Category: Berita

“Pelantikan pejabat dilakukan sesuai dengan undang-undang ASN yang baru, pejabat yang akan dilantik harus diusulkan ke pejabat ASN tingkat pusat untuk mendapatkan persetujuan.”Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, pelantikan bisa dilakukan kapan saja,” kata Bupati Wempi.

“Enam bulan lalu kita telah melakukan pengukuhan dan pelantikan pejabat eselon III dan IV di gedung Ukumearek Asso, pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator kali ini untuk mengisi jabatan yang kosong disejumlah OPD setelah mendapat persetujuan dari pejabat ASN pusat,” ujarnya.

Menurutnya, pelantikan kali ini sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan akan dibahas di APBD 2018, sehingga jika OPD baru dan ASN nya telah siap, dimasa yang akan datang jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya tidak setengah-setengah.
Bupati berharap pejabat eselon II dan III yang telah telah mendapat kepercayaan, harus bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dapat berkoordinasi dengan staf dan pimpinan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

 Mengakhiri masa jabatannya pada 18 Desember 2018 mendatang, Bupati Wempi minta kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Jayawijaya untuk menyukseskan Pilkada Kabupaten Jayawijaya 2018. “Jabatan Bupati dan Wakil Bupati boleh berakhir, tapi jalannya roda Pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya tidak akan pernah berakhir dan harus tetap berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan,” imbuhnya.

Bupati Jayawijaya Jhon Wempi Wetipo mengatakan bahwa, mencermati pandangan fraksi yang telah disampaikan beberapa waktu lalu, pihaknya mengapresiasi upaya seluruh upaya anggota dewan yang dengan semangat ditengah kesibukannya masing -masing, telah mempelajari raperda APBD 2016, sehingga ia berharap raperda tersebut bisa dibahas dan ditetapkan tepat waktu.
“Untuk pandangan semua fraksi tentang opini WTP, prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras kita bersama , tanpa kerjasama dankomunikasi yang baik tidak mungkin prestasi itu dapat kita peroleh,sebab opini WTP bukan akhir dari segalanya, tapi awal keseriusan dan komitmen kita,”ungkapnya dalam sidang Jawaban Bupati tentang pandanganFraksi Rabu (19/07).
Untuk laporan keterlambatan Gaji dan tunjangan , Kata Wetipo, ini ditentukan oleh kinrja pejabat penatausahaan SKPD dan pengelola gaji di masing -masing OPD, dimana proses gaji itu dari bisang anggaran BPKAD telah dilakukan pada tanggal 5 setiap bulan, untuk kebutuhan gaji pada bulan berikutnya, dan waktu juga panjang untuk mempersiapkan dokumen daftar gaji dan daftar potongan setiap, sehingga tidak ada alasan bagi SKPD untuk terlambat mengurus gaji aparatur.
“Dari evaluasi yang kita lakukan keterlambatan itu karena lambatnya penyampaian daftar gaji yang ditandatangani masing – masing aparatur, sedangkan untuk belanja pegawai direalisasi Rp. 23 milyar lebih dari selisih gaji, tunjangan,”katanya.
Menurutnya, untuk realisasi program untuk kesehatan masyarakat 65,08 untuk bidang infrastruktur, peningkatan, jalan trotoar, median dan lampu jalan dalam kota sudah terealisasi 99,88 persen hal tersebut telah sesuai dengan kemajuan fisik dilapangan, demikian halnya dengan pembangunan apron kargo bandara Wamena telah dialokasikan 13 milyar lebih atau 98,40 persen yang telah sesuai dengan kemajuan fisik “Untuk pembangunan wio silimo ( alun_alun kota wamena) pembangunannya dapat dilakukan dalam beberapa tahap dengan target pada tahun 2017 ini bangunan tersebut harus selesai dilaksanakan, sehingga kalau ditinjau kembali harus akan menimbulkan kerugian,” jelasnya. Selain itu, saran pemberantasan milo yang marak di kabupaten jayawijaya, akan terus dilakukan dengan penegakan aturan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, tentu dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak keamanan sehingga tidak menimbulkan konflik atau gejolak sosial yang lebih luas. Demikian juga dengan saran pemilihan judul dan thema untuk pelaksanaan FBLB yang lebih mengedepankan budaya yang bernilai positif.
“Untuk pandangan pendapatan retribusi parkir yang belum optimal akan terus dilakukan pembenahan sehingga pendapatan dari retribusi parkirterus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu ,”beber Wetipo Ditambahkan, untuk pengambangan pertanian khusus ubi sebagai makanan pokok penduduk jayawijaya, pemerintah sangat berpendapat kedepan agar pengembangan hipere (ubi) harus dilakukan secara intensif sehingga sampai pada penganekaragaman olahan makanan yang bersumber dari hipere, hal ini dengan sendirinya mendukung program ternak babi karena tersedianya hipere sebagai pangan ternak babi, kedepan akan dilakukan sinkronisasi program.
“Hal ini juga sejalan dengan pembagian beras sejahtera atau ranstra dengan memprioritaskan masyarakat yang aktif berkebun, kami sangat hargai itu akan menjadi pertimbangan dalam penyaluran beras keluarga,”tambah bupati jayawijaya. (Vin)

