Category: Berita

WAMENA – Adanya dugaan penyalagunaan dana desa dibeberapa kampung di Papua yang diduga kuat ikut menyokong aktifitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) seperti yang disampaikan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua selaku pemilik wilayah yang juga sering menjadi jalur perlintasan KKB mengatakan,pihaknya belum mendapatkan laporan terkait hal tersebut, jikalaupun ada menurut Banua tentu sepenuhnya akan menjadi kewenangan pihak yang berwajib untuk menindak.

“Kami belum ada laporan terkait adanya kepala kampung yang menyalahgunakan dana desa untuk backing KKB, Jayawijaya belum ada laporan sampai sekarang,” ungkap Bupati Banua, Kamis (28/11).

Lanjutnya bupati, terlepas dari perbedaan pandangan pemerintah daerah wajib merangkul mereka yang berseberangan, karena mereka juga memiliki hak yang sama dengan warga lainnya.

Salah satunya yakni pemerintah daerah bekerjasama dengan TNI melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) membangun enam unit rumah di Kampung Alogonik Waragome Distrik Piramid yang dikenal sebagai salah satu kampung perlintasan KKB karena kampung tersebut juga berbatasan dengan kabupaten Lanny Jaya.

“Saya tidak mengenal daerah merah atau apa karena mereka bagian dari warga Jayawijaya. Ini tanggungjawab saya sebagai bupati harus merangkul mereka agar bagaimana mereka juga mendapatkan hak yang sama seperti warga kita yang lain,” tutur Bupati Banua.

Ditambahkannya, bahkan rencana pembangunan rumah tersebut telah dianggarkan dalam APBD 2019 ini.

Selain pembangunan rumah, pemerintah bersama TNI juga menyambungkan aliran listrik ke beberapa rumah warga di kampung itu.

“Saya selalu melakukan kunjungan ke setiap distrik untuk menghimbau masyarakat kita agar kita bersatu melakukan pembangunan dan bersama menjaga keamanan Jayawijaya,” pungkasnya. (Vin/Rs)

WAMENA – Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua Pastikan tidak ada desa atau kampung fiktif di wilayahnya.

Hal ini disampaikannya pasca warning dari kemendagri terhadap seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia tentang dugaan adanya desa fiktif.

“Kalau untuk kami karena Jayawijaya adalah kabupaten induk, jadi kemungkinan adanya desa fiktif itu tidak mungkin,” tegas bupati, Kamis (28/11).

Menurutnya, yang perlu dilihat adalah daerah pemekaran yang mana beberapa daerah tetangga hingga kini masih bermasalah terkait batas wilayah dengan kabupaten Induk Jayawijaya.

“Saya pastikan kabupaten Jayawijaya adalah kabupaten induk, jadi  kami yang bagi wilayahnya. Sehingga tidak ada ada namanya kampung fiktif,” pungkasnya. (Vin/RS)

WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pastikan tidak akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2019 sebelum hasil tes untuk formasi 2018 diumumkan.

Hal ini disampaikan langsung Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, Rabu (06/11). “Kita mau melakukan tes CPNS tetapi formasi 2018 saja belum diumumkan bagaimana kita biasa membuka pendaftaraan baru lagi,” ungkap Banua.

Menurutnya jika pendaftaran CPNS formasi 2019 dibuka maka yang tes pada formasi 2018 yang lalu akan kembali mengikuti tes dan hal ini tentu akan menimbulkan kecurangan.

“Jadi kita akan menunggu hasil tes 2018 baru kita di kabupaten Jayawijaya baru bisa buka untuk tes CPNS 2019, karena hampir semua  di Papua hasil tes formasi 2018  belum diumumkan,” ujarnya.

Diakuinya, pemda Jayawijaya telah menerima edaran dari Kemen PANRB terkait dibuka kembali penerimaan CPNS formasi 2019, namun pihaknya masih menunggu pengumuman hasil CPNS formasi 2018.

Banua berharap sebelum dilakukan pendaftraan CPNS formasi 2019 dibuka kembali hasil tes formasi 2018 dapat segera diumumkan.

