Peraturan ini merupakan penjabaran dari rencana tata ruang Kabupaten Jayawijaya tahun 2013-2033. Jadi memang pengalaman selama ini pemanfaatan ataupun pembangunan gedung di Jayawijaya, maupun dari sisi pemanfaatan dari beberapa waktu lalu ini belum kita atur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan,”kata Kepala Bapedda Jayawijaya Petrus Mahuze kepada wartawan diruang kerjanya usai memimpin pertemuan tersebut.
Menjurutnya, dengan adanya penyusunan raperda tentang bangunan gedung maupun dengan ijin penempatan ruang bisa memberikan kepastian hukum kepada orang,pribadai, ataupun badan hukum yang ada di Kabupaten Jayawijaya.
Sehingga baik dari sisi bagaimana mendapatkan lokasi harus ada ijin sesuai dengan tata ruang yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Begitu pula dengan membangun sebuah gedung, tetap harus dilakukan sesuai dengan prosedur, baik secara teknis,administrasi,maupun fisik.
Agar kedepan bangunan-bangunan gedung yang ada maupun yang rencananya akan dibangun kedepan harus memenuhi ketentuan seperti kenyamanan,keselamatan,kesehatan,maupun dari sisi dampak lingkungannya.
Ini yang coba kita mengatur dalam peraturan daerah ini sehingga kita berharap kedepan peraturan-peraturan daerah ini bisa dilaksanakan oleh instansi teknis nantinya. Sehingga menjadi dasar kita dalam merumuskan perencanaan khususnya dari sisi pembangunan gedung maupun dari ijin penempatan ruang yang lain,”jelasnya.
Masih lanjut Kepala Bappeda, dalam Perda bangunan gedung diatur juga bangunan untuk perumahan, bangunan untuk usaha, bangunan untuk pemerintah,maupun bangunan untuk keagamaan.
Secara umum sudah diatur dalam perda bangunan gedung nanti teknis pelaksanaannya ataupun secara rinci akan diatur melalui peraturan-peraturan Bupati, jadi turunan dari peraturan daerah ini kedepan nanti. Contoh, bagaimana mengatur tentang persyaratan ijin untuk mendapatkan IMB atau persyaratan bagaimana mau membangun suatu gedung, apakah harus sesuai amdalnya, dan lainnya,”tandasnya.
Sumber : Harian Pagi Papua 16/8/2016