Category: Berita

Demikian sambutan tertulis Gubernur Propinsi Papua Lukas Enembe, S.IP yang di bacakan Bupati Kabupaten Jayawijaya Wempi Wetipo, SH, MH ketika membuka secara resmi, rakornis Bidang Kepegawaian dalam rangka pemberlakuan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di Gedung Pertemuan Ukumiarek Asso, yang diikuti peserta dari Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua yang berlangsung selama dua hari (17-18/9-2014).
Dalam sambutan yang lain dikatakan, dengan diterapkannya UU Otonomi khusus bagi Provinsi Papua memiliki makna yang begitu mendalam bagi rakyat di tanah Papua, yang mana pembangunan sumber daya manusia di tanah Papua menjadi prioritas utama. “Oleh karena itu UU Otonomi khusus bagi Provinsi Papua mutlak diabdikan untuk kepentingan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan, kemandirian, keberdayaan, ketentraman dan kemakmuran masyrakat di Tanah Papua pada umumnya,” tegas Wempi.
Disamping hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat kita pada saat ini masih berada dalam keadaan yang memprihatinkan, walaupun pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua telah berjalan selama lebih dari Empat decade,” ujarnya.
Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen pembangunan khususnya dan manajemen pemerintahan pada umumnya masih perlu disempurnakan, agar benar-benar mampu menyentuh kepentingan rakyat. “Peranan pemerintah lebih dominan dalam menciptakan keseimbangan antara peranan pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya pengembangan pola kemitraan dalam reformasi manajemen kepegawaian hendaknya diarahkan kepada visi dan misi organisasi sehingga dapat dihasilkan pengelolaan administrasi kepegawaian yang efektif, efisien dan akuntabel, bukannnya menghabiskan anggaran karena sudah diplafonkan.
Lebih jauh dikatakan, dalam penyerlenggaraan pemerintahan dengan system berbasis kinerja yang telah diterapkan di Propinsi Papua, pertanggungjawabannya menjadi lebih jelas karena setiap apa yang dikerjakan akan diukur keberhasilannya berdasarkan Good Gorvernance yang dapat dicapai dengan melakukan pembaharuan terhadap organisasi yang meliputi system, strategi, struktur, skill dan gaya kepemimpinan.
Gubernur juga berharap, dengan diselenggarakannya kegiatan rakornis kepegawaian tingkat Propinsi Papua, para peserta dapat menyerap ilmu yang diberikan oleh para instruktur tentang penerapan pola kepegawaian berbasis professional sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mampu mengeimplementasikan visi dan misi gubernur, Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” tandasnya.

Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo, SH, MH mengatakan, dengan beroperasinya dua armada pesawat penumpang Wings Air dan Express bisa menjawab kesulitan masyarakat yang selama ini mengeluh terkait tingginya biaya tiket. “Selama ini armada  pesawat penumpang Trigana Air yang hanya satu, dimanfaatkan oleh para calo tiket dengan menaikkan harga yang sangat tinggi, 2 kali bahkan 3 kali lipat. “Kehadiran dua armada pesawat ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat Jayawijaya dalam memenuhi kebutuhan sarana transportasi udara,” tegas Wempi.
Menurutnya, Wamena sebagai sentral dari pemekaran 7 kabupaten yang ada di wilayah Pegunungan Tengah, memiliki wilayah yang sangat luas dan perbatasan dengan Papua New Guinea (PNG). “Melihat kondisi geografis yang begitu luas, sudah saatnya Jayawijaya mendapat dukungan dari semua sektor dan stake holder termasuk angkutan udara, karena hal itu dapat mengangkat harkat dan martabat orang Pegunungan kepermukaan,” ujarnya.
Menurutnya ditahun 1980 an sudah ada jalan darat yang menghubungkan Jayapura dan Wamena sepanjang 800 Km, namun kondisi jalan itu saat ini sudah rusak sehingga untuk ke Wamena hanya bisa ditempuh dengan pesawat udara.
Bupati Wempi Wetipo mengakui slog time yang selama ini masih diatur di bandara Sentani, dapat dirubah oleh kedua maskapai penerbangan Express Air dan Wings Air dapat diatur di Wamena. “Manajemen armada Wings Air dan Express Air harus konsisten dan komitmen untuk melayani masyarakat yang ada di Jayawijaya, terutama dalam menjual harga tiket dan pelayanannya,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Bupati juga mengatakan, akan memperpanjang landasan pesawat yang semula 2.200 meter menjadi 2.800 meter. “Dengan tambahan 600 meter ini landasan pacu Bandar Udara Wamena diharapkan akan dapat didarati oleh pesawat yang lebih besar dan penambahan landasan pacu ini akan memutus dua akses jalan darat yaitu jalan Pattimura dan jalan J.b. Wenas,” ujarnya.
Sementara itu Direktur Utama Wings Air Ahmad Hasan melaporkan, Pesawat Wings mempunyai kapasitas 71 tempat duduk dan untuk mendapatkan tiket dapat dilakukan secara online sesuai dengan jadwal dan rute penerbangan yang diinginkan. “Untuk mendapatkan semua layanan itu warga masyarakat dapat mengaksesnya secara mudah,” tandasnya.