“Sampai sekarang kami sendiri belum mendapat informasi kapan diumumkan (formasi 2018) karena itu semuanya dilakukan kementerian dan kabupaten tidak biasa intervensi,” pungkasnya. (Vin/RS)

WAMENA — Presiden Joko Widodo berjanji akan menindaklanjuti usulan pemekaran provinsi di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Meskipun saat ini telah tengah diberlakukan moratorium pemekaran.

Hal ini diungkapkannya saat melakukan tatap muka bersama para tokoh adat dan tokoh agama di Hotel Grand Baliem disela-sela kunjungannya di Wamena, Senin (28/10).

“Khusus untuk pegunungan tengah Papua akan saya tindak lanjuti. Ini menjadi PR saya setelah pulang dari sini” ungkap Jokowi disambut tepuk tangan tamu undangan.

Secara gamblang Presiden yang sudah empat kali mengungjungi Wamena ini membeberkan saat ini ada 183 usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) baik provinsi maupun kabupaten/kota, namun untuk wilayah pegunungan tengah akan menjadi catatan baginya. “Jika dibuka satu yang lain pasti antri di depan kantor saya,” katanya becanda.

Sementara, Ketua Asosiasi Bupati Se-pegunungan Tengah Papua, Befa Yigibalom mengatakan hal tersebut sangatlah wajar karena wilayah pegunungan tengah memberikan suara terbanyak bagi pasangan Jokowi-Maruf pada pilpres lalu, bahkan 100 persen.

“Kalau ada berkat yang dibagi ke provinsi lain dan kalau bisa kami lagi, jantung Papua itu kami pegunungan tengah. Suara 100 persen dan seluruh tambah ada di pegunungan tengah. Kalau ada pemekaran provinsi lain maka kami harap kami duluan,” pungkasnya.

Saat mengunjungi Wamena senin Pagi, presiden langsung meninjau Paras Wouma, salah satu daerah yang terdampak parah saat rusuh Wamena 23 September lalu. Dilanjutkan dengan melihat kondisi perkantoran bupati Jayawijaya yang juga ikut terbakar pada peristiwa rusuh beberapa waktu lalu.

Setelah melihat kondisi kantor bupati, presiden pun melanjutkan pertemuan bersama para tokoh adat dan tokoh agama di Hotel Grand Baliem Wamena. Usai pertemuan rombongan pun bertolak ke Jayapura, dimana presiden direncanakan meresmikan Jembatan Youtefa di Kota Jayapura. (Vin/RS)

WAMENA — Setelah resmi dilantik untuk kedua kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober lalu, Papua dan Papua Barat menjadi agenda utama Presiden Joko Widodo dalam mengawali rangkaian kunjungannya di dalam negeri.

Usai berkunjung ke Kabupaten Kaimana Papua Barat, Presiden bersama rombongan Senin (28/10) pagi tiba di Bandar Udara Wamena dengan menggunakan pesawat CN.A295 milik TNI AU.

Setelah melihat langsung kondisi Wamena paska rusuh 23 September lalu, Jokowi mengakui memang mudah memulihkan fisik namun sulit mengembalikan kepercayaan.

Untuk itu, dirinya telah memerintahkan kementrian terkait dalam hal ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk merampungkan pekerjaan fisik.

“Saya sudah perintahkan kepada menteri PU agar fisiknya segera diselesaikan, mulai dari pasar hingga rumah warga, agar fisik kebakaran hilang dari kota Wamena. Tidak ada psikologis bahwa pernah kejadian,” ungkap Jokowi.

Lanjut Jokowi, tahap kedua yakni mengembalikan kepercayaan masyarakat  bahwa kota Wamena adalah kota yang damai dan aman, yang penduduknya sangat ramah dan ini merupakan tanggungjawab bersama.

“Setelah pelantikan periode ke dua ini yang saya kunjungi pertama adalah Tanah Papua pesannya jelas,” ujarnya.

Sementara untuk pembangunan perumahan warga, ruko, kampus, dan kantor bupati yang terdampak rusuh presiden juga telah memerintahkan kementrian terkait.

