Category: Warga

  • Pemda Target Tiga Pasar Rampung Tahun ini

    WAMENA – Pemerintah kabupaten Jayawijaya menargetkan pembangunan tiga pasar, yakni Sinakma di distrik Wamena kota, Kimbim di distrik Asologaima dan pasar di distrik Yalengga rampung di tahun ini.

    Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE., M.Si., mengatakan untuk pasar Sinakma tahun ini masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, seperti sejumlah los dan ruko bagi para pedagang.

    “Untuk Sinakma ada tambahan ruko, sama pembangunan pasar yang kurang sehingga di tahun ini selesai,” kata Bupati.

    Sedangkan untuk di Yalengga, kata bupati, nantinya akan dibangun dua ruko yang diperuntukkan bagi masyarakat asli setempat, juga dengan isinya akan dibiayai pemda, agar mereka dapat bersaing untuk berbisnis.

    “Ke depan kita juga akan rehab pasar Jibama, dan juga memperhatikan mama-mama yang berjualan di pasar Wouma, karena di dalam pasar sudah tidak muat sehingga banyak yang berjualan di luar pasar atau depan pertokoan, sehingga akan dipasang kanopi untuk mereka supaya tidak kena panas hujan,” kata bupati.

    Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Jayawijaya, Semuel Munua mengatakan untuk pasar Sinakma dan Kimbim ditargetkan 12 Desember 2019 selesai pembangunannya.

    Sedangkan yang di Yalengga, pekan lalu telah dilakukan pembebasan lahan dan sedang dibangun dua los pasar dan dua ruko.

    “Anggaran pembangunan ketiga pasar tersebut Rp 9 miliar lebih sejak 2018-2019 yang bersumber dari DAK. Untuk di Sinakma dibangun 17 los dan 24 ruko dan di Asologaima 15 los,” kata Munua di ruang kerjanya, Selasa (10/09/2019).

    24 ruko yang dibangun di pasar Sinakma, nantinya akan dibicarakan lebih lanjut siapa saja yang harus mengisi ruko tersebut.

    “Peruntukannya akan dibicarakan lagi, karena masyarakat menuntut untuk mereka tetapi sebelumnya pedagang non Papua yang dulunya ada kios di pasar itu juga harus diakomodir, sehingga apakah nantinya akan dibagi dimana dari 24 ruko dibagi dua, yaitu pedagang Papua 12 unit dan non Papua 12 unit agar dapat saling mengisi, nanti akan dibicarakan lagi,” tutupnya. (Vin/YP).

  • Bupati Minta Kadistrik Jaga Keamanan Wilayah Masing-Masing

    Bupati Minta Kadistrik Jaga Keamanan Wilayah Masing-Masing

    WAMENA – Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE., M.Si., menggelar rapat tertutup bersama 40 kepala distrik yang ada di Jayawijaya.

    Pertemuan yang berlangsung di gedung Wio Kantor Bupati, Selasa (03/09/2019) membahas beberapa agenda penting, diantaranya situasi kamtibmas dan keadaan mahasiswa Jayawijaya di kota studi Jayapura.

    Dalam pertemuan tersebut Bupati meminta kepada setiap Kepala Distrik untuk melakukan pertemuan dengan para kepala kampung dan tokoh masyarakat untuk menjaga kamtibmas di wilayah masing-masing. Selain itu, Kepala Distrik harus mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terpancing isu yang menyesatkan.

    Oleh karena itu dalam situasi saat ini, Bupati berharap para Kepala Distrik harus lebih sering berada di distrik masing-masing.

    “Saya harap kepala distrik kembali ke distrik masing-masing melihat perkembangan, undang kepala kampung diskusikan isu-isu yang berkembang sehingga semua tidak mudah terprovokasi,” jelasnya.

    Bupati menegaskan bahwa menjaga keamanan di distrik adalah tanggung jawab Kepala Distrik masing-masing.

