Category: Berita

Meski diwarnai dengan aksi protes oleh pemilik hak ulayat yang menuntut ganti rugi lokasi pasar Putikelek dengan melakukan pemalangan di pintu masuk, namun peresmian penggunaan pasar Putikelek itu dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai yang diharapkan semua pihak.
“Tidak ada lagi mama-mama yang berjualan di atas trotoar, di perempatan jalan atau fasilitas umum lainnya tapi harus berjualan di Pasar Putikelek sebagai pusat usaha jual beli yang diperuntukkan bagi masyarakat asli Papua,” tegas Gaad Tabuni bijak. Manfaatkan fasilitas pasar yang dibangun oleh pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya, karena melalui kegiatan jual beli lanjut Tabuni, dapat memberikan proses pembelajaran bagi masyarakat asli Papua untuk mengembangkan diri dalam usaha bisnis. “Pada awalnya penjualan itu akan diperoleh hasil yang sedikit, namun tak perlu berkecil hati lambat laun dari yang sedikit itu akan menjadi banyak,” ujarnya.
Menurutnya Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan masyarakat asli Papua terutama yang memiliki jiwa bisnis. Melalui usaha jual beli dapat dipastikan hidup rakyat akan lebih sejahtera karena setiap saat memiliki uang. “Dengan uang, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti mencukupi bahan pokok sehari-hari, menyekolahkan anak dan menabung untuk hari tua di unit Bank Papua dan BRI yang ada di lokasi pasar,” ujarnya.
“Jangan jadikan pasar Potikelek sebagai tempat perkelahian, perjudian atau tindak kriminal lainnya karena itu dapat mengganggu stabilitas keamanan yang sudah terjaga dengan baik selama ini, sebaliknya wajib dijaga kebersihan dan keamanannya sehingga aktivitas jual beli dapat berjalan dengan aman dan nyaman,” ajak Tabuni.
“Untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melakukan transaksi jual beli, akan ditempatkan sejumlah petugas dari Satpol PP yang dibantu pihak kepolisian,” ujarnya.
“Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi akan melakukan pendampingan terkait pengunaan keuangan dari hasil jual beli, sedangkan untuk retribusi dan iuran akan dilakukan oleh bagian penagihan DPPKAD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tandasnya.

Hal itu dikatakan Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo, SH,MH yang diwakili Sekretaris Daerah Yohanes Walilo. S.Sos. M.Si kamis (12/2) saat menggelar pertemuan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Sasana Wio Wamena. “Pemerintah akan mengarahkan setiap SKPD yang ada untuk memberikan pendampingan di setiap Distrik. “2 (dua) SKPD bertugas untuk mengarahkan satu distrik,” ujarnya.
Menurutnya dengan adanya kesepakatan antara TNI-AD dan Kementraian Pertanian tentang kerjasama dibidang pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan, maka akan dipacu peningkatan produksi pangan utama secara Nasional. Upaya peningkatan produksi ini akan didukung dengan melibatkan Bintara Pembina Desa (BABINSA) yang ada disetiap Koramil diwilayah teritorial Kodim 1702 Jayawijaya untuk menjadi pendamping petani yang akan bekerja bersama-sama petugas pertanian di daerah sesuai pengembangan pangan dan holtikultura  dan perkebunan dataran tinggi seluas 141.979 Ha dan untuk komoditi perkebunan 11.000 Ha.
“Kondisi geografis Kabupaten Jayawijaya yang terletak diatas ketinggian 1.500-2.500 M/dpl  dengan luas wilayah 13.925,31 Km2 dan letaknya terisolasi hanya dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi udara, merupakan salah satu faktor penghambat dalam percepatan pembangunan di kawasan Pegunungan Tengah Papua,” ujarnya.
“Namun dibalik itu semua lanjut Walilo, keterisolasian itu dapat dimanfaatkan dengan memanfaatkan komoditi lokal sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan pada tingkat regional terutama pengembangan ubi jalar sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat Pegunungan,” ujarnya.
“Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada pangan selambat-lambatnya hingga tahun 2018, pengembangan pangan di Kabupaten Jayawijaya perlu dipikirkan pola pengembangan pangan lokal sebagai pangan alternatif untuk memenuhui kebutuhan pangan bagi masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu kepala Dinas Tanaman pangan dan Perkebunan Kabupaten Jayawijaya, Ir. Randolph I. Mustamu mengatakan, Kabupaten Jayawijaya yang memiliki keragaman sumberdaya alam yang cukup tinggi termasuk diantaranya tanaman sumber pangan lokal mempunyai potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat meliputi ubi jalar dan talas yang secara turun temurun dibudidayakan oleh masyarakat.
“Ubi jalar merupakan komoditas  penting sebagai makanan pokok bagi penduduk  di wilayah Pegunungan Tengah, peran ubi jalar sangat strategis baik dari aspek ekologi maupun sosial ekonomi,” kata Rendy bijak. “Selain ubi jalar, secara ekologis sangat sedikit tanaman pangan yang mampu beradaptasi dan berproduksi dengan baik dengan teknologi  sederhana di Jayawijaya pada ketinggian 1.650-2700 meter,” ujarnya.
Mustamu menambahkan untuk tanaman padi dari luas tanam 1.120 Ha luas panen hanya sekitar 109 Ha, dengan produktivitas 2,8 Ton/Ha dan produksi 305,02 Kg. Hal ini karena budidaya padi bukan merupakan budaya asli masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, sehingga kemampuan untuk mengembangkan tanaman ini saat ini baru dapat dilakukan oleh petani-petani tertentu dan hanya pada daerah-daerah tertentu saja.

Pembuatan Lakip bertujuan untuk melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, memperoleh informasi tentang implementasi sistem AKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya,” jelas Charles Rante.
Menurutnya evaluasi dilakukan terhadap 5 komponen meliputi perencanaa, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja. “Lakip 2013 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dokumen Penetapan Kinerja dan dokumen lainnya,” ujarnya.
“Bila Lakip itu disusun secara baik dan benar oleh masing-masing SKPD di Kabupaten Jayawijaya dapat dipastikan bahwa seluruh program kegiatan yang telah disusun secara terencana dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan,” ujarnya.
Ditambahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan suatu keharusan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melihat sampai sejauh mana tugas pokok yang harus dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sehingga standar kinerja setiap SKPD dapat diukur dengan baik. “Selain itu akan dapat dilihat pola kerja yang sudah diatur sesuai SOP untuk memperoleh outputnya,” ujarnya lagi.
Sementara itu Kepala Bagian Organisasi Setda Jayawijaya, Agus Purwanto menambahkan untuk melakukan penyusunan Lakip dibutuhkan keseriusan dari setiap pimpinan SKPD karena berkaitan erat dengan tugas pokok dan tanggung jawab di masing-masing SKPD itu sendiri.
“Dengan laporan akuntabilitas yang baik kita dapat mengukur kinerja dari masing-masing SKPD, apakah sudah sejalan dengan standar atau masih perlu mendapatkan masukan untuk lebih memantapkan kinerjanya,” tandasnya.

“Peringatan 160 tahun pekabaran Injil oleh umat Kristiani di tanah Papua merupakan manifestasi “kasih” yang diajarkan Yesus dalam setiap menyampaikan ajarannya. “Melalui kasih dan persaudaraan semua persoalan dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Walilo bijak.
Menurutnya masuknya Injil di Pulau Mansinam pada 5 Pebruari 1855 merupakan momentum bersejarah bagi umat Kristiani mengenal Tuhan. Prosesi itu berjalan seiring berputarnya waktu, para zendelling yang memiliki kerinduan besar disertai kesetiaan kerja untuk membangun orang Papua, terus berupaya menjadikan mereka sebagai manusia yang bersatu dalam persekutuan gereja di atas tanah yang dibabtis den gan Injl.
“Pada akhirnya umat Kristiani dapat mengenal Tuhannya secara bulat dan utuh dan tidak ada keraguan lagi bagi umat Kristiani untuk menjalankan ibadah secara sempurna,” ujarnya.
Hal yang tidak kalah pentingnya lanjut Walilo, Injil memiliki kuasa yang besar menembus segala dinding penghalang, ia bersifat dinamis ibarat air sungai yang terus mengalir tanpa batasnya, Mansinam sebagai pusat dari api Injil Kristus, Mansinam menabur benih-benih kebajikan diseluruh tempat di Papua.
