Category: Berita

Demikian sambutan tertulis Bupati Jayawijaya yang dibacakan Sekretaris Daerah Yohanes Walilo S.Sos, M.Si  saat membuka secara resmi acara Rapat Daerah Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) di Tanah Papua ke-IX, yang berlangsung selama empat hari di Gedung Gereja Filadelvia Jalan Bhayangkara Wamena Selasa (10/3) ditandai dengan pemukulan tifa.
Walilo mengatakan, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam memberikan pelayanan kepada jemaat, tidak luput dari berbagai hambatan, berupa moril maupun material, namun wajib diyakini bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa akan terus memberkati pelayanan dan menjadi saksi Nya.
Diharapkan dengan adanya Rapat Daerah ke-IX GSJA kali ini, dapat memberikan gambaran yang terbaik tentang tata Gereja dan peraturan pelaksanaan GSJA di Indonesia, Papua khususnya di Wamena serta pembentukan badan pengurus daerah yang akan dapat menjadi figur terbaik bagi jemaatnya.
Oleh karenanya lanjut Walilo, para hamba Tuhan beserta seluruh umat kristiani didaerah ini, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam ikut menjaga kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama sehingga keharmonisan hubungan tali persaudaraan diantara sesama umat beragama terpelihara dengan baik,” ujarnya.
Pembina GSJA Pusat Pdt. Yulius Manuhuttu, S.Th dalam kesempatan yang sama mengatakan, melalui sidang kali ini yang membahas tentang program kerja organisasi dan memberikan usulan, saran, dan ide untuk pekerjaan terbaik kedepan, namun  yang utama adalah membina keakraban antara sesama peserta.
Sementara itu Ketua Panitia Rapat Daerah GSJA  ke-IX Se Papua, Pdt. Albert Yapo, S.Th mengatakan, maksud dilaksanakan sidang adalah, untuk mengevaluasi program pelayanan periode 2011-2015, membahas menyusunan program 2015-2018 dan melakukan pemilihan badan pengurus daerah GSJA di Tanah Papua periode 2015-2018.
“Tujuannya, sebagai wahana dalam rangka menyamakan visi, misi dan persepsi terhadap program pengembangan pelayanan secara nasional, sebagai wahana untuk menjalin persatuan diantara gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan serta mendengar dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus daerah periode 2011-2015.
“Sidang dilaksanakan selama 4 hari diikuti oleh 8 wilayah dengan jumlah peserta  78 orang terdiri dari Para Gembala Sidang, Badan Pelayan Gereja, 4 orang Pendeta BPD GSJA Se Tanah Papua, Gembala Pelayan Injil 60 orang, Ketua-ketua departemen pelayan  daerah Papua 15 orang dan BPP GSJA di Indonesia 5 orang.

“Dengan kehadiran kantor PSW  diharapkan dapat memberikan kemajuan dalam dunia pendidikan dan dapat memberikan bimbingan rohani sebagai landasan iman bagi semua orang,” ujarnya.
Sementara itu Wakil ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pdt. Yemima Kerey S.Th mengatakan,  pihaknya sudah menyiapkan masterplan gedung PSW sejak lama yang ditindak lanjuti dengan pembangunan gedungnya yang dilaksanakan pada hari ini. “Kami mohon kepada pemerintah pusat dapat memberikan perhatian untuk mendorong peningkatan SDM,” ujarnya.
Menurutnya pihak PSW sudah menyekolahkan beberapa orang diluar negeri bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia  (SDM) yang dipersiapkan untuk membantu program pendidikan,  terutama sekolah alkitab dan guru agama.
Ketua Panitia pembangunan Kantor  PSW Pdt. Abraham Ungirwalu S.Th menambahkan, peletakan batu pertama pembangunan kantor dilaksanakan hari minggu, namun sesuai dengan peraturan pemerinatah daerah bahwa kegiatan hari minggu ditiadakan, sehingga dilaksanakan pada Senin (9/3).
“Sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pekerja klasis peletakan batu pertama itu dilakukan setahun yang lalu,  namun karena sedang dilakukan persiapan pembangunan gedung kantor itu baru dapat dilakukan tahun 2015. ”Melalui pembangunan gedung kantor PSW ini diharapkan dapat diciptakan generasi muda yang beriman dengan mempedomani tiga prinsip, memberi dengan keberadaan, memberi sesuai kemampuan dan semangat,” imbuhnya.
Untuk diketahui pembangunan kantor PSW GKI Baliem Yalimo di Jalan Bhayangkara juga dihadiri Wakil Ketua  Sinode GKI di Tanah Papua Pdt. Yemima Krey S.Th, Ketua Panitia Pdt. Abraham Ungirwalu S.Th Pimpinan  Sinode Ham  Baliem Yalimo, hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat GKI yang mencapai sekitar 900 orang.

“Bagi aparatur yang sudah dilantik dan disumpah serta diikat dengan pakta integritas dua (2) pekan lalu harus mampu meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi,” tegas Bupati Wempi selaku pembina apel di halaman kantor bupati Senin (9/3). “Bagi aparatur yang sudah dilantik dan disumpah namun belum menandatangani pakta integritas dalam jangka waktu seminggu kedepan, siap siap untuk diganti,” tegas Bupati Wempi lagi.
Menurutnya pelantikan pejabat eselon II,III dan IV adalah kewenangan pimpinan daerah dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun juga. “Termasuk warga masyarakat, tidak punya kewenangan untuk mengatur pemerintah terkait dengan pelantikan kepala distrik,” ujarnya. “Berikan kesempatan kepada kepala distrik yang telah dilantik untuk melaksanakan tugasnya terlebih dahulu, jangan asal menolak,” ujarnya.
“Untuk mengangkat seorang pejabat pada suatu jabatan tertentu, pimpinan daerah sudah melakukan kordinasi dengan para pimpinan tingkat atas, SKPD terkait dan tim baperjagat. “Jadi tidak asal comot saja,” ujar bupati Wempi.
“Bagi pejabat yang telah dilantik segera melaksanakan tugas ditempatnya masing-masing, terutama bagi kepala distrik yang masih berada di Wamena. “Saya akan perintahkan satpol PP untuk melakukan patroli mengecek keberadaanya,” ujarnya.
Kalau masih ada kepala distrik di Wamena dan ditangkap oleh petugas satpol PP konsekuensinya siap-siap untuk diganti. Demikian halnya dengan aparatur yang bertugas dimasing-masing SKPD untuk lebih disiplin dengan mengisi absen secara teratur.”Insentif akan dibayarkan sesuai kinerja yang dilakukan oleh  aparatur, yang malas akan menerima sedikit yang rajin akan menerima insentif secara penuh, ” ujarnya.
“Bagi aparatur yang tidak terima dengan aturan ini lantas mengancam bendahara atau atasannya segera laporkan kepada bupati atau pimpinan ditingkat atas untuk diambil tindakan tegas kepada aparatur yang bersangkutan,” tandasnya.
 

“Tidak hanya sebagai makanan pokok dan memiliki nilai jual tinggi, namun ubi jalar menjadi makanan yang memiliki nilai religius,” tegas Ir. Randolf Mustamu ketika melakukan penanaman perdana tanaman ubi jalar dalam rangka ketahanan pangan nasional di Kampung Megapura yang dihadiri Pangdam XVII Cenderawasih Mayor Jenderal Fransen Siahaan, Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo, SH, MH, Muspida dan undangan lainnya di kampung Megapura Senin (9/3).
“Nilai sakral itu lanjut Randolf, disebabkan karena ubi jalar selalu menjadi hidangan utama dalam setiap acara resmi maupun adat yang dilakukan oleh masyarakat Jayawijaya. Sedangkan jagung, kedelai dan lainnya menjadi makanan sambilan,” ujarnya.
