Category: Lintas SKPD

Wamena – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya terus meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan mengadakan evaluasi bersama 29 OPD di lingkungan Pemkab Jayawijaya pada zoom meeting dengan Narasumber dari Tim Pedamping SPBE Kemenpan, Selasa 23 September 2025.

Plt. Sekda Jayawijaya memimpin Rapat Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada zoom meeting dengan Tim Pendamping SPBE KemenpanRB

Foto : Agris Wistrijaya

Rapat evaluasi zoom meeting tersebut dihadiri oleh Plt. Sekda Jayawijaya Petrus Mahuse, Asisten I Sekda Drs. Tinggal Wusono, serta Para Kepala OPD dan Staf 29 OPD Pemkab Jayawijaya.

Zoom meeting ini membahas tentang Perkembangan SPBE tahun 2025 serta pelaksanaan SPBE dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di lingkungan Pemkab Jayawijaya.

Plt. Sekda Jayawijaya Petrus Mahuse mengatakan bahwa rapat ini merupakan evaluasi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan Prepres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Tahun Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

“Pemkab Jayawijaya dalam kurung waktu dari tahun 2022 hingga 2024 telah mendapatkan indeks yang cukup bagus dengan indeks 2,43 yang mana ini merupakan predikat yang bagus di Provinsi Papua Pegunungan, “ ucap Plt. Sekda.

Menurutnya, dengan indeks yang cukup bagus tersebut memacu Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki tata kelola layanan yang berbasis digital di Kabupaten Jayawijaya.

“tadi kami melakukan zoom meeting dengan tim pedamping SPBE di pusat yang memang selama ini mendampingi Pemkab Jayawijaya dan kami berharap ada beberapa kriteria atau indikator yang perlu di perbaiki kedepan sehingga akan menjadi fokus kami kedepan,”bebernya.

Ia juga harap nantinya di evaluasi berikutnya ada peningkatan yang cukup baik di tahun 2025 pada layanan Digital di Pemkab Jayawijaya.

Plt. Sekda Jayawijaya juga mengungkapkan bahwa dengan adanya SPBE ini juga selaras dengan komitment serta Visi Misi Bupati dan Wabup Jayawijaya yang menginginkan kedepan bahwa Kabupaten Jayawijaya sudah harus menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana layanan-layanan baik di internal Pemerintah Daerah maupun layanan kepada masyarakat secara bertahap sudah menggunakan Sistem digitalisasi.

“Harapannya kedepan kita tidak lagi menggunakan sistem manual tetapi lebih fokus ke sistem yang sudah kita bangun,”katanya.

Menurut Plt Sekda beberapa waktu kedepan akan mengeluarkan surat edaran dilingkup Pemkab Jayawijaya sebagai payung hukum terkait Penandatangan Digitalisasi/ Tanda Tangan Elektronik (TTE).

“Rencananya untuk kedepan kami sudah berkoordinasi dengan Kaban Keuangan terkait  Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak lagi diberikan secara fisik melainkan dalam bentuk Sistem Digitaisasi, jadi kita hanya memberikan barcode kepada masing-masing OPD,”bebernya.

Plt. Sekda juga ungkapkan bahwa Hasil pemetaan pada rapat ini akan di koordinasikan kepada tiap OPD apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab tiap-tiap OPD untuk mengisi beberapa indikator yang belum sesuai.

Sementara itu di waktu yang sama, Kepala Dinas Kominfo Arklaus Windesi yang merupakan pelaksana kegiatan rapat evaluasi SPBE tersebut mengungkapkan bahwa dengan mendapatkan indeks 2,43 maka langkah kedepan yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Sekda dan OPD terkait 4 domain, 8 Aspek serta 47 Indikator .

Menurut Kadis Kominfo dari 4 domain yakni Kebijakan SPBE 13% masih dalam proses terkait regulasi, Tata Kelola SPBE 25%, Manajemen SPBE 16,5 % masih kurang dalam peningkatan SDM dan Layanan SPBE 45% hampir semua aplikasi sudah menggunakan standar Nasional.

