WAMENA – Sekelompok pengusaha asli Jayawijaya meminta Pemerintah Daerah untuk berlaku adil dalam pembangian pekerjaan yang ada di lingkungan Pemda Jayawijaya.
Seorang pengusaha muda, Serti Jikwa, menilai sekalipun terdapat 400an perusahaan di Jayawijaya namun harus memprioritaskan anak asli Jayawijaya.
“Kami dapat pekerjaan tapi satu paket dikerjakan tiga sampai 4 orang akhirnya pekerjaan di lapangan tidak berjalan baik, nilainya juga kecil 300 atau 400 yang kami dapat,” ungkapnya, Kamis (11/08/2022).
Cap : Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua
Foto : Vina Rumbewas
Protes yang sama juga disampaikan Jhon Matuan, yang mana menurutnya pengusaha asli Jayawijaya tidak ingin menjadi penonton di atas tanahnya sendiri.
“Sekarang sudah Provinsi sehingga kami mau membangun dengan potensi kami, tolong prioritaskan kami karena Perpres No. 17 itu sudah jelas,” ungkapnya.
Dirinya juga meminta Pemerintah untuk mengevaluasi pembangian kegiatan.
“Jangan berikan kami satu paket untuk tiga atau empat orang dengan nilai 200, 300, 400. Hari ini kami minta satu orang satu paket. Saya termasuk yang dapat paket tapi kebersamaan kami kontraktor ini penting,” katanya.
Tambahnya, untuk pekerjaan besar seperti pembangunan jalan dan lainya sesekali harus memberikan kepercayaan kepada pengusaha asli.
“Anak daerah punya kemampuan jadi harus bagi rata, nilai 10 sampai 20 milyar kasih dulu lah ke kami anak daerah,” katanya.
Ia juga menilai Pemerintah kurang tegas dalam memberi sanksi kepada pengusaha yang gagal menyelesaikan pekerjaan.
“Contoh pembangunan SD di kampung Yiwika Kurulu, itu kan pekerjaannya tidak selesai. Ini mematikan kontraktor anak daerah. Kebijakan harus tegas supaya kita juga senang, bila perlu tayangkan lelang supaya kita baku tanding,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE., M.Si menjelaskan bahwa sejak dirinya bersama Wakil Bupati Marthin Yogobi, SH., M.Hum memimpin Jayawijaya, Pemerintah Daerah selalu mengutamakan anak-anak asli daerah.
Dituturkannya, saat dirinya masih menjabat sebagai Wakil Bupati pengusaha asli Jayawijaya hanya sekitar 90 orang, namun saat ini jumlahnya mencapai 500 pengusaha asli Jayawijaya.
Dan dalam memberikan setiap kegiatan Pemerintah Daerah tidak pernah memungut biaya sepeserpun dari para pengusaha yang mendapatkan kegiatan dan hal ini telah ditegaskan kepada seluruh OPD pengelola kegiatan.
“Sejak Saya pimpin, kalau kita bicara 80-90 persen itu adik-adik kita yang kerja dan yang dibilang cuma 1 miliar ke bawa atau 2 miliar ke bawa itu tidak betul, karena kita lihat dibeberapa tempat, seperti pembangunan Kantor Dinas Pendidikan yang 14 miliar itu anak putra daerah yang kerjakan. Tahun ini ada beberapa kegiatan yang 10 miliar, 9 miliar itu anak-anak putra daerah yang kerja. Jadi kalau kita bilang tidak ada kepedulian untuk pengusaha OAP itu tidak benar,” jelas Bupati Jayawijaya.
Tambahnya, Pemerintah berharap tidak ada istilah pekerjaan yang tidak selesai, tetapi semua pekerjaan harus selesai.
“Apabila ada kegiatan yang tidak selesai dan kalau kami tahu maka kami tidak akan memberikan kegiatan ditahun berikutnya,”.
Bupati meminta jika terdapat temuan adanya pekerjaan yang tidak rampung maka segera dilaporkan dengan disertai bukti-bukti, sehingga dapat ditindaklanjuti OPD terkait.
“Kami Pemerintah tidak mau rugi, kami sudah tidak minta sesuatu, dan bila pekerjaan tidak selesai itu yang tidak benar,” pungkas Beliau. (VIN/HA)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)