Category: Berita

  • Peringati HUT PI ke – 166 di Wamena, Wabup Marthin Yogobi Resmikan Gegung GKI Effata Musaima

    Peringati HUT PI ke – 166 di Wamena, Wabup Marthin Yogobi Resmikan Gegung GKI Effata Musaima

    WAMENA – Ibadah peringatan HUT Pekabaran Injil ke 166 di Wamena dipusatkan di Jemaat GKI Effata Musiaima, Distrik Hubikiak, Jayawijaya, Jumat (05/02/21).

    Momen peringatan HUT PI ke-166 ini juga sekaligus menjadi momen bersejarah bagi warga jemaat GKI Effata Musiaima, karena mulai tanggal 5 Februari 2021 ini warga jemaat akan menggunakan gedung gereja baru yang permanen yang dibangun kurang lebih setahun dari hasil swadaya jemaat dan bantuan pemerintah.

    Pada moment peringatan HUT PI ini Ketua Klasis GKI Balim Yalimo, Pdt. Abraham Unggirwalu meminta semua umat Tuhan di Jayawijaya harus berpegang pada ajaran Tuhan Yesus, karena melalui kebenaran Injil kita semua akan diselamatkan.

    “Saya berharap kepada semua Umat Tuhan untuk terus menabur kebaikan dan kebenaran injil Tuhan, agar masa depan Papua semakin baik,” ungkapnya.

    Diakhir sambutannya, Pdt. Abraham Unggirwalu kembali mengingatkan kepada semua Jemaat untuk kembali kepada Injil dan semangat Otto dan Geisler.

    Sementara itu, Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi SH, M.Hum dalam sambutannya menyampaikan selamat memperingati HUT PI ke 166 bagi seluruh jemaat GKI di Tanah Papua terlebih khusus di Jayawijaya.

    “Kita patut bersyukur dan menaikan pujian kepada tuhan, karena pada tanggal 5 Februari 1855, dua Rasul Tuhan, Ottow dan Geissler menapakan kakinya di pulau Mansinam, di Tanah Papua, untuk membawa berita kesukaan, memberitakan Injil Kristus, Injil keselamatan bagi Tanah Papua,” ungkapnya dalam sambutan.

    Tambahnya, Itu artinya sudah 166 tahun Papua menerima dan mendengar kabar tentang Injil, namun perlu dilihat bersama kembali, apakah Injil yang diberitakan 166 tahun yang lalu sudah benar-benar diterima, dialami serta dilaksanakan oleh setiap umat di seluruh pelosok Tanah Papua.

    “Perlu juga diketahui bahwa ini bukan hanya tugas gereja dan  para pimpinan gereja atau  hamba-hamba Tuhan, tetapi ini merupakan tugas semua orang percaya yang sudah menerima dan mengenal injil itu secara pribadi,” kata Yogobi.

    Sehingga, sebagai warga jemaat lanjut wakil bupati semua jemaat wajib membagikan injil kepada orang-orang yang belum menerima Injil secara pribadi dalam kehidupannya, sesuai dengan perintah Tuhan.

    Pada kesempatan itu ia juga berterimakasih kepada gereja atas dukungannya bagi setiap program yang dijalankan pemerintah Jayawijaya.

    Menurut Wakil Bupati, walapun pemerintah adalah wakil Tuhan di Dunia dalam menjalankan program pemerintah, namun pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dari semua pihak terutama gereja.

    Pada kesempatan itu wakil bupati juga mengajak jemaat GKI dan seluruh masyarakat di lembah ini untuk senantiasa dapat terus terlibat langsung dalam proses pembangunan daerah.

    “Mati kita tetap menjaga keamanan, kenyamanan dan kelestarian daerah kita tercinta ini, karena,l kalau hidup setiap orang dipenuhi dengan Injil Kristus, tentunya keamanan, ketertiban dan kenyamanan dapat senantiasa tercipta dalam kehidupan dan lingkungan masing-masing,” ujarnya. Sehingga tidak ada lagi kegiatan kriminal dan berbagai permasalah sosial yang meresahkan masyarakat.

