Category: Lintas SKPD

Menurutnya, SK tersebut mengegaskan bahwa setiap data atau informasi yang akan dikeluarkan OPD kepada masyarakat, tidak lagi sebebas dahulu, sehingga perlu adanya pendampingan bagi OPD.

“Jadi ke depan ini orang tidak akan minta data, dokumen apapun dari pemerintah secera bebas seperti yang selama ini terjadi,” ungkapnya kepada wartawan disela-sela Seminar Data PDIP, LPP, dan ASPM yang belangsung di hotel Grand Sartika, Senin (29/10). Lanjutnya, permintaan data pemerintah akan melalui proses yang melewati bupati dan wakil bupati sebagai pembina utama dan sekda sebagai pengarah yang dibantu dewan pertimbangan atau pimpinan OPD.

Untuk itu, 30 perwakilan OPD tersebut yang akan mengelola server data yang sementara dibangun di masing-masing OPD dan dikoneksikan dengan server induk kominfo. Pada kesempatan tersebut ia juga mengatakan ada syarat-syarat dalam pemberian data, baik yang bersifat publik maupun bersifat pengecualian.

“Jadi saat ada permintaan data, pengelola server OPD sampaikan dahulu permintaan itu kepada kami di kominfo, nanti di kominfo akan kami pertimbangkan, apakah ini harus dilayani atau tidak,” pungkasnya. (Vin)

Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo dihadapan dewan sidang menyampaikan bahwa keseluruhan rangkaian proses legislasi tersebut merupakan wujud kepedulian bersama dalam upaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Jayawijaya. “Saya sangat mengapresiasi semangat dan upaya serta pikiran dan pandangan baik yang telah disampaikan oleh pimpinan dan anggota dewan yang bersifat konstruktif dalam proses legislasi ini semoga apa yang dilakukan terus ditingkatkan diwaktu mendatang,” ungkapnya.

Sementara terkait pandangan beberapa anggota dewan yang berkembang selama proses legislasi khususnya terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi menurut bupati hal tersebut merupakan focus pemerintah daerah. Menurutnya, sesungguhnya setiap OPD dapat mengoptimalkan pendapatan daerah pada unit kerjanya dengan mengelola aset daerah, melalui retribusi pemanfaatan kekayaan daerah, namun diakuinya masih belum dioptimalkan. “Total pendapatan daerah kita dalam membiayai belanja daera masih didominasi oleh pendapatan  yang berasal dari dana-dana perimbangan, yakni sebesar 67 persen, dan dana lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 28 persen,” ujarnya. Sedangkan PAD lanjut bupati, hanya 5 persen. Sehingga optimalisasi penerimaan dari PAD perlu digali terus potensi yang ada secara lebih inovativ.

Sementara dalam rangcangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Jayawijaya tahun anggaran 2018 yakni, PAD yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain yang sah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp 1,5 milyard bertambah sebesar Rp 23,7 milyard sehingga menjadi Rp 1,5 trilyun  atau meningkat 1,53 persen.

Belanja yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung semula ditetapkan sebesar Rp 1,5 trilyun bertambah Rp 28,4 milyard sehingga menjadi Rp 1,6 trilyun ata meningkat 1,80 persen sehingga terdapat selisih lebih antara pendapatan dan belanja sebesar Rp 35,4 milyard.

Sementara pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan, semula ditetapkan sebesar Rp 30,8 milyard bertambah menjadi Rp 4,6 milyard sehingga menjadi Rp 35,4 milyard, dan pengeluaran pembiayaan tidak direncakan sebelum dan setelah perubahan. Sehinga pembiayaan netto menjadi Rp 35,4 milyard atau bertambah sebesar Rp 4,6 milyard dari semula yang direncanakan sebesar Rp 30,8 milyard.