Plt. Sekda Jayawijaya Petrus Mahuse saat memberikan  keterangan terkait Rapat Evaluasi SPBE

Foto : Agris Wistrijaya

“Dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan Manajemen SPBE terkait penerapan kompetensi Sumber Daya Manusia, karena masih terdapat kelemahan pada penerapan manajemen SPBE serta pelaksanaan audit TIK,”tuturnya.

Ia juga menambahkan terkait TTE yang saat ini sudah berjalan sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2023 tentang sistem menajemen keamanan dan Informasi untuk Kabupaten Jayawijaya dan turunannya Perbup terkait pelaksanaan TTE dan sesuai dengan petunjuk dari Tim SPBE pendamping untuk segera membuat surat edaran untuk bisa segera melaksanakan TTE tersebut.

Selain itu, kadis juga menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan Sekda dan OPD terkait (Bagian Organisasi Sekda dan Dinas Kominfo) tentang usulan dari Tim Pendamping SPBE untuk membuat surat edaran dalam melakukan survey kepuasan Masyarakat yang menjadi indikator dalam SPBE. (AgW/AW)

Wamena – Bupati Jayawijaya Atenius Murip, S.H, M.H membuka kegiatan sosialisasi Penggunaan Aplikasi E-Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang diikuti oleh para Kepala OPD dan perwakilan Staf dari 29 OPD dan Para Kepala Distrik beserta staf, Selasa 16 September 2025.

Dalam Sambutannya, Bupati Jayawijaya memberikan Apresiasi kepada para fasilitator dan  peserta sosialisasi yang mengikuti kegiatan, karena kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program Pemerintah Pusat dalam rangka mendorong transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja ASN di Kabupaten Jayawijaya.

Bupati Jayawijaya Atenius Murip, S.H, M.H membuka kegiatan sosialisasi Penggunaan Aplikasi E-Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

Foto : Agris Wistrijaya

“Sosialisasi Aplikasi E-Kinerja ini merupakan sarana untuk memperkenalkan dan mendorong penggunaan sistem E-Kinerja yang didasarkan pada surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Nomor 11 tahun 2023  tentang penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja” ungkap Bupati.

Menurutnya, Aplikasi E-Kinerja bukan hanya pengganti laporan manual, tetapi merupakan alat strategis untuk meningkatkan kinerja dan budaya kerja ASN yang lebih produktif dan profesional, terutama dalam hal merencanakan, mengukur, dan mengevaluasi kinerja secara terstruktur, obyektif dan transparan, melalui pengelolaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang terstruktur.

Foto Bersama kegiatan sosialisasi Penggunaan Aplikasi E-Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

Foto : Agris Wistrijaya

Atenius Murip, S.H, M.H juga menjelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan sosialisasi adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada seluruh ASN di Kabupaten Jayawijaya, tentang cara penggunaan aplikasi e-kinerja, mendorong budaya kerja yang lebih produktif dan profesional, serta memastikan bahwa ASN memahami peran dan kewajiban mereka dalam melaporkan kinerja, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Saya harap seluruh peserta untuk dapat serius dalam mengikuti kegiatan ini, sehingga dapat benar-benar memahami dan menggunakan Aplikasi E-Kinerja secara disiplin dan profesional, karena dapat mempermudah ASN dalam memantau kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan berkontribusi dalam pengembangan karakter, serta untuk menghasilkan laporan yang transparan dan professional,” ungkapnya.

Bupati juga menyinggung mengenai SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Upaya pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi.

Ia juga harap melalui kegiatan sosialisasi ini, seluruh ASN Kabupaten Jayawijaya mampu memahami dan mengimplementasikan sistem E-Kinerja dengan baik.

