Website Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya

Category: Berita

  • BUPATI-WAKIL BUPATI JAYAWIJAYA KUNKER KE DISTRIK PIRAMYD

    Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian masyarakat yang menjadi program prioritas utama, mendapat perhatian serius dari kedua pemimpin ini.

    “Ketiga program ini merupakan usulan dari masyarakat yang sudah dibahas dalam Musrenbang tingkat kampung, tingkat distrik dan tingkat Kabupaten,” tegas Bupati Banua. “Semua program yang berkaitan erat dengan masyarakat dan bersifat pelayanan untuk kesejahteraan umum akan didahulukan,” tegas Bupati Banua lagi.

    Dalam kunjungan kerja di distrik Piramid, Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE. M.Si dan Wakil Bupati Marthin Yogobi, SH,M.Hum secara langsung melakukan pengobatan Imunisasi MR dan pemberian makanan bagi anak-anak sekolah bertempat di Puskesmas Piramid.

    “Pemberian imunisasi sangat penting bagi anak-anak bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap serangan berbagai penyakit.”Imunisasi dilakukan untuk membentengi atau memagari diri anak-anak supaya tetap sehat,” ujarnya.

    Menurutnya, petugas medis yang melayani di Puskesmas Pyramid saat ini adalah sebagian dari puskesmas Asologaima. “Puskesmas Piramyd sangat kurang tenaga medis, oleh karenanya dibantu petugas dari Asologaima,” ujarnya.

    “Kekurangan petugas medis di Distrik Pyramid ini nantinya akan ditambah, dengan harapan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara maksimal,” ujarnya.

    Terkait dengan bidang pendidikan, Bupati Jhon Banua juga menuturkan proses belajar mengajar yang telah aktif saat ini, juga harus dilakukan oleh siswa SD dan SMP Piramyd bersama dewan guru yang ada. “Pendidikan dapat mencerdaskan anak bangsa, untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang mumpuni dan mandiri,” ujar Bupati Banua bijak.

    “Para guru dan kepala sekolah  yang telah pindah tugas ke Wamena, melalui mekanisme dan prosedur aturan yang berlaku akan ditempatkan kembali di Distrik Piramyd untuk melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara,” imbuhnya. (TB/JK).

  • Kepala OPD dan Bendahara Dilarang Meninggalkan Tempat Tugas

    Ya, mantan Wakil Bupati Jayawijaya ini sangat teliti dan cermat dalam melihat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk salah satu diantaranya laporan pertanggungjawaban keuangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    “Kepala OPD dan bendahara sementara ini dilarang meninggalkan tempat tugas,” tegas Bupati Jayawijaya Jhon Banua selaku pembina apel Senin (28/1) pagi.

    “Pelarangan itu berkaitan dengan BPK RI sedang melakukan audit pendahuluan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tahun 2018 di Wamena,” tegas Bupati Banua lagi.

    Menurutnya, kehadiran BPK RI perwakilan Papua di Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan audit extern terhadap LPJ keuangan tahun 2018 diseluruh OPD.

    “BPK RI perwakilan Papua akan berada di Wamena selama 3 minggu, selain mengaudit penggunaan dana juga mengaudit kinerja yang dilakukan masing-masing OPD,” ujarnya.

    Sementara itu Kepala Inspektorat Kabupaten Jayawijaya, Edy Subiyanto, SH, M.Si ketika ditemui redaksi di ruang kerjanya menambahkan, instruksi Bupati Jayawijaya kepada kepala OPD dan bendahara untuk tidak meninggalkan Wamena bertujuan untuk kelancaran pemeriksaan pendahuluan yang sedang dilakukan oleh BPK RI.

    “Apabila sewaktu-waktu BPK RI memerlukan data yang diperlukan atau konfirmasi yang dibutuhkan, kepala OPD dan bendahara selalu siap ada ditempat. “Intinya seluruh pimpinan OPD dan bendahara pro aktif terhadap pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh BPK RI,” imbuhnya. (JK/JK)

  • Bupati Jayawijaya Pimpin Langsung Penangkapan Miras

    Bupati Jayawijaya Pimpin Langsung Penangkapan Miras

    Didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bupati Jhon Banua berhasil melakukan penggerebekan pembuat miras disejumlah tempat di wilayah kerjanya.

    “Pada hari Sabtu (26/1) lalu, saya bersama Forkopimda berhasil menangkap sekitar 1.000 liter miras lokal yang disinyalir dibuat oleh ASN dari salah satu OPD,” tegas Bupati Jhon Banua saat didampingi Forkompimda di tempat kejadian perkara (TKP).