Dengan demikian perubahan APBD tahun anggaran 2018 ditetapkan dalam kondisi berimbang. Oleh sebab itu lanjut bupati, sehubungan dengan komitmen dan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai indicator kemandirian financial daerah, maka dirinya menghimbau baik kepada legislaif maupun OPD dilingkungan eksekutif untuk bersama meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda tentang pajak dan retribusi daerah khususnya perda tentang penggunaan kekayaan daerah. Agar berbagai kendala dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi dapat diminimalisir. “Peran kita bersama dalam mengedukasi para wajib pajak dan wajib retribusi secara terus menerus sangat strategus dan menentukan dalam upaya peningkatan PAD,” kata bupati. (Vin)

Menurutnya, saat ini pengerjaannya sementara berjalan, tahap pertama sudah dalam proses penggalian untuk jalur jaringan kabel ke masing-masing OPD.

Sehingga diperkirakan akhir Oktober pengerjaan sudah selesai dilakukan sehingga awal November mulai dilakukan instalasi sistem jaringannya. “Tadinya kita rencanakan untuk addendum, tetapi kalau itu dilakukan maka akan buat masalah baru, tetapi tidak addendum tetap jalan sesuai rencana yang sudah ada,” ungkapnya kepada wartawan, Jumat (05/10).

Diakuinya, selama ini ada sedikit kendala dalam hal perencanaan dan pelaksanaan instalansi perangkat, namun setelah dilakukan koordinasi kembali semua bisa teratasi, sehingga pada akhir September 2018 mulai dikerjakan. Ia juga menjelaskan nantinya kabel optic yang akan dipasang ini guna mengkoneksikan 24 OPD yang sudah direncanakan, dalam hal membantu setiap OPD baik dalam hal pelaporan maupun lainya secara elektronik.

“Jadi, peruntukannya seperti ke dinas kependudukan, pendidikan, keuangan dan juga sejumlah OPD di gedung Otonom,” katanya.

Sedangkan untuk jaringan ke Dinas Penanam Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMK-PTSP), kata dia, karena awal usulannya OPD tersebut masih berada di kawasan gedung otonom, setelah kantor DPMK-PTSP pindah maka nantinya akan menggunakan satelit bukan fiber optic.

Sementara itu, untuk bandwitchnya sendiri, lanjut Sawaki nantinya akan diatur setelah terkonek, karena rencana dikatakan dari kementerian kominfo setiap kabupaten diberi 10GB, sehingga kita akan imbangi 380 MB yang sekarang dilaksanakan Telkomsel.

“Kita juga berfikir selain untuk keperluan OPD, fiber optic ini nantinya juga akan dibebaskan kepada masyarakat entah itu diletakan di atas gedung otonom atau menara Wio Silimo nantinya,” pungkasnya. (Vin)

Untuk itu dilakukan sosialisasi kepada seluruh penyelenggara pemerintah di Jayawijaya untuk bisa menyesuaikan dengan kerjasama yang sudah dilakukan. Sekda Jayawijaya, Yohanes Walilo mengatakan Jika Ketika ada laporan pengaduan masyarakat yang selama ini ke Aparat Penegak Hukum (APH) maka jika pelanggaran administrasi harus ke Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini inspektorat.

“Saat ini semuanya sudah diatur jika yang masuk dalam penyalagunaan anggaran masuk keranah hukum, dan yang kesalahan administrasi akan lanjutkan oleh APIP,”ungkapnya kepada wartawan, usai kegiatan sosialisasi perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya dengan Kejari Serta Jayawijaya yang berlangsung di Sasana Wio Kantor Bupati, Senin (03/09).

