Category: Berita

Mewakili pemerintah daerah, Asisten I Sekda Jayawijaya Tinggal Wusono, mengatakan para peserta calon jamaah haji dapat mengikuti dengan baik sehingga dengan bimbingan ini akan mempermudah mereka dalam menjalankan ibadah haji. “Harapannya dengan manasik haji ini para calon jamaah haji akan lebih mandiri ditanah suci, sehingga mereka bisa melaksanakan kegiatan dengan khusuk,” ungkap Tinggal kepada wartawan, Senin (17/06/2019).

Sementara untuk kuota jamaah sendiri menurut Tinggal, sudah ditentukan dari kementerian hanya pemerintah selalu berupaya agar ada penambahan kuota Jayawijaya. Sesuai dengan data yang ada di kantor kementerian agama selalu ada masa tunggu yang waktunya cukup lama, sehingga mewakili pemda dirinya berharap ada penambahan-penambahan sehingga waktu tunggu tidak terlalu lama.

Dengan begitu masyarakat bisa secepatnya melaksanakan ibadah haji sesuai dengan waktunya. Sementara, Kepala Kantor Kementerian Agama, Bernardus Beliong, mengatakan dimusim haji 2019 ini merupakan calon jamaah yang sudah masuk daftar tunggu enam hingga sepuluh tahun lalu. “Dari 77 orang calon jamaah haji ini akan berangkat pada 17 juli 2019 serentak seluruh Papua, dan kloternya akan diatur secara teknis nanti,” ungkapnya. Lanjutnya, karena setiap keberangkatan calon jemaah haji berdasarkan nomor porsi sehingga jika dari Jayawijaya di tahun pendaftaran pertama lebih banyak maka untuk keberangkatan juga akan lebih banyak. “Kuota Jayawijaya tidak menentu, tergantung nomor porsi pendaftar yang ada di Jayawijaya,” katanya.

Dirinya berharap para calon bisa mengikuti ketentuan yang ditentukan, mengikuti manasik dan menjaga kekompakan dalam menunaikan ibadah haji sehingga dapat kembali dengan menyandang haji dan hajah mambrur. (Vin/Rs)

Menurut Sekda Jayawijaya, Yohanes Walilo, di Jayawijaya larangan miras sudah jelas karena telah diatur dalam perda. “Kalau ada yang sengaja membawa masuk minuman keras itu pelanggaran dan melanggar ketentuan yang ada,” ungkap Walilo saat ditemui di kantor bupati, Jumat (14/06/2019).

Selain perda yang dikeluarkan pemda Jayawijaya, larangan tersebut juga telah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Papua. Sehingga sekda meminta aparat untuk memproses para pelaku sesuai hukum yang berlaku.

“Kalau kedapatan maka langsung proses hukum karena sudah jelas. Jadi tidak hanya sanksi sosial saja tapi proses sesuai hukum,” ujarnya. Menurutnya miras sangat berdampak pada kehidupan bermasyarakat di Jayawijaya. “Kalau ada orang mati atau terjadi kekerasan dan tindakan criminal maka jelas merugikan semua,” katanya.

Sekda meminta aparat keamanan harus tegas sekalipun yang terlibat TNI/Polri atau ASN. “Ada keterlibatan TNI/Polri atau ASN segera ditindak dan diproses,” tegasnya. Walilo juga meminta perhubungan udara untuk membekukan ijin setiap aviasi yang kedapatan bekerjasama menyelundupkan miras. (Vin/RS)

Hal ini disampaikan Sekda Jayawijaya Yohanes Walilo terkait adanya laporan sering terjadi pemalakan dan pelarangan di areal TPU tersebut. “Lokasi pekuburan sudah menjadi milik pemerintah dan sudah di pagari dan itu sudah lunas, jadi kalau ada yang mengklaim itu tidak benar,” tegas Walilo saat ditemui di kantor bupati, Jumat (14/06/2019).

Sementara terkait tarif liang menurut sekda pemda telah mengeluarkan aturan dimana setiap liang dikenakan tariff 2,5juta rupiah. Sehingga dirinya menegaskan jangan lagi ada oknum-oknum warga yang melakukan pelarangan atau penarikan tariff yang berlebihan. Meskipun diakui sekda setoran dari retribusi tersebut masih belum jelas pemasukannya ke kas daerah. “Persoalannya tarif yang ditarik setorannya ke kas daerah belum jelas.

Sedangkan setahun kalau tidak salah 15 juta yang telah kami tentukan,”katanya. Menurutnya jumlah tersebut masih terbilang kecil jika dibandingan dengan pemasokan real dari tarif liang tersebut. “Ini kewenangan distrik dan kelurahan dan ini akan kita tertibkan,” tegas sekda.

