Category: Berita

Upacara Hari pahlawan dihadiri pegawai Negri Sipil,TNI,POLRI serta Pelajar. Dan selaku Inspektur upacara adalah Sekda Jayawijaya Benyamin Arisoy  SE,M,Si. Dalam sambutan Menteri Sosial DR.Salim Segaf Aljufri,MA  yang dibacakan Sekda Benyamin Arisoy, mengatakan bahwa  semangat kepahlawanan untuk Indonesia Sejahtera menjadi momentum Bangsa Indonesia untuk mewujudkan Masyarakat Sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan para

pendahulu Negara.

Dan disaat ini untuk mengisi kemerdekaan terdapat berbagai persoalan yang kita hadapi mulai dari kemiskinan,pengangguran,keterlantaran,korban bencana hingga tawuran antar warga, sehingga perlunya keseriusan  bersama untuk mencari solusi  guna mengatasi berbagai masalah sosial.untuk itu upaya-upaya lain sebagaimana keinginan dan harapan untuk dapat tampil berprestasi diberbagai bidang.

Sehingga diharapkan  adanya semangat kepahlawanan seperti cinta Tanah Air, Rela berkorban, pantang menyerah, percaya pada kemampuan diri sendiri,suka menolong dan sebagainya menjadi sumber motivasi dan modal sosial untuk berbagai masalah sosial tersebut.(Titus Bongapon, Humas)

Dalam penyampaiannya Sekda Benyamin Arisoy mengatakan bahwa terwujjudnya pemukiman perkotaan dan pedesaan yang layak huni,produktif,dan berkelanjutan. Untuk itu perlu dilakukan pengaturan,pembinaan,dan pengawasan dalam penyelenggaraan bangunan Gedung dan Lingkungannya.
Masyarakat dapat terlindungi /terjamin huniannya melalui, tertib pembangunan,pemenuhan tata bangunan dan keadaan bangunan Gedung melalui, persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan UU No.28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Sehingga dalam melakukan pekerjaan pembangunan Gedung bukan hanya terukur dengan program saja namun  juga harus diperhatikan persoalan bangunan itu sendiri mulai dari Mutu,kualitasnya agar nantinya dapat dikerjakan dengan baik dan benar sesuai dengan peruntukannya.(Titus Bongapon,Humas)

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda, Benyamin Arisoy memberikan apresiasi atas kegiatan ini guna mengetahui sejauh mana target capaian program yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan untuk mencari solusi dalam menghadapi hambatan dan masalah pada setiap pelaksanaan kegiatan di lapangan yang akan diprogramkan pada kegiatan yang lebih fokus pada sasaran.
Bupati mengajak Pimpinan SKPD, Dunia Usaha, Organisasi Sosial dan seluruh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya agar dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tugas fungsi masing-masing dan bersama-sama menyatakan perang terhadap HIV/AIDS dengan program dan aksi yang nyata.
Sementara itu, Ketua Harian KPA Jayawijaya yang juga Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Jayawijaya, Gaad Piranid Tabuni, SP, MM mengharapkan seluruh peserta agar dapat memberikan kontribusi untuk memberikan solusi dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Jayawijaya sehingga program-program yang akan disusun dapat mempunyai target yang fokus. (Yus Humas)