Hal ini dilakukan pasca tergelincirnya pesawat kargo milik Tri M.G Asia Air Lines dengan seri PK-YGG yang terjadi di bandara Wamena
Selasa (18/07) siang lalu merupakan kecelekaaan yang ke empat kalinya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, dan fatal karena mengalami kerusakan yang cukup berat.
“Jadi untuk sementara kita akan mencabut rekomendasinya, Tri M.G untuk sementara tidak boleh beroperasi sebelum memperbaiki system
managemennya,” kata Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo SH,MH kepada wartawan di Wamena, Rabu (19/07).
Menurutnya tidak hanya Tri M.G tetapi pemerintah daerah juga akan memberikan peringatan kepada beberapa operator penerbangan yang beroperasi di Wamena. Mengingat beberapa minggu sebelumnya pesawat kargo milik maskapai My Indo juga mengalami hal yang sama.
Lanjut bupati dua periode ini, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi semua rekomendasi yang telah dikeluarkan.
“Jadi pesawat yang sering kecelakaan untuk sementara tidak operasi di Wamena dulu, karena bandara ini kalau sudah terluka seperti ini maka pesawat lain yang ingin mendarat apalagi pesawat penumpang pasti akan berpikir lagi,” ungkap bupati Wetipo.
Lanjutnya, berdasarkan analisanya kecelakaan kemarin merupakan factor human error akibat kelebihan muatan.
“Ini hanya factor human error saja, kecelakaan yang kemarin terjadi sebenarnya tidak perlu terjadi tapi karena kita yang mengangkut barang tidak jujur,”
“Saya menganalisa sementara walau bukan orang KNKT tapi saya berkesimpulan sementara bahwa itu overload, karena pesawat baik-baik saja begitu juga dengan landasan tapi bisa keluar dari landasan itu karena kelebihan muatan,” paparnya.
Dikatakannya dalam mengangkut barang setiap pesawat memiliki batas kapasitas daya angkut sehingga jangan dipaksanakan.
“Silahkan cari uang tetapi dengan cara yang lebih elegan, jangan paksakan keadaan yang berujung pada rusaknya infrastruktur, kan sayang,” cetusnya.
Masih lanjut bupati yang juga memastikan diri maju dalam pencalonan gubernur ini  dipastikan minggu depan sudah keluar surat pembekuan ijin. Pemerintah juga sudah menyurati operator penerbangan yang bersangkutan untuk tidak beroperasi dulu di Wamena.
Lebih jauh dikatakannya, dengan kejadian ini pemerintah juga akan menyoroto pemerintah daerah dalam hal pemberian rekomendasi ijin untuk penerbangan kargo ke Wamena.
“Jadi saya pikir ini harus dikeluarkan, saya harap meskipun alih operator harus wajib lapor kalau tidak kita blokir,” tegasnya. (Vin)

Melalui rapat pembentukan panitia ini diharapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang telah dibentuk agar dapat saling berkoordinasi sehingga apa yang menjadi rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-72 dapat berjalan dengan baik seperti yang diharapkan bersama. Demikian yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum, Drs. Tinggal Wusono, M.A.P saat memimpin rapat tersebut.(YHP).