    Diakhir Sambutan Bupati, Wakil Bupati mengingatkan kepada warga Jayawijaya agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan melakukan 3m (menggunakan masker, mencuci tangan dan meniaga jarak), dalam melakukan aktifitas sehari-hari maupun aktifitas Gereja lainya, mengingat angka penderita Covid-19 di Jayawijaya terus naik dibeberapa pekan terakhir.

    Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi SH, M.Hum sekaligus meresmikan gedung gereja baru Jemaat GKI Effata Musiaima. (Vin)

  • Reformasi Agraria Konteks Papua, BPN Mulai Lakukan Pemetaan Wilayah Adat dan Hak Ulayat

    Reformasi Agraria Konteks Papua, BPN Mulai Lakukan Pemetaan Wilayah Adat dan Hak Ulayat

    WAMENA – Dalam kunjungannya ke Papua selama lima hari, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Surya Tjandra, menyempatkan mengunjungi Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Rabu (27/01/21).

    Kedatangan Wamen Surya Tjandra di bandara Wamena diterima langsung Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, M.Si beserta muspida Jayawijaya.

    Agenda dalam kunjungan wamen agraria dan tata ruang / BPN ini bertujuan menyusun reformasi agraria konteks Papua sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang  percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

    “Setelah dari Jayapura dan Papua barat memang ada mirip-mirip, pertama dimulai dengan kerjasama pemetaan dan rupanya di sini sudah ada peta wilayah adat. Meski demikian peta wilayah adat milik masyarakat harus dicocokkan dengan peta kami dari BPN,” ungkapnya.kepada wartawan usai berdiskusi dengan masyarakat adat Kampung Yagara Distrik Welesi Kabupaten Jayawijaya, Rabu (27/01/21)

    Setelah dicocokan baru akan dilihat kelayakan pemberian sertifikat, jika ada wilayah yang termasuk dalam kawasan hutan maka  BPN akan meminta kepada kehutanan untuk dilepaskan dan diberikan kepada masyarakat sehingga diakui secara resmi.

    Tidak hanya itu, untuk jangka panjang BPN ingin ada pemberdayaan masyarakat, setelah pengakuan ada perlindungan agar terjadi peningkatan pendapatan bagi warga.

    “Kami akan lakukan pertemuan dengan pemda Jayawijaya termasuk ke daerah-daerah yang katakanlah rawan.  Negara harus hadir, inti dari tuntutan-tuntutan inikan soal kesejahteraan.  Jadi pemerintah wajib lebih semangat, kalau makin susah kita harus lebih semangat, kita hadir,” ujarnya.

    Ia juga mengakui potensi pertanian Jayawijaya yang luar biasa, salah satunya kopi dan buah naga. Meski demikian ada beberapa lahan di beberapa wilayah yang perlu diolah.

    “Kami BPN tidak punya anggaran untuk serahkan traktor kalau saya ada saya kasih besok. Jadi kami harus koordinasi dengan kementrian pertanian dan kemendes. Dari hasil pertemuan ini kami akan coba analisis bersama kementrian terkait,” ungkapnya.

    Selain melakukan analisis peta pihaknya juga mengumpulkan analisis social  dan budaya, yang menurutnya ini sangat penting agar bantuan yang diberikan efektif.

    Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Papua, Jhon Wiklif Aufar mengatakan bahwa pemetaan wilayah adat ini baru dimulai dari kabupaten Jayapura.

    “Jadi kita mulai seluruh Papua, karena dalam undang-undang otsus juga sudah mengatur tepatnya pada pasal 43, di sana perdasus 21, 22 dan 23, tapi sampai hari ini tidak ada keseriusan pemerintah untuk pemetaan hak ulayat, anggaran juga belum jelas,” terangnya.

    Padahal menurutnya dalam perdasus 23 pasal 15 pembiayaan bisa dilakukan melalui APBD provinsi atau Kabupetan/kota atau bantuan lain.

    “Kami sudah mulai dengan Bupati Jayapura lewat pemetaan, dimulai dengan melatih masyarakat dengan LSM-LSM, masyarakat datang dan mereka petakan dan masyarakat tetapkan sendiri untuk tarik batas,” katanya.