“Kita semua ingin Wamena kembali normal baik fisik maupun psikologis politiknya, dan saya yakini apa yang disampaikan oleh para tokoh memberikan semangat bagi kita semua dan masalah ini bisa kita selesaikan secepatnya,” pungkasnya. (Vin/RS)

WAMENA — Terkait pembangunan kembali perkantoran di lingkungan Kantor Bupati Jayawijaya yang terdampak pada rusuh Wamena 23 September lalu, Bupati Jayawijaya membeberkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Kementrian PUPR untuk dilakukan sharring dana dalam pembangunan kembali area tersebut.

“Kami sudah minta ke kementrian PUPR supaya kita lakukan sharing untuk membangun kantor bupati,” kata Banua, Senin (28/10).

Jika sebelumnya kementrian PUPR sempat menawarkan agar dilakukan rehab, menurut Banua hal tersebut sangat tidak efektif karena masih akan meninmbulkan rasa trauma bagi para pegawai, selain itu Papua juga termasuk daerah rawan gempa sehingga sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan pegawai.

“Kantor bupati  kami mau bangun baru, bukan direhap. Karena jika hanya direhab masih akan memberikan trauma bagi pegawai kita,” bebernya.

Pembangunan kantor bupati baru akan dilakukan di lokasi yang sama, hanya saja kemungkinan desain bangunannya akan jauh berbeda dari bangunan sebelumnya, direncanakan akan dibangun tiga lantai.

“Kita akan lihat lagi karena tugu salib sudah tinggi disebelahnya juga ada gedung otonom, sehingga kami akan melihat bagaimana membangun kantor baru dua atau tiga lantai,” pungkasnya. (Vin/RS)

WAMENA- Dalam rangka koordinasi bersama pemerintah daerah dan TNI Polri terkait kunjungan Presiden lada 28 Oktober nanti, Manteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan plt Kapolri Komjel Ari Doni tiba di Wamena, Sabtu (26/10) pagi. Rombongan yang tiba sekitar pukul 09.30 pagi menggunakan pesawat milik TNI.

Setibanya di Bandar Udara Wamena mendagri langsung disambut dengan ucapan ulang tahun dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang dipimpin langsung Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua beserta Forkopimda. Tidak sampai disitu, setibanya di Makodim 1702/Jayawijaya, Mendagri yang juga disambut ucapan dari para prajurit TNI dan Polri.

“Ini surpraise karena saya bisa merayakannya di tengah-tengah prajurit TNI dan Polri, ditempat yang saat ini menjadi perhatian nasional maupun internasional yaitu di Wamena,” ungkap Mendagri.

Dibeberkannya, hampir setiap tahun dirinya tidak pernah merayakan hari specialnya dengan orang luar, perayaan hanya di lingkungan keluarga itu pun hanya dengan menggelar pengajian.

Diakuinya, memang ada rencana untuk merayakan HUT ke 55nya bersama keluarga namun karena panggilan tugas sehingga dirinya harus terbang ke Papua demi kepentingan bangsa dan negara.

“Sudah ada rencana kemarin untuk merayakan dengan keluarga, namun karena tugas karena bapak presiden akan melaksanakan kunjungan ke Papua maka kapasitas saya sebagai mendagri  harus berkontribusi dalam rangka untuk menyelesaikan  permasalahan Papua,” tuturnya.

Usai melakukan tatap muka bersama prajurit TNI/Polri serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah Jayawijaya. Sekitar pukul 11.00 WIT Mandragri beserta rombongan menlanjutka  penerbangan ke Jayapura. “Terimaksih untuk surprise yang diberikan jajaran TNI/Polri dan juga pemerintah daerah,” (Vin/RS)

WAMENA – Dalam kunjungannya di Wamena bersama Panglima TNI, Kapolri dan beberapa Menteri Kabinet Kerja untuk melihat situasi dan kondisi Wamena pasca rusuh 23 September lalu, Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan Jendral (purn) Wiranto mememastikan dirinya mewakili pemerintah pusat ingin mendengar langsung masukan dari masyarakat baik Papua maupun non-Papua, untuk menciptakan kembali Wamena yang aman dan kondusif.

Karena setelah berdiskusi dengan warga pendatang yang mengungsi di Kodim 1702/Jayawijaya, banyak dari mereka yang masih ingin menetap di Wamena namun meminta jaminan keamanan.