Hal ini disampaikan gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Sekertaris Bappeda Provinsi Papua, Adolof Kambuaya, pada pembukaan MUSRENBANG  OTSUS Papua di Wilayah Adat Lapago Tahun 2017 yang berlangsung di Gedung Sasana Wio Kantor Bupati Jayawijaya, Kamis (30/03)
“Secara khusus saya tegaskan kepada para kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota  agar program atau kegiatan yang nantinya dispakati dalam musrenbang otsus ini harus diintegrasikan dengan hasil-hasil  musrenbang RKPD kabupaten/kota,” ungkapnya dalam membacakan sambutan gubernur papua.
MUSRENBANG  OTSUS Papua di Wilayah Adat Lapago Tahun 2017 yang dilakukan pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Bappeda sebagai terobosan dan upaya untuk memenuhi hak—hak dasar masyarakat asli Papua melalui pelaksanaan Otonomi Khusus yang telah diberlakukan selama kurang lebih 15 tahun.
Sehingga dirasa perlu untuk melaksanakan MUSRENBANG  OTSUS pada lima Wilayah Adat yang ada di Papua termasuk Lapago, yang diikuti oleh tujuh kabupaten.
Pada kesempatan tersebut gubernur mengharapkan melalui forum ini dapat membawa perubahan dalam hal peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua.
“Selama ini banyak yang mengatakan bahwa OTSUS Papua gagal, dana otsus papua banyak dikorupsi dan disalahgunakan, maka melalui kegiatan ini musrenbang otsus ini saya harapkan kita mampu menjawab keraguan atau stigma-stigma tersebut,” jelasnya.
Lanjutnya, sejak di desentralisasikan dana otsus sebesar 80% kepada pemerintah kabupaten/kota, dan 20% kepada pemerintah provinsi, maka harus dipastikan satu rupiah dana otsus yang dipergunakan harus sampai ke tangan rakyat dan memberika manfaat yang besar bagi orang asli papua.
Gubernur juga menakankan agar forum ini benar-benar dimanfaatkan untuk mengidentifikasi permasalahan  dan kebutuhan pembangunan masyarakat asli papua termasuk membicarakan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi urusan bersama yakni PROSPEK, Kartu Papua Sehat (KPS) GERBANG MAS HASRAT Papua, dan Pendidikan Lintas Kabupaten Kota.
“Forum ini juga harus dimanfaatkan untuk menyelaraskan usulan rencana penggunaan dana otsus pemerintah kabupaten/kota dan provinsi,” pungkasnya.
Sementara itu, usai membuka kegiatan MUSRENBANG  OTSUS Papua di Wilayah Adat Lapago Tahun 2017 bersama Sekertaris Bappeda Provinsi Papua, Bupati Jayawijaya yang diwakili Wakil Bupati Jayawijaya Jhon R.Banua mengatakan bahwa musrenbang yang baru pertamakali dilaksanakan ini sangat baik sekali, untuk bagaimana setiap kabupaten di wilayah lapago dapat melaksanakan program pembangunan yang baik kedepan dengan menggunakan dana otsus.
“Selama ini kan kita harus ke Jayapura untuk pembahasan, sehingga dengan dilakukan musrenbang otsus di daerah yang dibagi sesuai wilayah adat ini maka secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa lebih melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita di wilayah pegunungan tengah ini,” ungkapnya.
Lanjut wakil bupati, pemerintah kabupaten Jayawijaya selama ini menggunakan dana otsus untuk membangun kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat, dan a dana otsus di kabupaten Jayawijaya direalisasikan kepada masyarakat seutuhnya.
“Tidak ada yang kita gunakan untuk pembangunan fisik yang mana untuk tahun 2017 ini kabupaten Jayawijaya mendapatkan kurang lebih 117 milyard yang semuanya itu kita gunakan untuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan,” tandasnya. (Vin)

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya, Drs Alpius Wetipo saat ditemui di Kantor Bupati Jayawijaya, Kamis (30/03)

“Dari Provinsi tahun ini percayakan kami melakukan pergelaran dua kegiatan tingkat provinsi Putra -Putri Papua yang dilakukan pada bulan juli dan juga pestival kreasi Papua yang dilaksanakan pada bulan oktober dan keduanya akan dilakukan di Jayawijaya ini,”Ungkap Kadis Kebudpar Drs. Alpius Wetipo kepada wartawan di Wamena.

Lanjutnya, saat ini pihaknya mengaki terus melakukan komunikasi dengan pihak provinsi Papua agar mengetahui tugas masing-masing dinas dalam menyiapkan pergelaran tersebut dan dirinya optimis pergelaran akan berjalan dengan baik dan tepat dilakukan di Kabupaten Jayawijaya karena Jayawijaya adalah tempatnya pelestarian budaya asli orang Papua.

 
Selain itu diirinya juga mengaku sedang melakukan pengembangan objek wisata di tiga tempat berbeda yakni di distrik Walesi pengembangan objek wisata alam dan di distrik Sogokmo pembuatan objek wisata alam yakni kolam renang mini dan juga distrik Wosi Obia yang berciri khas Goa dan Mummi.