Menurutnya, jika sudah mengarah pada indikasi korupsi maka akan dilimpahkan kepada APH. Oleh karena itu, sejak dilakukan MoU ini maka akan lebih tegas, sehingga semua penyelenggara sudah harus melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ada. “Ada beberapa laporan dari masyarakat khususnya dari dana desa dan sudah kita tindaklanjuti, namun ada juga yang dilakukan kita perbaikan administrasi,” ungkapnya

Pada kesempatan itu, Sekda juga memastikan jika memang ada pengelolaan dana desa yang masuk dalam  penyalahgunaan, namun sepanjang itu dipandang mampu dikembalikan maka akan diselesaikan, namun jika terindikasi korupsi maka akan dilimpahkan ke Kejaksaan atau pun Kepolisian.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Edy Subiyanto mengakui jika perjanjian ini telah dilakukan sejak  20
Agustus 2018 dalam sebuah MoU, dimana laporan sudah berjalan sejak dulu, hanya saat ini diatur dalam kaitannya dengan pengaduan yang
masuk, apakah mengenai masalah administrasi atau memang ada kerugian negara. “Jika di suatu wilayah terjadi kerugian Negara atau daerah ya memang harus ditindaklanjuti ke ranah hukum, namun kalau terjadi kesalahan administrasi maka diserahkan kepada APIP,” pungkasnya. (Vin)

Menurutnya, di tahun 2018 ini akan diawali dengan membangun infrastruktur jaringan berbasis Fiber Optic (FO), dengan pertimbangan jaminan keamanan dan kelancaran akses, dengan hambatan yang sangat sehingga alami hambatan sangat kecil dibandingkan satelit. “Kami laksanakan sosialisasi ini otomatis sudah cukup banyak masukan dari pimpinan OPD yang nantinya akan memanfaatkan jaringan ini, khususnya dalam pelaksanaan e-goverment lima tahun ke depan,” katanya.

Jayawijaya memiliki delapan OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, sehingga hal ini menjadi prioritas dinas komunikasi dan informasi untuk segera membangun konektifitas antar OPD. “Di 2018-2019 kita fokuskan dulu untuk konektifitas antar OPD, kemudian ke depan hingga 2023 kita berharap sesuai masterplan yang ada sistem pelayanan internet ini bisa masuk sampai di kampung-kampung,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, selaku Konsultan Perencanaan Pembuatan Rencana Induk IT, Riksa Rifki Fuady mengatakan perencanaan ini dilakukan guna menyiapkan kondisi eksisting di Jayawijaya terkait IT baik SDM, infrastruktur maupun regulasinya. “Rencana induk ini merupakan pijakan bagaimana mengembangkan IT ke depannya, ini juga merupakan salah satu tanggapan kita dari aksi KPK terkait dengan e-planing dan e-budgeting,” pungkasnya. (Vin)

#
Selama ini belum dihidupkan karena ketersediaan listrik yang tidak
mencukupi untuk menggerakan lift tersebut.
“Tahun ini baru kita mau anggarkan kurang lebih Rp600 juta, untuk
membayar PLN agar mereka menambah daya baru bisa (life) hidup,”
katanya.
Beberapa SKPD yang berada di Gedung Otonom dan nantinya memanfaatkan
life tersebut seperti BPBD, Dispora, Perhubungan, DPU, DPMK,
Perumahan, Nakerindag, Sosial serta PTSP.
Sebelumnya, seorang pegawai di Kantor Otonom Jayawijaya yang terlibat
demonstrasi di ke Kantor Bupati baru-baru ini menuntut perlindungan
atas berbagai aksi kekerasan, meminta pemerintah mengaktifkan life
tersebut sebab akibat lift yang tidak berfungsi, ada wanita hamil yang
keguguran karena harus menaiki tangga.
Saat orasi, ia mengatakan tangga yang menghubungkan beberapa kantor di
Gedung Otonom ini bisa saja berdampak pada wanita hamil lainnya,
terutama pegawai negeri yang setiap hari harus pergi ke kantor dan
menaiki tangga tersebut.
“Kalau begini siapa yang bertanggungjawab atas kejadian seperti ini,
(wanita keguguran akibat naik tangga). Ini pelanggaran HAM,” ujarnya.
(Vin/RS)

#

Maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua dan Papua Barat
menggelar Workshop Cerdas Berinvestasi. Kegiatan yang berlangsung di
Sasana Wio Kantor Bupati, Kamis (17/05) dan di ikuti oleh perwakilan
ASN di lingkungan pemkab Jayawijaya.

