Category: Berita

Hal ini diungkapkan Bupati Jayawijaya dalam sambutannya yang dibacakan Sekda kabupaten Jayawijaya, Yohanes Walilo, S.Sos., M.Si., saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Analisis Jabatan yang berlangsung di Sasana Wio Kantor Bupati Jayawijaya, Senin 17 Oktober 2016.
“Menjawab kebutuhan akan perubahan kebijakan pemerintah di bidang kelembagaan, salah satu strategi yang kita lakukan adalah dengan melakukan bimbingan teknis analisis jabatan,” ungkap sekda saat membacakan sambutan.
Sekda menambahkan saat ini pemerintah kabupaten Jayawijaya sedang melakukan restrukturisasi kelembagaan dan diharapkan pada tahun 2017, pemerintah kabupaten Jayawijaya sudah menggunakan struktur organisasi perangkat daerah yang baru.
Dengan demikian perlu dilakukan analisis kembali terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan sehingga nomenklatur jenis pekerjaan benar-benar berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja yang ada.
Selain itu dirinya berharap agar penempatan Aparatur pada stuktur kelembagaan yang baru akan dilakukan berdasarkan syarat jabatan terutama untuk pejabat eselon dua yang akan melalui seleksi jabatan yang akan dilakukan melalui tim seleksi.
“Ini sudah dilakukan di beberapa kabupaten dan kita juga diwajibkan tahun depan sudah harus lakukan, kalau ada pejabat yang mau dilantik harus melalui tim seleksi,” paparnya.
Oleh sebab itu Sekda mengharapkan seluruh ASN yang sudah ditugaskan sebagai analisis dari masing-masing SKPD untuk mengikuti bimbingan teknis analisis jabatan tersebut agar dapat menerima dan mengimplementasikan semua materi yang diberikan oleh narasumber. (Vin).

Kegiatan yang dilaksanakan usai apel pagi di halaman kantor bupati Jayawijaya, Kamis 13 Oktober 2016 lalu diikuti oleh seluruh ASN dari setiap SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten Jayawijaya.
Dalam aksi minum obat bersama ini, Dinas Kesehatan kabupaten Jayawijaya menurunkan enam puluh petugas dari dinas kesehatan dan puskesmas untuk melayani ASN di lingkungan pemerintah kabupaten Jayawiijaya.

Menurut Sekda Jayawijaya, Yohanes Walilo, S.Sos., M.Si., setelah dilakukan di lingkungan pemda Jayawijaya, maka selanjutnya dilakukan pengobatan atau minum obat filariasis bersama di sekolah-sekolah, gereja dan masjid serta tempat-tempat umum lainnya.
“Saya harap di Jayawijaya penyakit ini tidak sampai menyebar keseluruh warga karena kalau sampai terjadi, maka pengobatannya akan sulit, karena bukan hanya di kaki saja tetapi bisa menyerang seluruh tubuh manusia karena menular melalui semua jenis nyamuk,” ungkap sekda.
Sekda berharap pengawai dapat memulai pola hidup sehat dan berbagi informasi yang sangat penting ini kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat juga dapat mengetahui bahaya penyakit filariasis atau kaki gajah ini. 
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, Drs. Tinggal Wusono, M.A.P., mengungkapkan bahwa setelah pencanangan minum obat filariasis, tidak hanya dilakukan bagi pegawai tetapi juga melayani keluarga setiap pegawai dan masyarakat umum yang ingin mendapatkan obat tersebut.
Sedangkan bagi pegawai atau masyarakat yang datang dengan mengidap penyakit-penyakit tertentu, Dinas Kesehatan juga telah menyediakan dokter untuk melakukan konseling sebelum meminum obat fialariasis. (Vin)

Pada kesempatan tersebut Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo, SH., MH., meminta kepada para kepala, sekretaris, dan bendahara kampung untuk dapat mengelola dana kampung dengan sebaik-baiknya. Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa ini merupakan kegiatan yang sangat baik, karena melalui pelatihan ini para aparat kampung mulai dari kepala kampung, sekretaris, hingga bendahara kampung dapat mengelola dana kampung dengan baik.

