Category: Lintas SKPD

WAMENA – Bupati Jayawijaya Atenius Murip melantik Delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Jayawijaya. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang defenitif ini berlangsung di Sasana Wio Kantor Bupati, Jumat 19 Desember 2025.

Bupati Jayawijaya, Atenius Murip saat melantik Delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pramata, di Sasana Wio Kantor Bupati Jayawijaya

Foto : Agris Wistrijaya

Bupati Jayawijaya Atenius Murip mengatakan para pejabat yang baru dilantik ini diharapkan semakin semangat dalam berkontribusi dalam pemerintahan di Jayawijaya.

“Kiranya atas kesetiaan bapak-bapak sekalian  khususnya 8 orang yang baru dilantik ini semakin semangat dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan organisasi Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya, membantu kami dalam melaksanakan tugas-tugas di dalam bidang-bidang yang telah dipercayakan,” ungkapnya.

Menurutnya, Kedelapan pejabat yang dilantik ini telah dinyatakan lulus verifikasi dan kualifikasi melalui prosedur resmi dari BKN.

“Jabatan itu adalah amanah, amanah dari pemerintah dan juga amanah dari yang Maha Kuasa,  untuk bisa bersama-sama menjalankan roda pemerintahan kita,” katanya.

Kedelapan pejabat ini diminta untuk bekerja mendukung pemerintahan agar semakin baik.

“Jadi kalau bupati dan wakil ajak kerja berlari kalau sudah bisa menyesuaikan maka puji Tuhan, sedangkan yang masih lambat segera bisa mengajak untuk berlari,” ujarnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Bupati mengatakan bagi yang belum memenuhi persyaratan dari BKN nanti akan masuk juga dalam pelantikan selanjutnya, tentu setelah lolos verifikasi BKN.

“Saya ingin sekaligus cepat, tetapi semua harus melalui tahapan, dan perlu ada pembenahan. Saya tidak ingin tanpa persetujuan, tanpa administrasi yang jelas, sehingga kita semua mengikuti apa yang diamanatkan atau diarahkan oleh pusat,” ucapnya.

Berikut daftar nama dan jabatan para pejabat tinggi pratama yang baru dilantik antara lain :

1. Drs. Tinggal Wusono, M.A.P sebagai Asisten Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan, dan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya,

2. Johanis Hendri Tetelepta, SP., M.A.P sebagai Kepala Dinas Pertanian,

3. Engelberth CH.W. Surabut, SE., M.Si sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,

4. Nikolas Itlay, SKM sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum,

5. Kenius Tabuni, SH sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB,

6. Amsal Wamu, S.Sos sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,

7. Simon Kalolik, S.Pd sebagai Kepala Dinas Sosial, dan

8. Kaleb Asso, S.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan. (AgW)

Wamena – Memperingati Hari Ulang Tahun yang ke-26, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Jayawijaya menggelar beberapa kegiatan yaitu : Kunjungan Kasih, Pemeriksaan Dini Kanker Serviks, Pemeriksaan Screening Kanker Payudara, Lomba mewarnai, Lomba MC, Lomba Dirigen. Semua kegiatan tersebut akan dilaksanakan dari tanggal 28 November hingga tanggal 06 Desember 2025. Kegiatan pembukaan dilaksanakan di halaman depan kantor bupati jayawijaya, yang langsung dibuka oleh Plt. Sekda Kabupaten Jayawijaya, Petrus Mahuse, AP, M.Si. (28/11/25).

Foto Bersama DWP bersama dengan Sekda Kabupaten Jayawijaya saat Pembukaan Kegiatan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-26

Foto : Brian Windesi

Dalam giat pembukaan Rangkaian Kegiatan Memperingati Hut Dharma Wanita Persatuan ke-26, Plt. Sekda Kabupaten Jayawijaya, Petrus Mahuse memberikan arahan dan membuka kegiatan tersebut secara resmi.