    Setelah itu, lanjut Aufar akan dilakukan musyawarah antar masyarakat terkait penetapan batas, jika sesuai maka akan dilakukan pemetaan, dan pemetaan wilayah adat di Kabupaten Jayapura akan dipakai untuk seluruh Papua, namun akan disesuaikan dengan adat dari daerah masing-masing.

    Sementara untuk wilayah pegunungan pemetaan akan dibantu oleh LSM dengan melibatkan masyarakat adat perbatasan dimana mereka harus duduk bersama untuk menetapkan batas wilayah.

    “Nanti masyarakat yang tunjuk dan tetapkan sendiri, pemerintah hanya membantu saja, kalau sudah jelas semua baru akan muncul dengan perda, jadi cerita adat yang lisan-lisan ini yang ingin kita bawa ke tertulis dan prosesnya memang panjang. Di kabupaten di bentuk Gugus Tugas Pemetaan Masyarakat Adat,” pungkasnya. (Vin)

  • Proses Hukum Terhadap Pelaku Rasis Harus Dilakukan Secara Transparan

    Proses Hukum Terhadap Pelaku Rasis Harus Dilakukan Secara Transparan

    WAMENA – Pemerintah Jayawijaya bersama muspida dan seluruh perwakilan tokoh masyarakat mulai dari tokoh adat, agama, hingga pemuda, mengutuk keras ujaran rasisme yang dilontarkan salah satu politikus Ambrosius Nababan kepada eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

    Hal ini disampaikan kepada media usai rapat bersama forkopimda dan para perwakilan tokoh masyarakat di gedung Otonom, Selasa (26/01/21).

    Pemerintah menegaskan akan ikut mengawal proses hukum terhadap yang bersangkutan, proses hukum juga harus dilakukan secara transparan untuk publik, untuk menghindari rasa ketidakpuasan.

    “Pemerintah pusat harus cepat meyikapi permasalahan rasisme yang viral dimedia sosial ini beberapa hari belakangan ini. Kami Muspida dan masyarakat sepakat untuk menolak semua ujaran rasis yang beredar di medsos. Kami akan layangkan surat ke Kapolri untuk meminta Ambrosius Nababan diproses hukum,” tegas Bupati Jayawijaya.

    Forkopimda dan masyarakat Jayawijaya bahkan akan menandatangani sebuah petisi sebagai bentuk penolakan berbagai bentuk tindakan rasisme yang merupakan kejahatan kemanusiaan.

    Jayawijaya sendiri merupakan salah satu daerah yang sangat terdampak akibat ujaran rasisme yang berujung kerusuhan besar pada 23 September 2019 lalu.

    Sehingga Bupati Jayawijaya menghimbau  agar masyarakat Jayawijaya  tidak terprovokasi dengan isu -isu yang berkembang tetapi semua diserahkan kepada pihak berwajib untuk melakukan proses hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan.

    “Kami minta jangan ada pilih kasih terhadap pemberlakukan hukuman, saya berharap  benar -benar dilakukan proses hukum kepada yang bersangkutan karena masyarakat mengawal proses ini,” tegasnya.

    Ia meminta proses hukum yang dilakukan terhadap Ambrosius Nababan harus dilakukan secara transparan, bahkan hingga hukuman apa yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan harus dipublikasikan.

     “ Hukuman yang dijatuhkan kepada Ambrosius Nababan juga perlu di publikasi karena ini semua masyarakat Papua sudah melihat ujaran Rasisme yang dikeluarkan pada akun media sosial Facebook miliknya,” pungkasnya.(Vin)

  • Bupati Jayawijaya : Tahun Ini Distrik Libarek Akan Mendapatkan Bantuan Rumah

    Bupati Jayawijaya : Tahun Ini Distrik Libarek Akan Mendapatkan Bantuan Rumah

    WAMENA – Kepala Distrik Libarek, Hendrik Kosay, meminta pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk membangun beberapa unit rumah bagi ASN di Distrik Libarek. Menurutnya, mereka yang bertugas di Distrik Libarek merupakan ASN sehingga sudah sewajarnya jika mendapatkan fasilitas rumah dinas.

    “Di sini kami juga ASN tapi sebagian pegawai kami tidak memiliki rumah dinas, sehingga mereka terpaksa harus pulang pergi dari kota ke distrik tempat tugas mereka,” ungkapnya di sela-sela sambutannya saat kunjungan Bupati ke distrik Libarek, Kamis (21/01/21).