“mari kita jadikan sosialisasi Aplikasi E-Kinerja hari ini, sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja ASN di Kabupaten Jayawijaya.” Tuturnya. (AgW/AW)

Wamena – Bupati Jayawijaya Atenius Murip, S.H.,M.H dan Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP.,M.KP dan didampingi Kepala-Kepala OPD dan jajarannya menemui masyarakat pendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di halaman kantor Bupati Jayawijaya, Rabu 10 September 2025.

Ribuan masyarakat hadir memenuhi halaman depan kantor Bupati mendukung penuh Keputusan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya serta akan sigap mengawal kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya.

Bupati Jayawijaya Atenius Murip, S.H.,M.H dan Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP.,M.KP saat menemui masyarakat yang mendukung kebijakan Pemerintah

Foto : Agris Wistrijaya

Beberapa perwakilan dari 40 Distrik menyampaikan aspirasi dan menandatangani Petisi untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya saat ini.

Salah satu isi petisi masyarakat 40 Distrik 328 Kampung adalah mendukung penuh Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya serta dan mendukung SK. Plt. Pergantian Kepala Kampung serta menuntut untuk pergantian Kasat Intel dan Kasat Reskrim yang diduga tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya pada 8 september 2025 dan dianggap tidak netral dalam mendukung Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Jayawijaya menanggapi Aksi yang dilakukan Asosiasi Kepala Kampung yang menyebabkan perusakan Kantor Bupati dikarenakan menolak SK. Plt. Kepala Kampung Baru di 328 Kampung.

“Kami Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sudah diberikan mandat oleh 40 Distrik dan 328 Kampung untuk bekerja selama 5 Tahun dan tidak ada satu orang pun yang boleh mengganggu dengan melakukan aksi-aksi yang anarkis, kedepan saya akan lebih proteksi lagi orang-orang yang mencoba menganggu kebijakan pemerintah,” ucapnya.

Menurutnya, 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya telah sukses dilaksanakan, untuk itu ia meminta kepada pihak-pihak yang bertentangan untuk tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan melainkan harus mengakui keberhasilan 100 Hari Kerja yang telah sukses tersebut.

“Bekerja ditanah ini harus bekerja dengan jujur dan juga bekerja dengan hati, jangan mengikuti orang-orang yang hanya menginginkan kekacauan,”tegasnya.

Penandatanganan Petisi mendukung Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

Foto : Agris Wistrijaya

Bupati Jayawijaya menegaskan SK. Plt. Kepala Kampung yang sudah diterbitkan tidak bisa ditarik Kembali, karena Bupati Jayawijaya memiliki wewenang untuk melakukan pergantian Kepala Kampung dan ada saatnya pemilihan Kepala Kampung dilakukan serentak secara demokrasi.

“Pergantian Kepala Kampung ini sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat dan kami Kepala Daerah telah diberikan kewenangan untuk perbaikan tata kelola Pemerintahan,” tegasnya.

Bupati juga menanggapi tuntutan masyarakat yang meminta pergantian kedua pejabat kepolisian dan akan segera meneruskan permintaan tersebut kepada Kapolda Papua bahkan Kapolri. (AgW/AW)

Wamena – Walau situasi aksi protes karena adanya pergantian para kepala kampung yang digelar oleh massa dari Asosiasi 328 Kepala Kampung se-Kabupaten Jayawijaya sempat ricuh di halaman Kantor Bupati Jayawijaya, Wamena, Papua Pegunungan, Senin (8 September 2025).

Aksi demo oleh tim Asosiasi 328 Kepala Kampung Se Jayawijaya

Foto : Diskominfo

Namun akhirnya aspirasi dari Tim Asosiasi 328 Kepala Kampung se-Kabupaten Jayawijaya ini diterima pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya melalui Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayawijaya, Petrus Mahuse. “Saya akan melanjutkan aspirasi ini kepada Bupati Jayawijaya sesuai aturan yang ada, serta akan dievaluasikan,” kata Petrus.

