Category: Lintas SKPD

WAMENA – Keterbatasan internet masih menjadi kendala terbesar dalam sistem informasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jayawijaya.

Hal ini diungkapkan Sem Patasik, Kepala Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya disela sela kegiatan Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berlangsung di gedung Ukumiarek Asso, Jumat (11/03/2022).

Cap : Sem Patasik, Kepala Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya

Foto : Vina Rumbewas

“Persoalan kita yang terbesar adalah karena pelaporan berbasis web, sehingga membutuhkan koneksi internet dengan kualitas yang baik. Kita tahu bahwa di Wamena kita punya kualitas internet ini kan putus nyambung jadi kendalanya di situ,” ungkapnya.

Menurutnya hal ini telah menjadi persoalan semua OPD, sehingga sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah pusat, diharapkan kedepan akan ada solusi.

“Kadang kita diminta harus membuat laporan dengan deadline tapi terkendala internet akhirnya kita lewat, dan kita kena sanksi,” bebernya.

Sementara terkait laporan, menurut Sem, laporan dari bendahara dan PPK SKPD terkait dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) oleh bendahara dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) oleh PPK SKPD diberikan batas waktu per tanggal 10 bulan berikutnya.

Sementara jika terkendala jaringan internet maka tentu dapat mengalami keterlambatan.

“Kalau laporan tidak tepat maka uang bulan berikut tidak akan ditransfer, makanya kita harus kerjasama kalau kita solid ditingkat SKPD, saya pikir kita tidak akan banyak kendala,” katanya.

Namun tambahnya, tidak dipungkiri banyak OPD juga yang kreatif untuk mensiasati hal ini.

Lanjutnya, kendala lain yakni ketersediaan SDM, dimana jabatan pengeloa keuangan tidak bisa menjabat dua jabatan.

“Kendala yang lain terkait SDM, ada yang namanya pengguna anggaran, ada pejabat penata usahaan keuangan di SKPD dan ada bendahara penerimaan dan pengeluaran. Oknum-oknum ini tidak bisa menjabat dua jabatan, harus  ada pemisahan keuangan satu dengan yang lain,” jelasnya. (Vin/HA)

WAMENA – Pelaksana Tugas Sekda Jayawijaya Drs.Tinggal Wusono M.A.P mengingatkan setiap kepala OPD dan juga Kasubag Kepegawaian untuk menyampaikan kepada setiap pegawai terutama yang ada di daerah pelosok untuk melakukan perbaikan data mandiri dalam Sistem Aplikasi  Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

“Kepada kepala OPD dan kepala kasubag kepegawaian untuk bisa menyampaikan kepada seluruh pegawai yang ada di kabupaten Jayawijaya khususnya yang ada di pelosok sehingga mereka mempunyai hak yang sama untuk bisa melakukan perbaikan data mandiri dalam aplikasi SAPK dari kepegawaian,” ungkap Tinggal Wusono, Kamis (26/08/21).

Cap : Plt. Sekda Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, M.A.P saat memimpin Rapat Validasi Data Kepegawaian di gedung Otonom. Foto : Vina Rumbewas

Pemuktahiran data pegawai sendiri bertujuan untuk melakukan perbaikan data kepegawaian secara mandiri. Sehingga harapannya nantinya data tersebut terupdate berdasarkan data terakhir dari masing-masing pegawai.

Mengingat di Jayawijaya terdapat banyak keterbatasan salah satunya menyangkut jaringan, sehingga Tinggal Wusono meminta setiap kepala OPD untuk mengingatkan setiap pegawai masing-masing.

“Permen ini adalah bagian dari validasi data kita untuk mengecek juga terkait dengan keberadaan masing-masing pegawai pada masing-masing OPD, sehingga dalam pemutakhiran nanti tidak terdapat hambatan.” ungkapnya.

Diharapkan, masing-masing OPD secara jelas bisa menginformasikan kepada pegawai dan pegawai diharapkan bisa melaksanakan secara baik.

Jadi dengan sendirinya ketika nanti pegawai yang bersangkutan tidak melakukan pemutakhiran data pegawai secara mandiri maka pegawai tersebut masuk dalam kategori pegawai yang tidak aktif.

“Sehingga akan sangat disayangkan ketika pegawai itu betul-betul melaksanakan tugas tapi karena kurang informasi dan adanya kesulitan menyangkut jaringan dan lainnya sehingga tidak bisa melakukan itu,” jelasnya.