Bupati berharap agar semua aparat kampung setelah mendapatkan pelatihan dapat mengelola keuangan kampung dengan baik dan mempertanggungajawabkannya dengan baik pula, disebabkan uang yang turun ke kampung bukan milik aparatur kampung melainkan milik masyarakat yang harus diberikan melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kampung dan APBK. Bupati juga menekankan akan melakukan tindakan tegas bila ada aparat kampung yang menggunakan dana kampung yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk kepentingan desa dan masyarakat desa yang ada di Kabupaten Jayawijaya. (Vin)

Sekda berharap agar kedepan hasil dari perkebunan ini bisa ikut membantu menambah penghasilan dari kelompok tani itu sendiri. Kelompok tani yang lainnya diharapkan dapat menyesuaikan, selain usaha buah naga dapat juga dengan usaha berkebun tanaman pangan lainnya, seperti umbi-umbian, jangung, padi dan lainnya karena seperti yang diketahui di kabupaten Jayawijaya masih banyak lahan tidur yang bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

“Harapan kami dari pemerintah agar masyarakat lebih proaktif dalam mengembangkan semua potensi yang ada, baik bertani, berkebun, dan beternak,” ungkap sekda. Sementara itu, Alfons Itlay selaku Ketua Kelompok Tani perkebunan buah naga di kampung Noagalo Distrik Asotipo sangat berterima kasih dengan bantuan yang diberikan pemerintah daerah. Dikatakannya dengan stek tanaman buah naga yang diserahkan pemerintah ini, nantinya akan dikembangkan di lahan yang telah disiapkannya seluas tiga hektar. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan panen ubi jalar yang dilakukan secara simbolis oleh Sekda Kabupaten Jayawijaya dan kepala dinas perkebunan dan tanaman pangan kabupaten Jayawijaya. (Vin)

Rombongan studi banding dari Jayawijaya ini dipimpin oleh Asisten 3 bidang pembangunan dan
Subag pendayagunaan informasi.
 
“Tujuan kami kesini untuk belajar penerapan e-government, khususnya sistem informasi tunjangan kinerja.” ujar A. Rahman, Subag Pendayagunaan Sistem Informasi yang mewikili rekan-rekannya.
 
“Ada niat dari Bupati untuk menerapkan sistem tunjangan kerja.” ungkap A. Rahmat sambil menambahkan bahwa kedatangannya ke Kota Tangerang setelah pihaknya mendapatkan informasi tentang tata kelola pemerintahan di Kota Tangerang.
 
Sementara itu Asisten 3 bidang pembangunan Kabupaten Jayawijaya Fabianus menambahkan bahwa untuk penerapan sistem ini pihaknya harus mempersiapkan segala sesuatunya. “Untuk itu kami datang kesini untuk belajar, bertukar pikiran.” tuturnya.
 
Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang H. Muhtarom menyambut baik keinginan Kabupaten Jayawijaya dalam penerapan sistem tunjangan kinerja. Muhtarom menjelaskan bahwa berbagai aplikasi telah dibangun oleh Kota Tangerang dalam menunjang penerapan E-government ini. “Sejauh ini sudah 153 aplikasi yang kita kembangkan.” ujarnya.

sumber

“Kami pemerintah kabupaten Jayawijaya akan meminta melalui SKPD terkait untuk dapat benar-benar turun dan melihat langsung masyarakat terutama kelompok-kelompok tani yang mau usaha,” kata Wakil Bupati Jayawijaya Jhon R.Banua pada kesempatan tersebut,

Wakil Bupati mengharapkan agar para petani dapat terus bekerja dengan giat mengolah sawah yang dimilikinya sehingga hasil padi lokal akan terus diproduksi. Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Jayawijaya, Randolp Mustamu mengungkapkan bahwa dengan potensi lahan yang ada di kabupaten Jayawijaya ini sangat besar peluangnya bagi masyarakat untuk terus mengembangkan persawahan. Sesuai dengan program pemerintah untuk menuju ke swasembada pangan, dirinya berharap kabupaten Jayawijaya pun akan menjadi penyumbang pangan khususnya padi bagi kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar kabupaten Jayawijaya. “Kita berharap ke depan kita tidak akan memasok beras dari luar kabupaten Jayawijaya lagi karena potensi pertanian khususnya padi cukup menjanjikan,” katanya. Jenis padi yang dipanen di distrik Musatfak ini adalah jenis padi dnegan farietas lokal yang selama ini sudah dikembangkan di kabupaten Jayawijaya. (Vin)