    Menurutnya, dengan adanya fasilitas rumah dinas di distrik tentu akan memudahkan para pegawai untuk berkordinasi dalam menyusun rencana kerja di distrik Libarek.

    Menanggapi hal tersebut, Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua SE, M.Si mamastikan di tahun 2021 ini pemerintah akan membangun beberapa unit rumah bagi ASN di Distrik Libarek, rumah ini nantinya akan diperuntukan bagi pegawai di tingkat distrik. Hanya saja berapa banyak jumlah rumah yang akan dibangun, kata Bupati belum bisa dipastikan.

    “Apa yang disampaikan warga termasuk kepala distrik bahwa mereka butuh rumah sebagai ASN di distrik, saya kira kami kebetulan ada program pembangunan rumah sehat, maka tentu kita akan berikan ke distrik Libarek, ungkap Bupati Banua saat berkunjung ke Distrik Libarek, Kamis (21/01/21)

    Selain membangun rumah ASN, rehap rumah yang diusulkan warga juga sudah menjadi catatan pemerintah daerah Jayawijaya yang akan ditindaklanjuti dinas perumahan. Ia berharap, apa yang menjadi keluhan warga baik tingkat kampung maupun distrik dapat dipenuhi secara bertahap.

    “Tahun ini ada bantuan dari kementrian dan ada tiga tahap, dari kementrian juga ada bantuan rehap rumah, ada juga dari provinsi yang pembangunannya dishare dengan kami, jadi ini baik untuk membantu masyarakat di Jayawijaya.” Jelasnya. (Vin)

  • Bupati Jayawijaya Berikan Bantuan Uang dan Semen Topang Pembangunan Kantor Klasis Kingmi Hitigima

    Bupati Jayawijaya Berikan Bantuan Uang dan Semen Topang Pembangunan Kantor Klasis Kingmi Hitigima

    WAMENA – Bupati Jayawijaya Jhon Richrad Banua SE,M.Si, meminta panitia pembangunan gedung Kantor Klasis Kingmi Hitigima Asotipo untuk konsisten membangunan gedung pelayanan tersebut.

    Hal ini disampaikannya, saat melihat bangunan kantor klasis yang baru dibangun tujuh puluh persen dan terhenti karena terkendala dana pembangunan.

    “Saya harap melalui sedikit bantuan yang kami berikan bisa membantu panitia untuk menyelesaikan pembangunan kantor klasis ini supaya bisa digunakan untuk melayani umat Tuhan di wilayah-wilayah yang ada di bawah naungan klasis ini,” ungkap Bupati Banua, Selasa (19/01/21).

    Untuk menopang pembangunan gedung kantor klasis, Bupati Jayawijaya memberikan bantuan kepada panitia pembangunan berupa uang tunai 50 juta rupiah, dan juga material pembangunan yakni 100 sak semen.

    “Saya harap  dalam waktu dekat sudah bisa rampung, bantuan yang kami berikan  jangan dilihat banyak atau sedikit, tapi ini merupakan bentuk kepedulian kami,” kata Banua.

    Menurut Bupati Banua, dalam memberikan bantuan keagamaan pemerintah tidak pernah melihat latar belakang gereja yang akan menerima bantuan, tetapi bantuan diberikan secara merata.

    “Bantuan yang kami berikan tidak melihat latar belakang gereja, namun kami berikan merata, karena ini tugas kami pemerintah sebagai pelayan,” tambannya.

    Lanjut Bupati, pemerintah juga harus rutin turun langsung ke masyarakat untuk melihat apa saja yang menjadi kebutuhan warga, terutama kendala dalam membangun rumah ibadah dan tempat-tempat pelayanan.

    “Kita harus lihat langsung agar tau kekurangannya apa saja, sehingga bantuan yang diberikan sesuai,” pungkasnya.

    Sementara itu Ketua Panitian Pembangunan, Pendeta Simon Lokobal, mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan bantuan melalui bupati Jayawijaya.