“Hut pekabaran Injil di tanah Papua yang dilaksanakan setiap tahun, bukanlah sesuatu peringatan yang bersifat rutinitas atau seremonial semata, tetapi dijadikan sebagai pengungkapan rasa syukur, karena Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan memampukan bagi umatNya untuk menerima keselamatan,” ujarnya.
“Khusus di daerah Pegunungan, masuknya Injil banyak menuai hambatan, tantangan dan rintangan baik moril maupun materil. “Banyak hamba Tuhan atau missionaris yang mati, namun Injil tetap ada sampai saat ini dan tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua orang Papua ikut bertanggungjawab terhadap tugas Injil itu,” ujarnya.
“Banyak orang Papua yang membuat pelanggaran, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, judi, korupsi, bahkan banyak pula yang menimbulkan berbagai penyakit menular seksual HIV/AIDS. “Semua itu sebagai penghambat berkembangnya ajaran Injil itu sendiri dan perbuatan negatif itu dinilai sebagai penghinaan terhadap Injil Kristus,” katanya.
“Sekda Walilo mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat Jayawijaya  untuk memperbaiki diri dari hal-hal yang bertentangan dengn tujuan Injil, segera bertobat untuk menyongsong hari esok yang lebih baik melalui penginjilan,” tandasnya.

Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo, SH,MH yang diwakili Plt. Asisten Pemerintahan Drs. Tinggal Wusono mengatakan untuk menjalankan tertib berlalulintas di jalan raya dibutuhkan kesadaran oleh seluruh komponen masyarakat tentang arti pentingnya keselamatan berkendara. “Tugas ini bukan menjadi tugas Polisi saja selaku institusi yang melaksanakan, tapi menjadi tanggungjawab seluruh stake holder yang ada,” tegas Wusono bijak.
Menurutnya sebagai pengguna jalan saat berkendara di jalan raya setiap orang wajib untuk menjaga keamanan lalulintas orang lain.”Bila disiplin itu tidak datang dari kesadaraan, bagaimana kita  mau menciptakan disiplin berlalulintas di jalan raya,” ujarnya.
Pemerintah sangat mendukung kegiatan program tertib berlalulintas dengan membangun sejumlah fasilitas umum berupa marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas sesui dengan peruntukannya. “Sosialisasi ini dapat dilakukan secara terus menerus kepada masyarakat khusunya pengguna jalan sehingga dapat menekan angka kecelakaan,” ujarnya.
 Sementara itu Kapolres Jayawijaya AKBP. Adolf Beyai yang membacakan sambutan tertulis Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan aksi keselamatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Jayawijaya menjadi momentum untuk melakukan analisa dan evaluasi kinerja secara sinergis, simultan dan komprehensip dengan membuka telinga dan mata lebar-lebar untuk menerima input saran dan pendapat dalam peningkatan pelayanan prima dalam berlalulintas, khususnya menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan.
“Saatnya bertindak untuk mewujudkan keselamatan berlalulintas menjadi sangat penting dan strategis, sebab situasi dan kondisi yang mengancam keselamatan lalulintas pada jalan beberapa tahun ini makin memprihatinkan dengan tingginya angka kecelakaan lalulintas bahkan sampai mengakibatkan korban jiwa,” kata Kapolres Beay.
Untuk itu lanjut Kapolres Beay dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan berlalulintas perlu melakukan sosialisasi undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan termasuk pelanggaran yang menonjol termasuk kelengkapan kendaraan serta kepemilikanSurat Ijin Mengemudi (SIM).
Kasatlantas Polres Jayawijaya AKP. Daniel Tamaela menambahkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tertib berlalu lintas di jalan raya. “Hal itu untuk menekan angka kecelakaan dan kasus pelanggaran lalu lintas yang akhir-akhir ini semakin meningkat,” imbuhnya. Untuk diketahui tahun 2014 kasus kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas mencapai 1177 kasus, meliputi kasus lalulintas 1010 kasus, pelanggaran tilang 167 kasus, korban meninggal 15 orang, kecelakaan berat 30 orang dan luka-luka 3 orang.

