Category: Berita

“Jayawijaya merupakan jalan lintas kabupaten di pegunungan terutama yang akses jalannya sudah tembus. Ini tentu berdampak adanya penumpukan penduduk dan akhirnya kesannya seperti anak jalanan,” ungkap Wakil Bupati Jayawijaya, Marthin Yohob, SH.M.Hum saat ditemui di kantor bupati, Rabu (10/07/2019)

Untuk itu, pemda jayawijaya mengalokasikan dana melalui dinas sosial untuk melakukan pendataan terkait penanganan masalah ini. Wabup juga berharap masalah ini dapat ditangani bersama-sama dengan kabupaten-kabupaten tetangga. “Kalau kita berbicara masalah anak jalanan maka konsep sosialnya berbeda, sesuai UU nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial,” kata Wabup.

Menurutnya, anak jalanan satu kali dua puluh empat jam ada di jalan, sedangkan jika hanya berada di jalanan pagi sampai malam dan setelah itu kembali ke keluarga maka itu tidak termasuk dalam kategori anak jalanan.

“Kalau di daerah gunung agak sulit dikatakan mereka itu anak jalanan, karena pasti mereka mempunyai keluarga, sekalipun anak-anak ini dari kabupaten pemekaran tetapi mereka pasti punya keluarga disini (wamena),” katanya. Sehingga untuk penanggulangannya lanjut Yogobi, pemda Jayawijaya telah melakukan pembicaraan dengan pejabat bupati, dan sekda untuk membuat komitmen terkait penanggulangan anak jalanan.

“Kalau umur mereka masih dalam usia sekolah akan di masukkan kesekolah, dan akan dikembalikan ke keluarganya agar masa depan mereka lebih baik, kerjasama itu akan kita bangun dengan pemerintah kabupaten yang ada di wilayah lapago ini,”pungkasnya. (Vin/Rs)

“Dana kampung itukan untuk masyarakat, dan masyarakat itu adalah jemaat dari Gereja, oleh karena itu dana kampung harus digunakan secara baik,” jelas Wabup Marthin Yogobi. Dibeberkannya pemerintah telah mengambil kebijakan agar dana kampung  dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan kegiatan lainnya.

Ia juga mengatakan gereja adalah salah satu lembaga bersifat netral, sehingga sangat penting untuk Gereja memberikan perhatian dan ikut berperan mulai  dari tahapan perencanaan program hingga pembangunan.

“Kami berharap, gereja mengambil bagian penting untuk melakukan pengawasan dan dapat memberikan dorongan kepada kepala desa, agar dana desa dapat digunakan dengan maksimal demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Vin/Rs)

“Gedung ini sudah sangat megah untuk wilayah pegunungan tengah bahkan di Papua. Tapi harapan saya jangan hanya gedungnya saja yang megah tapi bagaimana teman-teman di kajari Jayawijaya juga integritasnya sesuai,” ungkapnya, disela-sela peresmian gedung baru Kantor Kejaksaaan Negeri Jayawijaya, Kamis (04/07/2019). Menurutnya, paling tidak dengan gedung kantor yang baru menambah semangat dan integritas seluruh pegawai.

Pada kesempatan itu dirinya juga menyinggung soal korupsi yang mana telah menjadi komitmen kejaksaan tinggi Papua untuk memberantas korupsi hingga akar-akarnya. “Korupsi di Jayawijaya akan kita berantas dan terbukti beberapa kasus sudah ditangani,” tegas.  Tambahnya, sejauh ini penanganan kasus korupsi di wilayah pegununhan tengah kebanyakan sudah sampai pada tahap pemeriksaan saksi dan salah satunya terkait kasus korupsi dana desa di kabupaten Tolikara.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi SH, M.Hum mengapresiasi pembangunan gedung baru namun dirinya berharap kantor yang megah ini juga diisi oleh orang-orang yang berintegrasi dan mampu  menegakkan keadilan. “Kami berharap semua persoalan hukum yang ada di daerah ini khususnya dan secara umum di daerah pegunungan tengah bisa ditangani secara baik,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua, Befa Jigibalom berharap dengan gedung baru ini kejaksaan terus bersinergi dengan pemda untuk melakukan tugas-tugasnya. “Kami mendukung kerjaksaan untuk memainkan perannya sebagai penyelenggara di bidang hukum untuk melakukan tugas-tugas,” ungkapnya.

