Category: Berita

   Kegiatan tersebut dibuka secara resmi Bupati Jayawijaya diwakili, Sekretaris Daerah, Yohanes Walilo, S.Sos. M.Si yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Jayawijaya Senin (22/7) dihadiri Manager WVI Kantor Jayapura  Papua Andri Lumi, Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Jayawijaya  Ramlia Salim, SE diikuti ratusan anak dari berbagai sekolah Dasar  yang ada di wamena.
  Acara tersebut juga ditandai dengan penananamn pohon untuk penghijauan, penandatanganan  kesepakatan terkait dukungan terhadap pengembangan kualitas anak untuk masa depan dan penyerahan program-program WVI diantaranya program kesehatan dan program pendidikan dari Manajer WVI Andri Lumi kepada Sekda Yohanes Walilo. S.Sos. M.Si.
Sekda Jayawijaya Yohanes Walilo, S.Sos, M.Si mengatakan pemerintah Kabupaten Jayawijaya sangat mendukung dan memberikan apresiasi kepada WVI yang telah menggelar peringatan perayaan Hari anak nasional di Wamena. “Kegiatan seperti ini terus ditingkatkan dengan melakukan kerja sama antara WVI dengan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya,” tegas Walilo.
   Hal ini perlu ada dukungan dari semua komponen termasuk orangtua dan guru sehingga dengan kerativitas anak-anak dalam berbagai rangkaian kegiatan dapat ditingkatkan dari waktu-kewaktu untuk cita-cita  mereka nantinya.

   Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Walilo mengatakan, di dalam UUD 1945 memberikan amanat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan agar mampu mengelola dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang telah tersedia, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat luas.
   Dikatakan bahwa, SDM di Kabupaten Jayawijaya khususnya sektor jasa konstruksi dinilai masih sangat rendah, hal ini dapat terlihat jelas dengan kualitas bangunan yang masih rendah dan pekerjaannya tidak tepat waktu, sehingga dibutuhkan pelatihan dan pendidikan yang baik dalam peningkatan SDM dibidang konstruksi dan pengawasan Mandor.
   Lebih jauh dikatakan bahwa, kepada seluruh institusi yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi pekerja konstruksi, dari organisasi profesi dibidang konstruksi seperti Gapensi, Gapeknas, Gapeksindo, APBI, Instansi Pemerintah Dinas PU (Pekerjaan Umum) Dinas P dan P, Disnaker dan Balai Pelatihan konstruksi diminta untuk dapat meningkatkan kopentensi Sumber Daya Manusia.
   Semua elemen diharapkan dapat bersatu untuk mewujudkan Good Governance serta mensukseskan pelaksanaan Otonomi Khusus dalam menghadapi Globalisasi atau Assean Comunitty Economi Tahun 2015, sehingga harus mampu meningkatkan kemampuan skil khususnya dibidang konstruksi,” ujarnya.
   Pemerintah daerah sendiri telah memproteksi kontraktor-kontraktor kecil, sehingga para putra daerah hendaknya dapat mengikuti kegiatan uji kompetensi sertifikasi mandor ini dengan baik sehingga dengan pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh dapat  bersaing dengan kontraktor konstruksi lainnya.
   Kegiatan yang diikuti oleh 50 orang peserta tersebut mendapatkan materi dari balai latihan konstruksi provinsi papua, serta Dinas PU Jayawijaya.

