Polri, akan kembali menggalakan pentingnya penggunaan masker di kalangan masyarakat, melalui sosialisasi-sosialisasi.

Hal ini sebagai langkah pencegahan penularan penyebaran Covid-19 yang terus terjadi dikalangan masyarakat.

Mengingat tingginya penularan lokal Covid-19 diakibatkan warga yang mulai lalai dalam menggunakan dan menerapkan protocol kesehatan.

“Hari ini kita rapat muspida terkait perkembangan penanganan covid-19 di daerah kita, untuk sementara ini kami akan lakukan sosialisasi-sosialisasi dulu terkait penggunaan masker dan ingatkan warga untuk melakukan protocol kesehatan,” ungkap Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua SE,M.Si usai memimpin rapat evaluasi penanganan Covid-19 bersama forkopimda dan tokoh masyarakat serta tokoh adat, yang berlangsung di Gedung Otonom Wenehule Huby, Selasa (16/02/21).

Warga Jayawijaya juga kembali diingatkan untuk melakukan karantina  mandiri selama 14 hari dan melakukan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas terdekat pasca melakukan perjalanan dari luar Wamena.

“Kita harapkan kesadaran masyarakat, jangan hanya rapid di Sentani negative kemudian sampai di Wamena bebas kemana-mana, pada hal harus karantina mandiri dan lakukan pemeriksaan kembali. Ini yang harus disosialisasikan kembali,” tegas Bupati Jayawijaya.

Sementara terkait penutupan bandara dan jalur darat, menurut bupati hal tersebut masih akan dirapatkan dengan para bupati di wilayah pegunungan tengah Papua baru bisa diputuskan.

“Rencana penutup bandara masih akan dibicarakan dengan asosiasi bupati sepegunungan tengah Papua, jadi hasil rapat ini akan ditindak lanjuti dengan rapat lagi bersama asosiasi bupati sepegunungan tengah Papua, dalam waktu dekat,” pungkasnya.

Data komulatif terbaru kasus positif Covid-19 di Jayawijaya pertanggal 16 Februari 2021 yakni sebanyak 648 kasus, terdiri dari kasus positif sebanyak 146 kasus, pasien sembuh 500 kasus, dan pasien meninggal 2 kasus. (Vin)

WAMENA – Bupati  Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE.M.Si resmi mendapatkan Vaksin Covid-19 jenis Sinovac tahap pertama, pada Senin (15/02/21) di RSUD Wamena.

Selain bupati, vaksin juga diberikan kepada Dandim 1702 Jayawijaya Letkol Inf Arif Budi Situmeang, sebagai 10 pejabat potensial yang pertama mendapatkan vaksin covid-19 berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua SE, M.Si mengatakan vaksin Sinovac memang bukan obat paten untuk menyembuhkan virus Covid-19, melainkan untuk menjaga Imunitas tubuh atau meningkatkan kekebalan tubuh dari serangan penyakit.

“Vaksin ini baik bagi tubuh kita karena menambah Imunitas tubuh kita agar tidak mudah terserang penyakit, salah satunya virus Covid-19,” ungkap Bupati.

Selain bupati, Ketua TP PKK Jayawijaya Ny.Yeni Yustina Banua bersama beberapa tokoh masyarakat juga menerima vaksin pada kesempatan itu.

Setelah, mendapatkan vaksin bupati dan pejabat lainnya diminta untuk beristirahat selama 30 menit oleh tim dokter untuk melihat reaksi yang mungkin saja ditimbulkan seperti pusing.

“Jadi tidak benar ya, apa yang selama ini dibicarakan di luar, karena kondisi saya dan  pak dandim baik-baik saja tidak ada gejala sama sekali,” katanya.

Sementara itu, Dandim 1702 Jayawijaya, Letkol Inf Arif Budi Situmeang mengatakan, pemberian vaksin sangat aman, karena dalam memberikan vaksin, setiap orang diwajibkan melalui tahapan pemeriksaan kesehatan yang ketat.

“Untuk pemberian vaksinasi di lingkungan Kodim 1702 Jayawijaya, untuk sementara belum dapat dilakukan, karena kabupaten Jayawijaya hanya mendapatkan jatah sebanyak 1200 ampul Vaksin Sinovak yang diperuntukan bagi tenaga kesehatan,” pungkasnya. (Vin)