Beliau mengungkapkan bahwa “ Kita berharap melalui beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan ini, bisa membangun kekompakan dan kebersamaan ibu-ibu, membangun silahturahmi kita bersama, kita juga berharap agar melalu kegiatan ini, kita bisa lihat dari bidang sosial, keagamaan, kewirausahaan dan lain-lain. Ini bukan sekedar kegiatan tetapi ini menjadi bahan ataupun sesuatu yang menjamin, mempererat silahturahmi diantara ibu-ibu sekalian untuk mendukung tugas-tugas pemerintah daerah, saya berharap agar kegiatan ini terus dilakukan dan ditingkatkan di waktu-waktu yang mendatang. Kami sebagai Pembina Dharma Wanita akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh dharma Wanita persatuan, sehingga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya inovasi, kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif kedepan terus dikembangkan sehingga bagaimana kita bisa memupuk kebersamaan mulai dari keluarga kita masing-masing, dilingkungan Instansi kita masing-masing maupun kepada Masyarakat kita di Kabupaten Jayawijaya. Tutup Beliau.

Foto saat DWP Kunjungan Kasih ke PAUD BAPTIS BAHTERA Distrik Wamena

Foto : Brian Windesi

Setelah kegiatan pembukaan, DWP langsung kunjungan kasih ke Paud Baptis Bahtera lalu memberikan Bingkisan untuk PAUD BAPTIS BAHTERA, yang langsung disambut dengan penuh semangat oleh para guru-guru dan anak-anak murid Paud Baptis Bahtera dan Kunjungan Kasih ke Panti Asuhan YAHOCAP (Yayasan Honai Cinta Anak Papua) Moai serta membagikan Sembako kepada Panti Asuhan YAHOCAP. (BW/AW)

Wamena – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang melalui Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jayawijaya sebagai induk SPBE, menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pemenuhan Eviden Evaluasi SPBE dan Sosialisasi Transformasi SPBE Jayawijaya tahun 2026 menuju pemerintahan digital, giat tersebut diselenggarakan di sasana Wio Kantor Bupati Lantai 1 dari tanggal 28 – 29 Oktober 2025, yang dihadiri oleh Seluruh Kepala-Kepala OPD dan Admin SPBE disetiap OPD yang berada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya dan dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.Ip, M.Kp. (28/10/25).

Pembukaan Kegiatan Rapat Evaluasi & Sosialisasi SPBE Bersama Narasumber, Wakil Bupati, Ketua Pantia Penyelenggara

Foto : Brian Windesi

Kabupaten Jayawijaya dalam Hasil Evaluasi SPBE 2024 Pemerintah Daerah Provinsi di Papua Pegunungan mendapatkan Predikat “CUKUP” dengan nilai index 2,43 setelah memenuhi Indikator-indikator antara lain : 1. Kebijakan SPBE. 2. Tata Kelola SPBE. 3. Manajemen SPBE. 4. Layanan SPBE. Kabupaten Jayawijaya berhasil memenuhi nilai tersebut sehingga Kabupaten Jayawijaya sedang menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pembukaan Giat Rapat Evaluasi & Sosialisasi SPBE ini, Kepala Dinas Kominfo Jayawijaya, Arklaus Windesi, S.Sos, M.Si dan juga sebagai Ketua Panitia Penyelenggara dalam sambutannya menyampaikan bahwa “ Kegiatan ini diselenggarakan dengan maksud untuk mengoptimalkan pemenuhan eviden pada seluruh domain SPBE, selain itu kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang strategis terkait arah transformasi SPBE yang terintegrasi, efektiv dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan public digital. ”  ungkapnya.

 Foto Bersama seluruh peserta kegiatan Rapat Evaluasi & Sosialisasi SPBE

Foto : Brian Windesi

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP membawakan sambutannya sekaligus membuka kegiatan yang berlangsung dua hari mulai tanggal 28 – 29 Oktober 2025 ini secara resmi ditandai dengan pemukulan tifa, “ Kegiatan Sosialisasi Transformasi SPBE menjadi momentum bagi kita untuk menyamakan Persepsi dan Langkah kedepan. Transformasi SPBE bukan hanya berbicara tentang aplikasi atau teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja, pola pikir, dan tata Kelola birokrasi menuju birokrasi digital yang adaptif dan inovatif. “ Ungkap Beliau saat membawakan sambutannya. Lanjut Beliau Berharap kepada seluruh peserta agar “ saya berharap kepada seluruh Perangkat Daerah untuk dapat memahami dengan baik akan pentingnya pemenuhan Eviden Evaluasi SPBE, setiap data, dokumen, dan bukti dukung yang disiapkan akan menjadi dasar penilaian kinerja digitalisasi pemerintahan kita. “ tutup Beliau. (BW/AW)

Wamena – Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere,S.IP, M.KP membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pemenuhan Eviden Evaluasi SPBE dan Sosialisasi Transformasi SPBE Jayawijaya 2026  Menuju Pemerintahan Digital, Selasa 28 Oktober 2025.