    “Kami yakin bangunan ini akan selesai, sebab itu kami mengucapkan terimakasih kepada bapak bupati Jayawijaya sebagai orang tua kami yang telah membuka tangan memberikan bantuan kepada kami,” ungkapnya. (Vin)

  • Kini Dengan Surat Rapid Sudah Bisa Masuk Keluar Jayawijaya, Namun Bersyarat

    WAMENA – Dalam waktu dekat pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak akan lagi mengeluarkan surat ijin keluar dan masuk Jayawijaya, dalam arti surat ijin jalan yang diberlakukan sejak pandemi Covid-19 Maret 2020 lalu tidak lagi berlaku.

    Warga yang hendak keluar Jayawijaya cukup menggunakan surat hasil Rapid Tes yang dikeluarkan rumah sakit atau klinik swasta, warga yang ada di Kabupaten pemekaran pun juga dapat menggunakan hasil Rapid Tes dari kabupaten masing-masing.

    “Kami putuskan ini berdasarkan hasil evaluasi kami selama penanganan Covid-19 sepanjang tahun 2020, dan hasil rapat salah satunya kami sepakat mencabut pemberlakuan surat ijin masuk keluar Jayawijaya. Namun kami perketat dengan surat keterangan rapid tes,” ungkap Bupati Jayawijaya, Jhon Richrad Banua SE, M.Si Rabu (06/01/21).

    Sedangkan untuk warga yang akan masuk Jayawijaya, lanjut Bupati Jayawijaya, hanya bisa menggunakan surat hasil Rapid Tes yang dikeluarkan dan di Validasi oleh petugas kesehatan milik Pemda Jayawijaya yang ditempatkan di Sentani.

    “Jadi nanti H-2 sebelum keberangkatan, pihak air lines akan mengirimkan data kepada petugas laboratorium untuk dilakukan rapid tes, kami akan berlakukan secepatnya mulai sabtu,” katanya.

    Pelayanan rapid tes di klinik swasta sendiri tentu akan berbayar dan harga rapid tes yang akan ditetapkan tentu nantinya akan berbeda-beda, sehingga Bupati Jayawijaya meminta warga Jayawijaya yang berKTP Jayawijaya untuk tetap melakukan rapid tes di RSUD dan puskesmas – puskesmas milik pemerintah Jayawijaya yang telah ditunjuk agar digratiskan.

    “Saya harap warga kita harus tetap rapid di tempat kita supaya tidak kena biaya, tapi kalau memang mau ke klinik swasta silahkan, tapi resikonya harus berbayar,” terangnya.

    Tambahnya, bagi warga yang hendak akan ke luar Papua juga nantinya bisa melakukan rapid antigen di klinik-klinik swasta di Wamena, yang mana rapid antigen merupakan salah satu syarat bagi calon penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar Papua.

    “Kalau untuk harga rapid di klinik swasta kami pemerintah tidak bisa intervensi, karena mereka beli alat rapid tes dikenakan pajak,” jelasnya.

    Pada kesempatan itu ia juga menegaskan bagi warga yang hedak masuk Jayawijaya wajib melakukan rapid tes di posko Sentani sehari sebelum keberangkatan ke Wamena, dan bila ingin melakukan perjalanan kambali ke luar Wamena maka masih bisa menggunakan surat rapid tes yang sama, dengan syarat surat keterangan hasil rapid yang berlaku selama 14 hari tersebut masih berlaku.

    “Sedangkan yang ingin keluar Jayawijaya bisa menggunakan surat rapid tes dari klinik swasta dan juga kabupaten asal, asalkan surat tersebut masih berlaku,”pungkasnya.(Vin)

  • Jelang 1 Desember, TNI/Polri di Wamena Gelar Apel Gabungan

    Jelang 1 Desember, TNI/Polri di Wamena Gelar Apel Gabungan

    WAMENA – Mengantisipasi pengembangan situasi (bangsit) jelang 1 Desember. Aparat gabungan TNI/Polri bersama pemerintah Jayawijaya gelar Apel Gabungan, yang berlangsung di seputaran Menara Salib kota Wamena, Senin (30/11/20).

    Selain mengantisipasi pengembangan situasi 1 Desember, apel gabungan yang melibatkan 200 personil  ini juga sekaligus untuk pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru.

    Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE,M.Si yang mengambil langsung apel tersebut mengatakan bangsit 1  Desember dan Bulan Kasih Natal serta Tahun Baru, akan ada banyak kegiatan-kegiatan gereja, sehingga perlu dilakukan pengecekan kesiapan anggota TNI/Polri yang ada.

    “Mari kita bersama-sama ikut berpartisipasi menjaga keamanan dan Ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Jayawijaya ini,” ungkap Bupati Jayawijaya.

    Ia berharap, dengan bersinerginya seluruh komponen yang ada di Wamena, dapat ini melahirkan kekuatan dan persatuan.

    Sehingga kenyamanan di tengah tengah masyarakat akan tercipta dengan baik, apalagi menjelang perayaan Natal dan tahun baru yang tinggal menghitung hari.

    “Kita selaku penanggungjawab keamanan dan Ketertiban masyarakat harus selalu bersinergi dan bahu membahu untuk mewujudkan situasi yang kondusif, aman dan nyaman kepada masyarakat,,” katanya.

    Sehingga perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin guna mengantisipasi terjadi  Bangsit di wilayah ini di Jayawijaya secara tak terduga.

    Banua juga mengajak warga Jayawijaya agar tidak boleh terprovokasi dengan isu-isu yang meresahkan masyarakat, ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan Ketertiban masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru. Apalagi saat ini masih berada dalam situasi pandemi.

    “Saya berpesan untuk tetap menjalankan Prokes (Protokol Kesehatan) yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kepada masyarakat berupa 3 M yaitu ( Mencuci tangan, Menjaga Jarak dan Memakai Masker),” tutup Bupati.

    Sementara itu, Dandim 1702/Jayawijaya, Letkol Inf Candra Dianto, SH mengatakan bahwa pihaknya bersama aparat Polres Jayawijaya rutin melakukan patroli untuk menjaga kamtibmas tetap terjaga.

    “Kita tidak boleh menjadi pemicu terjadinya konflik, jangan arogan namun kedepankan sikap persuasif dan humanis dengan cara memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat sehingga mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan tersebut salah/ tidak baik,” pungkas Dandim.

    Lebih lanjut Dandim  mengatakan agar dalam pelaksanaan kegiatan apapun nantinya laksanakanlah dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

    “Laksakan kegiatan  sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.  Apabila ada pengembangan situasi yang menonjol agar segera dilaporkan kepada Komando Atas,” tegas Letkol Candra (Vin)

  • Maraknya Penyelundupan Miras, Bupati Jayawijaya Minta Aparat Perketat Jalur Trans Jayapura-Wamena

    Maraknya Penyelundupan Miras, Bupati Jayawijaya Minta Aparat Perketat Jalur Trans Jayapura-Wamena

    WAMENA – Terkait penggagalan penyelundupan ribuan botol minuman keras yang akan dipasok di wilayah pegunungan tengah Papua termasuk Wamena melalui jalan darat trans Jayapura-Wamena.

    Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, M.Si meminta aparat yang bertugas untuk melakukan pengamanan di jalan trans Jayapura-Wamena harus benar-benar melakukan pengawasan dengan memperketat akses masuk di wilayah jalan itu.

    “Aparat keamanan yang bertugas di sepanjang jalan trans Jayapura-Wamena harus benar-benar perketat akses masuk, bukan saja menangkap miras tetapi perketat juga orang yang masuk karena Covid-19 yang mulai meningkat saat ini,” ungkap Bupati Jayawijaya kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (07/12/20).

    Penyelundupan miras melalui jalur darat dan berhasil digagalkan aparat gabungan di Kabupaten Yalimo  merupakan kali kedua, dan hal ini sangat disayangkan Bupati Jayawijaya, bahwa ada saja oknum-oknum yang berusaha memasukan barang-barang  haram tersebut ke wilayah Lapago.

    Dirinya mengapresiasi kesigapan aparat yang selalu berhasil menggagalkan penyelundupan-penyelundukan miras di jalur trans.