Misran Pasaribu, Kepala OJK Provinsi Papua dan Papua Barat bahwa dalam workshop ini OJK mencoba mengajak ASN untuk
mengenali investasi yang baik, agar tidak tertipu dengan berbagai
investasi bodong.

“Melalui workshop ini kami coba mengajak ASN untuk lebih mengenal
investasi yang ditawarkan, calon harus melihat mekanisme pengelolaan
keuangannya secara baik jangan sampai tertipu dengan iming-iming
keuntungan yang besar,”ungkapnya.

Dirinya juga mencontohkan adanya investasi bodong yang beberapa tahun
lalu sempat menggemparkan, yakni investasi Wondermine yang telah
berhasil merekrut banyak anggota namun tidak mampu membayarkan hak
anggota sehingga harus diproses hukum.

“Jadi kalau ada investasi -investasi seperti ini ASN jangan terlalu
terbius dengan keuntungan yang dijanjikan karena banyak investasi
seperti ini, yang membuat ASN itu menjadi korban,”jelasnya.

Lanjutnya, dalam pengawasan investasi keuangan ASN bisa melaporkan
kepada OJK dengan bentuk -bentuk investasi yang ditawarkan baik
melalui call center atau dengan mendatangi langsung kantor OJK di
Jayapura untuk ditindaklanjuti.

“Kami menyediakan sistem layanan pengaduan untuk melakukan pengawasan
jasa keuangan atau investasi agar, masyarakat tak tertipu,”katanya.

Sementara itu dalam sambutan Bupati Jayawijaya yang dibacakan Staf
ahli Bidang Bupati, Paulus Sarira, mengakui jika informasi di bidang
jasa keuangan dan ketidaktahuan membuat banyak masyarakat terperangkap
dalam zona kemiskinan, dikarenakan aset yang dimiliki tidak bisa
berkembang dan bahkan terdorong untuk bertindak konsumtif.

“Saya harap para ASN ini memiliki pengetahuan dan dapat mendorong
menata masa depannya yang lebih sejahtra,”jelasnya.

Ditambahkannya, pemahaman empiris membuktikan bahwa tingkat
kesejahtrahan hidup seseorang yang terlihat pada sektor swasta adalah
jauh lebih baik dari pada mereka yang bekerja  sebagai karyawan atau
pegawai.

Hal ini disebabkan karena perbedaan pemahaman dunia investasi modal
yang dapat melipatgandakan keuntungan yang didapatkan. (Vin/RS)

#

Penjabat Bupati Sementara (PJS) Jayawijaya Doren Wakerwa mengatakan jika  pertama pihaknya akan mengecek sejauh mana laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap kedua, tahun anggaran 2017 di 328 kampung, ini dimaksudkan agar untuk mempermudah proses pencairan dana desa tahun 2018. “Persiapan pelaksanaan dana desa tahun anggaran 2018 oleh kepala kampung, yang meliput tahapan kesiapan, musywarah kampung, penyususnan APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung), rencana kerja pemerintah kampung bersama dengan peraturan kampung,” ungkapnya. Menurutnya, rapat koordinasi ini bertujuan untuk melakukan pengecekan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan yang diturunkan kepada kepala kampung, kemudian laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh kepala OPD di lingkungan Pemkab Jayawijaya. “Hari ini kita melakukan rapat koordinasi daerah khusus untuk membuat laporan keuangan daerah terkait bantuan kampung berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa,” katanya. Lanjutnya, para pendamping harus membantu kepala kampung untuk membuat  laporan pertanggunghjawaban. Karena semua itu akan dievaluasi, begitupun kegiatan OPD di lingkungan Pemkab yang melakuan kegiatan di
kampung dan distrik juga akan dievaluasi. “Proses pemerintahan yang dilakukan oleh OPD di lingkungan Pemkab Jayawijaya telah berlangsung dengan baik  sesuai penilaian Pemprov
Papua. Oleh karena itu, harus ditingkatkan lagi terutama penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini.” katanya. Dalam dana desa ini, pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran dari APBN kepada kampung, namun perlu diingat oleh aparatur bukan hanya anggaran saja yang diturunkan tetapi ada peraturan yang diturunkan untuk mengawal anggaran itu,  sehingga wajib hukumnya
untuk membuat laporan kekurangan penggunaan anggaran. (Vin/RS)