Dalam Sambutannya, Wabup Jayawijaya menjelaskan bahwa Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpercaya.

Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere,S.IP, M.KP saat Membuka kegiatan Rapat Koordinasi di Sasan Wio Lantai I, Selasa 28 Oktober 2025.

Foto : Agris Wistrijaya

“SPBE bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan juga bagain dari transformasi besar menuju Pemerintahan Digital yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat,”ucapnya.

Menurutnya kegiatan Sosialisasi transformasi SPBE ini juga menjadi momentum bagi Pemerintah untuk menyamakan persepsi dan langkah kedepan.

“Transformasi SPBE bukan hanya berbicara tentang aplikasi atau teknologi,tetapi juga perubahan budaya kerja,pola pikir dan tata kelola birokrasi menuju birokrasi digital yang adaptif dan inovatif.” ujaranya.

Ia juga berharap kepada seluruh Perangkat Daerah untuk dapat memahami dengan baik akan pentingnya pemenuhan eviden Evaluasi SPBE. Karena menurutnya setiap data, dokumen dan bukti dukung yang disiapkan akan menjadi dasar penilaian kinerja digitalisasi Pemerintahan.

“saya berharap agar seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dapat berperan aktif dalam melengkapi dan memvalidasi eviden sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Selain itu Wabup Jayawijaya juga mengajak kepada seluruh pimpinan semua OPD untuk: pertama, berkomitmen dalam penerapan SPBE secara menyeluruh  dan berkelanjutan; kedua, meningkatkan kolaborasi antar perangkat daerah dalam penyediaan layanan digital secara terpadu.

kegiatan Rapat Koordinasi Pemenuhan Eviden Evaluasi SPBE dan Sosialisasi Transformasi SPBE Jayawijaya 2026  Menuju Pemerintahan Digital.

Foto : Agris Wistrijaya

Kemudian ketiga, memperkuat keamanan informasi dan tata kelola data agar layanan publik dapat berjalan secara efektif dan aman; dan yang terakhir, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung Visi Kabupaten Jayawijaya yaitu Bangkit Bersama Membangun Jayawijaya, hari ini baik, hari esok harus lebih baik untuk masa depan yang lebih sejahtera menuju pemerintahan yang modern, efisiensi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Disamping itu. Kadis Kominfo Arklaus Windesi, S.Sos, M.Si mengutarakan bahwa tujuan dilakukan kegiatan ini adalah Menyusun dan memverifikasi eviden evaluasi SPBE yang harus dipenuhi oleh masing-masing perangkat daerah,  Meningkatkan pemahaman seluruh peserta mengenai rencana transformasi digital SPBE di Kabupaten Jayawijaya 2026, serta memastikan bahwa seluruh perangkat daerah di Jayawijaya siap untuk menjalankan pemerintahan berbasis teknologi secara efisien.

Menurutnya, ada beberapa kendala atau tantangan dalam implementasi SPBE di Jayawijaya, antara lain  Keterbatasan SDM yang terampil dalam mengelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, Infrastruktur yang masih terbatas di beberapa daerah terpencil dan Tantangan dalam menjaga keamanan data dan informasi publik.

Kegiatan ini di Hadiri oleh seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan seluruh Admin SPBE dari Beberapa OPD dan serta Narasumber/Pemateri kegiatan berasal dari Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul Dr. Ir. Gerry Firmansyah , ST., M. Kom yang berlangsung selama 2 hari. (AgW/AW)

Wamena – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) secara resmi melaunching APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 di Hotel Baliem Pilamo, Rabu 22 Oktober 2025.

Bupati Jayawijaya Atenius Murip didampingi Asisten I sekda dan Kepala BPKAD saat melaunching APBD Perubahan secara Elektronik

Foto : Agris Wistrijaya

APBD Perubahan secara Elektronik tersebut secara resmi di launcingkan oleh Bupati Jayawijaya Atenius Murip, S.H,M.H dan didampingi oleh Asisten I Sekda Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, M.A.P dan disaksikan oleh seluruh Kepala-Kepala OPD dan sebagian kepala-kepala Distrik Kabupaten Jayawijaya serta mitra Pemerintah dan para ASN Kabupaten Jayawijaya.