Kegiatan ini juga bertujuan untukmeningkatkan pengetahuan para petani agar lebih trampil mampu dalam mengembangkan usahanya,memperbaiki dan   mempertahankan kualitas Madu dengan penanganan paskah panen yang benar.
Merangkul para peternak lebah madu dengan berkomitmen menjaga kualitas Madu Jayawijaya
Dalam sambutan Bupati Wempi Wetipo yang dibacakan Asisten III Tonny Mayor mengatakan bahwa, pembangunan peternakan di kabupaten Jayawijaya merupakan bagian Integral dari pembangunan pertanian dalam arti luas dan tetap mengacu pada visi dan misi yaitu pemanfaatan sumberdaya peternakan secara optimal, sehingga dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas sehingga mampu mengelola potensi yang ada.
Lebih jauh Bupati Jayawijaya mengatakan bahwa produksi madu yang dihasilkan dari kabupaten Jayawijaya merupakan Madu yang mempunyai kuallitas terbaik Nomor satu baik secara Nasional maupun tingkat Asia dan Nomor Dua ditingkat Dunia berdasarkan hasil penelitian DR.Dennis Anderson ahli perlebahan dari Australia. Keunggulan itu ditentukan karena Madu Jayawijaya, masih Bio atau belum terkontaminasi dengan zat kimia karena pakannya masih
betul-betul alami (Tidak diberikan makanan tamnbahan) dan mempunyai kadar air yang rendah dibawah 20% Untuk itu diharapkan bagi para peserta atau para peternak lebah supaya dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga nantinya dapat diterapkan,juga diharapkan agar para peternak harus mandiri dan jangan terlalu menggantungkan diri kepada pemerintah daerah. (Titus Bongapon, Humas)

Aturan ini dikeluarkan untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta guna memberikan kesempatan dan peran yang lebih besar kepada orang asli Papua dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di wilayah kedua provinsi tersebut.

Dalam aturan ini, terdapat beberapa pengecualian khusus dari ketentuan pengadaan yang telah diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahan keduanya, Perpres Nomor 70 tahun 2012.

Beberapa perubahan tersebut diantaranya adalah batas Pengadaan Langsung bernilai paling tinggi Rp 500 juta, terkecuali untuk Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikora, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Lani Jaya mekanisme Pengadaan langsung dapat dilakukan hingga Rp 1 miliar.

Pengusaha lokal yang mengikuti Pengadaan Langsung tidak diwajibkan untuk memiliki pengalaman sebagai Penyedia dalam kurun waktu empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

Untuk mendukung pelaksanaan pengadaan di kedua provinsi tersebut, pemerintah dan instansi terkait wajib melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kapsitas sumber daya manusia orang asli Papua dalam bidang Pengadaan.

Beleid ini ditandatangani Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono 18 Oktober 2012.

Unduh Perpres No. 84 tahun 2012 di sini

sumber: http://www.lkpp.go.id

Kegiatan TMMD yang digelar selama 29 hari mulai dari tanggal 11 Oktober dan ditutup pada tanggal 30 Oktober tersebut telah melaksanakan berbagai kegiatan baik Fisik maupun Non-Fisik seperti Pembangunan Kantor Desa, yang berjumlah 5 Buah di masing-masing kampung yaitu Kampung Kosi-Hilapok, Kulaigaima, Kosi-Meagama,Kokhumo dan Kampung Huby-Kossi  dan untuk non-fisik dilakukan Penyuluhan Wawasan kebangsaan,Penyuluhan KB,Penyuluhan Kesehatan, Kesadaran Bela Negara,dan Program Kewirausahaan.
Dalam Amanat  Pangdam 17 Cendrawasih Matjen. Moh Erwin Safitri, yang dibacakan Bupati Wempi Wetipo bahwa kegiatan kemanusiaan ini adalah hal yang positif untuk meningkatkan kemajuan serta kemandirian Masyarakat Kampung, Pangdam juga berterimakasih kepada Tokoh Agama,Tokoh Masyarakat, Pemuda, serta Aparat Kampung yang telah terlibat dalam mensukseskan kegiatan tersebut.
Untuk itu, Pangdam berharap bahwa dengan adanya Bangunan Kantor Kampung yang telah telah dikerjakan oleh TNI maupun Polri saat TMMD Ke-89 ini, supaya terus dirawat dan dijaga sehingga masa pemakaiannya lama.Khususnya,untuk kesadaran bela Negara supaya Masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang akan memecah belah Persatuan dan kesatuan Bangsa. Oleh karena itu, kegiatan yang telah dilakukan tidak berhenti sampai disini, namun terus ditingkatkan dari waktu ke waktu agar Masyarakat dapat sejahtra dan mandiri seperti di Daerah lainnya.
Sementara itu, setelah kegiatan upacara penutupan dan Peresmian Kantor Kampung tersebut Bupati Kabupaten Jayawijaya Wempi Wetipo S.Sos., SH., M.Par, mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai kegiatan yang sangat Positif yang dilakukan TNI maupun Polri, karena TMMD ini juga telah membantu Pemerintah dalam meningkatkan kemajuan Daerah. Dan sebelumnya kegiatan yang sama juga telah dilakukan di beberapa Distrik seperti Distrik Assolokobal, Bolakme, sehingga Tahun depannya juga akan bergilir ke Distrik yang lainnya juga.
Bupati juga berharap bahwa dari 332 Kampung yang ada pembangunan kantor Kampung harus sudah diselesaikan dan yang telah dikerjakan sudah mencapai 26 Kantor Kampung. Kami juga akan upayakan Dana sering yan g bersumber dari Pusat untuk mendukung Pembangunan Kampung termasuk, kantor Kampung yang belum selesai. Maka itu itu Pemerintah akan sediakan mataerialnya dan Masyarakat yang akan mengerjakannya. (Titus Bongapon,Humas)