Sebelumnya, Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP.,M.K bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Jayawijaya sempat menemui massa, tapi berselang beberapa menit situasi sempat memanas. Setelah situasi kembali aman, penerimaan aspirasi dari para kepala kampung ini kembali dilakukan.

Penyerahan aspirasi/pernyataan sikap oleh Tim Asosiasi 328 Kepala Kampung Se Jayawijaya kepada Plt. Sekda Jayawijaya Petrus Mahuse

Foto : Diskominfo

Adapun beberapa pernyataan sikap dari para kepala kampung ini, diantaranya mempertanyakan dasar dan alasan pergantian kepala kampung, serta menuntut kejelasan atas status kepemimpinan kepala kampung.

Pernyataan sikap dari tim asosiasi para kepala kampung ini ditandatangani oleh Ketua Tim Asosiasi Kepala Kampung, Tete Narigi, yang diberikan secara langsung kepada Plt. Sekda Kabupaten Jayawijaya Petrus Mahuse.

Ketua Tim Asosiasi Kepala Kampung Tete Narigi sangat menyayangkan adanya pergantian kepala kampung. Alasannya, surat keputusan (SK) kepala kampung lama masih berjalan sampai tahun 2026. “Kami minta agar beberapa tuntutan bisa ditanggapi dan diterima Bupati Jayawijaya, karena SK kepala kampung masih berlaku hingga tahun 2026,” katanya.

Aksi protes para kepala kampung yang sempat memanas ini dibenarkan Kapolres Jayawijaya, AKBP Agung Made Satria Bimantara. Bahkan pihaknya telah menurunkan kurang lebih 350 personel aparat gabungan untuk pengamanan di beberapa titik.

Menurut Agung, aksi protes ini sempat ricuh yang merupakan reaksi spontan masyarakat karena mereka menganggap beberapa tanggapan pemerintah tak sesuai keinginan mereka. Tetapi setelah itu, demo berlanjut dengan aman dan terkendali. (AgW/AW)

Wamena – Bupati Jayawijaya Atenius Murip membuka Kegiatan  Forum Gabungan Perangkat Daerah untuk penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2025-2029.

Dalam Sambutannya, Bupati Jayawijaya memberikan apresiasi kepada Tenaga Ahli Penyusun Dokumen RPJM dari Pusat Kajian Ekonomi Daerah Universitas Cenderawsih Jayapura, Papua yang berkenan hadir dan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam menyusun dokumen RPJM Kabupaten Jayawijaya.

Bupati Jayawijaya Hadir dalam Forum Gabungan Perangkat Daerah Penyusunan Awal RPJM Kabupaten Jayawijaya Tahun 2025-2029

Foto : Agris Wistrijaya

“Saya harap agar kehadiran saudara sekalian di tempat ini, akan memberikan dampak yang positif bagi kelengkapan dokumen administrasi pembangunan di Kabupaten Jayawijaya,”kata Bupati.

Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ini merupakan rangkaian tahapan yang harus kita laksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

“hal ini tentunya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Permendagri nomor 2 tahun 2025, tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana startegis perangkat daerah tahun 2025-2029, yang mengamanatkan bahwa forum Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menyepakati keluaran utama renstra perangkat daerah, dan keterhubungan keluaran antara renstra dalam mencapai hasil tematik pembangunan, “ucapnya.

Menurutnya, hasil forum perangkat Daerah ini akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan forum Perangkat Daerah. forum ini memiliki arti strategis, karena merupakan ruang koordinasi dan sinkronisasi antara seluruh perangkat daerah, untuk menyusun arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. RPJM bukan hanya sekedar dokumen, tetapi merupakan peta jalan pembangunan kabupaten jayawijaya, agar lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Bupati Jayawijaya juga  berharap setiap perangkat daerah mampu Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat di bidang masing-masing, menyusun program prioritas yang selaras dengan visi dan misi daerah, menyinkronkan kebijakan lintas sektor sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri dan mengedepankan prinsip partispatif, transparan, dan akuntabel dalam penyusunan rencana pembangunan.

