Category: Berita

  • Pemkab Jayawijaya 3 Tahun Berturut-turut Raih WTP

    Pemkab Jayawijaya 3 Tahun Berturut-turut Raih WTP

    “Hasil pemeriksaan BPK kita dapat WTP artinya pengelolaan keuangan kita untuk tahun 2017 cukup baik , namun itu bukan berarti sudah baik semua atau tidak ada masalah tetapi ada rekomendasi yang harus dikejar oleh OPD di Pemda jayawijaya,”ungkapnya Sekda Kabupaten Jayawijaya, Yohanes Walilo S.Sos, M.Si saat ditemui di kantor bupati, Senin (14/05).

    Menurutnya, selain mendapatkan WTP pemkab Jayawijaya juga mendapatkan rekomendasi  atau ada yang harus dikembalikan ke kas negara yang sifatnya perbaikan administrasi.

    Selain itu ia juga mengatakan pemkab Jayawijaya bisa mendapatkan opini WTP ini dikarenakan kerja keras dari seluruh OPD yang terus bekerjasama.

    “Kami berharap untuk opini tahun 2018 dapat di pertahankan predikat WTP ini, tetapi kalau nanti ada OPD yang tidak proaktif maka itu akan berpengaruh kepada keuangan di Kabupaten dan berdampak pada pemberian opini,”katanya.

    Lanjut sekda, dengan hasil opini WTP ini, maka  seluruh OPD harus lebih meningkatkan  pengelolaan keuangan daerah dengan tertib dan baik sesuai dengan peruntukannya. Tidak hanya itu, ASN diharapkan agar terus meningkatkan kinerjanya, karena saat ini, yang menjadi  penilaian  adalah kinerja aparatur.

    “Selama ini, anggaran kebanyakan dibelanjakan menjadi barang, sehingga dalam pendataan semua aset harus lebih tertib dan baik sehingga  tahun depan opini kita dapat pertahankan,” pungkasnya. (VR/RS)

  • Pemkab Jayawijaya Serahkan 342 e-KTP Kepada Masyarakat

    Pemkab Jayawijaya Serahkan 342 e-KTP Kepada Masyarakat

    #

    “Jadi untuk distrik Pisugi ada 194 KTP, dan distrik Pyramid ada 148 KTP,” kata Aronggear.

    Untuk itu dinas kependudukan sendiri menargetkan tahun ini perekaman KTP elektronik harus mencapai 100 persen, sesuai dengan instruksi gubernur dan dirjen kependudukan kementerian dalam negeri agar tahun ini seluruh kabupaten dan kota harus mencapai 100 persen.

    Dari data pusat, bahwa Papua berada di urutan terakhir, dari 34 provinsi terkait masalah perekaman KTP elektronik dengan jumlah 36,37 persen pemilik KTP elektronik.

    “Paling tidak kita mencapai 80 persen di akhir tahun ini dan nanti tanggal 10 Mei akan turun lagi ke distrik-distrik selama lima hari setelah itu  pindah ke distrik lain, dan kami sudah hitung dalam 28 minggu itu kita bisa capai 205.000 wajib KTP. Karena sampai saat ini Jayawijaya masih 43,67 persen atau baru 80 ribu jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik,” katanya.

    Sekretaris Daerah Jayawijaya, Yohanes Walilo berharap hal ini, didorong oleh distrik agar dapat segera diselesaikan, karena KTP elektronik ini sangat dibutuhkan semua orang, dan juga dapat meminimalisir orang masuk dan keluar bisa dikontrol.

