Category: Berita

WAMENA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terus memfokuskan perhatian dalam melindungi anak-anak tanpa diskiriminasi mulai dari Aceh hingga Papua, begitupun di Jayawijaya.

Terkait laporan tentang keberadaan anak-anak jalanan di Jayawijaya, maka kementerian PPPA terus melakukan pendekatan dengan dewan adat untuk melihat dan menyentuh langsung keberadaan anak-anak jalanan ini.

“Saya mengingatkan Bupati untuk nanti kita bersama-sama dengan kementerian bekerjasama juga dengan kementerian sosial untuk melihat anak-anak ini agar mereka dapat terpenuhi hak-hak mereka, tumbuh kembang mereka termasuk perlindungan khusus bagi mereka,” ungkap Menteri PPPA Yohana Yembise, kepada wartawan usai Gala Dinner FBLB yang berlangsung di Gedung Aithosa GKI Wamena, Selasa (06/08/2019).

Sementara itu, Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE., M.Si., mengatakan keberadaan anak-anak jalanan ini adalah tanggung jawab pemda Jayawijaya juga, meskipun sebagian besar anak-anak tersebut berasal dari kabupaten tetangga.

“Kami punya prinsip bahwa anak-anak yang ada di jalanan di Wamena ini adalah tanggung jawab kami juga, dan kita juga tahu anak-anak itu sebagaian besar dari kabupaten pemekaran,” kata Bupati Banua.

Namun demikian lanjut Bupati, ada beberapa program pemda Jayawijaya yang akan dilaksanakan untuk membina anak-anak jalanan ini.

“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten pemekaran, dan jika telah dibina dengan baik, maka anak-anak ini akan dikembalikan ke orang tua masing-masing,” tutup Banua. (Vin/YP).

WAMENA – Saat memenuhi undangan pemerintah kabupaten Jayawijaya untuk membuka kegiatan Festival Budaya Lembah Baliem ke-30, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Yohana Yembise menyempatkan waktu untuk bertatap muka langsung dengan anak-anak Jayawijaya bertempat di gedung Ukumearek Asso, Wamena, Kamis (8/8/2019).

Tatap muka yang berlangsung sekitar satu jam itu, Menteri yang akrab disapa Mama Yo ini terlihat begitu akrab bertegur sapa dengan anak-anak yang hadir, dirinya bahkan menjawab satu persatu setiap pertanyaan yang diajukan anak-anak.

Seperti pertanyaan yang diajukan, Xena Maturbongs, siswi SMP Negeri 1 Wamena menyarankan kepada menteri agar pada hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli dijadikan hari libur nasional.

Menanggapi pertanyaan tersebut, dikatakan Menteri dari sekian kali pertemuan dengan anak-anak di seluruh Indonesia, baru pertama kali menerima usulan liburan pada hari anak tersebut.

“Baru pertama kali mama Yo dengar. Nanti mama Yo sebarkan undangan supaya 23 Juli setiap tahun dirayakan di setiap sekolah di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Mantan Dosen di Universitas Cenderawasih itu mengajak kepada anak-anak sekolah untuk mengingatkan kepala sekolah terkait edaran yang akan diberikan. “Nanti edaran mama Yo buat supaya kalau bisa bukan libur tetapi upacara saja,” katanya.

Perempuan asal Biak-Papua ini juga mengajak pemerintah Jayawijaya untuk melindungi perempuan dan anak, terutama anak-anak agar tidak menikah dini. “Anak-anak tidak boleh kawin cepat-cepat, sekolah dahulu sampai jadi orang sukses” ujarnya. (Vin/YP).

WAMENA – Sekda Kabupaten Jayawijaya, Yohanis Walilo, S.Sos,.M.Si,. resmi dilantik sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jayawijaya. Pelantikan Badan Pengurus PMI Jayawijaya dilakukan oleh Kepala Bidang Organisasi PMI Provinsi Papua, Karel Wamena, di Gedung Wio kantor bupati, Rabu (31/07/2019).

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, Marthin Yogobi, SH,.M.Hum,. disampaikan bahwa pelantikan pengurus dalam suatu organisasi sangatlah penting, terutama untuk mendapatkan legitimasi dalam melaksankan tugas dan tanggungjawab, begitu juga dengan PMI. “Diharapkan PMI Jayawijaya dapat bersinergi dengan program kerja pemda dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan,” ungkap Wabup.