“Ini semua kampung wisata alam dan budaya di Mummy juga kita lakukan perbaikan tahun ini dan kita harapkan kita tonjolkan dulu tidak tempat ini baru nanti pada tahun berikutnya kita focus kepada pengembangan tempat lain,”pungkasnya.(Vin)

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya, Drs. Alpius Wetipo sesaat setelah acara pembukaan berakhir, dirinya menyatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijay harus membuat program kegiatan unggulan sehingga dapat menjawab tantangan pembangunan infrastruktur daerah promosi pariwisata dapat tercapai.

Program Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2017 ini telah menggangarkan dana DAK yang diperuntukkan bagi beberapa pembangunan standar fasilitas obyek pariwisata, diantaranya lokasi Ari Terjun Napua, Taman Wisata Lembah Senyum di Welesi, Taman Wisata Alam Kasuari di Sogokmo dan Taman Wisata Goa Lokale di Usilimo.

“Anggaran Dana DAK yang dialokasikan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan sarana taman, kamar ganti dan kamar mandi (WC), pemasangan lampu taman dan perbaikan areal parkir”, kata Kepala Dinas Kebudpar sambil tersenyum lebar.

Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo dalam arahannya menyatakan bahwa setiap SKPD diharapkan tidak membuat program-program kegiatan fisik untuk tahun 2018 mendatang dengan anggaran yang berat-berat karena pada tahun tersebut, jabatan Bupati dan Wakil Bupati akan berakhir sehingga tidak membuat pemerintah berutang, hal ini juga menjadi perhatian khusus dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dituntut agar melakukan publikasi dan promosi yang semakin gencar.

Adapun hasil survey dan pengumpulan data yang dilakukan pada bulan Maret 2017 ini, Jumlah Usaha Pariwisata di bidang Perhotelan sudah mulai berkembang jumlahnya dari 20 hotel menjadi 27 hotel. Adapun jumlah kamar dan fasilitas penunjang keseluruhan hotel sebanyak 423 buah, ini menghindikasikan masih perlu pengembangan dan penambahan jumlah kapasitas kamar sehingga diharapkan jumlah kunjungan wisata tahun lalu sebanyak 32.682 wisatawan, namun tahun ini meningkat jumlahnya menjadi  43.915 baik wisatawan nusantara maupun mancanegara akan bertumbuh lebih banyak lagi setiap tahunnya.

Jika promosi akan lebih di tingkatkan, maka sarana dan prasarana penunjang lainnya pun harus kami perhitungkan dalam program kerja sehingga dapat seimbang, antara promosi dan hasil promosi serta capaian yang ingin dicapai pada tahun ini dan tahun 2018 mendatang.

“Jangan sampai kami membuat program promosi besar-besaran, namun daya tampung wisman dan wisnus yang dapat ke Jayawijaya tidak mampu melayaninya, sehingga ada beberapa sektor lainnya yang juga menjadi perhatian kami”, tutur Kadis Kebudpar, Drs. Alpius Wetipo.

“Besar Harapan kami, semua program-program yang telah kami susun, dapat di akomori pada saat pemaparan bersama instansi terkait dalam hal ini Bapeda”. Tambah Drs. Alpius Wetipo.

Upacara bendera diikuti oleh perwakilan dari TNI/Polri, ASN di lingkungan pemerintah kabupaten Jayawijaya, mahasiswa, dan juga para pelajar yang ada di kabupaten Jayawijaya dan bertindak selaku inspektur upacara Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo, SH., MH. 

Bupati mengungkapkan bahwa dengan semangat HUT Sumpah Pemuda tahun ini diharapkan para pemuda, khususnya di kabupaten Jayawijaya agar dapat lebih baik lagi, mengingat generasi muda merupakan motor penggerak dalam pembangunan.

“Kita harus bisa wujudkan generasi muda di Papua, khususnya di Jayawijaya bagaimana membangun komitmen bersama pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama-sama mewujudkan kabupaten Jayawijaya agar lebih baik,” kata Bupati.

Pada kesempatan ini dirinya juga mengungkapkan keprihatinannya terkait permasalahan yang terjadi dalam tubuh KNPI mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten kota. 

“Pada  HUT KNPI yang ke 88 tahun ini juga saya ingin mengungkapkan keprihatinan saya terkait tidak solidnya kepengurusan KNPI mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah,”

“Sehingga dengan momentum peringatan sumpah pemuda ini kewajiban pemerintah baik pusat maupun daerah untuk bagaimana mengclearkan kepengurusan KNPI dari tingkat pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota,” tegasnya.