Sehingga lanjut Befa, apa yang dilakukan bermanfaat bagi masyarakat di daerah ini. Karena menurutnya, dalam banyak kasus dan pelanggaran kerjaksaan menjadi tolak ukur. “Ketika kejaksaan memberikan keteladanan untuk apa saja yang dilakukan menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang kelihatannya masih jauh dari hukum, misalnya orang bersalah diselesaikan secara adat,” jelasnya.

Untuk itu lanjut Befa, diharapkan kedepan semua dapat diproses sesuai hukum normatif dan peran kejaksaan sangatlah penting. “Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat yang mempercayakan institusi ini berfungsi baik di seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.

Dalam peresmian gedung baru kantor kejaksaan negeri Jayawijaya juga sekaligus dilakukan penandatanganan zona integritas  Wilayah Bebes Korupsi (WBK) dan pemusnahan barang bukti berupa ratusan botol miras. (Vin/Rs)

Delapan Fungsi Keluarga yakni fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidika, serta fungsi ekonomoi, sangat penting untuk diterapkan dalam keluarga.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB, Ramlia Salim SE mengatakan delapan fungsi keluarga merupakan intruksi presiden yang harus diimplementasikan. “Nilai-nilai delapan fungsi keluarga itu diharapkan dapat diterapkan dalam keluarga,” ungkap Ramlia saat ditemui di Kantor Bupati, Rabu (03/07/2019)

Sehingga dengan begitu menurut Ramlia tidak ada lagi anak dibawah umur yang berkeluarga. “Cinta keluarga adalah cinta yg terencana, yang lalu boleh terjadi dan kedepan tidak lagi terjadi.

Menurutnya untuk mencegah ini pihaknya rutin melakukan sosialisasi setiap tahun di 40 distrik yang tersebar di kabupaten Jayawijaya.  Bahkan tahun ini akan dilakukan sosialisasi melalui media massa elektronik yakni RRI dan TVRI. “Kami mempunyai data dan mengambil data distrik secara bertahap karena sasaran kami 40 distrik, sehingga jika dihitung perdistrik sangat kecil,” (Vin/Rs)

Asisten I Sekda Jayawijaua Drs.Tinggal Wusono M.Ap usai memimpin pertemuan tersebut mengatakan ini sebagai evaluasi sekaligus untuk menjawab keluhan masyarakat terkait adanya antrian saat pengisian BBM.

“Harapan kami dengan evaluasi ini kita bersama-sama lakukan perbaikan dari sisi pemda mau pengelola APMS,” ungkap Asisten I saat ditemui di ruang kerjanya.

Ditambahkannya, setelah evaluasi ini kedepan pelayanan akan semakin baik, dan diharapkan keluhan masyarakat akan semakin kecil.

Untuk itu nantinya pemda akan melakukan perbaikan sistem kartu yang ada, meroliing kendaraan secara adil ditiap APMS yang ada sehingga tidak terjadi penumpukan.

“Kami minta kepada pengelola dan petugas dari pemda untuk senantiasa melaksanakan tugas secara baik sehingga tidak ditemukan masalah-masalah di lapangan,” ujar Asisten I.

Diakuinya, dari jumlah kuota yang ada memang jauh dari sasaran ideal yang ada. Sehingga menurutnya belum separuhnya dari perhitungan dari dinas terkait dari jumlah alokasi selama ini.