    “Namun  kami kesulitan soal jaringan, sehingga mau kejar target cukup sulit. Begitu juga dengan adanya layanan mobile yang selama ini melayani ke distrik-distrik, terkadang juga jaringan dengan radius 10 km sudah tidak dapat jaringan dan alatnya pun sering rusak. Sehingga kita sering meminta ke pemerintah pusat melalui provinsi, agar bisa memfasilitasi untuk kita perbaiki persoalan teknis, supaya pencapaian target yang diinginkan dapat tercapai,” kata Walilo. (Vin/RS)

  • Doren Minta Kepala OPD Tidak Sering Tinggalkan Tempat Tugas

    Hal itu ditegaskan Penjabat Bupati Jayawijaya Doren Wakerkwa, SH ketika bertatap muka dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipusatkan di Sasana Wio Kantor Bupati Kamis (22/2). “Oleh karena itu Kepala OPD harus lebih sering berada ditempat tugas daripada keluar daerah,” tegas Doren.

    “Selama Bupati Jayawijaya menjalankan cuti, saya selaku penjabat Bupati Jayawijaya yang ditunjuk Mendagri minta kepada seluruh ASN khususnya pimpinan OPD tidak boleh meninggalkan tugas. “Pemerintahan ini harus tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh komponen bangsa di daerah ini,” kata Doren.

    Menurutnya, kehadiran dirinya selaku Penjabat Bupati Jayawijaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati yang saat ini sedang menjalani cuti.

    “Saat menjalankan tugas keluar daerah, pimpinan OPD harus minta ijin kepada pimpinan dan tidak boleh meninggalkan tugas tanpa ijin. “Kalau itu terjadi yang bersangkutan dianggap telah melanggar netralitas sebagai ASN,” katanya.

    Doren juga minta kepada pejabat eselon II, III, IV dan seluruh staf serta pegawai non PNS untuk senantiasa memberikan laporan kepada pimpinan setingkat lebih tinggi tentang pekerjaan yang dilakukan.

    “Kepada seluruh OPD saya himbau untuk sama-sama mendukung pelaksanaan pilkada Gubernur Papua dan Bupati Jayawijaya di kabupaten Jayawijaya berjalan dengan sukses, aman dan lancar,” ujarnya.

    Dalam menjalankan tugasnya sebagai penjabat bupati Jayawijaya selama 4 bulan kedepan, Doren menyatakan ada beberapa tugas yang harus dilakukan, diantaranya melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bersama DPRD, mendukung pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

    “Yang tidak kalah pentingnya, memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Gubernuur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta pemilihan” (VR/JS)

  • ASN Diminta Displin dan Loyalitas Dalam Melaksanakan Tugas Negara

    “ASN tidak kuat maka situasi pemerintahan akan menjadi brutal, oleh karenanya seluruh ASN yang bertugasdi Kabupaten Jayawijaya mulai dari kampung, distrik, hingga kabupaten harus memperkokoh dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa,” tegas Doren.

    “Bila kebersamaan itu dibangun yang dibarengi dengan sinergitas serta konektifitas antar sistem dalam melaksanakan jalannya pemerintahan dan pembangunan, saya yakin dan percaya  Pemerintah Kabupaten Jayawijaya akan semakin kuat,” tegas Doren lagi.

    Menurutnya, selaku penjabat bupati Jayawijaya selama 4 bulan yang akan berakhir pada 23 Juni 2018 mendatang, ASN memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan secara akuntabel dan bertanggungjawab.

    “Tugas yang bapak dan ibu laksanakan di daerah ini merupakan tugas dan tanggungjawab kepada negara dan harus dilaksanakan secara baik dan benar,” ujarnya. Satu agenda penting yang jadi penekanan Penjabat Bupati Jayawijaya kepada ASN untuk menyukseskan agenda nasional Pemilukada tahun 2018, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Jayawijaya bulan Juni 2018 mendatang.

     “Pilkada Jayawijaya harus berjalan baik sebab Jayawijaya merupakan barometer di wilayah Pegunungan Tengah Papua, oleh sebab itu demokrasi harus berjalan bagus, dikendalikan dengan bagus karena itu merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah,” katanya.

    Doren berharap pemilukada di Jayawijaya harus  berjalan sukses, aman tanpa adanya keributan, demi terciptanya tanah Papua yang aman, damai dan sejahtera bagi masyarakat.