Menurutnya, keberhasilan yang dilakukan KPA merupakan kerja keras yang dilakukan selama ini sehingga dapat melakukan pendataan, memberikan pelayanan VTC serta pendampingan bagi penderita. “Penderita HIV tak perlu ditakuti dan dikucilkan, tapi harus dirangkul dan dilibatkan dalam setiap kegiatan karena mereka adalah saudara kita,” kata Walilo bijak.
Rapat koordinasi yang dilakukan kali ini untuk mengevaluasi hasil kerja setiap pokja dan puskesmas yang terlibat dalam pelayanan serta mempersiapkan program yang akan dilakukan selama 1 tahun berjalan. “Dananya sudah ada dan bisa digunakan untuk menunjang semua kegiatan yang akan dilakukan,” imbuhnya.

Setelah SK (Surat Keputusan) diterima segera berangkat ketempat tugas masing-masing untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan jujur, ikhlas dan bertanggungjawab sesuai dengan kemampuan yang dimiliki,” kata sekda Walilo.
Menurutnya, dalam melakukan pelayanan kesehatan seorang dokter atau bidan tidak harus berada di puskesmas atau Pustu tapi bisa dilakukan dengan mendatangi masyarakat yang ada di kampung maupun pelosok dusun. “Istilahnya jemput bola, petugas yang mendatangi warga masyarakat untuk melakukan pelayanan,” tegas Walilo bijak.
Dikatakan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya terus meningkatkan pembangunan disegala bidang termasuk bidang kesehatan yang menjadi salah satu prioritas penting. Tak hanya sampai disitu kualitas SDM akan lebih ditingkatkan dengan memberikan pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan. “Selain itu Pemerintah juga melibatkan Bidan Desa yang terlibat langsung dalam melayani masyarakat yang tinggal di kampung-kampung yang sulit dijangkau, juga membantu Ibu hamil dalam proses persalinan,” ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Dra. Apridamengatakan, sesuai kuota yang telah ditetapkan oleh kementrian kesehatan untuk periode Desember 2014 Dinas kesehatan Kabupaten Jayawijaya mendapat formasi sebanyak 20 orang bidan PTT dengan masa pengabdian 3 tahun.
Berdasarkan Dokumen pelaksanaan anggaran Dinas kesehatan Kabupaten Jayawijaya tersedia alokasi dana untuk pengangkatan 10 orang bidan PTT daerah dengan masa kontrak satu tahun. “Selain itu dari 19 orang dokter PTT yang mendaftar, 16 orang diterima dan 3 orang lainnya mengundurkan diri,” kata Aprida.
Dari ke 46 orang Bidan PTT tersebut 20 orang bidan PTT pusat dan 10 orang bidang PTT daerah akan ditempatkan di puskesmas se Kabupaten Jayawijaya dan diprioritaskan pada puskesmas baru yaitu, puskesmas Assotipo, Puskesmas Pupokoba, Puskesmas Libarek, Puskesmas Itlay Hisage, Puskesmas Silo Karno Doga dan Puskesmas Wamena Kota dan 16 orang dokter PTT daerah akan ditempatkan di 16 puskesmas di Kabupaten Jayawijaya.
Untuk 20 orang bidan PTT pusat dibebankan pada DPA kementrian kesehatan , untuk 10 orang bidan PTT dan Dokter daerah, dibebankan pada DPA dinas kesehatan Kabupaten Jayawijaya. Untuk mempersiapkan kualitas SDM, para bidan PTT pusat dan daerah telah diberikan pembekalan tentang orientasi kerja dan pelaporan terhitung pada tanggal 8-30 januari 2015 oleh 4 kepala bidan dan sekretaris dilingkungan dinas kesehatan Kabupaten Jayawijaya

“Perilaku buang air besar sembarangan yang masih ditemui di beberapa wilayah Indonesia berdampak pada kebersihan lingkungan dan kesehatan anak. “Tahun 2010 akses penduduk Provinsi Papua terhadap fasilitas jamban sehat sesuai standar kelayakan baru mencapai 39% dibawah angka rata-rata nasional sebesar  55%,” ujarnya.