Plt. Sekda Jayawijaya Petrus Mahuse, AP.,M.S bersama Para Pimpinan OPD dalam Forum Gabungan Perangkat Daerah Penyusunan Awal RPJM Kabupaten Jayawijaya Tahun 2025-2029

Foto : Agris Wistrijaya

“Penyusunan RPJM Kabupaten Jayawijaya tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/ stimulan dan terkoordinasi, dengan penyusunan renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2025-2029, yang mana sebagian substansi renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJM Kabupaten Jayawijaya Tahun 2025-2029” ucapnya.

Menurutnya, hal ini dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah, terutama dalam rangka meningkatkan kesinambungan pembangunan daerah, serta meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemeberdayaan masayarakat.

Pada Kesempatan itu, Bupati menyampaikan bahwa Penyusunan RPJM Kabupaten Jayawijaya tahun 2025-2029 mengacu kepada visi pembangunan Kabupaten Jayawijaya 5 tahun kedepan, yakni “bangkit bersatu membangun jayawijaya yang lebih baik dan maju secara berkelanjutan”  yang mana diharapkan bahwa visi ini akan kita capai melalui misi pembangunan, antara lain :

1. meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;

2. membangun perekonomian yang kreatif, inovatif dan maju berbasis pengelolaan sumber daya alam lokal dan agribisnis secara berkelanjutan;

3. meningkatkan ketahanan sosial dan budaya yang adaptif, rensponsif dan partisipatif;

4. meningkatkan kondusifitas daerah yang aman dan tentram bagi terselenggaranya pemerintahan dan aktivitas masyarakat;

5.  meningkatkan tata kelola pemerintahan transparan, akuntabel, adaptif;

6. meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

“Saya mengajak kepada seluruh perangkat daerah untuk bekerja sama, berpikir inovatif, dan fokus pada pencapaian target pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat jayawijaya, “tutupnya. (AgW/AW)

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Sosial menggelar Sosialisasi Penyusunan Usulan Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBN dan CSR  (Coorporate Social Responsibility), yang menghadirikan narasumber dari Tim Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri RI. Kegiatan  berlangsung di Gedung Wio Kantor Bupati Jayawijaya, Selasa (05/08/2025).

Sosialisasi Penyusunan Usulan Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBN dan CSR  (Coorporate Social Responsibility)

Foto : Vina Rumbewas

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten II Sekda, Lekius Yikwa, S.Pd.,M.Si, mewakili Bupati Jayawijaya dalam sambutannya mengatakan bahwa penyusunan rencana kerja dan anggaran merupakan bagian krusial dari keberhasilan pembangunan daerah.

“Selama ini kita sering dihadapkan pada tantangan dalam memaksimalkan penyerapan anggaran yang bersumber dari luar APBD, seperti APBN dan dana CSR, pada hal potensi dana ini sangat besar dan dapat menjadi daya ungkit yang signifikan untuk mempercepat pembangunan di Jayawijaya,” ungkapnya.

Untuk itu kegiatan yang berlangsung selama sehari ini dapat dimanfaatkan seluruh OPD untuk menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman, dan menyusun strategi agar seluruh dokumen usulan program dan kegiatan benar-benar sesuai dengan petunjuk teknis dan regulasi yang berlaku.

“Peningkatan ABPD bukan hanya tugas satu atau dua dinas, melainkan tanggungjawab kita bersama,” katanya.

Ia juga mengingatkan setiap OPD untuk saling berkolaborasi untuk menghindari program yang tumpang tindih.

Diharapkan kegiatan ini sebagai langkah awal untuk meningkatkan pemahaman tentang pengajuan proposal ke kementrian atau lembaga terkait. Selain itu, diharapkan memperkuat sinergi antar OPD dalam menyusun usulan yang terintegrasi, serta memastikan kelangkapan dan keabsahan setiap dokumen sesuai juknis.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Dinas Sosial, Simon Kalolik, mengatakan kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan masing-masing OPD.