Oleh sebab itu sekda kembali menekannya kepada masing-masing OPD agar menyampaikan informasi dan kegiatan ini dengan baik, jangan sampai merugikan pegawai, terutama mereka yang berada di lapangan. (*)

WAMENA – Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua SE, M.Si, memastikan selama kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Marthin Yogobi SH, M.Hum, penataan asset di lingkungan pemda Jayawijaya akan menjadi prioritas. Mengingat hal ini selalu menjadi catatan BPK bagi pemda Jayawijaya hampir setiap tahun.

“Dari tahun ke tahun kita lihat seperti asset ini selalu bermasalah. Tapi selama saya dan saudara wakil bupati menjabat kami punya komitmen, maka kami akan perbaiki,” ungkap Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua SE, M.Si, usai mengikuti Rapat Paripurna Masa Sidang II DPRD Kabupaten Jayawijaya, tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019, yang berlangsung secara virtual di ruang rapat bupati, Rabu (08/07/20).

Meskipun dari hasil audit BPK pemda Jayawijaya mendapat penilaian WTP namun ada beberapa catatan yang wajib dibenahi pemerintah daerah salah satunya penataan asset.

Sehingga pemda Jayawijaya berkomitmen untuk memperbaiki catatan BPK dalam waktu 50 hari, lebih cepat dari waktu yang diberikan BPK yakni 60 hari.

“Masalah asset ini banyak yang akan kami perbaiki untuk diserahkan kembali ke BPK. Waktu yang diberikan 60 hari, tapi saya meminta kepada semua OPD yang mendapat catatan dari BPK batas akhir adalah 50 hari dan kami sudah harus serahkan,” papar Bupati.

Dalam sidang, bupati juga meminta kerjasama OPD dan juga legislative agar dalam pemeriksaan kedepan harus lebih baik dari tahun sebelumnya. (Vin)

WAMENA – Memasuki masa normal baru, aktifitas masyarakat berangsur-angsur mulai kembali berjalan, termasuk aktifitas perkantoran di lingkungan Pemda Jayawijaya.

Meski demikian masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  diminta wajib memperhatikan dan mengedepankan protocol kesehatan.

“Hari ini (rabu/8/7/20) seharusnya kita berkumpul bersama untuk sidang di DPRD,  tapi dengan situasi covid ini maka kita hanya hadir melalui video conference,” ungkap Bupati  Jayawijaya Jhon Richard Banua SE, M.Si, Rabu (08/07/20).

Menurutnya, meskipun dimasa pandemi seperti saat ini namun kerja pemerintahan jangan sampai  fakum dalam melaksanakan tugas dan kewajiban melayani masyarakat.

“Untuk OPD-OPD yang punya kegiatan itu sudah diatur sesuai dengan protocol kesehatan, seperti jaga jarak, penggunaan masker, dan disiapkan tempat cucitangan,” paparnya.

Hal tersebut merupakan protocol kesehatan yang mutlak dan harus dilaksanakan semua OPD di lingkungan pemda Jayawijaya.

Ia juga menilai tidak masalah jikabeberapa OPD teknis yang terpaksa harus melaksanakan kegiatan di masa pandemi, apalagi kegiatan tersebut berkaitan dengan kepentingan banyak orang seperti yang dilakukan dinas pendidikan.

“Jadi tidak masalah selagi itu sudah berlangsung sesuai prosedur kesehatan, karena jika kita tidak mengumpulkan para guru maka kita akan sulot berkoordinasi terkait rencana pembukaan sekolah. Terutama dengan para guru yang berada di daerah pinggiran,” pungkasnya. (Vin)

WAMENA – Sejumlah staf dan ASN di lingkungan pemda Jayawijaya diarahkan bekerja secara daring, terutama bagi mereka yang terjebak di luar Jayawijaya.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya Tinggal Wusono mengatakan hingga saat ini ada beberapa pejabat yang terjebak dibeberapa daerah akibat penutupan bandara.

“Ada beberapa teman-teman kami di Jayapura tetapi dia tetap membantu pekerjaan secara online, jadi karena memang kita juga tidak bisa paksakan situasi ini, kita maksimal mungkin bisa lakukan koordinasi,” katanya, Selasa (09/06/20)

Dituturkannya, ASN Jayawijaya sempat diarahkan bekerja di rumah selama 14 hari pertama guna pencegahan corona, namun selanjutnya mereka kembali bekerja seperti biasa.

“Teman-teman yang vital memegang administrasi itu tetap masuk seperti biasa, seperti kepala dinas, kepala bagian itu sudah masuk, kita tidak pernah libur. Hanya 14 hari pertama saja kerja di rumah, tetapi setalah itu kita di kantor,” katanya.