Oleh karenanya lanjut Subu, untuk mencapai standar kelayakan 55% dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh stakeholder yang ada untuk menciptakan suasana sehat diawali dari keluarga, RT/RW dan menjurus ke arah yang lebih luas dilingkungan masyarakat.
Sementara itu Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo, SH,MH yang diwakili Sekda Yohanes Walilo S.Sos, M.Si mengatakan, pembinaan masyarakat di Kampung Manda dan Air Garam yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan antara pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan WVI yang sudah berjalan dengan baik selama ini.
“Pemerintah daerah melalui instansi teknis sudah melakukan berbagai kegiatan kesehatan. Kabupaten Jayawijaya yang memiliki wilayah sangat luas dengan kondisi alam yang berbukit, gunung dan lembah sangat membutuhkan tenaga kesehatan yang banyak, kata Sekda Walilo bijak. “Dengan 40 distrik, 332 Kampung dan 4 kelurahan sangat dibutuhkan tenaga kesehatan yang banyak dan mau untuk mengabdikan diri sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya. “Oleh karenanya melalui kerjasama dengan beberapa Yayasan atau Organisasi kemasyarakatan sangat membantu Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, terutama dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Daerah dan Pusat juga turut memberikan apresiasi yang tinggi bagi kegiatan program pengembangan masyarakat sehingga perlu didukung dengan kearifan lokal, agar dapat berjalan secara terus menerus,” ujarnya.
Menurutnya Pemerintah Daerah juga sudah menyusun Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan bantuan dana  Otsus, PNPM Mandiri, dana Bansos, dana Prospek dan dana APBD dengan harapan semua program dapat diselesaikan untuk kemakmuran rakyat. “Karena banyaknya kampung dan Distrik program itu tidak dapat diselesaikan secara serentak, namun diselesaikan secara bertahap,” imbuhnya.
Ditempat yang sama juga dilakukan pernyataan komitmen Kampung dan penandatanganan berita acara oleh kepala Kampung Manda Natalis Kenelak dan kepala Kampung Air Garam Ogingga Gombo  yang disaksikan Dirjen Kemenkes RI, Sekda Jayawijaya, Sekretaris Dinkes Jayawijaya dan Pimpinan WVI Papua. Komitmen tersebut ialah, buang air tidak pada tempatnya didenda 300 ribu, tidak buang air besar di sembarang tempat dan status bebas buang air akan dicabut kalau melanggar kesepakatan.
Juga dilakukan penyerahan Piagam penghargaan Kampung bebas buang air besar dari Dirjen kemenkes Muhammad Subu kepada kepala Kampung Air Garam dan Manda serta pemberian  Sertifikat oleh Sekda Yohanes Walilo untuk mempertahankan predikat yang telah dicapai dan dapat menjadi contoh bagi kampung lainnya.

“Mencerdaskan anak bangsa itu bisa diwujudkan dengan melaksanakan program Manajemen Terpadu Balita Sakit dan Menyusui (MTBSM). “Kepada anak balita inilah masa depan Bangsa dapat diwujudkan,” katanya.
Menurutnya, MTBSM merupakan salah satu program yang dilakukan untuk mengisi kesenjangan sosial dan akses didaerah yang sulit dijangkau.”Program tersebut merupakan kerjasama UNICEF-Wahana Visi Indonesia dan Dinas Kesehatan Jayawijaya,” ungkapnya.
 “Program itu dilaksanakan untuk memberdayakan kader kesehatan dengan memberikan pelatihan secara kontinyu cara mendekteksi tanda-tanda kesakitan bagi bayi. “Angka kesakitan pada bayi harus ditekan seminimal mungkin,” tegas Sekda Walilo.
Dengan memberikan asupan gizi yang baik meliputi empat sehat lima sempurna dapat dipastikan generasi muda Jayawijaya akan tumbuh dan berkembang secara cerdas dan mampu bersaing disegala bidang,” ujarnya.
Sementara itu perwakilan dari World  Agro foresty Center,  Mrs.  Sonya Dewi, PhD mengatakan, Kabupaten Jayawijaya memilliki peranan yang strategis di Provinsi Papua khususnya di wilayah Pegunungan Tengah. “Dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dapat mendorong aktivitas manusia untuk melakukan kegiatan yang memanfaatkan lahan bagi kehidupan sehingga berpotensi untuk memicu peningkatan emisi dan kegiatan perubahan penggunaan lahan,” ujarnya.