“Penanaman ubi jalar untuk memenuhi ketahanan pangan nasional dan daerah seluas 5 Ha dan juga untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, merupakan langkah positip yang diambil Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya selain tanaman ubi jalar yang sudah dikenal secara turun menurun oleh masyarakat Jayawijaya juga komoditi padi, jagung, kedelai dan kopi akan dikembangkan secara profesional oleh petani yang didampingi oleh petugas pertanian lapangan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
“Program ketahanan pangan secara nasional atas kerja sama Kementerian pertanian dengan mabes TNI AD, ditindak lanjuti di daerah dengan kerja sama oleh Kodim dengan Dinas Pertanian Tanaman pangan dan perkebunan melibatkan babinsa dan penyuluh pertanian. “Lahan tidur akan dimanfaatkan sebagai lahan produksi pertanian,” ujar Randolf.
“Dengan kehadiran Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang merupakan kepanjangan tangan dari Kodim 1702 Jayawijaya, bisa memotivasi masyarakat untuk bekerja sama dan bergotong royong mengembangkan potensi tanaman pangan yang ada,” ujarnya.
“Tanah yang subur di Lembah Agung Jayawijaya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat, karena tanaman yang dihasilkan masih organik dan tidak menggunakan pupuk kimia,” ujarnya.
Sementara itu Pangdam XVII Cendrawasih Mayor Jenderal Fransen Siahaan mengatakan  kegiatan yang dilaksanakan kali ini adalah program pemerintah pusat dalam upayameningkatkan produksi atau swasembada pangan lokal.
Perjanjian kerja sama atau MoU antara kementerian pertanian dengan Mabes TNI-AD selama 3 tahun kedepan bertujuan untuk memenuhi swasembada pangan lokal disetiap daerah, agar tidak lagi sebagai negara pengimpor pangan,” ujar Pangdam.
Untuk diketahui usai penanaman ubin jalar dilanjutkan dengan penyerahan bibit tanaman dan alat-alat pertanian oleh Pangdam, Bupati Jayawijaya dan unsur muspida kepada para petani Megapura.

Ditambahkan, kurangnya  ketrampilan guru dalam mengajar dan mangkir dari tugas selaku pendidik menjadi hambatan terbesar, oleh karenanya dengan adanya Usaid prioritas dapat membantu peningkatan kapasitas mengajar guru dan murid belajar lebih baik di kelas.
Sementara itu Direktur Misin Usaid Dr. Andrew Sison dalam kesempatan yang sama mengatakan kedatangannya di SD Walesi untuk melihat dari dekat sampai sejauh mana tingkat pendidikan di SD Walesi yang diterima oleh anak didik dengan menerapkan Buku paket kontekstual papua (BPKP) yang digunakan para Guru dalam pembelajaran sehingga siswa kelas 1, 2 dan 3 bisa menulis, membaca, dan berhitung.
“Saat ini 45 sekolah di Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan pembelajaran untuk guru, kepala sekolah, komite sekolah dan siswa dalam mengahadapi tantangan utama dalam meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar,” ujarnya.
Menurutnya program Usaid prioritas di Papua, merupakan bagian dari bantuan senilai $ 83,7 juta untuk meningkatkan akses pendidikan dasar di Indonesia, dan membantu Sekolah Dasar (SD) di Jaywijaya dan Yahukimo untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai konteks di Papua.
“Selama dua tahun (2014-2016) program Usaid Prioritas akan memfasilitasi para guru sekolah dasar (SD) supaya mampu menyampaikan pembelajaran yang sesuai dengan konteks Papua, khususnya dalam peningkatan kemampuan siswa SD dalam membaca, menulis, berhiitung. Sementara para guru dilatih dan didampingi dalam menggunakan Buku Paket Kontekstual Papua (BPKP) yang  disusun sesuai dengan  kurikulum nasional dan telah direkomendasikan oleh kepala dinas Pendidikan Provinsi Papua,” imbuhnya.