“Harapan kami kita tetap mendorong bagaimana pertamina memberikan penambahan secara bertahap terkait dengan masalah ini,” katanya.

Karena menurutnya, sebaik apapun dilakukan pengaturan namun tetap terjadi kekurangan kuota maka pasti akan menimbulkan masalah, sehingga harapan pemda kedepan akan ada penambahan. Tambah Drs. Tinggal Wusono,M.A.P, meski kuota terbatas dan terjadi antrian tetap tidak mempengaruhi harga.

Hanya saja menurutnya mungkin di luar APMS ada oknum-oknum yang bermain sehingga mempengaruhi harga di luar. “Secara pemerintahan harga subsidi kita tetap seperti yang telah ditetapkan pemerintah,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja Peridustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya, Semuel Munua, mengatakan kuota BBM untuk Jayawijaya sebanyak 1.165 kl per bulan.

“Jumlah tersebut sudah termasuk tiga jenis bahan bakar (solar, bensin, minyak tanah) jumlah ini kalau dibanding dengan APMS di Sentani 1.500 kl sedangkan kita jumlah tersebut untuk empat APMS,” ungkapnya. Lanjut Munua, untuk pengajuan penambahan kuota dirinya sudah sering menyurat namun masih belum terjawab. (Vin/Rs)

Pembukaan pelaksanaan tes dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), yang berlangsung di gedung SMK YAPIS Wamena itu ditandai dengan pembukaan segel ruangan yang akan digunakan oleh peserta tes.

Dalam pelaksanaan tes yang akan berlangsung selama enam hari ini pemerintah daerah menjamin kualitas jaringan internet selama pelaksanaan tes. “Jaringan internet tidak lagi bermasalah dan siap digunakan, begitu juga dengan jaringan listrik dapat digunakan selama test,” ungkap wakil bupati.

“Pemerintah menjamin hal itu, semua akan berjalan baik begitu juga dengan jaringan listrik,” ungkap Wabup Marthin. Para penyelenggara diminta untuk  dapat melaksanakannya proses pelaksanaan tes sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. “Yang menentukan lulus atau tidak bukan pemerintah daerah, melainkan para peserta ujian,” ungkap Wabup Marthin.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jayawijaya, Hironimus Huby mengungkapkan, pelaksanaan ujian akan dilaksanakan enam hari yakni mulai tanggal 1 hingga 6 Juli 2019 nanti dan diikuti 2.940 peserta.

Untuk hari pertama akan dibagi dalam empat sesi dimana hari pertama akan diikuti 520 peserta, dengan 130 orang peserta per sesi. Dijelaskan, untuk pembagiannya sendiri, semua peserta akan dibagi dalam 4 sesi dan untuk satu sesi akan diikuti oleh peserta ujian sebanyak 130 orang.

Selama pelaksanaan tes para peserta tidak diperkenankan membawa tas ataupun handphone ke dalam ruangan. “Hasil test ujian setiap peserta secara otomatis akan tampil, jadi peserta bisa langsung melihat dan mengetahui hasilnya” ungkap Hironimus. (Vin)

Hal itu dikatakan Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi, SH,M.Hum selaku pembina apel dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ke 26 yang dipusatkan di halaman Kantor Bupati Senin (1/7).“Revolusi modern menjadi harapan sekaligus tantangan bagi keluarga Indonesia,” tegas Yogobi. Dalam era ini keluarga dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang secara struktural maupun kultural,” ujarnya.

“Industri generasi keempat ini telah mendistrupsi perilaku individu dan institusi secara kolektif,” ujar Yogobi bijak.

Menurutnya, keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam setiap memajukan kehidupan bangsa karena ikut serta dalam menerapkan 4 pendekatan ketahanan keluarga yaitu keluarga berkumpul, keluarga berinteraksi, keluarga berdaya dan keluarga peduli dan berbagi.