Dirinya memastikan telah memberikan penekanan kepada pejabat masing-masing OPD terkait penerapan kehidupan normal baru (new normal) dalam pelayanan pemerintahan.

“Penekanan yang kita sampaikan kepada OPD terkait dengan pembatasan dan pembiasaan pada situasi new normal dalam tatanan pelayanan kepada masyarakat maupun yang lain,” pungkasnya. (vin)

WAMENA – Dinas Penanaman Modal, Koperasi, dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMK-PTSP) Jayawijaya siap launching e-Perijinan.

Kepala DPMK- PTSP Jayawijaya, Karel Tehupuring mengakui jika dalam rangka penerbitan e-Perijinan pihaknya telah melakukan persiapan, dan pendampingan bersama pemerintah Kota Jayapura sejak Mei lalu.

“Kita harap saat dilakukan pendampingan ketiga merupakan pendampingan terakhir dan September ini sekalian dilauncing program e-Perijinan Jayawijaya,” ungkapya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/09/2019).

Dengan program e-Perijinan ini nantinya aplikasi yang ada digunakan untuk memproses dan penerbitan ijin–ijin operasional usaha.

Dalam rangka pengintegrasian yang dimotori oleh KPK, maka acuan untuk melaksanakan program ini untuk wilayah Papua dan Papua Barat adalah Kota Jayapura.

“Aplikasi yang dikembangkan oleh PTSP Kota Jayapura yang akan digunakan juga di Wamena, karena kita merujuk ke aplikasi yang sudah digunakan untuk beberapa daerah yang mereka dampingi,” jelas Karel.

Aplikasi e-Perijinan berbasis website sehingga menjadi tanggung jawab bagi pemda Jayawijaya untuk menyediakan koneksi jaringan internet yang baik untuk bisa memaksimalkan pelayanan. Hal ini penting karena aplikasi ini sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan yang disediakan.

“Kita butuhkan komitmen tinggi sebagai penyelenggara, kedepan masyarakat akan dimudahkan mengakses layanan ini dengan menggunakan ponsel atau komputer, dengan jaringan yang ada,” tutupnya. (Vin/YP).

WAMENA – Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE., M.Si., memastikan tidak ada lagi pembayaran untuk lokasi Baliem Cottage.

Hal tersebut disampaikan pasca rencana pembangunan mini gor di lokasi tersebut. “Saya kira tidak ada pembayaran lokasi Baliem Cottage lagi karena tanah itu sudah bersertifikat atas nama pemda,” ungkapnya saat ditemui di kantor bupati, Selasa (03/09/2019).

Pemerintah tetap akan melakukan pembangunan mini gor yang nantinya akan digunakan untuk menggelar beberapa cabang olahraga pada PON 2020 mendatang.

“Secara aturan itu punya pemerintah, sebagai Pimpinan Daerah kami hanya menjaga aset pemerintah,” ujarnya. Jika nantinya ada masyarakat yang merasa kurang puas silahkan menempuh jalur hukum, kata Bupati. (Vin/YP).

WAMENA – Lembaga dan Organisasi yang ada di tingkat Kampung memiliki peran penting dalam upaya pengembangan kampung.

Hal ini disampaikan Asisten I Setda Kabupaten Jayawijaya, Drs. Tinggal Wusono, saat membuka kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayawijaya, Senin (05/08/2019).

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Sekolah Minggu GKI Betlehem itu di ikuti oleh kepala kampung dari tiga distrik dan rencananya akan dilaksanakan selama tiga hari. “Kegiatan pemberdayaan seperti ini sangat penting dalam upaya menuju kemandirian di tingkat kampung,” ungkap Tinggal Wusono. Dirinya berharap, lembaga dan organisasi desa dapat menjadi mitra kerja pemerintah, baik di tingkat kampung, distrik hingga ke Kabupaten.

Menurut Asisten I, peran organisasi dan lembaga kampung sangat besar dalam mewujudkan pembangunan di kampung melalui pikiran yang konstruktif serta sumbangan tenaga. “Saya berharap agar organisasi dan lembaga yang ada di kampung dapat menjembatani dalam upaya menyampaikan aspirasi kepada pemerintah,” jelasnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua Panitia, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMK Kabupaten Jayawijaua, Yesaya Heselo, mengungkapkan bahwa dalam kegiatan ini diikuti oleh 15 orang peserta. “Tujuan dari kegiatan pelatihan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan ialah, meningkatkan pengetahuan bagi lembaga dalam konteks pemberdayaan organisasi masyarakat kampung,” jelasnya. (Vin/RS)