Dalam sambutannya, Bupati Jayawijaya Atenius Murip mengungkapkan bahwa peluncuran APBD secara elektronik merupakan bagian dari Pengimplementasian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi inisiatif pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“dengan dilauncingnya APBD Perubahan secara elektronik ini, kami selaku Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berharap seluruh pimpinan OPD segera mengambil langkah-langkah secara tepat dan cepat untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya didalam DPA Perubahan yang sudah diluncurkan secara digital,”kata Bupati.

Bupati Jayawijaya mengingatkan bahwa pelaksanaan APBD Perubahan ini efektif waktu yang dapat dimaksimalkan adalah 2 bulan terhitung hari ini, sehingga ini menjadi perhatian khusus kepada pimpinan OPD mau atau tidak mau harus segera melakukan pergerakan keuangan saat ini.

Foto bersama dalam peluncuran APBD Perubahan T. A 2025

Foto : Agris Wistrijaya

Ia juga menambahkan agar tiap pimpinan OPD dapat membangun koordinasi yang baik dengan masing-masing staf OPD, karena ia memperhatikan dan mengamati koordinasi yang dilakukan sangat lambat, namun perubahan itu harus berjalan, tetapi jangan sampai terjadi silpa karena sudah diberikan peringatan oleh Mentri keuangan yang baru.

“Jika terjadi silpa maka anggarannya akan diambil kembali kepusat, tidak seperti dulu, untuk itu jika tidak mengerti dan tidak mampu bisa berkomunikasi antara pimpinan OPD dengan Pimpinan Daerah agar penyerapan anggaran bisa terserap”tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala BPKAD Estepanus Lolo Kassa mengatakan bahwa launching APBD TA 2025 ini dilaksanakan secara elektronik dan diimplementasi sesuai Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan sejalan dengan Visi, Misi Bupati dan Wabup jayawijaya dan didalamnya terdapat tata kelola pemerintahan berbasis digital.

“saat ini kami sudah mulai kerjasama dengan Dinas Kominfo untuk memulai di tahun pertama dalam masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati dalam mencoba melaksanakan E-Government yang dimulai dari BPKAD Kabupaten Jayawijaya,”ucapnya.

Menurutnya, hal ini menjadi momentum bagi BPKAD dalam mensukseskan program atau Visi Misi Bupati dan Wabup Jayawijaya di tahun pertama, walaupun masih banyak yang perlu dibenahi tetapi pihaknya harus memberanikan diri untuk mengimplementasikan SPBE. (AgW/AW)

Wamena – Pengukuhan Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Jayawijaya masa bakti 2024-2029 telah dilaksanakan di Hotel Baliem Pilamo, jumat 10 Oktober 2025 oleh Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Papua Pegunungan Ny Rode Giban.

Foto bersama dalam acara Pengukuhan Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Jayawijaya masa bakti 2024-2029.

Foto : Agris Wistrijaya

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DWP Provinsi Papua Pegunungan menungkapkan bahwa DWP Kabupaten Jayawijaya berada di satu Honai yang sama dan menjadi DWP kedua yang dikukuhkan dari 8 Kabupaten di Provinsi Papua Pengunungan.

Ny Rode Giban berharap agar DWP Jayawijaya yang telah dilantik dapat meneruskan program kerja pengurus yang lama dan harus memahami bahwa pengkuhan yang dilakukan bukan sebagai seremonial saja melainkan menjadi dasar untuk mulai bekerja dan berkayar untuk memajukan organisasi DWP.

“saya harap semua ibu-ibu DWP dapat mendukung peran serta kinerja suami dalam pengabdiannya sebagai ASN Kabupaten Jayawijaya,”ucapnya.

Pada Kesempatan itu juga hadir Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere memberikan sambutan dan mengatakan bahwa pengukuhan DWP Jayawijaya merupakan awal dari tanggung jawab besar atas amanah dan kepercayaan yang diberikan serta kesempatan untuk berbakti dan berkontribusi bagi organisasi, keluarga maupun masyarakat di Kabupaten Jayawijaya.