“Tindak lanjut dari kegiatan ini nanti akan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti, Karena bapak Bupati mau agar tahun 2026 anggarannya harus naik,” ungkapnya.

Sehingga melalui kegiatan ini dapat mendorong masing-masing OPD untuk lebih paham apa yang harus dilakukan terkait usulan program tahun 2026.

Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh perwakilan masing-masing OPD tetapi juga diikuti oleh pihak swasta baik pihak BPJS, perhotelan, dan perwakilan para perbankan baik BUMN maupun BUMD.

Pihak swasta yang hadir pada kegiatan tersebut menurut Plt. Kadis Sosial pada prinsipnya siap membantu pemerintah melalui CSR, sedangkan program yang harus loby ke Pemerintah Pusat wajib diajukan melalui proposal sesuai rekomendasi Bupati untuk ditujukan ke kementerian terkait.

“Ini ranahnya Bappeda, jadi Bupati akan rekomendasikan ke Bappeda dan Bappeda yang akomodir semua OPD untuk membuat proposal, jadi OPD tidak jalan masing-masing tetapi jalan bersama untuk wujudkan visi misi Bupati dan Wakil,” (VIN/AW)

Wamena – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melakukan rapat evaluasi diruang rapat wio lantai satu kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya yang dipimpin oleh Bupati Jayawijaya Atenius Murip, S.H.,M.H. dan didampingi oleh bapak Assisten I Sekda Kabupaten Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, M.AP dalam rapat tersebut membahas program utama yaitu menyongsong HUT RI yang ke 80 tahun, yang mana ada 3 kegiatan besar yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya antara lain : Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB), Karnaval Budaya, Upacara 17 Agustus. (04/08/25).

Rapat evaluasi sedang berlangsung

Foto : Brian Windesi

Dalam rapat tersebut, setiap Koordinator pada setiap seksi sesuai SK Bupati untuk melaporkan Progres dan rencana kerjanya kepada Pimpinan Rapat yaitu Bupati Jayawijaya Atenius Murip,SH., MH, estimasi dari pelaporan progress setiap koordinator dari berbagai persiapan dan kesiapan yang sudah berjalan sudah mencapai 95 %, dalam rapat evaluasi melalui hasil pemaparan kinerja perkoordinator, Pimpinan Rapat Bupati Jayawijaya Atenius Murip, SH., MH menegaskan dan menginginkan kepada Koordinator kegiatan FBLB melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  “Saya lihat dari tahun ke tahun seperti begitu begitu saja, kali ini saya ingin hal baru, sehingga Pak Kepala Dinas Pariwisata dan teman-teman dari EO ( Event Organisasion ), mereka sudah kemas berbeda dari yang sebelumnya. Yang saya inginkan lagi, jangan ada waktu kosong dalam menampilkan di setiap harinya  jadi diatur sedemikian rupa dan yang mau tampil jangan MC sudah panggil tapi masih belum siap, waktu yang dikasi untuk persiapan jangan 5 menit itu terlalu lama, jadi diharapkan agar diatur dengan baik” Tegas.

Pemaparan Hasil Persiapan Perkoordinator Seksi

Foto : Brian Windesi

Dalam wawancara Bupati Jayawijaya Atenius Murip, SH., MH menjelaskan bahwa hal berbeda yang akan ditampilkan di Festival Budaya Lembah Baliem “ada Rekor Muri bermain alat music tradisional yang namanya Pikon, dan yang kita tau single ya atau satu orang saja yang bermain, tetapi dalam Rekor Muri ini akan digelar lebih dari satu yakni 1500 orang. Nanti kita saksikan Bersama seperti apa itu. Jadi semua datang tanggal 07 – 09 Agustus 2025 di Distrik Wosilimo.” Ajakan Beliau. (BW/AW)

Wamena – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya  melakukan workshop Evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Kabupaten Jayawijaya bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua, Senin (28 Juli 2025).