    Pada kesempatan itu, Bupati juga mengatakan bahwa setelah memastikan Jayawijaya aman, dirinya akan mengunjungi mahasiswa Jayawijaya yang ada dibeberapa kota studi di luar Papua.

    “Yang baru konfirmasi ke kita (pemda) mahasiswa yang ada di Makasar, katanya mereka merasa tidak aman. Tapi saya tidak bisa menerima langsung info sepihak ini, pemda akan mengecek langsung mereka untuk melihat keadaan yang sebenarnya,” tuturnya. (Vin/YP).

  • Ketua PGGJ : Warga Papua Harus Tenang, Tidak Membalas Kejahatan dengan Kejahatan

    WAMENA – Menanggapi tindakan persekusi dan penghinaan yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Ketua Persekutuan Gereja-gereja Jayawijaya, Yoram Yogobi, menilai sangat wajar jika hal tersebut memicu kemarahan warga Papua karena menyangkut martabat dan harga diri.

    Namun menurutnya, warga Papua harus tetap tenang karena mayoritas warga Papua adalah pengikut Kristus sehingga wajib mengasihi dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.

    “Saya atas nama ketua PGGJ menyampaikan kepada kita untuk doakan agar Tuhan yang maha adil yang menghakimi sesuai dengan hukumnya,” ungkapnya kepada wartawan di Kantor Bupati, Selasa (20/08/2019).

     Menurutnya jangan ada tindakan anarkis yang nantinya dapat merugikan diri sendiri. “Jadikan penghinaan sebagai dorongan untuk tunjukan siapa kita, duduk sama rendah berdiri sama tinggi dalam dunia demokrasi,” ujarnya.

    Saat ini pemerintah daerah Papua dan Papua Barat serta pemprov Jawa Timur bersama pihak kepolisian tengah mengusut biang dibalik kejadian yang berdampak kericuhan di Manokwari dan Sorong. (Vin/RS)

  • Pemda Akan Bantu Perlengkapan Tidur Bagi Warga Binaan di LP klas II B Wamena.

    WAMENA – Melihat keterbatasan perlengkapan tidur di Lembaga Pemasyarakat klas II B Wamena, pemerintah akan memberikan bantuan berupa perlengkapan tidur dan beberapa kebutuhan lainnya.

    Bupati Kabupaten Jayawijaya Jhon Richard Banua SE,.M.Si, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari bentuk perhatian pemda kepada warga binaan yang juga merupakan warga negara Indonesia yang juga membutuhkan perhatian dari pemerintah.

    “Ada salah satu tahanan yang meminta ke saya minta untuk proposal dengan meminta dan tempat tidur,” ungkap Bupati Banua disela-sela kunjungannya pada perayaan HUT Proklamasi ke 74, Sabtu (17/08/2019).

    Bupati Banua memastikan, dengan dana yang ada, pemda Jayawijaya akan berupaya untuk segera menyalurkan bantuan kasur kepada warga binaan yang ada di Lapas Klas II B Wamena.

    Pada kesempatan itu Bupati secara simbolis menyerahkan remisi kepada perwakilan nara pindana yang tahun 2019 ini menerima remisi dari Kementrian Hukum dan HAM.

    “Saya harap adik-adik yang ada di Lapas Klas II B Wamena untuk selalu berkelakukan baik, agar masa tahanannya dapat dipotong,” kata Banua.

    Sedangkan untuk 90 orang narapidana yang menerima remisi Bupati berharap agar tetap mempertahankan perilaku yang baik selama menjalani masa tahanan.

    Sebelumnya, Bupati Kabupaten bersama Wakil Bupati, dan para unsur Forkopimda Kabupaten Jayawijaya melakukan lawatan ke Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada jasa-jasa para pahlawan.

    Sementara itu, Plt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan klas II B Wamena Henoch mengungkapkan 90 orang warga binaan yang mendapat remisi ini sudah memenuhi syarat.

