Category: Berita

Menurutnya keberhasilan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari partisipasi dan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada termasuk para hamba Tuhan selaku tokoh gereja. “Seorang pemimpin tak bisa berjalan sendiri, namun harus didampingi oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kalangan,” Ungkap Wempi.
Antara pemimpin selaku wakil pemerintah dan elemen bangsa yang ada di daerah ini harus saling koordinasi dan membangun kerja sama yang baik dengan tujuan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan keinginan bersama. “Kalau pemerintah berjalan sendiri, tokoh gereja berjalan sendiri dan warga masyarakat berjalan sendiri sudah dapat dipastikan tujuan mensejahterakan masyarakat itu tidak akan pernah terwujud, hal ini sama-sama tidak kita inginkan,” kata Wempi.
Jangan mudah terprovokasi oleh isyu-isyu yang sengaja disebarkan oleh seseorang, kelompok atau golongan dengan tujuan untuk memecah belah rasa persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah NKRI yang selama ini sudah terjalin dengan baik. “Sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa memilah dan memilih informasi itu dengan baik untuk kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah kita ini,” ujar Wempi bijak.
Sementara itu Pdt. Erson Wenda dalam kotbah natalnya mengatakan umat kristiani harus lebih fokus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. “Bentuk penyerahan diri itu harus dibuktikan dengan rasa ketulusan hati dengan penuh keikhlasan apapun yang dibutuhkan oleh Tuhan,” ujar Erson. “Salah satu  bentuk ketulusan itu lanjut Erson, kita diminta ikut terlibat langsung dalam menyelesaikan pembangunan gedung gereja ini.
“Mari kita bangun kebersamaan sesama umat kristiani dengan penuh semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan ini. “Mari kita dukung program bupati Jayawijaya Wempi Wetipo dalam mensejahterakan rakyatnya. “Siapa yang menabur benih kebajikan, ia akan menuai kebajikan pula di hari yang baik nanti,” ujar Pdt. Erson dalam akhir kotbahnya.
Dalam kesempatan itu juga bupati Wempi menjanjikan memberikan bantuan senilai 1 Milyar pada tahun anggaran 2015. Untuk diketahui dalam masa kepemimpinan periode kedua 2013-2018, pasangan pemimpin yang dikenal dengan julukan “Jojon” ini sangat perduli terhadap kerukunan hidup umat beragama yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Baik muslim, kristen, katolik dan hindu mendapat perhatian yang sama dengan memberikan bantuan senilai 1 M untuk pembangunan rumah Tuhan.

Mau tidak mau, suka tidak suka sistem akuntansi berbasis akrual itu akan diterapkan diseluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Jayawijaya di tahun 2015 yang akan datang,” tegas Wempi. Oleh karena itu lanjut Wempi, pimpinan SKPD, pejabat eselon 3 dan 4, PPK dan bendahara wajib mengikuti sosialisasi ini,” ujarnya.
Menurutnya penerapan akuntansi berbasis akrual bagi pemerintah kabupaten Jayawijaya sebagai sentral perekonomian di wilayah Pegunungan Tengah menjadi tolok ukur berhasilnya penerapan sistem akrual tersebut untuk menjadi contoh bagi kabupaten pemekaran yang ada.
“Kita harus siap untuk menerima proses itu tidak ada toleransi lagi karena kita sudah ambil langkah untuk melakukan proses ini,” kata Wempi bijak.
Bupati Wempi Wetipo memberikan apresiasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Papua yang telah mengadakan sosialisasi di Kabupaten Jayawijaya, sehingga diharapkan kepada pimpinan SKPD selaku pengguna anggaran, PPK, bendahara, maupun staf untukmengikuti sosailisasi ini dengan baik dapat kemudian mempraktekkan sistim ini dilingkungan SKPD masing-masing,” ujarnya.
BPKP sebagai lembaga audit yang juga membantu proses tersebut dapat memberikan petunjuk kepada peserta secara berkelanjutan, sehingga penerapan sistem akrual ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
Sementara itu kepala Inspektorat Jayawijaya Edi Subiyanto selaku panitia penyelenggara melaporkan pelaksanaan sosialisasi berbasis akrual kali ini diikuti 74 peserta dari masing-masing SKPD yang ada di Kabupaten Jayawijaya terdiri dari pimpinan SKPD, kepala bagian/bidang, PPK dan bendahara. “Penerapan sistem akuntasi berbasis akrual ini akan dilaksanakan secara kontinyu dengan harapan laporan keuangan dari masing-masing SKPD akan semakin baik karena menggunakan sistem yang sama,” tandasnya.