    “Saya harap setiap aparat yang bertugas di jalan trans jangan memandang buluh terhadap mereka yang masuk ke Lapago, terutama mereka yang dengan sengaja membawa miras ataupun barang haram lainnya,” pungkasnya. (vin)

  • Terbengkalai Dua Tahun, Pemda Jayawijaya Minta Kontraktor Rampungkan Pembangunan Rumah Bantuan di Muliama

    Terbengkalai Dua Tahun, Pemda Jayawijaya Minta Kontraktor Rampungkan Pembangunan Rumah Bantuan di Muliama

    WAMENA– Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE, M.Si meminta kontraktor yang menangani pembangunan perumahan rakyat di Distrik Muliama untuk segera menyelesaikan pekerjaannya.

    Pasalnya, setelah beberapa kali meninjau lokas perumahan di dapati banyak banguna. rumah yang pengerjaannya belum rampung seperti pemasangan kaca jendela, dinding rumah, dan beberapa bagian rumah lainnya.

    Pada hal menurut bupati, pembangunan perumahan rakyat yang menggunakan dana kampung dan dana bantuan Kementrian PUPR ini telah mulai dibangun sejak tahun 2018.

    “Saya harap pihak ketiga yang ditunjuk oleh kementerian PUPR yang membangun perumahan, harus melakukan pembangunan sesuai perencanaan yang ada, karena itu bantuan kementerian,” ungkap Banua, Rabu (25/11/20).

    Menurutnya, rumah bantuan yang diberikan kementerian di Kabupaten Jayawijaya sebanyak 50 unit yang dibangun tersebar di wilayah Jayawijaya.

    “untuk wilayah Kabupaten Jayawijaya, bantuan perumahan yang sama juga dirasakan oleh masyarakat di beberapa distrik, diantaranya Distrik Wouma, Asolokobal, Asotipo, Muliama dan itu ada yang berasal dari kementerian dan juga provinsi,” pungkasnya. (Vin/RS)

  • Pemda Jayawijaya Minta Pengelola Tempat Wisata, Homestay dan Rumah Makan Wajib Terapkan Protokol Kesehatan

    Pemda Jayawijaya Minta Pengelola Tempat Wisata, Homestay dan Rumah Makan Wajib Terapkan Protokol Kesehatan

    WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya meminta kepada seluruh pengelola tempat usaha baik hotel, home stay, dan tempat-tempat wisata serta restaurant dan rumah makan di Jayawijaya untuk menerapkan potokol kesehatan selama masa adaptasi normal baru ini.

    Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, Drs. Tinggal Wusono, M.A.P disela-sela kegiatan Pelatihan Manajemen Home Stay, Pondok Wisata, dan Rumah Wisata, yang berlangsung di Wamena baru-baru ini.

    Menurutnya, baik pengusasa, masyarakat dan pemerintah harus komitmen dan konsisten untuk bagaimana protocol kesehatan itu  dilaksanakan dari awal sampai akhir.

    “Saya juga berharap karena pandemic ini adalah menyangkut keselamatan sehingga sinergi itu harus kita lakukan, jadi sinergi antara pengelola usaha antara pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya.

    Lanjutnya, ketika semua bersinergi maka porsi hak dan kewajiban akan menjadi ringan, dengan begitu proses pelaksanaan pengembangan usaha pada situasi adaptasi normal baru bisa diwujudkan.

    “Sesuai arahan kami, kami tetap meminta kepada dinas terkait untuk mengeluarkan SOP kaitannya dengan bagaimana tempat-tempat wisata mulai dibuka,” katanya.

    Tambahnya, karena sebagian besar tempat wisata di Jayawijaya di kelola penduduk asli, sehingga memang harus dibantu secara baik. Dimana tempat-tempat wisata memang harus menyiapkan secara baik sarana-prasarana yang memadai mulai dari bagaimana memahami penanganan covid-19, dengan begitu pengelola tempat wisata secara tidak langsung akan mulai menyiapkan langkah-langkah pencegahan, seperti menyiapkan tempat cuci tangan, jaga jarak, dan lainnya.

    “Karena bagaimana pun ketika memang informasi itu tidak tersampaikan secara baik masyarakat juga tidak akan lakukan itu secara baik. Sehingga pesan kami covid ini bukan hanya menjadi bagian tugas kesehatan tetapi menjadi tugas bersama, termasuk SKPD teknis yang secara langsung berkontrobusi dan bertanggungjawab terkait dengan pembinaan dan pengawasan,” pungkas plt sekda. (Vin)