Monitoring yang kedua kalinya saat ini dilakukan pihaknya untuk membantu dalam pengumpulan data pelaku usaha yang ada di Kabupaten Jayawijaya agar patuh terhadap aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. “Tugas ini harus dilakukan oleh bagian perekonomian Setda Jayawijaya, kami hanya membecup saja,” ujarnya.
Hal tersebut dikatakan kepala sub bagian pendapatan daerah Kabupaten Jayawijaya, Petrus Rudi Fun. S.IP. saat melakukan monitoring dipasar Jibama bersama tim/rombongan dari beberapa dinas dan Bagian terkait yaitu, Bagian Perekonomian, Perindakop, BLH dan Pendapatan Daerah, Senin (22/09).
“Saat turun lapangan pihaknya juga membawa data pembanding,  data tahun lalu dan data tahun ini untuk dicocokan keabsahan kepemilikan surat-surat dari pelaku usaha tersebut,” ujarnya. “Ternyata setelah dilakukan pengecekan ternyata banyak surat-suratnya seperti SITU dan SIUP sudah mati,” tegas Rudi.
Surat ijin usaha yang telah selesai masa berlakunya seperti, NPWPD, SITU, SIUP harus diklarifikasi kembali, semula ketiga surat tersebut ditandatangani Bupati saat ini sudah berubah karena ditandatangani Sekda. “Hal itu memang bukan kesalahan wajib pajak, namun menjadi tugas dari pemerintah yang akan membenahi secara baik dan benar,” ujarnya.
“Berdasarkan data setahun yang lalu sekitar 80% para pedagang belum mengurus surat ijin usaha, untuk tahun ini sekitar 60% para pedagang sudah mengurusnya dan berdampak terhadap meningkatnya pendapatan,” ujarnya.
Rudi juga berharap kepada para pedagang yang belum mengurus surat ijin usaha maupun surat ijin yang usai masa berlakunya supaya secepatnya diurus ke dinas-dinas terkait demi kelancaran usaha.
”Setiap usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha, harus ada ijin yang jelas agar tidak dianggap liar sehingga mampu berperan serta mendukung pelaksanaan pembangunan di Jayawijaya,” imbuhnya.

Hal itu dikatakan Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo, SH, MH saat membuka secara resmi acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian                                          kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua sekaligus pembukaan bimbingan teknis implementasi System Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di Aula Bapeda Wamena Senin (15/09).
Penyelenggaraan SPIP dilatar belakangi dengan telah bergesernya karakter pengendalian intern dari hard-control menuju soft-control artinya, pengendalian tidak lagi efektif jika dikemas dalam kegiatan yang bersifat represif. “Pengendalian harus berangkat dari masing-masing pribadi aparatur pemerintah yang dikendalikan oleh sebuah system yang mampan namun tetap dinamis,” ujar Bupati Wempi.
Menurutnya, agar SPIP ini dapat diimplementasikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya maka diharapkan dukungan dari seluruh aparatur dari level eselon II sampai level staf dapat mengambil peran dalam pelaksanaannya, sehingga perlu pemahaman manajemen resiko artinya diperlukan pengetahuan untuk mengelola suatu permasalahan yang terjadi sehingga tidak ada wacana yang akan ditimbulkan dikalangan pemerintahan.
Sementara itu ketua panitia penyelenggara Drs. Edi Subiyanto, M. Si melaporkan pelaksanaan implementasi SPIP berlangsung selama 5 hari (15-19 September 2014) diikuti 45 peserta terdiri dari pimpinan dan sekretaris SKPD, kepala bagian dilingkungan Setda Jayawijaya dan kepala distrik. “Untuk penyaji materi kita datangkan dari Jakarta dan dari BPKP Perwakilan Propinsi Papua berjumlah 5 orang,” tegas Edi.
Adapun  dasar pelaksanaannya yaitu, Peraturan pemerintah Nomor. 60 tahun 2008 tentang system pengendalian intern pemerintah, surat bupati jayawijaya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua No.890/3061/Bup tanggal 15 Agustus 2024, surat perintah Bupati jayawijaya Nomor. 090/3421/Bup tanggal 10 september 2014 dan DPA Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.