Dalam proses belajar mengajar, guru tidak mendidik dan mengajar dengan baik juga melanggar HAM, dimana hak anak untuk mendapatkan pendidikan layak harus diutamakan, oleh karena itu Investasi Sumber Daya manusia memang sangat penting.
“Kalau mau jadi pemimpin harus sekolah dulu,”tutur Bupati Wempi Wetipo, SH MH saat membuka secara resmi Seminar Pendidikan dalam Rangka Hut PGRI ke-69 di Gedung Sekolah Mingggu GKI Betlehem Wamena, Kamis (11/12).
Menurutnya jika seseorang sudah dimanusiakan berarti orang tsb wajib untuk memanusiakan orang lain, meletakan dasar yang baik sehingga dapat dikenang orang. Diakuinya selama ini guru yang malas dengan guru yang rajin haknya sama diterima dan hal seperti ini sangat keliru.
“Guru-guru putra daerah harus memberikan contoh yang baik kepada guru-guru yang dari luar Wamena, hal itu mengacu pada undang-undang Otsus No. 21 Tahun 2001, putra daerah harus menjadi tuan di negerinya sendiri,” ujarnya.
Dengan penerapan UU Aparatur Sipil  negara (ASN) tahun 2014 yang baru, setiap aparatur khususnya Guru akan diukur atau diberikan gaji sesuai dengan kinerjanya, termasuk kenaikan pangkat untuk peningkatan karier ybs. “Bahkan DP3 kalau perlu tidak perlu di tandatangani oleh kepala dinas,” tegas Wempi.
Diakuinya seminar tentang pendidikan yang digelar oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan dan pengajaran, AusAid sangat baik dimana hal ini dapat memberikan kontribusi yang positif untuk pendidikan, sehingga peningkatan kapasitas pengembangan SDM dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
Oleh karena itu Bupati Wempi sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi secara terus menerus dari lembaga-lembaga peduli pendidikan yang senantiasa berperan aktif dalam mengembangkan dunia pendidikan. Bupati meminta kepada WVI untuk mendata sekolah-sekolah yang sudah berhasil maupun belum.”Yang berhasil akan mendapatkan Reward, sehingga dapat memberikan  motivasi dan dorongan untuk berbuat lebih baik lagi,” tandasnya.