    Untuk diketahui penetapan Doren Wakerkwa, SH selaku Penjabat Bupati Jayawijaya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 821/970/SJ, tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penggantian Pejabat oleh Penjabat (PJ)/Pelaksana Tugas (PLT)/Penjabat Sementara (PJS) Kepala Daerah pada Daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak. (VR/JS)

  • Kepala Kantor Perum Bulog Pastikan Beras Bencana Selalu Ada Setiap Tahun

    Hanya saja selama ini pemerintah daerah melalui dinas terkait belum pernah mengajukan permohonan beras bencana alam untuk diberikan kepada yang membutuhkan.
    “Kalau untuk beras bencana di kita ada, setiap tahun di alokasikan hanya saya belum tahu ada berapa banyak di gudang kita, hanya selama ini belum diklaim dinas terkait seperti dinas sosial atau BPBD,” ungkapnya kepada wartawan di kantor bupati, Rabu (18/10) kemarin.
    Menurutnya, pengajuan permintaan beras bencana ini silahkan diajukan oleh dinas terkait yang penting tetap harus ditujukan untuk masyarakat yang terkena bencana alam.
    Lanjutnya, jika stok beras bencana ini tidak diajukan maka pihaknya tetap akan melaporkan kembali kepada pemerintah provinsi. “Kalau tidak diambil maka kita akan laporkan ke pemerintah provinsi bahwa itu merupakan realisasi. Namun selama saya disini belum ada pegajuan pengambilan beras bencana, tapi stok kita tetap ada. Jadi pemerintah daerah harus ajukan baru akan kita proses,” tandasnya. (Vin)

  • Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menggelar pertemuan bersama Tim Ciber Pungli

    Tim ciber yang baru dibentuk agustus lalu dengan beranggotakan, kepolisian, kejaksaan dan pemerintah daerah ini melakukan koordinasi
    terkait pengawasan, pengelolaan, dan penanganan semua bentuk penarikan yang tidak sesuai.
    “Siber pungli juga salah satunya menyangkut dana desa, karena  kita mendapatkan edaran dari menteri dalam negeri untuk membentuk tim
    siber pungli ini karena ada banyak oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang melakukan pungutan liar,” ungkap Sekda Jayawijaya Yohanes Walilo S.Sos,M.Si kepada wartawan usai pertemuan.
    Oleh bebab itu menurut sekda, selain pungutan liar ini juga untuk pengawasan kepada pengelolan atau penanganan semua bentuk penarikan
    dan lainnya yang harus diawasi, sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat, baik pemilik usaha dan lainnya.
    “Dipemerintahan juga kalau ada pungutan liar yang dilakukan tidak sesuai aturan tentu sangat mengganggu sekali sehingga dengan adanya
    tim ini di kabupaten Jayawijaya, benar-benar kita tegakkan aturan supaya tidak ada pungutan-pungutan liar yang dilakukan tidak sesuai aturan,” katanya.
    Disinggung terkait temuan, menurut sekda sejauh ini sudah ada temuan hanya tim ini baru bentuk dan tugas  kedepan tim ini akan tangani.
    Diharapkan setelah ada tim Ciber Pungli ini dapat menginventarisir semua masalah yang ada. “Kalau harus diproses hukum maka akan diproses tapi sepanjang ada pembinaan akan dilakukan pembinaan. Tim ini melaksanakan apa yang menjadi amanat pemerintah pusat dan tujuannya dalam rangka meminimalisir kesalahan yang terjadi,” tandasnya.  (Vin)

  • Di Wamena, Tahun Baru Islam Diperingati Umat Muslim Dengan Zikir Akbar dan Kegiatan Positip Lainnya

    PHBI sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, diharapkan mampu melaksanakan fungsinya sebagai lembaga kemasyarakatan untuk menjembatani dan membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan hari besar yang diperingati kaum muslim satu kali dan setahun.