“saya mengajak kepada pengurus DWP Kabupaten Jayawijaya yang baru saja dikukuhkan untuk bersama-sama bekerja keras dan menjadikan DWP sebagai organisasi yang kreatif, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi perkembangan zaman,”katanya.

Ia juga menambahkan bahwa pengurus DWP harus mampu untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya keluarga ASN dengan melakukan berbagai program kerja yang berkualitas.

“dengan memanfaatkan teknologi dan informasi untuk pengembangan organisasi maka dapat melibatkan semua elemen masyarakat serta lintas generasi untuk menciptakan program-program kerja yang relevan dan efektif,” tambahnya.

Wabup Jayawijaya juga berharap agar DWP Kabupaten Jayawijaya bisa membangun kerja sama dan sinergi dengan organisasi wanita lain yang ada di Kabupaten Jayawijaya agar dapat berinovasi bersama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan menyentuh masyarakat.

“saya juga ingin agar DWP Jayawijaya berkomitment untuk tetap menjadi mitra Strategis Pemerintah Daerah dengan terus mendukung program-program pemerintah baik di Daerah maupun secara nasional. Ingat dibali keberhasilan suami ada istri yang cakap dan cerdas yang selalu siap berkorban dan menemani dan mendukung pekerjaan suami,”tuturnya. (AgW/AW)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) gelar sosialisasi pengelolaan dana kampung dan diikuti oleh 328 pelaksana tugas (Plt) kepala kampung di Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan berlangsung di Aula Sasana Wio  Kantor Bupati Jayawijaya, Sabtu 4 Oktober 2025.

Sosialisasi pengelolaan dana kampung yang diikuti oleh 328 pelaksana tugas (Plt) kepala kampung se-Kabupaten Jayawijaya yang berlangsung di Aula Sasana Wio  Kantor Bupati Jayawijaya

Foto : DPMK

Kegiatan tersebut dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah Jayawijaya Petrus Mause dan dalam arahannya  menegaskan pentingnya akuntabilitas jika pengelolaan dana kampung tidak sesuai aturan, ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung.

Kegiatan tersebut juga di hadiri Kepala Dinas DPMK Edison Wetipo dan perwakilan Kejaksaan Negeri Wamena.

Selain membahas tata cara pengelolaan sesuai ketentuan, para Plt. kepala kampung juga diberi ruang berdiskusi tentang persoalan teknis yang kerap dihadapi di lapangan.

Petrus Mahuse berharap agar sosialisasi ini memperkuat keterampilan Plt. kepala kampung dalam mengelola anggaran secara efektif, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kerja sama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kampung harus semakin solid demi peningkatan kesejahteraan warga,” ucapnya. (AgW/MM)

Wamena – Asisten II Sekda Lekius Jikwa hadir dalam acara pembinaan statistik sektoral dalam rangka hari statistik nasional tahun 2025 di Hotel Baliem Pilamo, Selasa 30 September 2025.

Mewakili Bupati Jayawijaya, Asisten II Sekda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para peserta kegiatan yang sudah hadir mengambil bagian pada kegiatan tersebut, baik bagi penyelenggara kegiatan, yaitu BPS Kabupaten Jayawijaya, para narasumber, hingga para pejabat bidang data dan perencanaan dari OPD-OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Asisten II Sekda Lekius Jikwa membuka kegiatan pembinaan statistik sektoral dalam rangka hari statistik nasional tahun 2025 di Hotel Baliem Pilamo, Selasa 30 September 2025

Foto : Protokoler

Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa statistik sektoral merupakan bagian yang penting di indonesia, dalam rangka mendukung pembangunan daerah, penyusunan kebijakan, serta penguatan sistem statistik nasional dan satu data indonesia melalui penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu antar instansi pemerintah.

Menurutnya, data tersebut menjadi dasar dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan, sehingga membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang berbasis data, mencegah tumpang tindih data, dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembangunan.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan pembinaan statistik sektoral ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan pemahaman perangkat daerah dalam menghasilkan dan mengelola data sektoral, meningkatkan kualitas data statistik yang dihasilkan agar lebih akurat, mutakhir, dan terpercaya, mendorong koordinasi yang lebih baik antarlembaga dan penguatan tata kelola data, serta untuk memastikan data yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan standar nasional.

