Category: Berita

Peringatan hari ulang Tahun Darma Wanita kali ini yang bertema optimalisasi pencapaian pelaksanaan program kerja melalui suksesnnya program unggulan. Anggota Dharma Wanita juga saat ini telah berkembang dan mandiri dalam kreatifitasnya  Dharma Wanita  juga telah banyak membantu  serta memberikan andil yang besar dalam pencapaian pembangunan terutama dalam keluarga dan juga masyarakat dalam mendukung program pemerintah Daerah.
Peningkatan karakter dan moral keluarga  yang maju tidak terlepas dari peran serta Dharma Wanita dalam membentuk moral  dan budi pekerti termasuk kerja-kerja sosial kemasyarakatan yang telah dijalankan selama ini.
Dengan demikian HUT Dharma Wanita ke-13 ini dijadikan semangat dan motifasi dalam mendukung serta melayani masyarakat demi tercapainya masyarakat yang maju adil dan berkualitas.dalam kegitan HUT Dharmawanita tersebut juga dilakukan pembagian hadiah kepada para peserta lomba dan pemotongan kue Ualng Tahun (Titus Bongapon,Humas)

Dalam sambutan Mentri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang dibacakan Asisten II Gaad P,Tabuni. Djoko Kirmanto mengajak seluruh jajaran  ke-PU-an dan pemukiman untuk menjadikan momentum 3 Desember sebagai pemacu semangat dan pengabdian ditahun ketiga dari program Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 serta kelanjutan Agenda Reformasi.
Konstelasi kebijakan arah pembangunan juga mengalami penyempurnaan dengan dikeluarkannya Direktif Presiden untuk melengkapi rencana pembangunan Jangka Menengah Nsional 2010-1014 melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi diIndonesia (MP3EI).
Strategi utama yang dikedepankan dan menjadi pilar dalam penyelenggaraan MP3EI yaitu, pengembangan wilayah berdasarkan potensi Ekonomi setempat,penguatan konektivitas nasional, yang melingkupi intra dan antar region,serta penguatan kemampuan SDM dan Iptek nasional. Ketersediaan Infrastruktur  yang berkualitas merupakan salah satu faktotr penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah,disamping faktor kualitas lingkungan hidup,pencitraan,dan masyarakat Budaya.
Berdasarkan laporan dari World Economic Forum 20011-2012 hanya menempatkan Indonesia pada peringkat ke-46 dari 142 negara,dimana ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai merupakan penyumbang ketiga faktor problematic dalam melakukan usaha setelah praktek korupsi dan birokrasi pemerintah yang tidak efisien.
Untuk itulah Kementrian PU telah menetapkan peningkatan pelayanan public sebagai prioritas utama berbagai peraturan dan pedoman telah ditetapkan dengan matang untuk menjadikan  pelayanan publik sebagai prioritas, selain tuntutan masyarakat yang semakin kuat terhadap kinerja pelayanan infrastruktur. Dengan demikian perlu  dilakukannya pembinaan secara terus menerus kepada jajaran pekerjaan umum dan pemukiman yang ada dikabupaten/kota.
Setelah kegiatan upacara,Dilakukan pemberian hadiah kepada para pemenang lomba kegitan yang diselenggarakan PU dalam rangka hari bakti ke-67 yang diserahkan secara langsung oleh Asisten II Gaad P,Tabuni,Kepala PU Markus Adolf Hattu kepada para pemenang lomba dalam rangka mendukung kreatifitas staf PU.(Titus Bongapon,Humas)

Acara tersebut dihadiri oleh Asisten III Sekda Jayawijaya Tonny Mayor, S.Pd, MM. Kabag Tapem Setkab Nowo Jasmani, Kabag Pemkam, Kabag Humas Marthen Medlama, S.Pd, serta para kepala distrik di wilayah Kabupaten Jayawijaya.
Dalam sambutannya, Bupati Wempi Wetipo, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Distrik Pelebaga dan seluruh warga masyarakatnya dimana dengan penuh inisiatif dan swadaya telah membangun 9 Kantor Kampung baru di wilayah Distrik Pelebaga,  tanpa bantuan yang berasal dari Pemerintah Daerah.
Disampaikan juga, bahwa untuk membangun kampung sendiri, sebaiknya tidak perlu hanya menunggu bantuan dari pemerintah saja, tetapi swadaya masyarakat juga perlu dilakukan guna mendukung Program Pemerintah Daerah yang ada, karena Pemerintah Daerah juga banyak program Pembangunan yang harus dilakukan pada waktu yang bersamaan.
“maka sekali lagi diperlukan niat baik masyarakat Kampung untuk membangun kampungnya sendiri, karena Kantor Kampung adalah suatu pilamo (honai) adat dimana segala persoalan kampung harus dibawah kesana dan diselesaikan bersama melalui musyawarah, seperti membagi uang Bandes, Raskin, persoalan adat, dan lain-lain” tutur Bupati Wempi.
Pembangunan kantor kampung yang dilakukan secara swadaya ini perlu diteladani oleh para kepala distrik dan masyarakat lainnya, agar dalam membangun daerah Jayawijaya tidak hanya bergantung kepada pemerintah daerah, namun kesadaran membangun fasilitas umum secara swadaya perlu ditingkatkan guna turut mendukung program pemerintah.
Pada kesempatan itu, Bupati Wempi Wetipo menghimbau kepada kepala distrik dan kepala kampung untuk dalam memimpin dan membangun kampungnya harus berpegang pada prinsip seorang pemimpin haruslah menjadi pelayan.
“Sebaiknya seorang Pemimpin haruslah menjadi pelayan, guna melihat sejauh mana penderitaan dan beban yang sedang dialami oleh masyarakat untuk membangun kampungnya, dan bila perlu seorang pemimpin berkarakter pelayan boleh hidup kedekatan bersama rakyatnya, jangan menjadi pelayan masyarakat dengan karakter tangan besi” ujar Bupati Wempi.
Dengan demikian, kemajuan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya dengan sendirinya akan terwujud seperti yang kita harapkan dan cita-citakan bersama demi generasi kita hari ini dan masa depan yang lebih baik dan sejahtera.
Bupati Wempi juga menghimbau kepada 40 Kepala Distrik dan 322 Kepala Kampung serta seluruh komponen masyarakat, agar selama kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya sedang berlangsung tidak boleh ada pihak-pihak yang mengacaukanya, dan kamtibmas yang telah kita jaga bersama harus terus kita perlihara.
“Jangan kekacauan situasi seperti di Distrik Prime, Kabupaten Lani Jaya beberapa saat lalu, agar setiap dusun dan kampung mulai yang terkecil harus masing-masing menjaga keamanan, mulai dari keamanan diri sendiri, kemudian keamanan daerahnya secara umum” pungkasnya.