Kegiatan  evaluasi tersebut dihadiri oleh Bupati Jayawijaya, Komisi IV DPD RI, Kepala BPKP Sapto Agung Riyadi, SE, M.Si, Plh. Kepala Kejari Jayawijaya Boston RM Siahaan, SH dan Kepala KP2KP Jayawijaya, serta para peserta yang terdiri kepala Distrik dan Kampung.

Bupati Jayawijaya Atenius Murip, SH.,MH, bersama Komisi IV DPD RI, Kepala BPKP Sapto Agung Riyadi, SE.,M.Si, Plh. Kepala Kejari Jayawijaya Boston RM Siahaan, SH dan Kepala KP2 Jayawijaya dalam evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Jayawijaya

Foto : Protokoler

Dalam Sambutannya, Bupati Jayawijaya Atenius Murip, SH.,MH berharap kegiatan Evaluasi yang bertema “pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”.

Dapat memberikan pencerahan serta menambah semangat dalam bekerja dan melaksanakan tugas pokok dan kewajiban  masing-masing terlebih khusus yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembangunan desa.

Bupati Jayawijaya juga menjelaskan bahwa evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa merupakan proses penilaian terhadap bagaimana keuangan dan pembangunan desa dikelola dengan tujuan memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan pembangunan desa telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2025

Foto : Agris Wistrijaya

“Evaluasi ini sangat penting untuk membantu memastikan bahwa pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan memastikan bahwa dana Desa benar-benar digunakan untuk program dan kegiatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat desa, ” Katanya.

Menurutnya, Melalui evaluasi ini diharapkan masalah dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa dapat diidentifikasi sehingga dapat dirumuskan solusi yang tepat.

“Evaluasi ini juga memberikan masukan untuk perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa menjadi alat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan termasuk dalam hal keuangan dan pembangunan, ” Jelasnya.

Selain itu, Bupati Juga menambahkan bahwa BPKP memiliki peran penting dalam pengawasan keuangan dan pembangunan desa dan berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi sehingga setiap program dan pekerjaan dapat terlaksana sesuai harapan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Jayawijaya Atenius Murip, SH.,MH juga memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan evaluasi ini dan diharapkan agar seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk menyimak setiap materi yang disampaikan serta memberikan ide saran hingga kritik demi kesuksesan pembangunan desa dan bersama-sama mewujudkan pemerintahan desa yang bersih transparan akuntabel dan partisipatif. (AgW/AW)

Wamena – Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih diresmikan oleh Presiden Prabowo sebanyak 80.081 dan diikuti oleh seluruh Provinsi dan Kabupaten yang ada diindonesia termasuk Provinsi Papua Pegunungan dan 8 Kabupaten.

Peresmian Koperasi Desa Merah Putih ini di ikuti secara daring oleh Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo, Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Atenius Murip-Ronny Elopere, dan Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, Plt Sekda Provinsi Papua Pegunungan dan sejumlah Tamu undangan ikut menyaksikan secara daring peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Senin 21 Juli 2025.

Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo bersama Bupati Jayawijaya Atenius Murip, S.H.,M.H. dan para tamu undangan sedang mengikuti peluncuran Koperasi Desa merah Putih secara daring dari Kampung Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya

Foto : Agris Wistrijaya

Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo mengungkapkan bahwa peluncuran program koperasi dari Bapak Presiden ini dapat dipahami dan diterjemahkan sesuai dengan kondisi geografis dan kondisi masyarakat di Provinsi dan 8 Kabupaten.

 “sebelum peresmian ini, kami telah mengambil langkah-langkah awal dan sinkron dengan apa yang di pidatokan oleh Bapak Presiden dan kami akan melaksanakan program Koperasi desa Merah putih ini sesuai dengan apa yang diharapkan dan diarahkan sesuai dengan undang-undang dasar 1945 sesuai dengan regulasi yang diperintahkan oleh Bapak Presiden,”ucapnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan bahwa ada 2.617 Kampung dan 10 Kelurahan berarti total 2.627 Kampung dan kelurahan yang ada diProvinsi Papua Pegunungan dan yang sudah memiliki surat badan hukum sebanyak 136 Koperasi dan yang lain masih dalam proses legalitas.

