Category: Berita

Bupati Jayawijaya yang diwakili Staf Ahli Kondar Siregar menyatakan asa kekagumannya atas semangat kelompok tani yang sampai saat ini masih aktif bekerja. Diharapkan kedepannya lebih bersemangat dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan instansi terkait dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi masyarakat lokal, minimal dapat memenuhi kebutuhan dasar. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui dinas terkait akan memprogramkan cara memproduksi ubi jalar sehingga dapat meningkatkan produksi ubi jalar sebagai ketahanan utama pangan lokal.
Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Ir. Randolph I. Mustamu mengatakan melalui program ini, masyarakat bisa lebih mandiri tanpa harus bergantung pada bantuan pemerintah, sesuai dengan program Gubernur Papua tentang pengembangan komoditi unggulan di Jayawijaya seperti ubi jalar, buah merah dan kopi.
Ketua kelompok tani kampung Jiwika Distrik Kurulu,  Markus Mabel berharap agar pemerintah daerah selalu memperhatikan potensi masyarakat lokal yang bersemangat untuk bekerja. (ya/yp/mm).

Dalam acara penutupan ini, Bupati menekankan pentingnya perencanaan dalam sistem manajemen pembangunan. Oleh karena itu, diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu menganalisa data kebutuhan masyarakat dan potensi sumber daya serta karakteristik yang dimiliki masing-masing kampung dan kelurahan untuk dijadikan bahan penyusunan RPJM-K. Ditambahkan bahwa penyusunan RPJM-K merupakan tugas pokok dari masing-masing kepala dan sekretaris kampung/kelurahan. Diharapkan kepada seluruh aparatur kampung/kelurahan untuk selalu berkoordinasi tentang kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.
Selanjutnya, Bupati memberikan apresiasi yang baik kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) kabupaten Jayawijaya yang telah mengadakan kegiatan pelatihan ini. Bupati percaya bahwa dengan kegiatan pelatihan seperti ini akan menjadi salah satu solusi dalam memberikan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan aparatur kampung/kelurahan dalam bidang perencanaan. (yp/mm)

Dalam kunjungannya kali  ini, Wakil Bupati memberikan bantuan bahan makanan, obat-obatan dan vaksin juga memberikan bantuan dana untuk penyelesaian lapangan terbang yang nantinya diharapkan dapat memberikan layanan penerbangan dengan pesawat kecil sejenis cesna selain helicopter.
Dalam kesempatan itu Wakil Bupati mendengarkan semua aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat Trikora dan menjadikan aspirasi ini sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan program pembangunan berdasarkan skala prioritas dan yang sudah tentu dilakukan secara bertahap. Usai bertatap muka dengan warga masyarakat Distrik Trikora, dilanjutkan dengan pengobatan kepada masyarakat oleh seorang Dokter dan 2 orang perawat yang beberapa hari sebelumnya telah berada di Distrik Trikora untuk melayani masyarakat di sana.
Sementara itu Kepala Distrik Trikora, Petrus Kibi atas nama masyarakat Trikora menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Wakil Bupati di Distrik Trikora dan Ia berharap masyarakat bisa lebih bersemangat dalam bekerja untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang.
Dr. Ronny Oagay dan 2 perawat, yaitu Daniel Rumborumbo, SKM, M.Kes dan Ayub Matuan, S.Kep merupakan tenaga medis yang diutus oleh Dinas Kesehatan di Distrik Trikora. Dokter Ronny mengatakan bahwa sudah menjadi ketertarikannya untuk melayani di daerah terpencil. Walaupun baru beberapa hari memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, namun keberadaannya telah menerima dengan baik. Menurut dr. Ronny dalam menjalankan tugasnya di Distrik Trikora ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti tempat pelayanan yang belum memadai, penggunaan bahasa daerah sehari-hari oleh masyarakat dan sulitnya komunikasi menggunakan HP Satelit ke Wamena maupun dunia luar. Pihaknya optimis dengan keberadaannya di Distrik Trikora secara tetap dapat melayani masyarakat agar senantiasa sehat selalu.  (Yus/jk).