Dikatakan, mutu pendidikan dibidang keperawatan  perlu ditingkatkan, artinya  setiap wisudawan harus dapat mengabdi kepada masyarakat dalam membangun kesehatan sesuai tugas pokoknya. “Pembangunan bidang kesehatan di propinsi Papua kedepan adalah, Papua cinta sehat. Yaitu, meningkatnya status kesehatan masyarakat yang ditandai oleh menurunnya tingkat kematian khususnya kelompok potensial sumber daya manusia, Ibu hamil dan Bayi, Balita, menurunnya tingkat kesakitan penyakit dominan, meningkatnya status gizi masyarakat terutama bayi, balita dan Ibu serta berkurangnya keluhan negatif masyarakat terhadap citra pelayanan kesehatan,” ujarnya.
“Politeknik kesehatan (Poltekes) Jayapura program studi diploma tiga keperawatan wamena sebagai lembaga pendidikan professional merupakan lembaga pendidikan tinggi yang khusus diarahkan untuk mendidik dan membekali para lulusannya agar memperoleh kesiapan penerapan keahlian tertentu sebagai ahli madya tenaga kesehatan,” tegas Tony.
Menurutnya dengan SDM yang berkualitas, khususnya tenaga kesehatan di Kabupaten Jayawijaya pada saat ini menjadi perhatian dan kepedulian Pemerintah dan elemen masyarakat yang ada di Jayawijaya, kondisi seperti ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi para pembuat dan penentu kebijakan untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap peningkatan dan pengembangan SDM yang berkualitas di Papua dan khususnya di Jayawijaya.   
“Sektor pendidikan dan sektor kesehatan memperoleh perhatian yang besar dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, hal itu dilakukan dalam upaya menunjang keberhasilan strategi pembangunan, sehingga peningkatan SDM secara terpadu dan integral menjadi sangat penting,” ujarnya.
Bupati minta kepada pimpinan dan staf politeknik kesehatan kemenkes Jayapura khususnya program study diploma tiga keperawatan Wamena agar senantiasa meningkatkan proses pembelajaran dan pelayanan kepada semua pihak khususnya kegiatan akademis.
“Mutu pendidikan dan mutu lulusan harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak khususnya para pengajar, sehingga tercipta manusia yang handal dan profesional dalam menjalankan tugasnya,” imbuhnya.

Demikian  disampaikan Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo, SH, MH dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Paulus Sarira, SP pada pembukaan pelatihan teknologi tepat guna di Aula Betesda Wamena, Rabu (10/09).
Masyarakat sebagai pelaku atau subyek pembangunan dan pemerintah sebagai Inovator pembangunan harus mengetahui semua program terobosan pembangunan 5 (Lima) tahun Gubernur Papua yang berbasis dikampung ke Distrik ke Kota yang dikenal dengan nama respek,” tegas Sarira.
Kita jangan bersikap pasip dalam menyikapi pelaksanaan pembangunan yang gencar dilakukan saat ini oleh pemimpin daerah, tapi berperan aktif selaku pelaksanan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing,” ujarnya.
Dengan harapan setelah mengikuti pelatihan ini hendaknya dapat menambah pendapatan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi produktif keluarga, khususnya penduduk pedesaan didistrik  setiap ditraik yang ada di kabupaten Jayawijaya ini.
Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna ini yang berlangsung selama dua hari diikuti oleh distrik,  Wamena kota, Piramid, Wesaput, Wouma, Assotipo. Dengan pemateri dari kabupaten dan provinsi yang  sudah teruji kemampuannya.