   Dikatakan, upacara bendera tujuh belasan memiliki nilai strategis yaitu untuk mengenang jasa para pejuang sehingga upacara bulanan bukan saja bersifat rutinitas, namun sebagai generasi bangsa dapat  meneruskan perjuangan para pejuang terdahulu dalam mengisi kemerdekaan saat ini.
Semangat kepahlawanan adalah menjadi inspirasi untuk mengatasi berbagai masalah bangsa, seperti masalah kesehatan, pendidikan, Miras, Narkoba, Konflik ataukerusuhan antar warga, ancaman gerakan separatis yang dapat mengarah kepada gejala disintegrasi Bangsa,” ujarnya.
   Berbagai masalah tersebut memerlukan penanganan yang serius dan tidak hanya menjadi tanggung  jawab pemerintah saja namun menjadi tanggungjawab segenap  elemen Bangsa, sehingga dengan menghayati nilai kepahlawanan, maka setidaknya kita dapat mengurangi ataupun mengatasi permasalahan bangsa. “Sebagai aparatur penegak hukum, hendaknya dapat bersikap adil dan dapat menjadi pengayom serta memberikan rasa aman bagi masyarakat,” tegas Ka Polres Beay.
   Adolf Beay juga menambahkan bahwa saat ini Bangsa Indonesia  melaksanakan pestademokrasi dan masih berada dalam rangkaian tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2014-2019, oleh karenanya diharapkan semua masyarakat untuk melihat bersama-sama peduli terhadap pemilu dengan tetap waspada terhadap kelompok/oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mempengaruhi situasi demi kepentingan politisnya.
   Adol Beay mengajak  PNS, TNI/Polri untuk berkomitmen dan konsisten terhadap nilai kejujuran dan Etika profesi masing-masing sesuai dengan fungsi dan peranan untuk menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dan menjadi konsultan bagi pemecah masalah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kepribadian dan kedinasan. Hadir dalam kesempatan itu Sekda Jayawijaya, Dandim 1702 Jayawijaya, Kajari Wamena, Ketua Pengadilan Negri Wamena, Danyon 756 Wimanesili dan para PNS dilingkungan Pemda Jayawijaya.

   Dikatakan, upacara bendera tujuh belasan memiliki nilai strategis yaitu untuk mengenang jasa para pejuang sehingga upacara bulanan bukan saja bersifat rutinitas, namun sebagai generasi bangsa dapat  meneruskan perjuangan para pejuang terdahulu dalam mengisi kemerdekaan saat ini.
Semangat kepahlawanan adalah menjadi inspirasi untuk mengatasi berbagai masalah bangsa, seperti masalah kesehatan, pendidikan, Miras, Narkoba, Konflik ataukerusuhan antar warga, ancaman gerakan separatis yang dapat mengarah kepada gejala disintegrasi Bangsa,” ujarnya.
   Berbagai masalah tersebut memerlukan penanganan yang serius dan tidak hanya menjadi tanggung  jawab pemerintah saja namun menjadi tanggungjawab segenap  elemen Bangsa, sehingga dengan menghayati nilai kepahlawanan, maka setidaknya kita dapat mengurangi ataupun mengatasi permasalahan bangsa. “Sebagai aparatur penegak hukum, hendaknya dapat bersikap adil dan dapat menjadi pengayom serta memberikan rasa aman bagi masyarakat,” tegas Ka Polres Beay.
   Adolf Beay juga menambahkan bahwa saat ini Bangsa Indonesia  melaksanakan pestademokrasi dan masih berada dalam rangkaian tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2014-2019, oleh karenanya diharapkan semua masyarakat untuk melihat bersama-sama peduli terhadap pemilu dengan tetap waspada terhadap kelompok/oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mempengaruhi situasi demi kepentingan politisnya.
   Adol Beay mengajak  PNS, TNI/Polri untuk berkomitmen dan konsisten terhadap nilai kejujuran dan Etika profesi masing-masing sesuai dengan fungsi dan peranan untuk menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dan menjadi konsultan bagi pemecah masalah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kepribadian dan kedinasan. Hadir dalam kesempatan itu Sekda Jayawijaya, Dandim 1702 Jayawijaya, Kajari Wamena, Ketua Pengadilan Negri Wamena, Danyon 756 Wimanesili dan para PNS dilingkungan Pemda Jayawijaya.