“kami menghadapi kendala dalam proses legalitas ini, dikarenakan kita tidak bisa menyamakan kondisi yang ada di palau jawa dan di luar pulau jawa (papua) tingkat kesulitan transportasi sangat susah disini,” ungkap Gubernur.

Ia juga mengatakan bahwa Pembentukan badan hukum koperasi di Papua pegunungan berkisar 2-3 juta per desa dan disini mereka berharap dan menunggu dari Dana Desa, serta kendala lainnya berupa jaringan komunikasi yang belum terlalu bagus, walaupun demikian Pemerintah akan tetap menghimpun semua desa yang ada untuk mengikuti Program Koperasi Desa Merah putih.

Disaat yang sama, Bupati Jayawijaya Atenius Murip, S.H.,M.H. juga menyampaikan bahwa sesuai dengan pidato Bapak Presiden dan juga penjelasan dari pak Gubernur bahwa program koperasi desa merah putih ini merupakan salah satu program prioritas yang merupakan bentuk koperasi yang berbeda dan tidak menguntungkan pengurus maupun ketua melainkan bergotong-royong meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara umum.

“Pemerintah sudah mengelunturkan Dana Desa yang begitu besar untuk memajukan desanya dengan dana desa yang sudah disiapkan, sehingga sesuai dengan amanat dan peraturan serta instruksi presiden, maka kita wujudkan semuanya ada di daerah, “tuturnya. (AgW/AW)

WAMENA – Bupati Jayawijaya, Atenius Murip, S.H.,M.H, melakukan kunjungan kerja di Distrik Silo Karno Doga, Jumat (18/07/2025).

Dalam kunjungan kerja ini Bupati berdiskusi langsung dengan warga dan mendapat berbagai masukan dan harapan terkait berbagai rencana pembangunan di Distrik Silo Karno Doga.

Permintaan utama yang disampaikan warga kepada Bupati yakni, permohonan fasilitas penerangan, pembangunan jalan, tenaga dokter, permintaan bantuan alat kerja, dan juga normalisasi kali.

Bupati Jayawijaya Atenius Murip, S.H.,M.H saat berdiskusi dengan warga masyarakat Distrik Silo Karno Doga saat kunjungan kerja.

Foto : Vina Rumbewas

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan warga, Bupati Atenius Murip, S.H.,M.H mengatakan bahwa hal tersebut tentu menjadi catatan Pemerintah Daerah. Namun dirinya juga berharap kekompakan warga masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan di Distrik.

“Saya berharap masyarakat kompak bekerja bersama-sama di Distrik dan rutin melaporkan perkembangan kepada pemerintah agar kita lihat ada perubahan dan usaha, sehingga Pemda bisa lihat dan mengambil langkah pendampingan,” ungkapnya.

Selain beberapa usulan penting yang disampaikan warga, dua hal yang menurut Atenius Murip, S.H.,M.H menjadi catatan baginya yakni pembangunan akses jalan dan jaringan listrik.

Dikesempatan itu juga, Bupati menyerahkan langsung bantuan beras sebanyak 12 Ton bagi warga Silo Karno Doga.

“Ada beras 12 Ton, bantuan yang datang seperti ini jadi tolong diatur dengan baik, dibagi ke semua kampung sesuai jumlah penduduk,” pintanya.

Lanjut Bupati Atenius Murip, S.H.,M.H, beras ini adalah bantuan pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan, dan Silo Karno Doga menjadi Distrik pertama yang disalurkan, sebelum distrik lainya.

Bupati Jayawijaya yang didampingi para pimpinan OPD di lingkungan Pemda Jayawijaya dikesempatan itu juga melakukan panen ubi jalar milik kelompok tani. (VIN/AR)