General Manager Customer Service Management Area Pamasuka, Mujiatno dalam kesempatan itu mengatakan, hadirnya GraPARI Mitra Wamena ini akan menjadi pusat layanan komunikasi sehingga pelanggan Telkomsel yang berada di kawasan Pegunungan Tengah Propinsi Papua, tidak perlu harus datang ke Sentani atau Jayapura untuk mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan komunikasi yang pelanggan rasakan. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pelanggan dalam berkomunikasi menggunakan produk dan layanan Telkomsel.
Bupati Jayawijaya dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Drs. Tinggal Wusono menyampaikan ucapan selamat dan menyambut baik hadirnya GraPARI Mitra Wamena. Pihaknya berharap GraPARI dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pengguna jasa Telkomsel dan dapat meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan dalam melakukan komunikasi sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh produk dan layanan Telkomsel.
Lebih jauh Drs. Tinggal Wusono mengatakan, dengan adanya layanan telekomunikasi yang baik akan memberikan pengalaman terbaik kepada pelangggan, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam hal memberikan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat sekaligus menjadi saluran promosi bagi sektor pariwisata.
Drs. Tinggal Wusono juga mengajak seluruh masyarakat agar memanfaatkan pelayanan yang diberikan PT. Telkomsel dengan baik, bijaksana dan lebih bermanfaat untuk kepentingan masyarakat luas dan tidak digunakan untuk hal-hal yang merugikan pihak lain.
Dalam kesempatan itu juga, Telkomsel memberikan bantuan pendidikan berupa perangkat komputer kepada SMU YPPK Santo Thomas dan SMU N 1 Wamena serta bantuan modal usaha M-Kios kepada koperasi gereja Katolik Kristus Jaya. (Yus)

Musrenbang kali ini untuk mempertajam serangkaian pelaksanaan musrenbang yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu pada  tingkat Distrik, Kelurahan, Kampung, serta forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka untuk mencari dan menjaring aspirasi Masyarakat, sebagai wujud sinkronisasi kinerja program dan kegiatan.
Demikian sambutan Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo, SH, MH yang dibacakan Asisten I Pemerintahan dan Pembangunan Drs. Tinggal Wusono saat membuka secara resmi  Musrenbang RKPD Tahun 2016, di Aula Bappeda Jayawijaya, yang diikuti oleh Perwakilan SKPD, Distrik, Lurah serta Tim Asistensi dari Bappeda Provinsi Papua, yang berlangsung selama dua hari, (18-19/3 – 2015).
 Lanjut Bupati Wempi Wetipo, Musrembang RKPD yang dilaksanakan saat ini merupakan periode ke II RPJMD , dan merupakan tahun ke III atas Rencana Pembangunan Menengah Daerah.
Bupati Wempi Wetipo mengingatkan, sesuai dengan RKPD Pemerintah Daerah periode 2013-2016 dengan mengambil tema, “Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia (SDM), Meningkatkan Pelayanan Dasar Infrastruktur Daerah, Perlindungan Daya Saing Daerah dan Hak Dasar Masyarakat, Kepariwisataan, Iptek dan Daya Saing Daerah” telah ditetapkan 6 (Enam) prioritas Program Pembangunan Daerah diantaranya, Meningkatkan Kualitas SDM Reformasi Birokrasi, Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Daerah, Meningkatkan Infrastruktur Daerah, Meningkatkan Perlindungan Budaya dan Hak Dasar Masyarakat Jayawijaya.
Sejalan dengan tema dan prioritas arah kebijakan tersebut, tentunya mengandung tanggung jawab yang besar pula serta kerja keras dari semua pihak. Untuk itu, dengan Musrenbang RKPD kali ini, Bupati Wetipo mengharapkan, akan melakukan penajaman atas rencana kerja SKPD sebagaimana pelaksanaan tugas desentrarlisasi, menginventarisir kebutuhan masyarakat sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan, terintegrasi serta  sinkronisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya.
Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dalam pelayanan kepada masyarakat diperiode pertama tentunya telah menunjukan statistik perkembangan pembangunan kinerja yang cukup baik, dengan adanya peningkatan statistik ekonomi yang cukup tinggi, kendati disisi lain masih banyak persoalan daerah yang harus diselesaikan bersama.
Dengan penurunan angka kemiskinan yang tergolong kecil mencapai 39,05%, peningkatan Indeks Prestasi Manusia (IPM) Jayawijaya yang baru mencapai 57,55% dapat dikatakan, IPM di Kabupaten Jayawijaya tergolong tinggi atau masuk dalam kualifikasi menengah kebawah dibandingkan IPM di daerah-daerah lain di Pegunungan Tengah Papua.
Hal ini merupakan tanggung jawab semua pihak untuk mendorong terobosan baru melalui kualitas dasar dengan memperluas kesempatan kerja, akses jalan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, memperluas akses Pasar dengan memanfaatkan Iptek.
“Untuk itu dalam menyusun dokumen RKPD dapat mensinkronkan penyusunan rencana pembangunan Daerah dengan Provinsi, dalam penyusunan program penurunan angka kemiskinan dapat memperhatikan kualitas prasarana dasar, kualitas infrastruktur, Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah dengan indikator target tahunan dan tahun berikutnya.
Diharapkan setiap SKPD harus melakukan konsolidasi yang baik dengan program dan kegiatan yang ada secara konsisten, dengan memanfaatkan teknologi yang ada sebagai acuan untuk penyusunan APBD melalui rekapitulasi urusan wajib dan pilihan. (Bagian Humas Setda Jayawijaya)