Dikatakan, melalui  PPR dapat lebih meningkatkan persatuan yang sesungguhnya bagi kaum Wanita GPDI, dalam memajukan Gereja sesuai dengan tiga peran penting sebagai seorang kristen yaitu,bersekutu, bersaksi dan melayani.
Pemerintah  daerah sendiri memberikan apresiasi   dan penghargaan yang tinggi terhadap pelayanan wanita pentakosta  (Pelwap) GPDI yang telah diberikan kepercayaan sebagai tuan Rumah penyelenggaraan PPR tahun 2015.
Dengan semangat yang luar biasa untuk mengembangkan potensi kaum wanita dalam pelayanan, wanita GPDI yang ada di Papua akan hadir di Wamena. “Wamena adalah daerah yang unik, sulit dan terisolir di Papua karena segala sesuatu didatangkan dengan pesawat udara namun hal itu bukan menjadi penghambat dan menyurutkan langkah semangat orang untuk bisa memberikan pelayanan  ditempat ini,” tegas Gaad Tabuni.
Kabupaten Jayawijaya atau Wamena pertama kali mengenal dunia luar melalui para misionaris  atau melalui Agama sebelum ada pemerintahan sejak tanggal 20 April 56 tahun lalu, sehingga orang lebih mengenal Gereja,
Melalui pergumulan yang cukup lama, sejak 20 April 1956 yang lalu masyarakat Jayawijaya yang mulai mengenal Tuhan melalui misi zending misionaris akhirnya menerima sepenuhnya Injil sebagai agama yang baru dan meninggalkan agama nenek moyang. “Pergumulan itu harus dilakukan secara terus menerus dengan melayani masyarakat yang ada di balik gunung dan lembah tanpa rasa kenal lelah dan putus asa,” ujarnya.
“Benih yang sudah kita tabur, kebajikan yang sudah kita tanam, yakin dan percaya suatu saat kita akan tuai dan rasakan kebahagiannya dalam hidup kita,” ujar Gaad Tabuni bijak.
“Di era globalisasi dan informasi yang tidak ada batasnya saat ini, wanita GPDI mampu menentukan sikap untuk menghadapi tantangan yang besar seperti pencurian, penodongan, miras dan tindak criminal lainnya serta penyakit menular seksual HIV/AIDS yang belakangan semakin meningkat,” ujarnya.
Menurutnya selain mendapat perhatian dari Gabungan Organisai Wanita (GOW), TP PKK maupun Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, tiindak kriminal yang kian meningkat dimasyarakat akhir-akhir ini harus lebih mendapat perhatian serius dari berbagai pihak dan kaum wanita GPDI itu sendiri.
“Tidak ada lagi batasan antara laki-laki dan perempuan  yang lebih dikenal dengan istilah gender, namun hal itu harus dilihat bahwa wanita juga harus tetap melayani suami sebagai kodratnya, satu hal yang dapat membedakan wanita  bisa melahirkan namun pria tidak,” ujar Gaad Tabuni yang disambut peserta PPR dengan gelak tawa.
Gereja memanggil untuk, bersekutu, melayani dan bersaksi khsusunya bagi kaum wanita yang sering gosip, supaya tidak menggosipkan hal-hal yang tidak bermanfaat namun bila gosip itu mengenai pelayanan Tuhan justru wajib diperbincangkan dan dibuktikan dengan perbuatan,” ujarnya.
Untuk diketahui tema PPR kali ini adalah menjadi wanita yang diurapi untuk bersaksi bersekutu, serta melayani Tuhan dan sesama diikuti sekitar 700 orang peserta se Papua dan pembukaan PPR ditandai dengan pemukulan tifa oleh Gaad Tabuni serta penyematan tanda peserta oleh pendeta Roberth Dawir kepada perwakilan peserta PPR.