  Di dalam UUD 1945 memberikan amanat bahwa SDM (Sumber Daya Manusia) diarahkan agar mampu mengelola dan memanfaatkan SDA (Sumber Daya Alam) yang telah tersedia, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat luas, tegas Walilo.
Dikatakan SDM khususnya sektor jasa konstruksi masih sangat rendah, hal ini dapat terlihat jelas dengan kualitas bangunan yang masih rendah dan pekerjaannya tidak tepat waktu, sehingga dibutuhkan pelatihan serta pendidikan yang baik dalam peningkatan SDM dibidang Konstruksi dan Pengawasan Mandor.
  Lebih jauh Bupati mengatakan, kepada seluruh institusi yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi pekerja konstruksi baik dari organisasi profesi dibidang konstruksi seperti GAPENSI, GAPEKNAS, GAPEKSINDO, APBI, Instansi Pemerintah Dinas PU (Pekerjaan Umum), Dinas P dan P, DISNAKER  dan Balai Pelatihan konstruksi  Untuk  dapat bersama-sama meningkatkan kompentensi Sumber Daya Manusia (SDM).
  Semua elemen diharapkan dapat bersatu untuk mewujudkan Good Govermence serta mensukseskan pelaksanaan OTSUS (Otonomi Khusus) untuk menghadapi Globalisasi atau Assean Comunitty Economy Tahun 2015, sehingga harus mampu meningkatkan kemampuan skill khususnya dibidang konstruksi.
  Pemerintah Daerah sendiri telah memproteksi kontraktor-kontraktor kecil, sehingga para putra daerah hendaknya dapat mengikuti kegiatan Uji Kompetensi Sertifikasi Mandor ini dengan baik sehingga dengan pengetahuan dan kemampuan yang didapati bisa  bersaing dengan kontraktor konstruksi lainnya.
  Kegiatan yang diikuti oleh 50 orang peserta tersebut mendapatkan materi dari Balai Latihan Konstruksi Provinsi Papua, serta Dinas PU Jayawijaya. Kegiatan itu juga ditandai dengan penyamatan tanda peserta dari Sekda, Yohanes Walilo kepada para peserta pelatihan.

  Dalam sambutannya Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo SH, MH. menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Anggota DPRD yang telah merumuskan dan menyempurnakan 4 (Empat) buah rancangan peraturan Daerah tahun 2014.
   Rancangan peraturan Daerah tahun 2014 itu adalah Rancangan peraturan Daerah tentang penyelesaian kerugian Daerah. Rancangan peratutan daerah tentang lembaga kemasyarakatan dikampung dan kelurahan. rancangan peraturan daerah tentang tatacara perencanaan pembangunan daerah serta. Rancangan peraturan daerah tentang kantor layanan pengadaan.
Bupati Wempi Wetipo juga menyadari bahwa perjalanan yang panjang ini sangat menguras energi dan pikiran, namun semua itu mengtindikasikan sikap Empaty dan Resposibility  terhadap kesinambungan proses pembangunan di kabupaten Jayawijaya.
   Dirinya  sekalilagi menyampaiakn penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap disepakati rumusan empatbuah raperda yang telah mampu memberikan kontribusi yang sangat berharga dan bermakna dalam melakukan penyempurnaan konsep kebijakan pemerintahan umum.
  Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka dengan adanya persetujuan dari DPRD Kabupaten Jayawijaya terhadap empat buah raperda, akan dilakukan klarifikasi oleh pemerintah Provinsi Papua, dan akan dilanjutkan dengan penetapan dan pengundangan dan selanjutnya akan dikirim kekementrian dalam Negri untuk dilakukan Evaluasi.
   Sehingga diharapkan kepada seluruh jajaran pemerintah kabupaten Jayawijaya, untuk proaktif dalam mensosialisasi empat buah raperda serta mematuhi koridor dan prosedur yang telah diamanatkan pada setiap peraturan Daerah.
   Selanjutnya empat buah raperda dan materi sidang tersebut secara langsung diberikan dari ketua DPRD Jayawijaya Agustina Walilo. S.Sos. sebagai Legislatif kepada Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo sebagai eksekutif Pemerintah, untuk selanjutnya diproses sampai ke Kementrian dalam negri.