“Kehidupan dari masyarakat Non Papua yang ada di pengungsian itu ada di Wamena, mereka telah merintis itu selama puluhan tahun, mereka tidak ingin kembali ke daerah asalnya tetapi ingin tetap tinggal di Wamena dengan catatan jaminan keamanan,” ungkap Wiranto, usai pertemuan bersama seluruh lapisan masyarakat Jayawijaya dan pimpinan paguyuban di Gedung Aithousa Wamena, Selasa (08/10).

Hal tersebut pun di sambut Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jendral Pol.Tito Karnavian, yang siap menjamin keamanan baik warga pendatang maupu warga asli Papua.

Dalam pertemuan yang berlangsung hampir satu jam itu, perwakilan Tokoh Masyarakat dari Suku Mukoko Jayawijaya Agus Hubi juga menyampaikan agar warga non-Papua tidak keluar dari Wamena, tetapi kembali dan bersama membangun Wamena.

Sehingga hal inilah yang menurut Wiranto akan disampaikan kepada presiden, agar pemerintah pusat dapat segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kondisi fisik Wamena, baik rumah, ruko, kios, dan gedung pemerintahan yang terbakar.

Selain itu juga memulihkan semangat kebersamaan, persaudaraan , dan perdamaian.

“Saya kira ini yang ingin dicapai oleh pemerintah sehingga dapat dipahami oleh seluruh masyarakat indonesia,” tegasnya. (Vin/RS).

WAMENA – Pembentukan Satgas UPP Saber Pungli di setiap provinsi dan kabupaten/kota merupakan tindak lanjut dari program nawacita Presiden dengan tiga tugas pokok, yakni pencegahan, yustisi dan penindakan.

Terbukanya peluang terjadi praktik pungli dalam penyelenggaraan layanan publik, maka perlu di setiap kabupaten memiliki satgas UPP Saber Pungli.

Satgas UPP Saber Pungli Jayawijaya sendiri dibentuk pada 2018 lalu, dan di tahun 2019 ini sudah ada dua penindakan, salah satunya terkait pungli tiket di bandara Wamena.

“Ada 12 kabupaten yang membentuk UPP Saber Pungli, 9 diantaranya sudah dikukuhkan dan kini sedang melakukan sosialisasi,” ungkap Kompol Ahmad Faujan dari Inspektorat Polda Papua pada kegiatan Supervisi dan Asistensi UPP Saber Pungli Provinsi Papua yang berlangsung di Sasana Wio Kantor Bupati Jayawijaya, Selasa (17/09/2019).

Menurutnya, fungsi dan tugas satgas UPP Saber Pungli hingga kini masih perlu dilakukan sosialisasi, namun tetap dilakukan penindakan.

“Kita lakukan sosialisasi dulu, kita tidak bisa serta merta langsung penindakan, kalaupun sudah sosialisasi dan masih ada pelaku pungli dan sudah ditegur tapi masih mengulang maka akan dilakukan penindakan,” katanya.

Pada kesempatan itu dirinya berharap satgas UPP Saber Pungli Jayawijaya dapat menindak aksi pungli yang terjadi di wilayahnya sehingga dapat meminimalisir aksi pungli.

“Memang tidak mungkin bersih tapi paling tidak diminimalisir untuk mengurangi kegiatan-kegiatan pungli yang sangat meresahkan masyarakat,” ujarnya.

Dirinya juga menghimbau masyarakat agar segera melapor ke petugas yang ada jika mengalami atau melihat praktek pungli.

Plt. Sekda Kabupaten Jayawijaya, Drs.Tinggal Wusono, M.AP berharap dengan adanya tim SABER diharapkan integritas dan komitmen seluruh pegawai dalam memberikan layanan kepada masyarakat semakin maksimal.

“Kita juga berharap layanan itu bukan uang tapi layanan itu bagaimana kita memberikan akses sebaik-baiknya kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menikmati apa yang menjadi produk layanan kita,” jelas Tinggal.

Lanjutnya, kalaupun layanan diberikan beban uang maka dasar hukum dari pada beban baik itu peraturan daerah maupun ketentuan yang lebih tinggi harus ada.

Dengan begitu menurutnya, masyarakat tidak dirugikan kaitannya dengan pembebanan uang, yang pada akhirnya akan dimasukan ke kas negara. (Vin/YP).