    “Oknum ASN pada saat penangkapan tidak berada di rumah, hanya saja ada kendaraan dinas bantuan dari pemerintah pusat yang digunakan oleh ASN dari salah satu OPD yang bisa dijadikan barang bukti untuk memanggil yang bersangkutan,” ujarnya.

    “Yang bersangkutan akan diambil keterangannya oleh petugas dan bila terbukti membuat miras akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

    Supaya masalah ini lebih jelas, ASN dari salah satu OPD itu Bupati Jhon Banua minta untuk melakukan apel kendaraan dinas di halaman Kantor Bupati Jayawijaya.

    “Saya minta OPD yang saya sebutkan, segera melakukan apel kendaraan dinas supaya masalah ini jelas dan trasnparan siapa pelakunya,” tambahnya. (JK/JK)

  • Bupati Jhon Banua: Setiap Kampung Wajib Sisishkan Dana 16 % Untuk Kesehatan dan Pendidikan

    “Dana 6% itu akan digunakan untuk pemberian makanan tambahan bagi anak-anak balita di kampung,” tegas Bupati Banua ketika ditemui redaksi Kamis (10/1) di ruang kerjanya.

    “Pengelolaan dana 6% dari masing-masing kampung itu akan diserahkan kepada petugas Puskesmas di kampung untuk peningkatan kesehatan bagi Ibu hamil dan pemberian makanan tambahan bergizi bagi anak balita,” katanya.

    “Selain itu lanjut Bupati Banua, 328 kepala kampung yang tersebar di 40 distrik wajib mengalokasikan DAK sebanyak 10% untuk bidang pendidikan,” katanya lagi.

     “Tidak boleh tidak, penyerapan dana kesehatan dan pendidikan ini wajib dilakukan oleh semua kampung dan saya akan intervensi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKam),” ujarnya.

    Menurutnya penyiapan dana pendidikan 10% dari APBKam, bisa digunakan untuk membiayai siswa dan mahasiswa Jayawijaya yang sedang sekolah dan kuliah.”Saya harap para kepala kampung harus membantu, karena di APBKam dana pendidikan itu ada,” katanya.

    Bupati Banua juga menginstruksikan pemerintah kampung untuk memerangi buta aksara di wilayahnya masing-masing, dengan menggunakan dana yang sama.

    Untuk diketahui dalam waktu dekat Bupati Jhon R. Banua akan mengundang seluruh kepala kampung untuk membicarakan program tersebut. (Vin/JK)

  • Jhon – Marthin Akan Benahi Kampung dan Distrik Dalam Program 100 Hari Kerja

    Pasangan ini akan kembali mengunjungi masyarakat yang ada di 40 distrik dan 328 kampung dan mengawali kerjanya dikedua wilayah yang menjadi rumah rakyatnya.

    “Saya bersama Wakil Bupati Marthin Yogobi mengawali program 100 hari kerja dengan menghadiri secara langsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kampung. “Kita akan tahu program kerja yang dibuat oleh Kepala Distrik dan Kepala Kampung dan itu akan kita lakukan pada Bulan Januari 2019,” tegas Bupati Banua saat ditemui redaksi Jumat (04/1).

    Menurutnya, dengan turun ke Distrik dan Kampung, Ia dapat melihat dari dekat kinerja Kepala Distrik dan Kepala Kampung serta kendala yang dihadapi.

    “Program 100 hari kerja yang utama adalah memajukan sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu bertujuan untuk memakmurkan masyarakat dengan pelaksanaan pembangunan,” kata Banua lagi.

    Disisi lain kata Bupati Banua, disektor Pemerintahan,Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mempresentasikan setiap program kerjanya dan bekerja berdasarkan target sesuai dengan visi, misi Bupati – Wakil Bupati Jayawijaya 5 tahun kedepan.

    “Saya ingin melihat peran OPD dan keberhasilan dari program kerja yang akan dijalankan 5 tahun kedepan ini sampai dimana. “Contohnya dari Dinas Kesehatan, misalnya angka kematian ibu dan anak apakah menurun atau bertambah ini perlu dipaparkan supaya kita tahu,” ujar Bupati Banua bijak. (Vin/JK)

  • Pemda Jayawijaya Pulangkan 10 PSK Asal Jawa Barat

    Dari hasil operasi penyakit masyarakat yang dilakukan pemda bersama aparat keamanan baru-baru ini, berhasil mengamankan 14 orang PSK dari beberapa kosan yang tersebar di kota Wamena, dan 10 orang yang telah menjalani pemeriksaan langsung dipulangkan sedangkan 4 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan.