“Sembako dan jenis barang makanan lainnya yang sudah kadaluarsa itu harus dimusnahkan karena sangat berbahaya bila dikonsumsi oleh masyarakat,” tegas Sekda Walilo. Pemusnahan barang kadaluarsa itu lanjut Walilo merupakan tindak lanjut dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang mana para pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang dagangan yang sudah rusak atau melewati batas waktu pemakainnya.”Barang yang sudah expaire harus dimusnahkan,” tegas Sekda Walilo.
Menurutnya bila masa pemakaian barang dagangan tinggal satu atau dua bulan lagi, maka pelaku usaha harus melaporkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk dilakukan penarikan dan jangan dibuang disembarang tempat. “Bagi yang melanggar akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahkan ijin usahanya akan dicabut,”lanjut Sekda.
Sinergitas dan kerjasama dari semua pihak yang terkait sangat dibutuhkan, untuk melakukan pengawasan dan pembinaan bagi para pelaku usaha. “Bagi pelaku usaha yang membandel dan terindikasi melakukan pelanggaran menjual barang kadaluarsa, akan dilakukan proses hukum untuk memberikan efek jera,” ujarnya.
Pemusnahan barang kadaluarsa dihalaman kantor bupati di hadiri para Muspida Kabupaten Jayawijaya dan dilakukan penandatanganan berita acara pemusnahan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Ka Polres,Dandim,Kepala Kejaksaan Wamena, Ketua Pengadilan Negeri Wamena, para pedagang,tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai tanda turut mendukung kegiatan pemusnahan barang-barang kadaluarsa tersebut.

Demikian sambutan Bupati Kabupaten Jayawijaya Wempi Wetipo, SH, MH  yang dibacakan Sekda Jayawijaya Yohanes Walilo S.Sos, M.Si pada acara pembukaan rapat-rapat paripurna DPRD Kabupaten Jayawijaya Masa Sidang I Tahun 2015, dalam Rangka Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2014, dan Raperda Non APBD tahun 2015, yang berlangsung di Gedung DPRD Jayawijaya, Selasa(17/3).
Dikatakan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan program dan kegiatannya berdasarkan urusan pemerintahan baik wajib maupun pilihan, yang dilaksanakan oleh setiap  SKPD yang ada di Kabupaten Jayawijaya  selama tahun 2014, dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
“Prioritas pembangunan tersebut antara lain adalah bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang Infrastruktur, bidang ekonomi, guna mendukung pertumbuhan dan pelayanan jasa, pengembangan ekonomi masyarakat serta pengembangan potensi pariwisata untuk penangulangan kemiskinan,” ujarnya.
Selain pelaksanaan program dan kegiatan yang berdasarkan RPJMD lanjut Walilo, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2014 juga melaksanakan tugas pembantuan, baik yang diterima dari Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat, maupun tugas pembantuan yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kepada Pemerintah Kampung.
“Sedangkan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kampung sampai dengan tahun 2014 kemarin adalah masih terbatas pada urusan otonomi daerah dalam bentuk dana bantuan kampung serta dana pendampingan prospek,” ujarnya.
Menurutnya dari beberapa rancangan Peraturan Daerah Non APBD yang akan diajukan sebagai tindak lanjut Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sendiri dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai mana diamanatkan dalam UU No. 23 tahun 2014. Sedangkan dalam rangka perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam bidang ekonomi telah membangun Pasar Tradisional Potikelek bertujuan untuk dapat memperdayakan orang asli Papua dibidang ekonomi.
Pembukaan Rapat-rapat paripurna DPRD Kabupaten Jayawijaya masa sidang I Tahun 2015, dihadiri Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Ketua I, Ketua II, Para Muspida dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Usai sidang dilakukan penyerahan materi rapat oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya diwakili Sekda Walilo kepada Ketua DPRD Taufik Petrus Latuhamallo yang selanjutnya akan dibahas dalam sidang berikutnya.