   Selain itu juga sebagai tempat transit, sehingga pertumbuhan dan investasi kedepannya sangat dibutuhkan, karena didaerah terisolasi ini transpotasi hanya menggunakan udara dan hal itu atau fasilitas tersebut sangat menghambat perkembangan pembangunan serta harga barang yang sangat mahal
Sehingga dengan hasil rapat ini dapat menjadi acuan dalam pembangunan investasi, SDM Papua harus berkiprah khususnya KADIN yang menjadi mitra kerja pemerintah, sehingga keputusan –keputusan dari dialog ini dapt dijalankan dengan baik.
   Kepala Badan perijinan terpadu dan penanaman modal Provinsi Papua, Jhon Way, S.HHUT, M.Si. mengatakan bahwa, untuk mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Papua guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu meningkatkan kegiatan investasi untuk membangun papua yang sangat besar dan kaya potensi, kalau hanya dengan dana pemerintah tidaklah cukup. Oleh karena itu kegiatan investasi seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan di Provinsi Papua.
   Program investasi selain mendatangkan investor baru maka yang lebih penting lagi adalah meningkatkan realisasi investasi termasuk bagaimana mempertahankan investor yang sudah ada di papua.
Banyak permasalahan yang dihadapi dan menimbulkan ketidaknyamanan investor dalam berinvestasi di Papua, perlu mendapat perhatian yang serius untuk penanganannya oleh pemerintah daerah.
   Dari hasil rumusan hasil dialog investasi tersebut menghasilkan 29 rumusan berdasarkan arahan gubernur papua serta hasil diskusi peserta selama dialog salah satunya yaitu, pelaksanaan dialog dan temu usaha sektor terpadu, merupakan ivent yang sangat penting dan strategis pada tahun yang akan datang, perlu keterlibatan KADIN (Kamar Dagang Indonesia)  sebagai institusi para pelaku usaha guna memberikan informasi aktual yang terkait dengan, hambatan dan kendaladunia usaha serta konperhensip untuk bahan masukan bagi pemerintah daerah.
    Setiap Kabupaten/Kota agar segera membentuk badan pelayanan terpadu satu pintu sesuai perpres No.27 Tahun 2009, tentang PTSP dan surat edaran bersama mendagri, Mentri pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala BKPM RI. Paling lambat Tahun 2013.
    Dalam rangka penyelesaian permasalahan investasi didaerah maka, perlu dibentuk task force yang melibatkan seluruh SKPD teknis terkait investasi dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur sebagai media resolusi konflik permasalahan perizinan pengelolaan SDA di Papua.

Dialog investasi dan temu usaha sektor terpadu dipandang sebagai momentum yang sangat penting dan startegis  untuk berdialog dan menjaring permasalahan-permasalahan investasi guna penanganan lebih lanjut untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, dalam rangka meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
    Demikian di sampaikan Gubernur Provinsi Papua dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Sekda Papua.  Rosiana Upessy. SH.  Dikatakan bahwa berdasarkan arahan peraturan presiden RI No. 32. Tahun 2012, tentang Master Plan percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, dimana provinsi papua termasuk dalam koridor wilayah 6 (Enam) Wilayah enam sendiri merupakan pedoman dalam menyususn startegi perencanaan pembangunan ekonomi didaerah dengan focus pada 22 komoditas.
   Duapuluh dua komuditas diantaranya terdapat di papua yaitu, kelapa Sawit, Karet, Kakao, Pertanian Pangan, Pariwisata, Perternakan, Perkayuan, Perikanan, Minyak  alam, Gas, Batubara, dan tembaga yang kita kenal dengan sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan. Sumberdaya alam tersebut merupakan, potensi investasi yang bernilai ekonomi sangat tinggi yang berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat. Potensi unggulan komoditas yang dimaksud tersebar diseluruh wilayah kab/kota yang juga merupakan potensi investasi yang dapat membuka kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat papua.
    Oleh karena itu, Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP.MM. mengajakpara investor untuk sungguh-sungguh bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk berkolaborasi, saling mendukung dan memberikan suport untuk mewujudkan “papua bangkit, mandiri dan sejahtera” yang dibalut dengan prinsip kasih menembus perbedaan sebagai peradaban baru papua.
    Sehingga pemberian berbagai kebijakan kemudahan penanaman modal melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka menciptakan daya saing investasi dan mendorong dan kesejahteraan masyarakat papua.