“Lakukan gerakan 1821, pada jam 6 sore sampai jam 9 malam seluruh anggota keluarga bersama-sama melakukan aktifitas yang mengarah pada kebersamaan seperti solat, belajar atau diskusi,” imbuhnya. (JK/JK)

Dalam amanat tertulisnya Kepala BKKBN yang dibacakan Wakil Bupati mengatakan, keluarga merupakan lingkungan pertama dalam membentuk kepribadian anak bangsa dan kehidupan bernegara. Hal itu karena keluarga memiliki fungsi agama, cinta kasih, perlindungan, ekonomi, pendidikan, reproduksi, sosial budaya dan fungsi lingkungan,” kata Marthin.

Kedelapan fungsi itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain dan bila diimplementasikan akan tumbuh anak bangsa yang memiliki karakter kuat dan kepribadian terpuji,” katanya.

Menurutnya, gaung hari keluarga supaya lebih membumi dan dirasakan nuansa cinta dan kasih sayang oleh setiap keluarga, diminta kepada seluruh keluarga saling berangkulan, silaturahmi dengan senang hati dan ikhlas demi terwujudnya masyarakat yang memiliki jiwa kebersamaan dan gotong royong dalam kedamaian.

Apel diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sekitar 450 orang (JK/JK)

Hal ini disampaikannya dalam tatap muka bersama aparat pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda, di wilayah kodim 1702 Jayawijaya, yang berlangsung di Hotel Grand Sartika Wamena, Kamis (27/06/2019). “Kami menyampaikan apa yang menjadi atensi kami dan berharap dengan komunikasi ini maka adanya keterbukaan dan sinergitas aparat dan pemerintah daerah yang ada di pegunungan tengah,” ungkapnya.

Sehingga lanjut danrem, semua persoalan yang terjadi bisa dituntaskan secara bersama-sama. “Intinya kita bersama-sama membangun masyarakat Papua khususnya generasi muda,” ujar danrem. Sementara, pemerintah kabupaten Jayawijaya yang diwakili Sekda Jayawijaya Yohanes Walilo S.Sos,M.Si menyambut baik kegiatan tersebut.

Diakuinya, TNI/Polri adalah mitra pemda, karena untuk membangun daerah sangat diperlukan keamanan yang baik, sehingga peran TNI/Polri sangat melekat dan penting terhadap proses pelaksanaan pembangunan disuatu daerah. “Kalau kita mau membangun secara besar-besar juga tetapi tidak ada dukungan keamanan juga tidak ada artinya,” ungkap Sekda. Tatap muka ini sendiri menurut sekda sangat baik dan pemda siap memberikan dukungan kerjasama, dengan melakukan kolaborasi dalam membangun Kabupaten Jayawijaya kedepan. (Vin/Rs)

Bupati Jayawijaya dalam sambutannya yang dibacakan Asisten bidang Pemerintahan Umum, Kesra dan Hukum, Drs. Tinggal Wusono, M.A.P., mengatakan momen Halal Bi Halal ini bukanlah semata-mata dimaknai sebagai pertemuan dan kebersamaan untuk merayakan hari besar, namun sebagai wujud nyata penjabaran nilai Bhineka Tunggal Ika dalam mempererat hubungan dengan Tuhan.

“Ini sebagai media pemersatu dalam rangka memupuk suburnya hubungan antar sesama manusia yang mengarah pada terciptanya persaudaraan, kerukunan dan toleransi antar umat beragama,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga disinggung terkait toleransi antar umat beragama di Kabupaten Jayawijaya yang selama ini telah terjalin dengan sangat baik dan harmonis. Ia berharap agar dalam momentum ini seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat dapat terus meningkatkan silaturahmi.

“Melalui momen ini kiranya jalinan kebersamaan dan persaudaraan yang terikat dalam kelangsungan tugas dan kerja terus terpelihara bahkan lebih ditingkatkan demi pembangunan Jayawijaya,” ungkapnya. (Vin/Yhp).