Untuk itu pemerintah daerah kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset menggelar Sosialisasi Permendagri No 64 tahun 2013 dan Permendagri No 19 tahun 2016 Bagi PPK SKPD, Bendaraha Penerima, Bendahara Pengeluaran, dan Pengelola Aset di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Jayawijaya, yang berlangsung di Sasana Wio Kantor Bupati Jayawijaya 3 Oktober 2016 lalu.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Jayawijaya melalui Sekda Kabupaten Jayawijaya, Yohanes Walilo S.Sos., M.Si., mengungkapkan bahwa saat ini 95 persen APBD kabupaten Jayawijaya dibelanjakan dalam bentuk barang. Oleh sebab itu melalui kegiatan sosialisasi ini, para peserta diharapkan dapat mengikuti secara baik sehingga dapat memperbaiki, menyusun, dan menata secara baik semua barang milik daerah.
Kegiatan sosialisasi ini sangat penting terutama bagi bendahara pengelola aset atau barang milik daerah untuk dapat mendata seluruh barang milik daerah, baik aset bergerak maupun tidak bergerak.  Sekda berharap agar bendahara dari semua SKPD dapat hadir karena mereka bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan keuangan, mulai dari mengelola, mencatat, dan membukukan.  Melalui kegiatan ini, para perserta mempunyai kesempatan untuk ikut dan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset. (Vin)

Dengan dilepasnya 45 Jama’ah haji asal Kabupaten Jayawijaya ini, Tinggal Wusono berharap, setibanya para jama’ah di tanah suci nanti mereka dapat menunaikan ibadah dengan baik serta dapat mengambil hikmah dari pelaksanaan ibadah haji tersebut.

“Selama menjalankan ibadah haji, kami berharap para jama’ah dapat menjaga kesehatan serta menjaga kekompakan sehingga para jama’ah dapat saling membantu bila ada yang mengalami kesulitan disana,” Ungkapnya

Di tempat berbeda, Dra Nurhayati Kepala Staf Urusan Haji Kementrian Agama Jayawijaya, mengungkapkan untuk kuota calon Jama’ah Haji Kabupaten Jayawijaya seharusnya berjumlah 52 orang, namun ada 7 orang calon yang batal berangkat sehingga tersisa 45 orang jama’ah yang berhasil diberangkatkan. (Mi)

Rapat pembahasan Raperda ini berlangsung, Jumat (12/8), diruang rapat Bappeda Jayawijaya dan dihadiri oleh para pimpinan SKPD terkait. “Rapat ini merupakan finalisasi rancangan peraturan daerah tentang pemberian Insentif dan kemudahan penenaman modal di Kabupaten Jayawijaya.” Ujar Kepala Bappeda Petrus Mahuse.
Jadi tujuan dari pembentukan perda ini adalah bagaimana kedepan memudahkan pemerintah daerah dengan adanya satu organisasi perangkat daerah yang menangani tentang penanaman modal.” Kata Kepala Bappeda Jayawijaya, Petrus Mahuse,usai memimpin rapat.
Menurutnya Perda ini nantinya akan membantu Pemerintah menarik investor untuk melakukan penanaman modal, mulai dari bidang pertanian, pariwisata, industry kreatif,bidang energy terbaru, pendidikan, kesehatan, maupun bidang pertanian, peternakan dan lainnya. Raperda ini sendiri disusun mengacu pada undang-undang nomor 5 tahun 2007 dan peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2008. “Apabila nanti disahkan ini mungkin akan menjadi satu-satunya Perda di Provinsi Papua yang mengatur tentang insentif dan kemudahan penanaman modal,” ungkapnya.
Lanjutnya, karena pertimbangan pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya kedepan bisa saja ada banyak para investor baik dari negeri maupun luar negeri yang melirik potensi-potensi yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Walaupun mungkin bukan dalam bentuk skala besar tapi dalam bentuk usaha-usaha jenis kecil dan menengah.
Pemberian kemudahan dalam Perda ini yakni semacam pemberian kemudahan dalam bentuk pengurangan Pajak, pengurangan Retribusi, kemudahan perijinan, dan kemudahan-kemudahan lainnya. “Jadi ini masih dalam bentuk rancangan yang rencananya tahun ini juga akan kita coba dorong ke DPR untuk dibahas, dan kita berharap mendapat persetujuan untuk kita tetapkan ini menjadi peraturan daerah, “tandasnya.