Peringatan hut kota Wamena tahun 2014 lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Hal yang paling penting adalah pada tahun 2013 yang lalu, Kabupaten Jayawijaya telah berhasil menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya dengan aman damai dan jujur. Dengan demikian keseluruhan proses dan tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut telah dapat dilalui dengan baik dan lancar, hal ini tercermin bahwa masyarakat Jayawijaya mulai tumbuh menuju kedewasaan dalam berpolitik yang senantiasa menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan transparansi. Hal itu dikatakan bupati Wempi selaku pembina upacara dalam hut kota Wamena ke 58 Rabu (10/12) dihalaman kantor Bupati.
Tema hut kota Wamena tahun 2014 adalah “dengan hut kota Wamena kita wujudkan Wamena yang aman, bersih dan berbudaya”. “Tema ini saya nilai sangat relevan dengan permasalahan pada saat ini, dimana perlunya tumbuh kesadaran untuk menjaga kebersihan kota Wamena, selain itu kita harus menjaga keamanan lingkungan kita masing-masing dan pencurian sehingga warga wamena harus waspada,” ungkap bupati Wempi.
“Sebagai kepala daerah untuk masa jabatan kedua 2013-2018, saya sebagai Bupati dan Wakil Bupati dengan kerendahan hati memohon dukungan dan kerjasama kepada seluruh jajaran pemerintah Jayawijaya, Instansi dan Lembaga Vertikal TNI/Polri dan semua komponen untuk melanjutkan program-program pembangunan yang telah berjalan dan menuntaskan hingga terwujudnya Wamena yang senantiasa Aman, Damai, Sejahtera dan Maju,” ujarnya.
Menurutnya dengan mengacu visi Jayawijaya kita dituntut untuk mewujudkan misi Kabupaten Jayawijaya yaitu, meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia jayawijaya, meningkatkan perlindungan  nilai-nilai budaya dan hak-hak dasar masyarakat jayawijaya, meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan infrastruktur lokal.
“Dengan momentum peringatan HUT Kota Wamena ke- 58 tahun diharapkan pemerintah dan seluruh masyarakat Jayawijaya agar selalu bergandengan tangan dalam keberagaman dan harmoni, serta meningkatkan partisipasi dalam membangun daerah kearah yang lebih baik,” tandasnya.
Usai  upacara bendera dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba oleh  Bupati dan Wakil Bupati serta melihat pameran foto grafi dan lukisan, yang di pajang di halaman kantor Buapati serta melihat konser  musik penyanyi Nowella.

“Selaku pimpinan daerah sayamenginginkan agar partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di daerah ini terus ditingkatkan, karena kalau perubahan terjadi maka yang menikmati adalah warga masyarakat itu sendiri,” tegas Wempi.
Menurutnya selain rasa kebersamaan seluruh warga kota Wamena untuk mewujudkan tata pemerintahan dan pembangunan yang baik, seluruh anak bangsa yang ada di daerah ini wajib mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya rasa aman,damai dan sejahtera menuju hidup yang lebih maju lagi.
Kirab pembangunan yang di gelar kali ini merupakan salah satu cara untuk melestarikan adat dan budaya dari masing-masing daerah agar tidak punah oleh pengaruh budaya asing yang setiap saat dapat mempengaruhi kehidupan anak bangsa. “Budaya asing boleh masuk tapi tidak menghilangkan adat dan budaya sebagai ciri khas bangsa Indonesia,” tegas bupati Wempi.
Kirab budaya yang dilaksanakan adalah pertama kali digelar selama kabupaten Jayawijaya dibentuk 58 tahun lalu. Dengan  penyelenggaraan kirab budaya dapat menjadi perekat dalam menjaga keutuhan dan toleransi antara suku bangsa dalam wilayah NKRI.

Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo, SH, MH  mengatakan sangat memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada rombongan komisi IX DPRRI yang sudah datang ke Wamena untuk melihat langsung kondisi dan keadaan daerah ini, dimana masih terdapat kekurangan mulai dari pendidikan, infrstruktur dan juga kesehatan serta fasilitas kesehatan yang masih sangat minim.
Disinggung mengenai masalah kesehatan Bupati Wempi Wetipo mengungkapkan, Kabupaten Jayawijaya yang menjadi sentral pelayanan kesehatan dari  9 kabupaten yang ada di wilayah pegunungan tengah, sangat membutuhkan perhatian yang serius mengenai status rumah sakit yang sampai saat ini disandang dengan tipe D. “Kita sudah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk dirubah statusnya ke tipe C namun belum terealisasi hingga sekarang,” ungkap bupati Wempi.
Menurutnya rumas sakit Wamena sebagai rumah sakit rujukan dari 9  kabupaten, perlu mendapat perhatian khusus mulai dari  tenaga dokter, baik dokter spesialis maupun umum, karena sampai saat ini RSUD Wamena hanya memiliki  9 dokter padahal mereka harus menagani sekitar 397 ribu penduduk. “Jelas ini sangat kurang,” ujarnya.
Bupati Wempi sangat berterima kasih dengan kunjungan kerja komisi IX DPR RI ke Wamena saat ini. Selain melihat langsung kondisi Wamena juga memperoleh bahan materi tentang RSUD Wamena untuk selanjutnya menjadi agenda yang akan dibahas dalam rapat paripurna dalam menaikan statusnya menjadi Tipe C.
Sementara itu dari kunjungan langsung ke- Rumah Sakit Wamena, Ketua  Tim Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengatakan, sarana dan prasarana RSUD Wamena masih jauh dari layak atau sangat kurang, bahkan belum memadai dan masih jauh dari harapan. “Pemerintah daerah dan pemerintah pusat mestinya memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dalam meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Sesuai undang-undang negara wajib memberikan pelayanan  kesehatan bagi warganya, namun bagi daerah-daerah yang jauh di Papua.”Pelayanan kesehatan masih jauh dari harapan, oleh karenanya kita wajib untuk memperbaikinya,” ujarnya.
Menurutnya kendala yang dihadapi untuk mewujudkan semua itu adalah biaya yang sangat besar karena untuk mendatangkan bahan bangunan, obat-obatan dan barang medis lainnya hanya melalui transportasi udara. “Hal inilah yang menjadi topik utama dalam pembahasan dikomisi IX DPRRI nanti,” pungkasnya.