“Pelatihan ini bertujuan untuk menciptakan tenaga-tenaga terampil, berjiwa seniman yang memiliki kreasi tinggi yang berkaitan erat dengan nuansa kearifan lokal masyarakat Jayawijaya,” kata Yohanis.

“Kami harap para pelatih seni yang dihasilkan nantinya akan kembali ke sanggar dan sekolahnya masing-masing,mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mengikuti festival seni kreasi yang akan dilaksanakan pada April 2018 mendatang,” ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan ToT bagi pelatih seni yang baru pertama kalinya dilaksanakan ini memiliki nilai positif dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya akan memberi dukungan sepenuhnya,” ujarnya.

“Selain itu lanjut Yohanis, pelestarian adat dan budaya etnik Jayawijaya ini merupakan cara yang sangat tepat untuk mengantisipasi generasi muda Jayawijaya terhadap pengaruh budaya dari luar.”Saat ini sudah memasuki era keterbukaan dan pasar bebas, namun untuk kultur budaya etnik Jayawijaya tidak boleh tergerus dengan budaya dari luar,” tegas Yohanis.

“Bagi generasi muda yang memiliki bakat dan talenta sejak lahir,dapat mengapresiasikannya untuk mengangkat budaya Jayawijaya ke permukaan,dapat lebih dikenal di Indonesia dan manca negara,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Drs. Alpius Wetipo melaporkan, pelaksanaan ToT bagi guru dan pemilik sanggar seni bertujuan untuk menciptakan pelatih seni yang handal dan profesional. “Para pelatih seni yang memiliki kompetensi itu nantinya akan dilibatkan dalam penjurian kegiatan lomba seni atau vocal grup etnik Jayawijaya, karena selama ini pihaknya selalu mendatangkan juri dari luar,” ujarnya.

“Melalui kegiatan ini kami membuka peluang seluas-luasnya bagi guru dan pelatih sanggar seni untuk berdiskusi dan mencari solusi terbaik untuk melestarikan etnik budaya Jayawijaya. “Tidak sebatas pada kegiatan yang dilaksanakan 2 hari ini saja (12-13/3), tapi pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dipimpinnya tetap menerima bagi para pecinta seni kreasi etnik Jayawijaya untuk berkonsultasi,” imbuhnya. (Vin/JS)

“16 anggota Pramuka Siaga ini dibagi dalam 4 barung/ regu yang akan mengikuti kegiatan Pramuka selama 3 hari (15-17/3) di Kwarda Jayapura.” Mereka kita siapkan secara matang selama 1 bulan dan siap memberikan yang terbaik untuk nama Jayawijaya,” ujar Labuane.

“Kegiatan yang akan diikuti oleh 16 Pramuka siaga meliputi lomba baca puisi, mewarnai, menyanyikan lagu nasional, permainan tim, tari-tarian, kunjungan wisata ke Kantor Gubernur Papua dan kantor MRP,” ujarnya.

“Untuk mengikuti ajang Pesta Siaga, tim Pramuka Siaga Jayawijaya akan berangkat ke Jayapura Rabu (16/3) besok,” imbuhnya. (AS/JS)