Demikian  sambutan bupati kabupaten Jayawijaya Wempi Wempi Wetipo, SH, MH yang diwakili Staf ahli bidang pembangunan kabupaten Jayawijaya Kondar Siregar, S. IP ketika membuka secara resmi kegiatan pemilihan putra-putri pariwisata se Kabupaten Jayawijaya  yang diikuti 52 peserta putra putri dari seluruh SMA,SMK, Mahasiswa, dan masyarakat umum di Gedung Ukumiarek Asso, Senin (08/09).
Menurutnya pemilihan putra putri pariwisata merupakan kegiatan yang positif, pemerintah daerah sangat mendukung dan memberikan  apresiasi yang tinggi, dimana kegiatan ini  dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan kemitraan pariwisata tahun 2014.
Ditambahkan, masalah menang dan kalah merupakan hal yang biasa  dalam suatu perlombaan namun hal itu dapat dijadikan motivasi untuk meningkatkan kemampuan diri, dan bagi para pemenang diharapkan tetap semangat dan terus berjuang untuk menjadi yang terbaik  sebagai duta pariwisata daerah dan mengharumkan Jayawijaya dalam event nasional bahkan internasional.
Dari kegiatan yang berlangsung selama sehari dan telah melalui tahapan penjurian yang sangat ketat keluar sebagai juara I kategori putra diraih oleh Jefrai Rendi Romandus Yogoby, Juara II Dai Lewis Kogoya, Juara III Orri Yon Ahayon. Sedangkan kategori putrid diraih oleh, Juara I Amigilien Jigibalom, Juara II Setty A. Togodly, Juara III Inna Awaga.

memajukan dunia pendidikan di wilayah Pegunungan Tengah Papua.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, Yohanes Walilo, S.Sos. M.Si. saat melepaskan 66 Guru bantu SM-3T yang berasal dari Universitas Riau 36 orang  dan Universitas Wulawarman Kalimantan 30 orang, mereka ini akan bertugas selama satu tahun guna mengajar siswa SD dan SMP yang ada di 40 distrik diKabupaten  Jayawijaya, yang berlangsung di Sasana Wio Kantor bupati wamena senin (01/09).
Program  SM-3T termasuk program pemerintah pusat namun pemerintah daerah juga turut mendukung program tersebut untuk dapat mendidik memberikan ilmu yang berguna bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
Dikatakan bahwa pemerintah daerah sendiri  memberikan apresiasi dan menyambut baik para guru yang tergabung dalam program SM-3T yang ditempatkan di Kabupaten Jayawijaya. Untuk suksesnya program ini dimasa mendatang, dibutuhkan kordinasi antara Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Pendidikan,” ujarnya. Hal itu bertujuan supaya Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dapat mempersiapkan diri menyambut para pendidik ini,” ujarnya lagi.
Diakuinya, guru SM-3T  yang mengikuti program ini terbilang baru karena setelah  lulus dari bangku kuliah di Perguruan Tinggi langsung ditempatkan ditempat tugas yang sudah ditentukan. “Meskipun statusnya belum menjadi PNS, namun jiwa untuk mengabdi dan mendidik di daerah yang baru sangat besar, ini yang patut dihargai,” tegas Yohanis.
Oleh karena Sekda Jayawijaya berharap kepada para guru SM-3T untuk dapat menyesuaikan diri   dalam mengajar memberikan ilmu dengan baik. Semua proses belajar mengajar di sekolah tujuan masing-masing dapat dikordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayawijaya selaku instansi teknis yang menangani.
Menurutnya kendala bahasa yang menjadi sarana komunikasi dua arah, jangan dijadikan alasan dalam melakukan proses belajar mengajar, namun sebaliknya dapat dijadikan sebagai acuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi putra putri asli Papua yang sangat merindukan pendidikan.