Dengan telah terbitnya undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Organisasi Korpri akan bertransfomasi menjadi Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara Indonesia (Korps ASN RI) dengan tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi Aparatur Sipil Negara serta mewujudkan jiwa Korps Aparatur Sipil Negara sebagai pemersatu bangsa
Presiden mengharapkan pada HUT Korpri yang ke-43 ini, kepada jajaran Korpri untuk bisa menjadi guru, menjadi tauladan bagi perubahan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Presiden berpesan kepada jajaran Korpri untuk memahami dan melaksanakan penataan biroikrasi yang menjadikan birokrasi yang bersih, kompeten, dan mampu melayani masyarakat dengan lebih cepat lagi.
“Percepat perubahan Budaya kerja untuk seluruh anggota Korpri menuju pola pikir dan budaya kerja aparatur Negara yang lebih gigih, cerdas, inovatif, dan tanggap terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis,” ujarnya.
 Lebih jauh Presiden menegaskan kepada Aparatur, agar memberikan pelayanan birokrasi yang makin cepat, makin akurat, makin, murah, dan makin baik. Tinggalkan mentalitas priyayi atau penguasa, jadilah birokrat yang melayani dan mengabdi dengan sepenuh hati untuk kejayaan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Jaga Kode etik profesi, pedomani sumpah jabatan, pegang teguh komitmen panca prasetya Korpri, buktikan kepada masyarakat bahwa integritas dan kinerja aparatur Negara semakin berkualitas dan dapat dibanggakan, perkuat koordinasi, integrasi dan sinergi dalam rangka mempercepat pencapaian target pembangunan. “Tingggalkan ego sektoral dan ego kedaerahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” imbuhnya.