“Pemerintah Daerah selalu berkomitmen dalam mendukung dan mengimplementasikan satu data indonesia, serta pentingnya data untuk pembangunan daerah. Maka, saya mengajak kepada seluruh peserta untuk dapat memanfaatkan kegiatan ini sebagai momentum peningkatan kapasitas, pemahaman, dan komitmen.”ucapnya.

Ia juga berharap agar seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Jayawijaya dapat serius dalam mengelola data sektoral, mulai dari pencatatan, pengolahan, hingga penyajian, sehingga dapat terwujud data berkualitas yang mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan. (AgW/AW)

Wamena – Hasil Penetapan Rapat Paripurna ke-9 masa Sidang II tahun 2025 telah ditetapkan oleh DPRD Jayawijaya pada selasa 30 September 2025.

Sebelumya pada hari jumat dan senin kemarin telah di dengar penjelasan Bupati Jayawijaya dan tanggapan dari para anggota Fraksi DPRD Jayawijaya tentang persetujuan Raperda Non APBD dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penutupan dan penetapan hasil Rapat Paripurna ke-9 masa Sidang II tahun 2025

Foto : Agris Wistrijaya

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Jayawijaya Luki Wuka memberikan Apresiasi kepada semua pihak yang telah bersinergi mengikuti tahap mekanisme persidangan melalui penetapan Raperda-Raperda,baik Raperda Perubahan APBD Tahun 2025 maupun Raperda Non APBD.

“kiranya dengan penetapan ini dapat meningkatkan pembangunan serta meingkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya,”ucapnya.

Pada Kesempatan ini, Luki Wuka membacakan persetujuan dan penetapan yang akan disepakati,antara lain :

1. Penetapan surat Keputusan tentang Persetujuan Raperda Perubahan APBD Tahun 2025.

2. Penetapan Surat Keputusan tentang persetujuan Raperda Analisis Dampak Lalu Lintas.

3. Penetapan Surat Keputusan tentang persetujuan Raperda tentang persetujuan Raperda tentang pemasangan perlengkapan jalan.

4. Penetapan Surat Keputusan tentang persetujuan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2024 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

5. Penetapan Surat Keputusan tentang persetujuan Raperda tentang pendirian Perusahaan Umum Daerah Murni Hubula Yawu.

Ia juga menambahkan bahwa raperda-raperda tersebut merupakan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2025 yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagai pelaksana pembentukan peraturan daerah dengan fungsi menegakan pelayanan dan ketertiban masyarakat.

Ketua DPRD Jayawijaya Luki Wuka juga berharap agar kesepakatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dalam menyelenggarakan program pemerintah dan diharapkan hasilnya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kelancaran pelayanan disemua segmen.

Wakil Bupati Jayawijaya saat membacakan pendapat akhir Bupati Jayawijaya pada Rapat Paripurna ke-9 masa Sidang II tahun 2025

Foto : Agris Wistrijaya

Sementara itu, mewakili Bupati Jayawijaya dalam membacakan pendapat akhir Bupati Jayawijaya, Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere meyampaikan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jayawijaya tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1.636.262.622.048 (Satu Trilyun Enam Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp. 15.344.854.833,76 (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Emat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.620.917.767.164,24 (Satu Trilyun Enam Ratus Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Empat Koma Dua Puluh Empat Rupiah).

Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere juga kembali menjelaskan satu persatu manfaat dari Raperda-Raperda Non APBD yang diusulkan serta berharap ke lima Rancangan tersebut bisa disetujui dan akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk dilakukan evaluasi, klarifikasi dari Kementrian dalam negeri dan nantinya dapat dijadikan dasar dalam mendukung penyelenggaran  pemerintahan, pembangunan dan pemberdayan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya.

Dari kelima usulan tersebut diterima dan disetujui oleh para anggota Dewan, tetapi untuk Penetapan Surat Keputusan tentang persetujuan Raperda tentang pendirian Perusahaan Umum Daerah Murni Hubula Yawu beberapa anggota dewan kurang setuju dengan pemberian nama “Murni Hubula Yawu”, untuk itu mereka berharap nama terus sebut dapat direvisi kembali.