Diakuinya, wujud kepedulian dan peran penting PMI sangat dirasakan melalui kerjasama BPJS dan Korpri dalam upaya melaksankan kegiatan kemanusiaan di Kabupaten Jayawijaya. Sementara, Kepala Bidang Organisasi PMI Provinsi Papua, Karel Wamena berharap PMI Jayawijaya dapat lebih maju dan lebih aktif. “PMI Jayawijaya adalah central dan contoh bagi kabupaten pemekaran lainnya, sehingga PMI Jayawijaya harus mempu menunjukan bukti kerja terutama dibidang kemanusiaan,” ungkapnya.

Diakui, banyak kegiatan kemanusiaan yang dapat dilakukan oleh PMI, namun harus didukung oleh pendanaan yang cukup, sehingga dirinya berharap ada dukungan dari pemda dalam mendorong dan mendukung kegiatan PMI Jayawijaya. Pada kesempatan yang sama, Ketua PMI Kabupaten Jayawijaya yang baru dilantik, Yohanis Walilo S.Sos,.M.Si,. berterimakasih atas kepercayaan yang diberikan sebagai ketua PMI.

Dirinya juga berpesan kepada badan pengurus yang baru dilantik dapat membuktikan kinerjanya lima tahun kedepan. “Kegiatan yang dilakukan tentunya memiliki harapan agar semua dapat terbantu terutama mereka yang membutuhkan darah,” kata Walilo.

Kedepan lanjutnya, PMI akan lebih sering melibatkan anak muda sebagai relawan karena pemuda merupakan garda terdepan. Pada kesempatan itu, PMI provinsi Papua secara simbolis menyerahkan bantuan berupa 1 unit kendaraan operasional ambulance kepada PMI Jayawijaya. (Vin/Rs)

Mewakili pemerintah, Sekda Jayawijaya Yohanes Walilo S.Sos, M.Si mengatakan TP PKK tingkat distrik merupakan perpanjangan tangan TP PKK tingkat kabupaten dan TP PKK tingkat distrik diharapkan nantinya dapat mengkoordinir pengurus tingkat kampung.

“Dengan semangat yang baru, dengan kepemimpinan bupati yang baru maka tugas TP PKK diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan berjenjang,” ungkap Sekda Walilo, saat menghadiri pelantikan TP PKK tingjmkat distrik di kediaman bupati, Kamis (18/07/2019). Tambahnya, PKK merupakan organisasi wanita yang hadir untuk menopang keluarga dan tugas suami. Sehingga kesuksesan suami di tingkat kabupaten dan distrik juga ditentukan oleh isteri yang merupakan anggota PKK.

Sekda juga menyinggung terkait emansipasi wanita yang mana kini perannya tidak hanya ada digaris belakang (mengurus rumah) tetapi harus tampil mendukung suami. “Saya pesan, jangan anggap istri bertugas hanya mengurus anak dan rumah tapi berikan kesempatan kepada mereka untuk berorganisasi, karena istri merupakan penopang kita dalam menjalankan tugas baik di tingkat kabupaten maupun distrik,” papar Sekda.

Pada kesempatan itu dirinya juga mengingatkan agar setiap program PKK di tingkat kampung dapat disinkronkan dengan dana kampung, karena telah dianggarkan. “Dalam dana kampung ada alokasi anggaran untuk pembinaan PKK, sehingga dana tersebut harus dimanfaatkan dan dikolaborasikan dengan program PKK baik tingkat kabupaten, distrik, maupun kampung,” jelasnya. Dengan begitu lanjut sekda, TP PKK dan pemerintah daerah dapat membangun kerjasama dalam melaksanakan program sesuai harapan dan motto kabupaten Jayawijaya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Jayawijaya Nyonya Yustina Yeni Banua S.Ip, M.Si mengatakan gerakan PKK adalah suatu gerakan pembangunan masyarakat,  keluarga sejahtera lahir dan batin karena kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi Organisasi ini juga untuk mengajak keluarga agar dapat menolong diri sendiri agar menjadi lebih sejahtera. “Program pokok PKK adalah program dalam memenuhi kebutuhan dasar dan terwujudnya kesejahteraan keluarga yang dikenal dengan 10 program pokok PKK,” katanya. Menurutnya, keberadaan PKK dan Dasa Wisma menjadi penting dan strategis karena informasi yang diperlukan keluarga dapat disampaikan langsung oleh anggota PKK. “Kepada ketua PKK distrik yang baru agar menjalankan amanah dengan penuh tanggungjawab, demi mencapai tujuan akhir yakni keluarga indonesia yang sejahtera lahir dan batin,” ungkapnya. Sehingga tambahnya, harus terus belajar dan pandai membawa diri.