Secara Nasional pemerintah menunjuk kementerian hukum dan ham sebagai anggota komisi penaggulangan AIDS Nasional, untuk mendorong partisipasi aktif seluruh stakeholder dalam melakukan upaya pencegahan HIV/AIDS di Indonesia khususnya di kabupaten Jayawijaya.
Tema peringatan hari AIDS Tahun 2014 ini adalah, cegah dan lindungi diri, keluarga dan masyarakat dari bahaya HIV. Tema ini mengandung arti bahwa semua stakeholder harus mencegah dan melindungi diri, keluarga dan masyarakat dari HIV/AIDS . “Hal ini menjadi tanggung jawab kita sebagai pemerintah tetapi juga sebagai masyrakat yang peduli akan bahaya AIDS,” tegas Walilo.
Menurutnya yang dihadapi saat ini, dari survey yang telah dilakukan oleh para ahli dan dikembangkan oleh berbagai lembaga, sampai saat ini belum mendapatkan metode atau cara pengobatan yang tepat. “Penelitian itu terus dilakukan untuk mendapatkan obatnya,” ujarnya.
Pada kesempatan itu Walilo juga mengajak seluruh masyarakat yang peduli dengan kesehatan terutama masalah HIV dan AIDS menjadi masalah yang perlu dikaji  lebih mendalam dan jika dilihat dari angka kasus tahun 2014  di Kabupaten Jayawijaya sudah mencapai angka 4.700 orang. “Capaian kasus ini sangat memprihatinkan, oleh karenanya kita harus berusaha keras untuk menekan angka ini melalui berbagai upaya pencegahan penaggulangan,” ungkapnya.
Menurutnya dalam penanganan dan pencegahan penularan HIV/AIDS telah tertinggal, bila dibandingkan dengan korban yang mulai berjatuhan baik yang telah diketahui ataupun yang belum diketahui, untuk itu pihaknya mengajak seluruh lembaga, baik pemerintah maupun swasta di pegunungan tengah agar dapar belajar dari keterlambatan kita dengan belajar dari daerah lain yang telah lebih awal menyelenggarakan penaggulangan bahaya HIV/AIDS.
Menyikapi situasi ini diperlukan banyak metode baik dalam informasi, sosialisasi bahkan penelitian yang tepat dalam mengatasi penyebaran Virus HIV ditengah masyarakat. “Saya juga mengajak para relawan yayasan, organisasi sosial, masyarakat, gereja, yang peduli yang bergerak dibidang pengembangan program pencegahan HIV/AIDS di Jayawijaya agar dapat berpartisipasi dalam mensosiaklisasikan bahaya HIV/ AIDS dan mendorong  kesadaran masyarakat agar dapat memeriksa kesehatannya secara teratur dari resiko HIV,” tandasnya.

Dikatakan, melalui kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan  keterampilan supaya dapat  menolong orang lain mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan atau kekerasan dalam rumah tangga agar  mereka dapat menolong orang lain.
“Akan diberikan cara dalam mengatasi korban kekerasan fisik maupun non fisik seperti, pemulihan luka batin dan kepahitan, sehingga para korban dapat kembali ke dalam keluarga,” ujarnya.
Sementara itu Asisten Administrasi Umum, Gaad Piranid Tabuni, SP,MM menambahkan, kegiatan seperti ini sudah pernah dilakukan tiga tahun lalu yang disponsori oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB dan diikuti oleh lintas sektor, mulai dari, Pemerintah, Kepolisian, Pengadilan, LSM, Lintas Agama dimana penanganannya lebih menyeluruh karena saling keterkaitan.
Menurutnya tidak sedikit orang di rumah tangga terjadi kekerasan baik perempuan, anak-anak maupun laki-laki karena saat ini kasus kekerasan bukan hanya terhadap perempuan namun juga  kekerasan dialami pihak laki-laki kasus ini pun cenderung meningkat.
“Melalui pelatihan ini diharapkan para peserta bisa turun kelapangan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi lagi,” tandasnya.

Demikian disampaikan kepala  badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Jayawijaya George de Fretes, SH yang diwakili Kepala Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, Anaz Najar saat menggelar pertemua di Aula BLH  Jumat (22/11).
Oleh karenanya berbagai jenis usaha seperti bengkel  dan usaha produksi lainnya perlu mengurus surat izin ganguan ini, karena jenis usaha yang dilakukan menghasilkan limbah industri yang perlu mendapat perhatian. “Perijinan dan jenis usaha seperti tempat usaha penggilingan padi, pangkalan bbm, bengkel, meubel, tower telekomunikasi, pencucian kendaraan bermotor akan dilakukan pemantauan,” ujarnya.
Oleh karena itu semua jenis usaha tersebut harus mempunyai surat izin gangguan HO (Hinderordonnantie) adalah surat yang diterbitkan sebagai persetujuan atas lokasi tempat usaha dan bangunan usaha yang akan dijalankan.
Penggunaan izin gangguan bagi semua pelaku usaha di Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan peraturan daerah, Nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi daerah, peraturan daerah nomor 10 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah, peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya nomor 27 tahun 2011 tentang izin gangguan lingkungan.