      Kegiatan Donor Darah dalam rangka Tahun Baru Islam 1 Muharram 1439 H

    Peringatan kali ini dilaksanakan dengan menggelar berbagai kegiatan seperti zikir akbar, donor darah, konsultasi kesehatan, pertunjukan reog, jalan santai, lomba permainan anak-anak, undian berhadiah dan bazar. Kegiatan diawali dengan zikir akbar yang dipusatkan di Masjid Agung Baiturrahman Wamena Rabu malam (20/9).

    “Penyelenggaraan zikir akbar kali ini merupakan salah satu cara bagi umat muslim untuk instrospeksi diri,” kata Sultan Takdir selaku ketua PHBI Jayawijaya. “Instrospeksi itu dilakukan untuk mengoreksi dan memperbaiki tingkah laku masing-masing orang, karena pada prisnsipnya manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan yang tidak luput dari kesalahan dan dosa,” ujarnya.

     Menurutnya kegiatan ini dilakukan untuk menjalin silaturahmi antara sesama warga muslim dan seluruh elemen bangsa yang ada di Kabupaten Jayawijaya.

    “Kalau sudah terjalin silaturahmi dengan baik saya yakin dan percaya akan terjalin hubungan yang erat dan harmonis antar umat beragama di daerah ini,” ujarnya.

     

    Setelah selesai pelaksanaan zikir, keesokan harinya Kamis (21/9) dilanjutkan dengankegiatan jalan santai yang dilepas oleh Assisten I Setda Kabupaten Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, M.AP. Pelaksanaan jalan santai tahun ini bisa dibilang istimewa. Hal itu terlihat dengan membludaknya umat Islam yang begitu antusias mengikuti jalan santai kali ini. Ayah, ibu, anak, keluarga, handai taulan dan warga masyarakat penuh semangat dan riang gembira.

    Kegiatan jalan santai mengambil start dari halaman Masjid Agung Baiturrahman Wamena menuju jalan Sudirman, jalan Irian, jalan Trikora, jalan Yos Sudarso dan finish kembali di halaman Masjid Agung Baiturrahman Wamena. Seusai jalan santai kemudian dilanjutkan dengan kegiatan bazaar, undian berhadiah, lomba permainan anak-anak, konsultasi kesehatan dan donor darah.

     Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama PHBI, MUI, Bulan Sabit Indonesia , remaja masjid Agung Baiturrahman Wamena, paguyuban dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Jayawijaya, berjalan dengan aman, tertib dan lancar hingga selesai.

  • Diklat Pim IV Ditutup

    Dikatakan, dengan adanya Diklat Pim IV ini diharapkan terjadi penguatan secara operasional pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan para pejabat pelaksananya. “Penyelenggara dituntut untuk membekali peserta dengan kompetensi yang dibutuhkan sebagai pemimpin operasional yang berkompeten agar dapat menunjukkan kinerjanya dalam merancang suatu perubahan di unit kerjanya dan mampu memimpin perubahan itu sendiri,” tegas Wusono.

    Wusono memberikan penekanan dan meminta kepada seluruh pimpinan OPD untuk mengawal anggaran perubahan dari masing-masing peserta Diklat, sehingga dapat dipastikan para pejabat yang mengikuti Diklat dapat dilakukan secara berkesinambungan.

    “Untuk pelaksanaan Diklat ini Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah mengeluarkan biaya sangat banyak, jika tidak diawasi dan dimanfaatkan secara baik, akan menjadi sia-sia yang berakibat tidak berkembangnya pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM),” kata Wusono.
    Ia juga minta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selaku instansi teknis penyelenggara diklat untuk melakukan monitoring dan evaluasi para peserta diklat dan anggaran perubahan yang telah dilakukan sebagai bahan evaluasi kinerja BKD,” ujarnya.