Tidak hanya itu, para kepala distrik juga diharapkan dapat mendukung kegiatan PKK karena penilaian kinerja distrik dipengaruhi oleh keberhasilan PKK.  “Kepada para pimpinan OPD selaku mitra kerja dimohon dukungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan PKK karena tanpa dukungan maka tujuan akhir kegiatan PKK mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin tidak akan tercapai,” pungkasnya. (Vin/RS)

“Ini penting, kita sedang berupaya agar semua masyarakat memiliki e-KTP dan Kartu Keluarga (KK), karena salah satu manfaat yang nantinya bisa dirasakan yakni rastra,” kata Wabup. Apalagi lanjut Wabup, mulai bulan Oktober nanti tidak ada lagi penyaluran rastra atau beras sejahtera, karena bantuan tersebut akan dirubah dengan bantuan tunai.

Dengan penyaluran bantuan tunai yang disalurkan melalui perbankan, maka otomatis seluruh masyarakat penerima manfaat diharuskan memiliki rekening. “Untuk dapatkan uang tunai ini penerima harus punya rekening karena nanti transaksinya lewat bank, jadi warga harus punya e-KTP dan KK,” ungkapnya.

Wabup Yogobi berharap para kepala kampung dan kepala distrik dapat mengarahkan masyarakat, agar perekaman yang saat ini sedang dilakukan oleh petugas dapat berjalan dengan baik dengan hasil yang maksimal.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kanoria Siagian, mengatakan untuk distrik Yalengga hampir semua kampung sudah melakukan perekaman namun pencapaiannya belum semaksimal yang diharapkan.  “Mudah-mudahan dengan turunnya kami yang melakukan sistem jemput bola ini semakin maksimal,” katanya.

Jumlah pendudukan Distrik Yalengga sebanyak 3.668 jiwa yang tersebar di 11 kampung, sebanyak 3.010 jiwa merupakan penduduk wajib e-KTP dan yang baru melakukan perekaman sebanyak 800 jiwa.

“Dari kemarin sampai hari ini kurang lebih ada 200 warga yang melakukan perekaman dan masyarakat sangat antusias melakukan perekaman,” ungkapnya. Perekaman yang dilakukan di Yalengga akan berlangsung hingga Jumat nanti.

Dari 40 distrik di Jayawijaya sebanyak 11 distrik telah melakukan perekaman dan akan terus dilakukan hingga Desember nanti, namun tidak termasuk distrik Trikora. “Hanya distrik Trikora yang belum kami anggarkan karena dana kami terbatas,” pungkasnya. (Vin/YP).

Atas nama pemerintah daerah dirinya mengapresiasi kinerja TNI meskipun TMMD bukan kegiatan baru karena hampir setiap tahun dilakukan. “Ini merupakan salah satu fungsi sosial dari TNI, supaya dekat dengan rakyat untuk membangun kampung,” katanya. Menurutnya juga pemerintah daerah siap mendukung dan itu sudah dilakukan selama ini, yang mana setiap tahun pemda anggarkan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan TMMD di distrik-distrik.

Pada kesempatan itu beberapa mitra seperti PLN, BPJS, Perbankan, Dinas dan beberapa kementerian ikut memberikan bantua seperti perlengkapan olahraga, solarsel, makanan tambahan dan juga mesin air bersih. “Ini merupakan dukungan moril dari pihak-pihak terkait, dan kami sangat berterimakasih karena menjadi motifasi untuk membangun desa dengan potensi yang ada,” jelas Wabup. Tambah wabup, pemda selalu mendukung TNI dan ikut membangun daerah, karena ini sangat penting. “Rakyat dan TNI serta pemda bekerjasama atau manunggal membangun desa dan kampung,” ujar Wabup.

Pada kesempatan yang sama Dandim 1702 Jayawijaya, Letkol Inf Chandra Dianto, mengatakan TMMD imbangan resmi telah ditutup dan pihaknya berterimakasih kepada pemda Jayawijaya dan kementrian serta seluruh lapisan masyarakat. “Kegiatan TMMD ini rutin dilakukan oleh TNI diseluruh kabupaten dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah tertinggal,” jelas Dandim.

Lanjut Dandim, dengan adanya TMMD ini harapannya adalah dapat ikut meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam TMMD di distrik Bolakme dilakukan pembangunan fisik yakni pembangunan tiga unit rumah, sarana prasarana lain seperti pembangunan lapangan voli, MCK, dan bakti sosial seperti pengobatan masal bekerjasama dengan kementerian terkait. “Keberadaan TNI di masyarakat diharapkan bisa dirasakan dalam rangka peningkatan kesejahteraannya,” ungkapnya. Pada kesempatan itu juga sekaligus dilakukan penyerahan kunci rumah bagi masyarakat. (Vin/Rs)

Wakil Bupati Jayawijaya Mathin Yogobi SH, M.Hum membeberkan tim tersebut telah resmi dibentuk tinggal menunggu SK bupati untuk disahkan. “Hari ini kita sudah dibentuk tim yang diketuai langsung oleh sekda dan tinggal tunggi SK bupati,” kata Wabup saat ditemui di Gedung Wio kantor bupati, Selasa (16/07/2019).