sumber : http://www.harianpagipapua.com

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengatakan bahwa Korpri harus mampu meningkatkan kualitas Manajemen Pemerintahan melalui pemantapan Kelembagaan,ketatalaksanaan hingga meningkatkan kompetensi SDM PNS.pelayanan Publik yang bersih,cepat dan Berkualitas merupakan kewajiban kita semua sebagai Aparatur Negara dalam perubahan Pola pikir yang semakin baik dan maju.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengaharapkan Korpri harus dapat meningkatkan kinerja sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat,Perkokoh Netralitas Anggota Korpri ditengah Dinamika Politik, utamanya Pilkada diberbagai Daerah,Tuntaskan Reformasi Birokrasi untuk memantapkan Porstur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan Laksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab dan berikan teladan ditengah-tengah kehidupan masyarakat,dengan menciptakan kehidupan Damai,Toleran,dan Harmonis.
Dalam kegiatan yang sama juga Asiten II Gaad P, Tabuni memberikan Piagam Penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada PNS yang bertugas selama sepuluh Tahun,Duapuluh Tahun,Tigapuluh Tahun dari Presiden Indonesia serta Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan.(Titus Bongapon,Humas)

Khusus bagi pemberdayaan tenaga kerja sangat baik dalam rangka penyerapan tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran namun perlunya pembahasan yang komperhensif sehingga tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak menghambat iklim Investasi. Dan mengenai pemberdayaan tenaga kerja Lokal sangat baik namun harus juga dibahas baik karena akan ditetapkan pemerintah Daerah serta pertanggung jawaban atas pengajuan dan penyusunan konsep tersebut.
Sedangkan untuk masalah ojek dalam ketentuan pasal 4 Ayat 1 pengemudi ojek diperuntukan bagi orang asli papua,sebagai mana diatur undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 akan bertentangan karena Ojek sudah ada sebelum ketentuan Aturan di buat,terkait dengan pengendalian ojek ini sesuai tujuannya adalah untuk meningkatkan PAD,akan tetapi bagian-bagian mana yang akan mendatangkan PAD dalam rancangan perda tersebut belum terlihat sehingga perlu mendapatkan pembahasan secara serius.
Dan untuk rancangan peraturan Daerah tentang pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum perlu dilakukan pembahasan dan penajaman pasal demi pasal yang ada didalamnya sehingga masyarakat dapat membedakan nama jalan,nama sarana umum dan nama tempat, karena  terkait dengan pemberian nama tempat ini sangat terkait dengan perda pembentukannya baik itu menyangkut perda pembentukan Distrik mupun perda pembentukan kampung. (Titus,Bongapon,Humas).

Dikatakan Wempi Wetipo, pelantikan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) kota Wamena ke 55 tahun. “Apabila pada masa periode pertama kami dilantik di gedung DPRD Jayawijaya, maka untuk periode kedua ini, pelantikan diadakan di lapangan pendidikan Wamena secara terbuka,  sehingga dapat disaksikan seluruh masyarakat Jayawijaya,”ujar bupati Wempi.

Oleh karena itu, bupati berharap kepada seluruh lapisan masyarakat Jayawijaya untuk tetap melaksanakan aktifitas seperti biasa,  dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang disebar oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

“Pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) ada isu yang beredar kalau Pemilukada Jayawijaya diulang, namun kenyataannya isu tidak benar, karena pada putusan sidang MK  tanggal  7 November 2013, MK memenangkan KPU Jayawijaya, dimana sesuai pleno KPU menetapkan pasangan “JOJON” sebagai pemenang Pemilukada Jayawijaya,”tegasnya.

“Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jayawijaya, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan, dimana dalam kepemimpinan periode kedua ini, kami akan berusaha mewujudkan Jayawijaya menjadi lebih baik, sesuai motto yakni Yogotak Hubuluk Motok Hanorogo yang artinya hari esok harus lebih baik dari hari ini,”tandasnya. (lmn/hpp)

sumber: HPP