Dibutuhkan perubahan mainset berpikir oleh setiap pengurus koperasi untuk memajukan koperasinya masing-masing. “Sosialisasi ini menjadi kunci utama untuk meraih sukses bagi setiap koperasi yang akan maju ke depan karena dilakukan praktek secara langsung yang diberikan oleh instruktur,” tegas Gaad.
Selain itu lanjut Gaad, untuk memajukan koperasi itu dibutuhkan kerja keras antara pengurus dan anggotanya, mencari peluang pangsa pasar terhadap kebutuhan pokok yang laku keras dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dari semua itu yang terpenting adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai keputusan tertinggi untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di koperasi,” ujarnya.
Menurutnya undang-undang No. 25 tahun 1992 menegaskan beberapa sanksi bilamana koperasi tidak melaksanakan RAT, salah satu diantaranya adalah dikenakan sanksi administratif atau pembubaran untuk itu kegiatan kali ini  dapat memberikan pengetahuan baru bagi pengurus koperasi.
Dengan demikian sosialisasi  dan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kualitas sumberdaya pengelola koperasi, sehingga  diharapkan  setelah mengikuti pelatihan ini dapat mempraktekkannya dikoperasi masing-masing, mampu menyelenggarakan administrasi dan pembukuan yang baik.
Dari 60 koperasi  yang ada saat ini hanya 40  koperasi yang aktif sementara 20 koperasi sudah tidak aktif lagi, bahkan ada yang tinggal papan nama saja, oleh karenanya Gaad berharap agar pengelola koperasi memahami isi anggaran dasar, hak dan kewajiban sebagai anggota dan pengurus koperasi sehingga koperasi dapat bergerak maju kearah yang lebih baik sesuai yang diharapkan.

Hal tersebut dikatakan Bupati Kabupaten Jayawijaya, Wempi Wetipo. SH. MH, saat membuka langsung  Penutupan Rapat-Rapat Paripurna ke – 10 DPRD Masa Sidang II Tahun 2014 di Aula Gedung DPRD  Kabupaten Jayawijaya.
Perubahan Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah dalam rangka akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah, sesuai dengan amanat Otonomi Daerah, wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dimana daerah diberikan kewenangan penuh  untuk mengurus dan mengatur semua kebijakan pemerintah yang ada didaerah, diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat.
Untuk menentukan prioritas dan kebutuhan pemerintah daerah dituntut untuk mampu melaksanakan  anggaran pembangunan yang berbasis kinerja atau berpihak  kepada masyarakat, terkait dengan itu pula, maka perubahan anggaran ini tetap mengacu pada nota kesepakatan yang telah dilakukan tentang Kebijakan Umum.
Kami menyadari bahwa di Kabupaten Jayawijaya masih banyak permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan bersama, terutama masalah pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat, seperti kebutuhan akan Pangan dan Gizi,  Perbaikan Layanan Kesehatan,  dan Peningkatan Mutu Pendidikan, Penanganan dan Pengurangan Pengangguran, Kemiskinan, Pemberdayaan Ekonomi  sebagai basis Penguatan Ekonomi Lokal.
Pendapatan semula direncanakan sebesar.  Rp.880.214.998.750, setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 180.171.422.637 sehingga perubahan total pendapatan menjadi sebesar Rp. 1.060.386.421.387. yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dana perimbangan serta pendapatan lainnya yang sah.
Sedangkan belanja semula direncanakan sebesar Rp. 810.714.998.750, setelah perubahan bertambah Rp. 250.160.438.477 setelah perubahan bertambah Rp. 250.160.438.477 sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.060.875.437.227, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp. 500.000.000. setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 19.489.015.840. Selanjutnya pada pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp. 70.000.000.000, setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 19.000.000.000, sehingga berkurang Rp. 51. 000.000.000.
Dengan demikian, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2014 yang telah disusun, ini merupakan suatu Perubahan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang memuat Perubahan Rencana Pendapatan,  Rencana Belanja, dan Rencana Pembiayaan Daerah untuk satu tahun anggaran.
Selanjutnya dilakukan penandatanganan Dokumen Perubahan Anggaran (DPA) oleh Ketua DPRD Jayawijaya  Agustina Walilo. S.Sos. serta penyerahan Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  dari kepada Bupati Jayawijaya. Wempi Wetipo. SH. MH.