    “Umumnya dari daerah Bandung-Jawa Barat, sehingga kita pulangkan semua ke Jakarta dan dari sana mereka langsung pulang ke kampung masing-masing,” ungkap Bupati Jayawijaya Jhon R.Banua saat melihat langsung proses pemulangan para PSK di Bandara Wamena, Minggu (06/01).

    Menurutnya, para PSK ini ditemukan disatu lokasi yang ada di Distrik Wesaput beserta barang bukti berupa kondom dan beberapa tamu.

    Tidak hanya di sekitar lokasi tersebut, ada juga ditemukan 108 botol dan gallon miras yang dijual, sehingga bukti-bukti tersebut sangat menguatkan adanya praktek prostitusi.

    “Operasi ini didukung oleh tokoh-tokoh gereja, dan ini juga akan terus lakukan bersama aparat TNI/Polri,” kata Bupati.

    Dari 14 orang pelaku, 3 diantaranya merupakan pelaku prostitusi perhotelan yang pindah ke kosan, sehingga masih ada beberapa titik lagi yang akan lakukan razia.

    Karena menurut Bupati Jayawijaya, Jhon R. Banua, dengan adanya PSK dan miras ikut memicu tingginya penyakit masyarakat serta tindakan kriminal.

    Pemulangan para PSK ini sepenuhnya dibiayai oleh pemda Jayawijaya, karena menurut Bupati Jhon R. Banua jika tidak dibiayai banyak PSK yang berdalih tidak memiliki cukup uang untuk kembali ke kampung halamannya.

    Bupati Jayawiajaya juga menjamin para PSK ini tidak akan kembali ke Wamena  lagi untuk tetap melakoni pekerjaan sebagai PSK, karena mereka telah menandatangani surat pernyataan, jika kedapatan melanggar maka akan diproses hukum.

    Pemulangan para PKS ini juga dikawal langsung oleh aparat keamanan dan pemda Jayawijaya dalam hal ini sekertaris satpol pp Jayawijaya. Berdasarkan  informasi yang dihimpun, tarif para PSK ini mulai dari dua hingga sepuluh juta rupiah untuk sekali kencan.

    Untuk mencegah hal-hal seperti ini kedepan, pemda Jayawijaya akan menempatkan petugas di setiap perbatasan antar kabupaten Jayawijaya dan kabupaten tetangga untuk menyortir setiap warga yang masuk ke kabupaten Jayawijaya, mengingat saat ini tidak hanya lewat udara namun jalur darat melalui trans Papua sudah terbuka luas. (Vin/RS)

  • Ketua TP PKK Papua Lantik TP PKK Jayawijaya

    Ketua TP PKK Papua Lantik TP PKK Jayawijaya

    Hal itu disampaikan Ketua TP PKK Provinsi Papua Nyonya Yulce Enembe saat melantik Ketua TP PKK Kabupaten Jayawijaya Nyonya Yustina Yenni Banua, bertempat di Gedung Sasana Wio Kantor Bupati Jayawijaya, Selasa (18/12).

    Pada kesempatan itu Yulce minta kepada kepada Ketua TP PKK yang baru dilantik, untuk ikut berperan dalam pembangunan mental spiritual keluarga, meningkatkan
    fungsi posyandu, meningkatkan keluarga yang sadar hidup bersih dan sehat, kesetaraan gender serta membantu meningkatkan ekonomi keluarga.

    “Selaku mitra kerja Pemerintah, PKK harus melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di Jayawijaya, dimana pada tahun 2015 PKK telah mencanangkan dasawisma dengan menghidupkan posyandu, fokus terhadap pelayanan ibu dan anak,” ungkap Yulce Enembe.

    “Jika PKK  tidak ikut mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak dini lanjut Yulce, dimasa yang akan datang PKK akan mengalami kendala dan banyak hambatan. “SDM lahir dari ibu oleh karenanya posyandu harus dijalankan untuk melayani ibu dan anak mulai dari usia kandungan nol bulan hingga bersalin harus rutin dikontrol,” katanya.

    Menurutnya posyandu dan pendidikan haru seiring dan sejalan karena dua bidang ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain.

    Selain itu lanjut Yulce, Posyandu juga harus terintegrasi dengan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan PAUD itu sendiri harus terintegrasi dengan sekolah minggu.