    “Mereka yang mendapatkan Remisi pada tahun 2019, sebagian besar dari kasus tindak pidana umum dan dalam tahun ini sebayak 7 orang mendapatkan remisi langsung bebas,” tutupnya. (Vin/RS)

     

  • Bupati Pastikan Akan Panggil Telkomsel Terkait Jaringan di Wamena

    Bupati Pastikan Akan Panggil Telkomsel Terkait Jaringan di Wamena

    WAMENA – Bupati Jayawijaya Jhon R.Banua SE,M.Si memastikan akan memanggil pimpinan Telkomsel cabang Wamena terkait buruknya kualitas internet di Wamena.

    Karena menurut bupati hal ini juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat untuk mengakses internet karena banyak yang merasa dirugikan, karena harus membayar mahal untuk kulitas internet yang tidak maksimal. Terkait hal ini pemda bahkan pernah menyurati telkomsel namun tidak digubris.

    “Kami pernah menyurati telkomsel untuk meminta tambahan bandwidth namun hinggga kini tidak ditanggapi,” ungkap Banua, Kamis (15/08/2019)

    Menurut Banua, pemda telah melayangkan surat tersebut sejak 4 bulan lalu. Sehingga pemda akan menyurati telkomsel kembali karena Mereka bekerja di daerah ini, jadi harus berkoordinasi dengan pemda untuk ikut melihat kebutuhan masyarakat,” katanya.

    Diakuinya kebutuhan masyarakat Wamena akan internet cukup tinggi apalagi zaman yang serba membutuhkan internet sehingga dirinya mewarning telkomsel untuk melihat dan memperhatikan jaringan internet Terkait pelayanan telkomsel menurut Banua sangat tidak maksimal.

    “Bagaimana kita mau bicara maksimal kita mau membuka berita saja susah,” tegas Bupati.

    Bupati juga membenarkan lemahnya jaringan di kota Wamena sehingga mengakses internet tanpa menggunakan wifi atau jaringan khusus di pemda saja susah apalagi masyarakat umum,” ucapnya.

    Tambah Banua, telkomsel merupakan satu-satunya provider yang beroperasi di Wamena, namun jika ada provider lain yang ingin masuk pemda Jayawijaya tentu akan mendukungnya.

    Hary seorang warga Wamena yang merupakan pengguna layanan telkomsel mengatakan dirinya kadang merasa heran kenapa setiap ada kunjungan menteri atau atau ada even nasional kualitas jaringan akan bagus namun setelah itu kembali buruk dan Ia juga mempertanyakan harga dengan pelayanan atau pemakaian tidak sesuai,sedangkat harga paket yang di sediakan telkomsel di Wamena sama dengan di luar Wamena tetapi layanan yg diterima jauh berbeda,” tuturnya. (Vin/Rs)

  • Wakil Bupati Mengajak Masyarakat Kembali Ke Kebun

    WAMENA – Guna memotivasi masyarakat di Kampung Wagawaga Distrik Kurulu agar semakin rajin membuka kebun, Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi SH,.M.Hum,. secara langsung menyerahkan peralatan kerja bagi kelompok tani. Sabtu (03/08/2019).

    Selain bantuan peralatan wabup juga memberikan bantuan dana pembinaan dan bahan makanan bagi kelompok tani. Pada kesempatan tersebut, wakil bupati mengatakan, apa yang dilakukan kelompok tani di kampung tersebut dengan mengundang wabup untuk melihat lahan pertanian ubi jalar merupakan wujud visi misi bupati dan wakil bupati dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kearifan lokal.

    Masyarakat juga telah mengimplementasikan yang namanya Wen, Wim dan Wam. “Kita sudah bisa lihat sendiri di Jayawijaya, hampir semua masyarakat sudah bergerak di lahan perkebunan, dan ini tanda bahwa masyarakat sudah antusias untuk kembali ke kebun,” ungkap Wabup Marthin.