“semuanya sudah diterima dan disetujui, tidak ada yang menolak,hanya untuk perubahan nama tersebut perlu ditinjau ulang dan didiskusi ulang, “ucap Wabup saat di temui. (AgW/AW)

Jakarta, 27 September 2025 – Pos dan telekomunikasi bukan sekadar urusan teknis. Dari kiriman paket ke pelosok hingga sinyal internet di desa, sektor ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengingatkan hal itu saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Bhakti Postel ke-80 di Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero), Sabtu (27/9/2025).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pada Sabtu (27/9/2025) mengatakan menegaskan bahwa layanan pos bukan sekadar mengantarkan barang, melainkan menghubungkan hidup banyak orang: dari buruh migran yang kirim uang ke kampung halaman, pedagang kecil yang jualan lewat daring, sampai siswa di pelosok yang butuh buku belajar.

Foto: Humas Kemkomdigi

“Setiap paket yang bergerak membawa data, membawa harapan, membawa pesan, dan juga pola konsumsi masyarakat. Ini harus menjadi sebuah kebaikan dan kebermanfaatan bagi bangsa. Jika sektor ini tidak berdaulat, data tersebut bisa menjadi celah strategis yang bisa dimanfaatkan oleh pihak luar,” kata Meutya.

Meutya menegaskan bahwa layanan pos bukan sekadar mengantarkan barang, melainkan menghubungkan hidup banyak orang: dari buruh migran yang kirim uang ke kampung halaman, pedagang kecil yang jualan lewat daring, sampai siswa di pelosok yang butuh buku belajar.

Meutya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan sektor pos yang membuat Indonesia dipercaya sebagai anggota Council of Administration (CA) dan Postal Operations Council (POC) periode 2025-2029 pada Kongres Universal Postal Union (UPU) ke-28.

“Kesempatan ini harus kita manfaatkan untuk menjadi bagian dari ekosistem pos global dan ikut menentukan arah pos global, selain juga tentu menguatkan industri pos di dalam negeri,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Meutya juga menyinggung pentingnya telekomunikasi. Ia mengakui masih ada 2.333 desa yang belum memiliki koneksi internet, 2.017 desa yang belum mendapat layanan 4G, serta 316 desa berupa ladang non-pemukiman yang belum terhubung sama sekali.

“Hari ini perjuangan belum selesai. Mari kita teruskan perjuangan yang telah dilakukan Angkatan Muda Pos, Telegraf, dan Telepon (AMPTT) di tahun 1945,” tandasnya.

Menurut Meutya, setiap menara, kabel serat optik, hingga sinyal yang menjangkau desa, semua itu bukan sekadar infrastruktur, melainkan jembatan agar rakyat bisa lebih mudah belajar, berjualan, bekerja, dan bersuara.

“Setiap menara yang terbangun, setiap kabel serat optik yang dibentangkan, dan setiap desa yang berhasil terhubung dengan internet, adalah fondasi nyata menuju target 8 persen pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Ia menambahkan, infrastruktur telekomunikasi yang kuat adalah bagian dari pertahanan nasional sekaligus syarat agar anak muda di desa punya kesempatan yang sama dengan mereka yang hidup di kota.

Mengutip tema Hari Bhakti Postel ke-80, Kolaborasi Percepat Digitalisasi, Meutya mengajak semua pihak untuk ikut mendukung program digitalisasi nasional.

“Hari Bhakti Postel akan selalu menjadi pengingat bahwa masa depan kita bentuk dengan tangan kita sendiri. Pos akan tetap menjadi jantung logistik bagi rakyat, telekomunikasi terus menjadi urat nadi digital bagi bangsa, dan bersama, keduanya, menjadi fondasi kedaulatan Indonesia yang kokoh,” pungkasnya.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pada Sabtu (27/9/2025) mengatakan menegaskan bahwa layanan pos bukan sekadar mengantarkan barang, melainkan menghubungkan hidup banyak orang: dari buruh migran yang kirim uang ke kampung halaman, pedagang kecil yang jualan lewat daring, sampai siswa di pelosok yang butuh buku belajar.

Foto: Humas Kemkomdigi

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wamenkomdigi Nezar Patria, Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Haris, perwakilan lembaga penyiaran, operator telekomunikasi, perusahaan teknologi, media massa, asosiasi industri, serta perwakilan Korps Veteran Karyawan Postel/Legiun Veteran Republik Indonesia (KVK Postel/LVRI).