Dengan lahan seluas 5 Ha, kantor UPTD yang sudah dibangun dan dimotori dengan personil yang handal dan profesional mampu mengembangkan ternak dan bibit ikan untuk kesejahteraan rakyat. “UPTD ini secara khusus harus mampu menjadi contoh bagi rakyat di Jayawijaya dan secara umum menjadi contoh bagi kabupaten yang ada di wilayah pegunungan tengah,” kata Wempi.
Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kedepan UPTD yang telah diresmikan harus bisa berjalan dengan baik termasuk melengkapi fasilitas yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas. Diakuinya pengembangan ternak babi yang berkaitan erat dengan budaya masyarakat lembah baliem jangan menghentikan kegiatan yang sudah direncanakan, namun sebaliknya budaya ternak babi yang masih kental di masyarakat Jayawijaya itu justru dijadikan pemicu untuk mengembangkan ternak yang lebih baik.
”Selain itu lanjut Wempi, UPTD juga dapat menentukan harga ternak babi yang jelas dengan tujuan dapat meminimalisir datangnya bibit ternak babi dari luar serta meningkatkan daya beli masyarakat tanpa merasa terbebani,” ujarnya.
“Bibit ternak babi itu akan ditentukan dengan standar harga yang jelas oleh UPTD yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, diharapkan dalam 2 (dua) tahun mendatang sudah bisa swasembada ternak dan menjadi pusat pengelolaan ternak terbaik,” ujarnya.
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Jayawijaya, Albert Hesegem S.IP melaporkan, selain gedung UPTD, pihaknya juga telah membangun balai pembibitan benih ikan di Musatfak dan Puskeswan di Kurulu.
Untuk di UPTD dikembangkan ternak babi, lebah madu, sapi dan ikan. Khusunya ikan yang akan dikembangkan yaitu ikan gurami dan nila,” ujarnya.
Selain dihadiri bupati Jayawijaya Wempi Wetipo SH, MH acara syukuran dan peresmian kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) juga dihadiri Ketua DPRD Jayawijaya Taufik Petrus Latuihamallo, Muspida serta warga masyarakat. Dalam kesempatan itu melakukan pengguntingan pita penggunaan gedung UPTD dan meninjau lokasi ternak babi, madu, pembenihan ikan dan ternak sapi.