Karena menurutnya berbicara soal pemuda tidak ada kepentingan politik tetapi bicara pemuda berarti kita membntuk karakter dan mental generasi muda untuk membangun negeri ini khususnya Papua agar jauh lebih baik.

Selain itu dirinya juga prihatin dengan banyaknya pemuda  di Papua yang beralih menggunakan narkoba pasca larangan miras yang di keluarkan pemerintah Provinsi Papua.

“Saya pernah mengalami saat mengemudikan mobil di Jayapura dan saat itu mobil saya ditabrak dari belakang dengan sepeda motor oleh beberapa pemuda, setelah kita interogasi ternyata pemuda tersebut baru menggunakan ganja, ini sangat memprihatinkan,” tuturnya.

Menurutnya hal ini sangat memprihatinkan dan ini bukan saja menjadi tanggung jawab aparat atau pemerintah, tetapi ini menjadi tugas kita bersama untuk memberantas ini, kalau ada larangan miras maka menurut bupati wempi harus disertai dengan solusi, jangan biarkan generasi muda hancur karena narkoba. (Humas)

Hal ini diungkapkan Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo, SH., MH., saat meresmikan kantor gapensi cabang Jayawijaya yang terletak di jalan Irian Wamena, Jumat (28/10).

Kehadiran gapensi memberikan warna tersendiri bagi pemerintah, diharapkan Gapensi dapat menjadi mitra yang strategis untuk mewujudkan pembangunan “yogotak hubuluk motok hanorogo” bisa kita diwujudkan bersama.

Ditambahkan juga bahwa peluang bagi para tenaga kerja di gapensi sangat terbuka lebar namun para sarjana asli papua lebih memilih untuk mencari jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan dan antri untuk menjadi pegawai negeri karena beranggapan kalau kegiatan proyek sama saja dengan membuang-buang energi.

“Mari kita rubah pemikiran ini dan mari kita manfaatkan peluang yang ada supaya kita menjadi orang-orang yang hebat di negeri ini,” ujar Bupati.

Bupati berharap dengan diresmikannya kantor (honai) gapensi kabupaten Jayawijaya, terjalin hubungan yang lebih baik lagi antara gapensi dan pemerintah. (Humas)

Sekda juga menekankan bahwa pengembangan pariwisata berbasis budaya hendaknya juga dipandang dari sudut mata holistik dan tidak saja dari sudut pandang makro dan ekonomi bisnis tetapi juga sudat pandang sosiologi, kebudayaan, etnografi. Seni kreatif dan artistik, teknologi informasi dan internet, planologi dan bahkan dari  sudut studi pembangunann secara komprensif.
Sementara itu Asisten Deputi Infrastruktur Kementrian Koordinator Kemaritiman RI, DR. Ir. Ridwan Djamaludin, M.SC., usai seminar mengungkapkan bahwa potensi kabupaten Jayawijaya cukup baik sehingga bagaimana nanti dikembangkan dan dikoordinasikan dari pusat khususnya berkaitan dengan sarana dan prasara yang ada di kabupaten Jayawijaya.
“Mudah-mudahan dengan kita diskusi hari ini hal-hal yang perlu kita lakukan nanti ditindaklanjuti di pusat tentunya kita akan sampaikan ke pimpinan sehingga dengan demikian ini menjadi salah satu dari upaya kita untuk mengembangkan Papua khususnya di kabupaten Jayawijaya,” ungkapnya.
Masih pada kesempatan yang sama Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya, Petrus Mahuze AP., M.Si., mengungkapkan bahwa dari seminar ini telah disepakati beberapa poin penting yang akan ditindaklanjuti.
“Jadi dari seminar ini telah kita sepakati beberapa poin untuk dilanjutkan kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah akan mempresentasikan kebutuhan-kebutuhan dari berbagai sektor yang didukung oleh pariwisata, kemen PU, dan perhubungan terkait konektifitas,” katanya.
Sehingga saat disampaikan disana dan menjadi bahan rencana strategis mereka untuk tahun 2017-2019. setidaknya apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu pemerintah kabupaten Jayawijaya untuk membantu menata potensi-potensi unggulan kita yang ada disini.
Point-point tersebut diantaranya perbaikan infrastruktur seperti jalan, pengembangan jembatan atau tol udara, serta konektivitas ke wilayah-wilayah objek wisata, serata pembangunan beberapa objek-objek seni dan budaya yang akan kita bangun beberapa tahun ke depan.  (Vin)