Setelah dilakukan koordinasi rancangan SKPD atas hasil perubahan rencana kerja distrik, yang setahun lalu lebih banyak dititk beratkan kegiatan fisik, di tahun 2016 nantinya lebih fokus terhadap kegiatan  pengembangan kualitas SDM, meningkatkan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur daerah serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam, memantapkan pelayanan dasar dibidang kesehatan, pendidikan dan pemerintahan.
Hal tersebut dapat disesuaikan dengan kebijakan Bupati  sesuai dengan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati dan tidak keluar dari Visi Misi tersebut. Demikian Sambutan Bupati  Jayawijaya yang diwakili Sekda Yohanes Walilo S.Sos. M.Si saat membuka kegiatan  Forum SKPD di Aula Bappeda Wamena Selasa (3/3) siang.
Dikatakan forum SKPD/gagungan SKPD menjadi acuan pembangunan dalam pelaksanaan Musrenbang Distrik dan Musrenbang Kabupaten, untuk itu diharapkan kepada seluruh Distrik dan SKPD dalam mengusulkan kegiatan tahun 2016 mengacu kepada tema pembangunan.
“Pembentukan forum SKPD dan Gabungan SKPD bertujuan untuk membahas, memadukan program kegiatan prioritas hasil musrenbang distrik dengan program kegiatan SKPD sebagai bahan finalisasi rancangan Renja SKPD,” ujarnya.
Menururtnya tujuan forum SKPD adalah mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai distrik dengan rancangan Renja SKPD, menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam Renja SKPD, menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan Pagu Indikatif  SKP yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah atau rancangan rencana kerja pemerintah daerah.
Untuk diketahui kegiatan forum SKPD yang berlangsung selama 4 hari (3-6/3) kali ini diikuti oleh delegasi dari setiap Distrik,kelompok masyarakat tingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD, unsur  LSM, Perguruan Tinggi, Asosiasi dan Stakholder lainnya, Wakil dari SKPD,  serta nara sumber dari DPRD, Bappeda dan SKPD terkait

Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya Yohanes Walilo, S.Sos, M.Si yang menerima pendemo dalam kesempatan itu mengatakan, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya akan bersikap tegas kepada para pedagang yang melanggar aturan. “Pedagang non asli Papua maupun asli Papua akan diberikan sangsi yang sama bila melanggar aturan,” tegas Sekda Walilo.
“Pasar Putikelek yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan dana Milyaran rupiah diperuntukkan bagi mama-mama asli Papua untuk berjualan, kalau mama-mama kembali berjualan di jalan Sulawesi (tempat yang lama) jelas akan ditertibkan oleh petugas ,” tegas Sekda Walilo lagi.
“Bagi pedagang non asli Papua tidak boleh menggelar dagangannya di depan kios, pedagang asli Papua tidak boleh berjualan di perempatan jalan, di atas trotoar, Jalan Sulawesi atau disemua ruas jalan. Kalau ada yang melanggar jelas akan ditertibkan,” ujarnya.
Menurutnya pembangunan pasar Putikelek oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang diperuntukkan bagi orang asli Papua merupakan jawaban yang sangat tepat untuk mensejahterakan kehidupan rakyat Jayawijaya. “Niat pemerintah baik, hal itu adalah bukti bahwa pemerintah sangat serius dan perduli terhadap kehidupan rakyatnya sendiri,” ujarnya.
“Memang untuk berdagang pasti ada resiko yang harus diterima, seperti sayur mayor yang tidak habis terjual. Namun hal itu harus dibarengi dengan kesabaran dan ketekunan serta kerja keras secara terus menerus untuk meraih tujuan yang diinginkan. “Semua itu melalui proses dan tidak bias terjadi secara instan,” jelas Walilo panjang lebar.