“Pelantikan Kepala Sekolah Dasar (SD) yang rencananya dilakukan pada minggu ini untuk sementara dibatalkan sampai menunggu tahun ajaran baru,” tegas bupati Wempi.
 “Kepsek banyak yang tinggal di Wamena bahkan ada yang tiga bulan sekali baru melaksanakan tugas, ini tidak benar,” tegas Bupati Wempi. “Anehnya lagi lanjut Wempi, meski tidak melaksanakan tugas tapi semua hak berupa gaji dan jatah beras bisa diterima secara utuh,” ujarnya.
Menurutnya pembatalan pelantikan para Kepala Sekolah Dasar itu disebabkan karena banyaknya aparatur Kepsek yang meninggalkan tugas dan tidak melakukan proses belajar mengajar seperti yang diharapkan.
“Pembatalan pelantikan Kepsek itu disebabkan karena masih banyak kepala sekolah yang tidak bertugas dengan baik, bahkan disalah satu sekolah dasar di Distrik Bolakme kepala sekolahnya tidak pernah masuk dan hanya sebulan sekali datang, ini sangat disayangkan,” ujar bupati Wempi bernada kesal.
“Bagaimana murid mau pintar kalau yang mengajar mereka adalah penjaga sekolah,” ujarnya.
“Dinas Pendidikan dan Pengajaran selaku instansi teknis memiliki tugas dan tanggungjawab untuk turun langsung  kelapangan memantau sekolah-sekolah yang ada, sehingga setiap kendala yang ada bisa dilaporkan ke Bupati.
Bupati menambahkan bahwa akan membuka pendaftaran secara luas untuk menjadi kepala sekolah mulai dari TK-SMU/SMK yang berpendidikan Strata 1, yang selanjutnya akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and propertes, sehingga calon kepala sekolah yang terpilih memiliki kompetensi dan tidak diragukan lagi kemampuannya.
Menyoal pemalangan kantor distrik Asolokobal, Yalengga dan Itlay Hisage bupati Wempi menegaskan tidak akan mengganti pejabat Kepala Distrik yang sudah dilantik akhir Februari 2015 lalu. “Masyarakat tidak bisa mengatur pemerintah, tapi masyarakat harus mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. “Bagi kepala distrik yang telah dilantik diberi kesempatan untuk bekerja terlebih dahulu untuk menunjukkan kinerjanya,” imbuhnya.

Untuk mewujudkan harapan itu, maka diperlukan kebersamaan dan kemitraan yang baik antara Eksekutif (Pemerintah) dan Legislatif (DPRD), oleh karenanya kebersamaan dan kerja sama yang telah dibangun selama ini dapat terus dipelihara dan dijaga dengan baik, sehingga dapat mengatasi dan memberikan solusi berbagai permasalahan yang dihadapi.
Demikian sambutan tertulis Bupati Kabupaten Jayawijaya Wempi Wetipo SH, MH  saat  menghadiri acara pelantikan dan  pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD  Kabupaten Jayawijaya masa bhakti 2014-2019 di Gedung DPRD Jayawijaya  yang dihadiri para Muspida, Kepala SKPD,  Pimpinan Partai, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan masyarakat (Selasa 10/3).
Dikatakan, pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD sangat berkaitan erat dengan beberapa tanggungjawab penting ke depan antara lain dapat mengawal agenda reformasi, adanya otonomi khusus bagi Papua, penegakan supremasi hukum maupun pemerintah yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
Bagi para pimpinan DPRD yang baru saja  diambil sumpah janji kiranya dapat menjadikan peristiwa sakral ini sebagai momentum bersejarah awal untuk dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.
Oleh karena itu Bupati Wempi mengharapkan, DPRD Jayawijaya mampu melakukan tiga hal yang sangat penting yakni, dapat menghasilkan regulasi untuk kepentingan rakyat, melakukan Fungsi Badjeting dengan melakukan pengawasan pengelolaan keuangan dan tidak mencari keuntungan saja namun mengutamakan kepentingan masyarakat serta fungsi pengawasan terhadap etika politik sehingga bisa berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Ditempat yang sama juga dilakukan penandatanganan berita acara pelantikan sumpah janji oleh masing-masing pimpinan oleh Ketua DPRD, Tufik Petrus Latuihamallo dari partai PDIP, Wakil Ketua I Matias Tabuni dari partai Demokrat dan Wakil ketua II Soleman Elosak dari partai Gerindra.
Selanjutnya dilakukan pemberian palu sidang dari Wakil Ketua DPRD sementara Christian Padang, SE kepada Ketua DPRD yang baru dilantik, Tufik Petrus Latuihamallo yang disaksikan Bupati dan Wakil Bupati serta ketua pengadilan Negeri Wamena Berlinda Ursula Mayor, SH.
Ketua DPRD Jayawijaya yang baru Taufik Petrus Latuihamallo mengatakan, dengan telah dilantiknya anggota beberapa waktu lalu dan Pimpinan DPRD saat ini maka, pihaknya mulai bekerja keras dan akan mengurus tata tertib yang sementara masih diurus di Biro Hukum Provinsi Papua. “kalau fraksi terbentuk maka sudah bisa berjalan efektif,” tandasnya.