Pertemuan ini juga membahas berbagai kegiatan-kegiatan SKPD selama setahun baik menyangkut proyek fisik maupun non fisik yang sediannya telah dijalankan. Evaluasi ini juga sekaligus melihat lebih jauh kegiatan yang telah tuntas atau selesai maupun belum selesai, dan kendala-kendala apa yang dihadapi termasuk penggunaan Dana yang bersumber dari beberapa sumber seperti Dana DAK, DAU, DOB maupun APBD karena mengingat sudah memasuki akhir Tahun.
Benyamin Arisoy selaku Sekda mengharapkan kepada setiap SKPD  yang melakukan kegiatan fisik untuk dapat melakukan kegiatan tepat waktu termasuk kualitas kerja, sehingga umur pemakaiannya bisa lebih lama sesuai Dana yang di keluarkan, maka setiap kegiatan yang sudah dikerjakan tidak diulang-ulang untuk tahun berikutnya karena masih ada kegiatan lain yang sama penting nilainya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk melakukan semua kegiatan terlebih dahulu mendata nama setiap kontraktor, sehingga dapat diukur kinerjanya, supaya dapat dipertanggungjawabkan kegiatan yang telah dijalankan, khususnya bagi Bendahara Pengeluaran, supaya tidak mengeluarkan Dana bagi kontraktor sebelum kegiatannya dirampung.
Khususnya bagi Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) pada triwulan ketiga, supaya dapat dipergunakan dengan baik dan PPTK juga harus membantu SKPD dalam pengunaan Dana, karena Dana tersebut yang bersumber dari pusat bisa dijalankan sesuai dengan penggunaannya, sehingga tidak ada masalah dikemudian hari. Juga, bagi setiap kegiatan yang belum tuntas ditahun ini akan dilaksanakan untuk kegiatan lanjutan tahun depan. (Titus Bongapon, Humas).

Dikatakannya, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melakukan perbaikan data penduduk karena ada beberapa data distrik yang baru dimekarkan belum masuk namun sudah dimasukkan ke Kementerian Dalam Negeri RI dan KPU Pusat.
“Dengan telah dimasukkannya data terbaru maka diharapkan semua masyarakat yang terdata di Kabupaten Jayawijaya dapat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya bukan hanya pada Plgub mendatang namun pada pemilu dan pilkada Jayawijaya tahun 2013 nantinya,”tutur Bupati Wempi.
Menurutnya, siapapun yang terpilih menjadi gubernur Papua, kami siap mendukung namun yang terpenting memiliki komitmen membangun tanah Papua menjadi lebih baik.
“Siapapun yang menjadi pemimpin harus punya hati untuk rakyat papua menjadikan Papua Tanah yang damai, Gubernur harus mampu menahkodai rakyat dan para Bupati untuk mempersatukan perbedaan dan membangun Tanah Papua,”tandasnya. (day)