    Hal itu perlu dilakukan bertujuan untuk pengembangan karier pejabat struktural berikutnya, ketika proses evaluasi itu dilakukan secara terstruktur maka diharapkan BKD sudah bisa
    merencanakan dalam pendidikan diklat berikutnya,” ujarnya.

    Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Jayawijaya, Heronimus Huby berharap dalam kesempatan yang sama melaporkan, setelah peserta selesai mengikuti diklat dan kembali ke OPD masing-masing, dapat membawa perubahan kinerja yang baru, terutama melaksanakan tupoksi masing-masing karena telah dibekali dengan ilmu pengetahuan selama 3 bulan.

    “Diharapkan peserta diklat dapat membawa satu inovasi baru ke OPD masing-masing
    terkait dengan pelayanan public, pengelolaan administrasi, keuangan dan lainnya,” ungkapnya.
    “Dari 50 orang peserta, 24 orang dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dan  26 orang lulus dengan predikat cucup memuaskan, dengan demikian 100 persen peserta lulus,” tandasnya.

  • Pelaksanaan Malam Taptu Sebagai Wujud Kepedulian Bangsa Indonesia Atas Jasa Pahlawan

    “Taptu merupakan salah satu bentuk wujud nyata kepedulian anak bangsa Indonesia terhadap jasa para pahlawan kusuma bangsa yang telah gugur dalam mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah dimasa lalu,” kata Jimmi. “Nilai-nilai perjuangan itu harus kita teruskan dan lestarikan kepada seluruh generasi muda penerus bangsa. “Ditangan generasi muda tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini akan diteruskan, seperti api obor yang terus berkobar seiring dengan derap langkah pembangunan.

    Sementara itu, Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo SH,MH dalam kesempatan yang sama menuturkan, pelaksanaan malam taptu kali ini merupakan salah satu momen memperingati 72 tahun Indonesia merdeka dan memaknainya bahwa Republik Indonesia yang tercinta ini masih ada.

     “Saya harap dengan usia yang ke 72 Republik Indonesia ini, kesadaran masyarakat kita makin tumbuh dan berkembang yang dibarengi dengan kerja nyata.” Wamena merupakan salah satu kota besar yang akan menjadi pusat pemerintahan, pembangunan, ekonomi dan budaya di wilayah pegunungan tengah Papua,” imbuhnya.

  • Bupati Wempi Nyatakan Perang Terhadap Narkoba

    “Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat untuk menjadikan perayaan Kemerdekaan Ke-72 Republik Indonesia sebagai motivasi dan lebih bersemangat untuk memberantas peredaran narkoba,” tegas Bupati Wempi.  “Kemerdekaan yang kita raih dan rasakan saat ini merupakan hasil jerih payah para pahlawan kusuma bangsa yang telah gugur mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. “Nilai-nilai perjuangan itu harus kita lestarikan dan teruskan kepada anak cucu generasi penerus bangsa, jangan dikotori dengan tindakan melawan hukum mengedarkan narkoba,” kata Bupati Wempi lagi.

    Ia juga menghimbau kepada seluruh generasi muda Jayawijaya untuk bergandengan tangan bersama Pemerintah dengan karya nyata untuk mewujudkan daerah yang lebih maju dan mandiri.
    “Saya tidak pernah membayangkan kalau di alam kemerdekaan ini saya bisa sekolah dan pada akhirnya menjadi pemimpin di Kabupaten ini. Ini satu bukti bahwa negara memberikan kebebasan kepada seluruh warga Indonesia untuk terus berkarya,” katanya.

    Menurut Wepi peringatan HUT RI Ke 73 tahun 2018 mendatang pelaksanaannya akan lebih meriah dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan itu ditandai dengan keikut sertaan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan unsur Muspida akan menggunakan pakaian adat budaya nusantara. Hal itu sejalan dengan motto Jayawijaya “Yogotak Hubuluk Motok Hanorogo” yang artinya hari esok harus lebih baik dari hari ini,” tandasnya.