    “Ini sangat bagus sekali, kalau posyandu terintegrasi dengan sekolah minggu maka pembentukan moral anak sudah terbentuk dan dipersiapkan, kalau dia tumbuh dan kuat didalam Tuhan maka kedepan hidupnya akan baik,”ujarnya.

    Sementara itu, Bupati Jayawijaya Jhon R.Banua, dalam sambutannya menuturkan akan mendukung sepenuhnya setiap program kerja PKK. S”Seluruh program PKK akan disinkronkan dengan program dana kampung yang merupakan program pemerintah pusat,” kata Banua.

    Hal itu seiring dengan program Bupati – Wakil Bupati Jayawijaya yang baru dilantik, karena akan lebih banyak bekerja di distrik, juga menjadi tanggungjawab PKK untuk ikut bekerja di tingkat distrik,” kata Banua.

    “Mama-mama PKK kita di kampung dan distrik butuh perhatian, apa yang kurang kita sama-sama berikan dukungan untuk meningkatkan potensi mereka,” ujarnya.

    Ia juga mengharapkan keterlibatan Kepala Kampung dan Kepala Distrik untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada mama-mama PKK yang ada di kampung dan distrik. “Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak bisa bekerja sendiri tanpa PKK, baik ditingkat kabupaten, distrik dan kampung,” imbuhnya. (Vin/JK)

  • Gubernur Papua Lukas Enembe Lantik Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Periode 2018-2023

    Gubernur Papua Lukas Enembe Lantik Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Periode 2018-2023

    Dalam kesempatan itu Gubernur Papua Lukas Enembe minta kepada Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya terpilih segera mewujudkan janji politiknya sesuai visi misi yang diemban untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Jayawijaya. “Sudah saatnya janji politik itu diwujudkan kepada rakyat,” tegas Enembe.

    Gubernur juga berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk mensikronkan program dari Pemerintah Provinsi Papua dengan program dari Pemerintah Kabupaten.

    Dalam kesempatan yang sama Gubernur Enembe minta kepada Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya untuk memberdayakan Orang Asli Papua.

    “Putra putri Papua khususnya anak asli daerah Jayawijaya yang memiliki potensi dan kepiawaian dalam berkarya untuk memajukan Jayawijaya wajib dirangkul dan diberdayakan,” pinta Enembe. Semua itu bertujuan agar generasi muda sebagai anak asli Jayawijaya dilibatkan langsung dalam pembangunan di Kabupaten Jayawijaya, menghindari tindakan negatif dikalangan remaja,” ujarnya.

    “Untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya harus merangkul seluruh stakeholder dan selalu melakukan koordinasi dengan pimpinan OPD sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai secara maksimal,” ujarnya.

    “Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya tolong jaga masyarakat disini, berkoordinasi dengan forkopimda sehingga masyarakat dapat hidup secara aman, tidak terganggu dan terprovokasi yang sengaja dihembuskan oleh orang yang tidak bertanggungjawab,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua mengungkapkan dirinya setelah dilantik, akan melaksanakan program 100 hari kerja, dengan melihat visi dan misi pelayanan pendidikan dan kesehatan turun ke distrik dan kampung. “Unsur pendidikan dan kesehatan memegang peranan yang sangat penting untuk memajukan generasi muda Jayawijaya oleh karenanya harus dilihat langsung ke Distrik atau Kampung,” tegas Banua.

    “Untuk struktur Organisasi Peraqngkat Daerah (OPD) di Jayawijaya, dirinya tidak akan melakukan perampingan kabinet. “Semua tetap berjalan dengan OPD yang sudah ada, bahkan beberapa kepala bidang yang sebelumnya digeser akan dikembalikan ke tempat semula,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama Wakil Bupati Jayawijaya, Marthin Yogobi menambahkan, pihaknya sudah berkomitmen penuh untuk melaksanakan program kerja sesuai visi dan misi selama 5 tahun kedepan. “Kami juga perlu dukungan semua pihak, sehingga apa yang disampaikan pada saat kampanye bisa dilaksanakan dengan baik,” tandasnya. (Vin/JK)

  • Yulce Enembe : PKK Harus Integrasikan Paud, Posyandu, dan Sekolah Minggu

    Yulce Enembe : PKK Harus Integrasikan Paud, Posyandu, dan Sekolah Minggu

    Hal ini disampaikan Ketua TP PKK Provinsi Papua Nyonya Yulce Enembe saat melantik Ketua TP PKK Kabupaten Jayawijaya Nyonya Yustina Yenni Banua, yang berlangsung di Gedung Wio Kantor Bupati Jayawijaya, Selasa (18/12).