    Pada kesempatan tersebut, wabup berharap agar dana kampung yang dikelola oleh kampung dapat disisikan dan dipergunakan untuk keperluan masyarakat, terutama dalam pengembangan kelompok tani yang ada di kampung masing-masing. Wabup juga berpesan kepada masyarakat untuk jangan sering-sering ke kota,  namun kembali ke kampung dan mengolah perkebunan masing-masing. (Vin/Rs)

  • Sekda : Kampung Yang Belum Masukan APBK Dananya Tidak Akan Dicairkan.

    Sekda : Kampung Yang Belum Masukan APBK Dananya Tidak Akan Dicairkan.

    WAMENA – Sekda Jayawijaya Yohanes Walilo S.Sos,.M.Si., memastikan pencaiaran dana desa tahap pertama telah dilakukan. Ia juga mangatakan pencaiaran dana desa hanya akan dilakukan bagi kampung yang telah memasukan laporan pertanggungjawaban dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).

    Sedangkan bagi kampung yang telah memasukan APBKnya akan langsung dicairkan. “Sebagian besar kampung sudah memasukan APBKnya dan akan diproses, sedangkan bagi kampung yang belum memasukan APBK dananya tidak bisa dicairkan,” ungkap Sekda Walilo saat ditemui di kantor bupati, Selasa (30/07/2019). Katanya, untuk pencairan dana desa pemerintah tidak akan menunggu kampung yang belum memasukan pertanggungjawabannya karena nantinya dapat menghambat kampung yang lain, sehingga dana desa tidak akan dicairkan secara kolektif. “Jadi kami akan lakukan sesuai instruksi bupati, dan tidak akan menunggu kampung yang lain atau yang belum melengkapi administrasinya, bagi kampong yang sudah akan dicairkan dananya segera,” tegasnya.

    Tambahnya, keterlambatan pencairan dana desa ini dikarenakan masih ada kampung yang belum memasukan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap kedua tahun 2018. “Berdasarkan laporan per Juni 2019, dari 328 kampung baru 120 kampung yang memasukan laporan, jadi masih 208 kampung yang belum memasukan laporan tersebut,” katanya. Masih lanjut Sekda Walilo, kebijakan tersebut dilakukan untuk mendorong kampung yang lain untuk dapat mempertanggungjawabkan laporan APBK secara rutin. “Kami ingin mengajarkan kampung bagaimana mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan secara baik kalau laporannya sudah masuk maka proses pencairan dapat dilakukan,” pungkasnya. (Vin/RS)

  • Dinsos Minta Warga Penerima Manfaat Harus Miliki KTP dan KK

    Dinsos Minta Warga Penerima Manfaat Harus Miliki KTP dan KK

    Hal ini berkaitan dengan jatah beras rastra yang akan diterima masyarakat akan dimasukan dalam data dan diperuntukan bagi yang memiliki E-KTP dan kartu keluarga.

    Kepala Dinas Sosial Daulat Martuaraja mengatakan, ini dilakukan sesuai aturan kementerian. “Memang ini diperuntukan bagi masyarakat yang memiliki identitas KTP, namun bagi masyarakat yang belum memiliki KK, kebijakan bupati beras rastra ini dibagi rata satu ton satu per kampung,” ungkapnya disela-sela penyaluran rastra di Distrik Piramid dan Asologaima, Rabu (12/06/2019)

    Kedepan lanjut Daulat, rastra akan dibagi sesuai kartu identitas, dengan nama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNP). Dengan BPNP nantinya masyarakat tinggal mengecek di agen agen yang telah ditunjuk pemda. “Jadi nanti beras langsung di drop, jadi kita datang. Beras sudah ada di kampung dan setiap kampung tinggal melapor ke agen yang tunjuk, entah melalui  koperasi desa atau koperasi distrik,” katanya.