Meski mendapat penjelasan panjang lebar dari Sekda Walilo, nampaknya mama-mama penjual sayur mayur itu tak menerima begitu saja, bahkan mereka membuang sayur mayur di depan kantor bupati namun dapat diatasi oleh petugas satpol PP yang selanjutnya membubarkan diri dengan tertib.
 

“Kami menginginkan kepala distrik yang memimpin Distrik Itlay Hisage juga berasal dari distrik Itlay Hisage, bukan dari distrik lain atau daerah lain,” ujar salah seorang pendemo dalam orasinya. “Hal itu bertujuan untuk memberdayakan orang Distrik Itlay Hisage yang telah memiliki ikatan intelektual untuk memimpin rakyatnya,” ujarnya lagi.
 Dalam orasinya yang lain dikatakan mereka sangat menudukung program pemerintah Kabupaten Jayawijaya sesuai undang-undang otonomi khusus nomor 21 tahun 2001 untuk memberdayakan anak daerah mengatur daerahnya sendiri.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya Yohanes Walilo, S.Sos, M.Si yang menemui pendemo menilai bahwa penunjukkan Aser Hisage S.IP sebagai Kepala Distrik Itlay Hisage adalah keputusan terbaik yang diambil oleh pimpinan untuk kemajuan pembangunan daerah dan harus diikuti oleh semua pihak.”Pimpinan melihat dan menilai ybs dipandang cakap untuk melaksanakan tugas tersebut,” tegas Sekda Walilo dihadapan pendemo. 
Lanjut Walilo, kebijakan yang diambil pemerintah semata-mata untuk kebaikan semua rakyat dan tidak membeda-bedakan suku atau latar belakang seseorang untuk ditempatkan menjadi pemimpin, kalau memenuhi syarat dan aturan yang sudah ditetapkan maka hal itu menjadi keputusan yang sah demi kemajuan pembangunan daerah.
Menurutnya jabatan kepala Distrik adalah jabatan struktural yang sewaktu-waktu bisa digantikan oleh orang lain, oleh karenanya warga masyarakat diminta untuk memberi kesempatan kepada pejabat yang baru untuk menata distriknya.
“Penempatan pejabat dan kepala distrik sudah sesuai dengan rapat Baperjagat dikaji berulang-ulang dan sangat teliti untuk menempatkan orang diposisi-posisi tertentu.”Penempatan itu bukan karena kepentingan politiki atau keinginan para pejabat  namun semua itu sudah sesuai dengan mekanisme aturan yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Setelah mendapat penjelasan panjang lebar dari Sekda Walilo akhirnya para pendemo membubarkan diri dengan tertib yang disudahi dengan memberikan aspirasinya kepada Sekda Walilo untuk menjadi bahan koordinasi dengan Bupati Jayawijaya.
 

Menurutnya pembangunan Mako Brimob yang letaknya di Muliama seluas 20 Ha itu sudah direncanakan dengan matang dan ditindak lanjuti dengan melakukan pembicaraan dengan pemilik hak ulayat. “Kalau Mako Brimob itu rampung dibangun tahun ini, tahun depan bias digunakan,” ungkapnya.
Selaku putra asli Pegunungan yang berasal dari Asolokobal, Ia lebih banyak mengetahui situasi dan kondisi  wilayah hukum pemerintahannya dibandingkan  orang dari wilayah pegunungan di daerah lain. “Kalau ada yang melakukan protes terkait pembangunan Mako Brimob dengan melakukan aksi demo oleh segelintir orang mereka tidak tahu hal yang sebenarnya,” ujarnya.
“Yang demo itu siapa, orang dari mana kita juga tidak tahu, justru disinyalir aksi demo yang dilakukan itu ada muatan politik,” ujarnya lagi. “Sebagai anak daerah yang lahir dan besar di Asolokobal saya tahu persis sikon wilayah dan tanah adat didaerah ini,” tambahnya