“Pembangunan rendah emisi lanjut Sonya, merupakan salah satu bagian dalam upaya menuju pembangunan berkelanjutan, selanjutnya rencana aksi penurunan emisi ini harus diekplorasi lebih lanjut yang berkaitan dengan kondisi pemukiman warga masyarakat.
“Untuk mewujudkannya dapat ditempuh dengan langkah utama yaitu mengutamakan pembangunan rendah emisi kedalam proses perencanaan pembangunan dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah,” ujarnya.
Sementara itu Mr. James Munag anggota dari ICRAF yang lain mengatakan bahwa, proyek lingkungan  rendah emisi  ini adalah proyek untuk dapat menjaga generasi putra-putri juga lingkungan.”Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) sangat mendukung sepenuhnya dalam meningkatkan ekonomi daerah. “Ada 3 aspek yang menjadi perhatian MEE yaitu, pendidikan, nutrisi ibu dan anak, serta lingkungan,” ujarnya.
Usai pertemuan, Sekda Wallilo memberikan cindera mata kepada masing-masing perwakilan  badan dunia tersebut.

Jalannya sidang istimewa dipimpin ketua I dan II Agustina Haluk dan Alexandria Morin. Usai dilantik dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh tiga orang perwakilan anggota DPRD, rohaniawan dan Ketua Pengadilan Negeri Wamena, Berlinda Ursula Mayor, SH selaku pejabat yang melantik. Usai pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan pimpinan sidang dari pejabat lama Agustina W. Haluk dan Alexandria Morin kepada pimpinan sidang sementara, Taufik Petrus Latuihamallo dan Christian K. Padang, SE.
Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo, SH, MH wakil bupati John R. Banua, SE, M.Si, Forum kordinasi pimpinan daerah, pimpinan SKPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan partai politik, organisasi wanita dan undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo, SH,MH mengatakan tantangan terbesar Anggota DPRD saat ini adalah menjalankan reformasi politik total untuk menangkis tudingan negatif  oleh warga masyarakat terhadap lembaga legislatif yang dinilai korup dan menempati posisi ketiga setelah Institusi Polri dan Pengadilan berdasarkan hasil survey transparansi internasional Indonesia pada tahun 2012 dan 2013. “Untuk menjawab itu semua, demokrasi dan demokratisasi menjadi kunci jawaban yang paling tepat,” tegas Bupati Wempi.
“Pengambilan sumpah janji anggota DPRD hari ini lanjut Wempi, berkaitan erat dengan tanggung jawab penting kedepan antara lain mengawal agenda reformasi dengan diberlakukannya otonomi khusus bagi Papua, penegakan supremasi hukum dan jalannya pemerintahan yang bersih anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”.
Menurutnya, anggota DPRD periode 2014-2019 yang telah dilantik kali ini, dipilih melalui pemilihan dengan suara terbanyak, dimana aturan yang digunakan sedikit berbeda dengan pemilu legislatif tahun 2009 lalu, karena pemilihan langsung terjadi akibat adanya putusan mahkamah konstitusi.
“Saya memahami dengan sepenuh hati, ketatnya persaingan dalam pelaksanaan pileg kemarin, dimana terjadi gesekan antar caleg dan gesekan intern partai secara terbuka dan pramaktisme sehingga meminggirkan peran kesukarelaan voluntarisme dan rasa kekeluargaan dari pemilih,” ujarnya.
“Politik adu kekuatan menjadi trend yang menambah sinisme publik pada politik, semua ini merupakan suatu kehormatan  tapi sekaligus tantangan untuk menunjukan bahwa paska pileg subtansi politik akan makin dirasakan  rakyat untuk peran yang makin optimal,” ujarnya.
“Jadikan hari ini sebagai momentum bersejarah,untuk dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Jayawijaya,mampu melakukan 3 (tiga) hal yang sangat penting yaitu, menghasilkan pengawasan/regulasi, fungsi bagjeting, fungsi anggaran dan mengedepankan citra pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang semakin baik.