Pemda Jayawijaya juga akan menempatkan kepala kuburan yang berstatus PNS sehingga penarikan tariff jelas. “Pendapatan dari situ cukup besar untuk PAD dan juga bisa digunakan kembali untuk kebersihan lingkungan pekuburan umum itu,” jelas Walilo. Jadi semua termasuk kuburan muslim smua sudah jadi milik pemda. Jangan ada yang palang-palang, kita akan memanggil mereka karena kita punya surat dan peraturan yang jelas. (Vin/Rs)

“Ini sebagai bentuk penghargaan kepada tokoh-tokoh pepera kita, salah satunya kepala suku besar almarhum Silo Sukarno Doga,” ungkap Banua, Sabtu (01/06/2019) Silo Sukarno Doga sendiri merupakan salah satu sosok kepala suku besar di wilayah pegunungan tengah, yang pada zamannya sangat disegani dan memiliki andil dalam perjuangan pepera kala itu. Sehingga sosoknya diabadikan dalam bentuk sebuah patung pada tugu pepera yang di bangun di distrik yang juga dinamakan sesuai namanya, Silo Sukarno Doga.

Nama Sukarno sendiri merupakan pemberian langsung dari presiden pertama Republik Indonesia Sukarno, pada saat menerima kunjungan kepala suku besar Silo Sukarno Doga, usai pepera pada tahun 1962. “Tugu ini bukan saja bersejarah bagi masyarakat Jayawijaya tetapi pada umumnya masyarakat pegunungan karena dulu, delapan kabupaten berada di bawah kabupaten Jayawijaya,” jelas Banua Di Jayawijaya terdapat tiga tugu Pepera, yakni di Distrik Silo Sukarno Doga, tugu Kurulu di Wamena kota, dan tugu Ukumiarek di Distrik Asotipo. “Situs-situs ini yang perlu kita jaga agar orang-orang tua kita yang merupakan pelaku sejarah dapat selalu dikenang generasi penerus,” ungkapnya.

Sementara Alex Doga, cucuk dari Silo Sukarno Doga, berharap ada perhatian dari pemerintah daerah khususnya bagi keluarga para tokoh pejuang. “ Kami  minta pemerintah agar perhatikan tokoh-tokoh pejuang yang ada di daerah pegunungan ini, intinya perhatikan kesejahteraannya,” ujarnya. Upacara peringati hari jadi pancasila di Distrik Silo Karno Diga diikuti oleh seluruh forkopimda, TNI/Polri, ASN, organisasi wanita, dan masyarakat. (Vin/RS)

Pemusnahan miras dan sajam ini disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Jayawijaya, Kapolres Jayawijaya, Dandim 1702 Jayawijaya, Kepala Kejaksaan Wamena, Kepala Pengadilan Negeri Wamena, Kepala AURI Wamena dan Danyon 756/WMS.

Kapolres Jayawijaya, AKBP Tonny Ananda Swadaya mengatakan bahwa miras yang dimusnahkan merupakan hasil operasi rutin kepolisian selama bulan Ramadhan, sedangkan sajam jenis parang dan pisau merupakan hasil swiping selama pengamanan pemilihan presiden dan legislatif beberapa waktu lalu di wilayah hukum Polres Jayawijaya.

 “Kami akan memusnakan barang bukti berupa sajam dan miras dan ini hasil selama masa dibulan suci Ramadhan dan juga cipta kondisi dan sajam ini kami amankan pada saat pengamanan Pemilu lalu,” ungkap Kapolres Jayawijaya.

Operasi rutin yang dilakukan Polres Jayawijaya juga melibatkan satuan personil Kodim 1702 Jayawijaya, Batalyon 756 WMS, dan juga Satuan Polisi Pamong Praja.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Jayawijaya, Marthin Yogobi, SH., M.Hum., memastikan Pemda akan selalu mendukung segala upaya arapat keamanan dalam menjaga situasi kamtibmas di Jayawijaya yang kondusif.

Sementara terkait masih banyak warga yang sering berkeliaran dengan membawa sajam, menurut Yogobi, hal tersebut sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) terkait larangan membawa saja di seputar daerah kota.

 “Perda kami sudah ada tinggal penegakannya, dan untuk penegakannya akan ditindaklanjuti oleh aparat keamanan dalam hal ini Satpol PP yang berkordinasi dengan kepolisian,” jelasnya.

Wakil Bupati menilai pemusnahan miras dan sajam ini merupakan langkah awal yang baik dan kedepannya akan terus dilakukan koordinasi dan kerjasama dalam melakukan swiping dan operasi bersama. (Vin/YP).

Menanggapi hal tersebut, Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua SE,M.Si menyampaikan terimakasih kepada seluruh OPD yang telah kooperatif selama berlangsungnya pemeriksaan, dan menurutnya ini merupakan prestasi seluruh OPD. Namun menurut Bupati, meski mendapat opini WTP pemda Jayawijaya dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi bersama seluruh OPD.

“Dalam waktu dekat kami akan lakukan pertemuan dengan OPD maupun DPR untuk menyampaikan hasil penilaian, apa kekurangan kita yang harus diperbaiki,” kata bupati, saat ditemui di kantor bupati, Jumat (24/05/2019). Menurutnya beberapa catatan yang perlu dibenahi adalah terkait pengelolaan aset dan laporan keuangan. “Ini yang perlu kita rapatkan bersama seluruh OPD untuk mendapatkan arahan, yang mana semua data terkait aset harus dilengkapi untuk pemeriksaan berikutnya,” pungkas Banua. (Vin/RS)