Dalam tim ini juga sdh dibentuk pokja-pokja yang nantinya akan melibatkan para OPD. Dengan tugas pokok tim yakni, melakukan sinkronisasi dengan sejumlah OPD dalam rangka pemberantasan korupsi di OPD masing-masing. “Jadi pembentukan tim ini diharuskan langsung oleh KPK dan harus dibentuk seluruh kabupaten/kota di seluruh Papua,” pungkasnya.

Sementara Sekda Jayawijaya Yohanes Walilo S.Sos, M.Si selaku ketua tim mengatakan tim ini sebenarnya telah bekerja sejak beberapa waktu lalu sehingga pertemuan ini hanya untuk memantapkan tim. “Untuk tindaklanjut susah dari beberapa waktu lalu sejak LHP kita terima sudah ada tindak lanjutnya,” ungkapnya.

Sedangkan untuk pokja yang dibentuk menurut sekda sesuai dengan tugas pokok 6 OPD. Yang mana dari 6 pokja tersebut ada pokja ASN, pokja pendapatan, pengasawan dan layanan. “Kita harus segera menindaklanjuti supaya dapat segera dilaporkan progres ke BPK, sehingga mereka juga tau kita serius melakukan pemberantasan korupsi seperti yang diharapkan KPK,” jelas Walilo.

Text online atau pembayaran pajak secara online merupakan salah satu upaya pemda yang kedepannya akan diterapkan dalam pemberantasan korupsi. “Sementara kita belum dapat diterapkan karena kita belum sepakati bank mana yang akan bekerjasama dengan kita,” ujarnya. (Vin/Rs)

“Sesuai sambutan menteri koperasi kami berharap semua koperasi itu dihidupkan kembali,” ungkap Sekda Walilo. Menurutnya, koperasi sangat penting sebagai wadah untuk mendorong masyarakat agar berkoperasi, karena melalui koperasi nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. “Jadi nantinya melalui koperasi dapat ikut meningkatkan daya beli masyarakat,” katanya.

Sehingga tambah Walilo, diharapkan semua koperasi di Jayawijaya dihidupkan, yang belum ada dibentik dan yang sudah ada dikembangkan.  Koperasi juga dinilai sebagai sarana pemersatu seperti di tingkat distrik dan kampung.

Tambahnya, menghidupkan kembali koperasi juga perlu melibatkan steckholder di semua lapisan, baik di lingkungan masyarakat, pemerintah, TNI/Polri. “Koperasi untuk memudahkan orang, jadi ketika orang tidak punya uang dapat mengambil barang dulu untuk memenuhi kebutuhannya, setelah gajian dapat diipotong. Itu beberapa kemudahan yang bisa didapat dari koperasi,” pungkasnya. (Vin/Rs)

“Mudah-mudahan formasi penerimaan CPNS ini bisa memenuhi kekurangan guru di Jayawijaya,” ungkap Sekertaris Dinas Pendidikan Jayawijaya, Bambang Budiandoyo, saat ditemui di Kantor Bupati, Rabu (10/07/2019).

Sementara itu, untuk penyebaran calon PNS ini kata Bambang tidak terlalu rumit, karena pendaftar disesuaikan kebutuhan, dan difokuskan pada sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga guru.

“Jadi kami sudah tidak harus lagi membagi ke sekolah mana calon ASN ini akan mengabdi, tetapi dalam proses pendaftaran kemarin sudah diarahkan ke sekolah yang membutuhkan,” jelasnya.

Walaupun demikian, diakuinya memang masih membutuhkan penambahan guru, terutama pada program pendidikan anak usia dini.

Sehingga tambah Bambang, jika nanti hasil dari formasi CPNS ini sudah terealisasi, akan dianalisa lagi kebutuhan guru. Dan bila masih ada kebutuhan guru yang belum terpenuhi  pada formasi tahun 2018 ini, maka dapat diajukan pada formasi berikutnya. 

“Kekurang guru di SD dan SMP yang ada, kita belum mengestimasi berapa untuk penerimaan CPNS ini, tetapi mungkin setelah kita mendapat informasi berapa yang lolos dalam seleksi tes CPNS ini baru kita bisa mengakumulasi dan mengurangi dari kebutuhan seluruhnya, sehingga tinggal sisa berapa yang menjadi kebutuhan lagi terutama dilihat dari guru-guru yang pensiun,” jelasnya. (Vin/YP).