Dalam penyampaiannya Asisten III Tonny Mayor mengatakan bahwa, Rapat evaluasi ini untuk  mengukur sejauh mana pengelolaan anggaran yang sudah dilakukan selama enam bulan ini, serta melihat kendala-kendala apa yang dihadapai untuk memberikan solusi serta masukan.
   Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan SKPD yang bersifat fisik terkait waktu yang sudah ditentukan ternyata meleset sehingga dibutuhkan kesiapan yang baik dalam melakukan perencanaan keuangan bendahara. selain itu adanya komunikasi yang putus selama ini. Diharapkan  bendahara yang baru supaya untuk lebih fokus mengetahui hal-hal yang baru dalam proses kegiatan keuangan, proaktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan anggaran yang ada dimasing-masing  SKPD.
    Sementara itu Kerpala Bagian Pengendalian Pembangunan.  Amsal Wamu. S.Sos. mengatakan bahwa pihaknya melakukan rapat Evaluasi ini agar dapat mengukur sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan terkait penggunaan anggaran serta kendala apa yang dihadapi bendahara pengeluaran.
Apakah kegiatannya sudah sesuai dengan perencanaan yang baik, dalam  mendukung pengelolaan anggaran dengan kegiatan itu sendiri, adanya kesamaan dari  perencanaan sampai pada kegiatan yang dilakukan dengan hasil yang sesuai.
    Kami harapkan bawa dengan sosialisasi atau evaluasi ini setiap bendahara pengeluaran dapat lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam aktivitas, agar apa yang dilakukan dapat berjalan baik terutama bagi bendahara yang baru untuk dapat menyesuaikan kegiatan “tutupnya. 

    Kegiatan tersebut diikuti oleh Komisi B DPRD Kab. Jayawijaya, Kementrian Dinas Pertanian dan para Petani Kopi di kabupaten Jayawijaya dan kepala dinas pertanian dan perkebunan kab. Jayawijaya. Dalam rangka meningkatkan daya saing produk pertanian unggulan berorientasi ekspor, maka salah satu upaya penting yang dipandang perlu adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya indikasi Geografis
Tahun 2010 pemerintah melalui kementrian Hukum dan Ham telah menerbitkan setidaknya empat sertifikat indikasi geografis bertepatan dengan peringatan hari Hak kekayaan intelektual (HAKI) sedunia pada April 2010, yaitu terhadap tiga produk indikasi geografis lokal dan satu produk permohonan dari luar negri.
   Ketiga produk yang telah mendapat sertifikat indikasi geografis tersebut adalah kopi Gayo dari propinsi Aceh, lada putih muntok dari propinsi Bangka Belitung, dan produk dari luar negri berupa Champagne (Anggur) dari Negara Prancis dan Peru. Demikian disampaikan Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo. SH. MH. Dalam sambutannya yang dibacakan Asisten  II bagian Administrasi Umum Gaad Piranid Tabuni, SP.MM.
   Sertifikasi indikasi geografis adalah salah satu sertifikasi produk yang dilakukanmelalui penandaan berdasarkan daerah asalnya dan dikaitkan dengan kualitas, reputasi atau karakteristik yang sesuai dengan asal geografis barang tersebut, sertifikasi ini dilakukan melalui proses pendaftaran dikantor kementrian Hukum dan Ham.
   Dengan menampilkan produk Baliem sebagai salah satu produk andalan dari papua tidak tertutup kemungkinan, kedepan nantinya kita akan memunculkan Buah Merah atau Buah Surga sehingga diusulkan untuk dapat Sertifikasi IG.
    Sertifikasi  Indikasi Geografis (IG) bertujuan untuk perlindungan terhadap keaslian produk, Mutu, nilai tambah dan juga terhadap pengembangan pedesaan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.