    Dikatakannya, dalam penerimaan beras rastra tahap II ini ada blangko daftar penerima manfaat (DPM) 1 dan DPM 2. Blanko ini untuk mengetahui secara pasti jumlah penerima manfaat yang ada di distrik. “Jadi berapapun yang tersisah di distrik itu harus terlapor, karena tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk pembagian rata, tetapi harus diisi dalam daftar DPM,” bebernya. (Vin/RS)

  • Warga Kampung Isahima Bangun 32 Unit Rumah Dengan Dana Desa

    Dari dana kampung itu, telah dibangun 32 unit rumah.  “Ini suatu pemikiran yang mulia dan langkah positip yang patut ditiru oleh kepala kampung yang lain,” tegas Yogobi. Menurutnya dana kampung / desa yang merupakan program pemerintah pusat digunakan untuk membangun perumahan bagi warga kurang mampu. Pembangunan perumahan tersebut dilakukan secara bertahap, dimana dana kampung untuk tahun 2017 dibangun sebanyak 14 unit rumah dan di tahun 2018 di bangun sebanyak 18 unit rumah. Sehingga total rumah yang dibangun sebanyak 32 unit rumah.

    “Ini sesuatu yang luar biasa meskipun usia kepala kampung hampir mencapai 60 tahun tapi mampu melakukan managemen keuangan dana desa secara baik dan benar. Dia mampu membangun rumah bagi warga,” ungkap Wakil Bupati Jayawijaya, Marthen Yogobi, disela-sela penyerahan Beras Sejahtera (rastra)  bagi masyarakat di Distrik Siepkosi, Kamis (28/03).

    Atas prestasi dari kepala kampung Isahiman,  dalam kesempatan itu Wakil Bupati memberikan reaword berupa uang tunai dan satu unit sepeda motor. “Pemberian reword ini bertujuan untuk memberikan dorongan dan motivasi bagi kepala kampung yang lain supaya bisa melakukan hal yang sama. “Selain itu saya juga akan memberikan 1 unit motor untuk desa induk,” ujarnya.

    Sementara Kepala Kampung Isahiman, Sogaiman, dalam kesempatan yang sama menuturkan Ia bertekad masih akan membangun lagi beberapa unit rumah untuk warganya.  “Kita masih menunggu pencairan dana desa tahap pertama,kalau sudah cair akan dibangun 10 unit rumah,” katanya. “Setelah semua rumah jadi, kami mohon kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dapat membantu dengan membangun sarana penerangan listrik,” imbuhnya. (Vin/JK) 

     

     

     

  • Wabup Minta Warga Buka Lahan Kebun Untuk Pengembangan Ubi Jalar

    Masyarakat diharapkan tidak bergantung dengan bantuan pemerintah, berupa beras sejahtera yang rutin disalurkan setiap bulan. Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Jayawijaya, Marthen Yogobi, SH, M.Hum saat menyalurkan Beras Sejahtera (Rastra) di distrik Walaik dan Distrik napua, Rabu (27/3).

    “Saya minta penyaluran rastra ini  jangan dijadikan sebagai jatah setiap keluarga dan menjadi ketergantungan, tapi hanya dijadikan sebagai makanan tambahan untuk memacu masyarakat lebih giat membuka lahan kebun yang lebih luas lagi,” ujarnya.

    Menurutnya, kehidupan masyarakat di lembah Jayawijaya sejak dahulu kala bergantung pada kebun ubi dan ternak babi. “Dengan begitu akan mendorong masyarakat untuk tidak melupakan makanan tradisionalnya. Ia juga menilai dengan jatah rastra 15 Kg per kepala keluarga tentu tidak akan mencukupi kebutuhan pangan dalam sebulan. “Jadi beras tidak bisa dijadikan sebagai makanan pokok setiap hari, karena 15 kilo per KK bisa habis dalam waktu tiga atau empat hari. “Selebihnya mereka akan kembali ke makanan pokok kita yakni ubi,”paparnya. (Vin/JK)