    Pada kesempatan tersebut dirinya juga medorong PKK untuk terus ikut berperan dalam pembangunan mental spiritual keluarga, meningkatkan fungsi posyandu, meningkatkan keluarga yang sadar hidup bersih dan sehat, dan kesetaraan gender, serta membantu meningkatkan ekonomi keluarga. “PKK juga perlu melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah ini, tahun 2015 sudah dicanangkan PKK dasawisma dan menghidupkan posyandu, berarti focus pelayanan ibu dan anak,” ungkap Yulce Enembe.

    Ia juga mengatakan jika PKK  tidak ikut mempersiapkan SDM sejak dini maka kedepan akan ada banyak hambatan. “SDM ini lahir dari ibu berarti posyandu harus dijalankan, posyandu itu pelayanan ibu dan anak mulai dari usia kandungan nol bulan hingga bersalin harus rutin dikontrol,” katanya. Oleh sebab, menurutnya posyandu harus dihidupkan, pendidikan dan posyandu harus jalan beriringan. Posyandu juga harus terintegrasi dengan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan paud terintegrasi dengan sekolah minggu.

    “Ini sangat bagus sekali, kalau posyandu terintegrasi dengan sekolah minggu maka pembentukan moral anak sudah terbentuk dan dipersiapkan, kalau dia tumbuh dan kuat didalam Tuhan maka kedepan akan baik,” ujarnya.

    Sementara, Bupati Jayawijaya Jhon R.Banua, dalam sambutannya mengatakan akan mendukung penuh setiap program kerja PKK. Ia juga mengatakan kedepan setiap program PKK akan disinkronkan dengan program dana kampung yang merupakan program pemerintah pusat. Apalagi menurutnya, program Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik tersebut akan lebih banyak bekerja di distrik, sehingga ini juga tanggungjawab PKK untuk ikut bekerja di tingkat distrik. “Mama-mama PKK kita di kampung dan distrik butuh perhatian, apa yang kurang kita sama-sama berikan dukungan untuk meningkatkan potensi mereka,” ungkap Banua.

    Ia juga mengharapkan intervensi kepala kampung untuk berikan dukungan sepenuhnya kepada mama-mama PKK yang ada di kampung dan distrik, karena menurutnta pemda tidak bisa bekerja sendiri tanpa PKK, baik di tingkat kabupaten, distrik dan kampung. (Vin)

  • 61 Orang Formasi Khusus Terima Sk PN

    61 Orang Formasi Khusus Terima Sk PN

    Ke 61 orang ini merupakan formasi khusus yang diangkat menjadi pegawai negeri, baik untuk bidang kesehatan, pertanian dan keuangan. Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo mengatakan, sebelum mengakhiri masa jabatannya sebagai bupati, ia ingin menyelesaikan apa yang menjadi tanggungjawabnya. “Pengangkatan formasi khusus ini SK CASN nya saya yang tanda tangan dan ASN juga saya yang tanda tangan, sebelum berakhir saya serahkan. Ini juga terakhir saya masuk kantor, karena beberapa hari ke depan kurang lebih empat hari kita persiapan untuk masa pelantikan dan serah terima jabatan bupati lama ke bupati baru,” katanya.

    Hal ini kata Wetipo, merupakan memimpin apel pagi terakhirnya sebagai bupati. Untuk itu ia berpesan kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Jayawijaya dapat setia mengemban tugas dan bekerja untuk mewujudkan perubahan di Jayawijaya di masa-masa akan datang. “Tidak boleh surut semangatnya, tetapi dengan komitmen yang ada bisa bekerja secara konsisten, dan mendukung program bupati dan wakil bupati yang baru nantinya,” ujar Wetipo.

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jayawijaya, Hironimus Huby mengatakan, ASN yang terima SK ini terdiri dari kementerian kesehatan untuk dinas kesehatan sebanyak 41 bidan dan tiga dokter. Dari pertanian 13 orang, kemudian untuk dinas keuangan tiga orang dari formasi khusus diangkat oleh pusat dan Jayawijaya dilimpahkan hanya untuk kepengurusan proses Nomor Induk Pegawai (NIP) dan SK CASN hingga ke ASN. Mereka ini kebutuhan kementerian, seperti tahun lalu juga ada pengangkatan bidang pendidikan sebanyak 16 orang dari program SM3T,” kata Hironimus Huby. (Vin)