sumber: http://harianpagipapua.com

Untuk pembebasan biaya sekolah bagi siswa-siswi SD YPK Betlehem menurut Bendahara SD YPK Betlehem Wamena, Buari, S.Pd, SD, telah dimulai sejak tahun 2005 yang bersumber dari dana pemerintah pusat dan akan terus diberlakukan oleh SD YPK Betlehem Wamena.

”Dimana semua anak yang sekolah di SD YPK Betlehem Wamena kami bebaskan dari pungutan biaya, baik itu biaya SPP dan pembangunan. Ada orang tua yang telah membayar uang sekolah sebelum tahun 2005, maka uang sekolah tersebut kami kembalikan kepada orang tua murid, karena uang sekolah anak sudah dibayarkan oleh pemerintah pusat,” katanya kepada Harian Pagi Papua, Senin (22/10) di ruang kerjanya.

Dikatakanya, untuk tahun 2013 mendatang pihaknya tetap akan mempergunakan uang dari pusat untuk membebaskan biaya sekolah terhadap anak-anak, karena dana tersebut dialokasikan setiap tahun.

Dijelaskannya, sejak 2009 sampai 2012 untuk pembelanjaan alat-alat kantor, honor guru honorer, pembelian buku tulis dan perlengkapan sekolah lainnya, dibiayai oleh dana yang bersumber dari pemerintah daerah.

”Penggunaan uang ini tergantung dari petunjuk dinas pendidikan kabupaten Jayawijaya yang dipergunakan untuk biaya pendidikan di sekolah sesuai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat, dana BOS juga kami dapat dari Provinsi Papua sekitar Rp. 20.260.450 per-tahun yang penggunaannya sama,” jelasnya.
 
Dijelaskan Buari, dana tersebut bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Kabupaten Jayawijaya yang dialokasikan kepada seluruh sekolah yang ada di Jayawijaya. Untuk besar nilainya sangat bervariasi, pada tahun 2009 sejumlah Rp. 149.195.250.00, tahun 2010 Rp. 147.779.250.00, tahun 2011 Rp. 167.037.750.00 dan tahun 2012 Rp. 320.160.000 dan setiap tahun ada penambahan dana.
 
Untuk pembangunan lanjutnya, pihaknya tidak pernah mengambil uang dari dana bos namun pembiayaannya ditanggung sepenuhnya oleh komite sekolah.

Plh Kepala Sekolah SD YPK Betlehem Wamena, Milka Rumbekwan, S.Pd, SD mengatakan, dengan adanya pembebasan biaya tersebut semua siswa dapat mengenyam pendidikan dengan baik, karena menurutnya, masih banyak anak yang belum mendapat pendidikan dengan baik.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat maupun daerah yang bisa meringankan beban orang tua murid, yang sebagian besar tidak mampu dalam pembiayaan sekolah anak-anaknya,” jelasnya.

Ditempat yang sama, salah satu orang tua murid SD YPK Betlehem Wamena, Ganna Patandianan, SE mengatakan, sejak anaknya mulai bersekolah di SD YPK Betlehem Wamena kelas 2 dan 3, dirinya belum pernah membayar uang sekolah.

Senada dengan Ganna Patandianan, Andi Kidlungga juga mengatakan hal yang sama bahwa, dirinya sebagai orang tua murid belum pernah membayar uang sekolah anaknya, setelah ada program bantuan dana dari pemerintah.
 
Selain pembayaran pembebasan biaya sekolah, pihak sekolah juga menyediakan fasilitas belajar seperti buku tulis, buku gambar dan perlengkapan belajar lainnya.****

sumber: http://harianpagipapua.com