Category: Kesehatan

WAMENA – Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua SE,.M.Si,. menegaskan, stok obat yang ada di RSUD Wamena masih cukup aman, hal ini disampaikannya saat melakukan sidak ke Instalasi Farmasi RSUD Wamena, Senin (05/08/2019).

Ini juga untuk menjawab berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di media sosial yang menyatakan telah terjadi kekosongan obat di RSUD Wamena. “Memang ada beberapa obat yang terlambat masuk karena pengadaan melalui catalog yang dilakukan secara online, sehingga keterlambatan pengiriman maka akan berdampak ke kita,” ungkap Bupati Banua.

Namun katanya tidak ada kekurangan obat di RSUD Wamena karena ada stok obat-obatan di dinas kesehatan. Pada kesempatan itu bupati juga meminta kepada petugas untuk segera melaporkan jika terjadi keterlambatan dan saat ini tahapan pengadaan obat secara online sedang berjalan karena pengadaannya di luar Papua sehingga butuh waktu pengiriman. “Kalau ada yang naikkan dimedsos ada kekurangan obat seperti samol dan harus beli di luar rumah sakit, maka saya sangat menyesal sekali kenapa itu bisa terjadi,” ungkap Banua.

Karena menurutnya obat-obatan tersebut merupakan obat yang rutin dan wajib ada di rumah sakit bahkan ada juga di dinas kesehatan, sehingga tidak diperbolehkan masyarakat harus membeli obat di luar Rumah Sakit. “Saya akan terus memantau dan itu sudah saya lakukan sejak masih jabatan  wakil Bupati dulu, jadi saya akan turun tangan,” tegasnya.

Disinggung terkait kemungkinan adanya dampak dari pengurangan dana otsus Jayawijaya beberapa waktu menurut Banua pemda berupaya agar dana otsus untuk  pelayanan kesehatan dan pendidikan tidak terganggu sehingga pengadaan obat pun tetap berjalan. “Mulai hari ini pelayanan RSUD Wamena tidak akan terganggu dengan masalah obat dan khusus obat generic yang selama ini digunakan, diluar dari obat paten yang selama ini digunakan khusus specialis,” ujarnya.

Pada kesempatan itu dirinya juga menyinggung terkait pelayanan bagi pasien Jamkespa, yang mana menurutnya saat ini RSUD Wamena tidak lagi melayani pasien jamkespa mengingat dana tersebut sudah ditiadakan. “Kalau sebelumnya ada dana jamkespa dan kita bisa layani pasien orang asli Papua dari luar Jayawijaya, namun sekarang sudah tidak ada, sehingga akan kita layani seperti pasien swasta,” jelasnya. Sedangkan untuk masyarakat Jayawijaya sebanyak 95 persen telah tercover BPJS Kesehatan. (Vin/RS)

WAMENA – Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE., M.Si., memastikan stok obat di RSUD Wamena aman. Hal ini ditegaskannya pasca mendapatkan laporan langsung dari masyarakat terkait resep obat yang harus ditebus di luar rumah sakit. 

“Ada laporan yang masuk sampai ke saya kalau ada dokter yang memberikan resep obat untuk beli diluar rumah sakit, saya akan berikan penegasan kepada dokter spesialis nanti di RSUD Wamena,” ungkapnya saat ditemui di kantor bupati, Senin (29/07/2019).

Terkait hal ini, Bupati telah melakukan pengecekan langsung kapada direktur RSUD Wamena dan menekankan kepada para dokter untuk tidak memberikan resep kepada pasien untuk ditebus di luar rumah sakit.

“Dokter harus menggunakan obat yang disediakan oleh pemerintah, bukan memberikan resep kepada pasien untuk membeli obat diluar, ini yang membuat pemikiran masyarakat jika RSUD Wamena kekurangan stok obat,” tegas Bupati.

Sejauh ini dikatakannya obat-obatan di gudang penyimpanan RSUD Wamena masih mencukupi, jadi tidak ada kekurangan obat.

Menurut Bupati, semua pengadaan obat itu menggunakan dana otsus dan selama ini pemerintah kabupaten Jayawijaya sudah secara maksimal  mengaturnya sehingga masyarakat dapat secara langsung menerima manfaatnya. (Vin/YP).

Hal ini diungkapkan dr.Beeri S.Wopari M.Kes selaku Kepala Balai Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS, TBC dan Malaria, Dinas Kesehatan Provinsi Papua pada kegiatan Pengembangan dan Pemantapan Malaria Center di Jayawijaya yang berlangsung di Hotel Grand Sartika Wamena, Rabu (10/07/2019).

“Sekarang kita sudah bisa melihat hasil dimana pada saat ini posisi analog parasit insiden atau angka beban malaria kabupaten Jayawijaya sudah berada pada posisi 4 per 1000 penduduk yang mana sebelumnya lebih dari itu,” ungkap Berri.

Sebelumnya, dinas kesehatan provinsi Papua dan kementerian kesehatan telah mensetup pusat koordinasi pengendalian malaria di Jayawijaya yang disebut Malaria Center.

Sehingga dengan sertifikasi tersebut menurut Beeri dapat mengartikan bahwa Jayawijaya bisa disiapkan untuk masuk dalam eliminasi Malaria Indonesia. “Jadi Jayawijaya berada pada posisi pra eliminasi. Sehingga untuk mempertahankan pra eliminasi hingga nanti masuk ke eliminasi diperlukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya terpadu seperti pengendalian malaria secara terpadu,” jelasnya.

Tambahnya, meskipun tinggal selangkah lagi menuju eliminasi namun justru dengan posisi sekarang dibutuhkan daya upaya yang maksimal.

Oleh sebab itu dilakukan pendampingan untuk semua OPD, sehingga Jayawijaya bisa maju ke eleminasi. Sehingga nanti pada saatnya bisa meregistrasi kemenkes untuk masuk dalam kabupaten yang layak diberikan stratifikasi eliminasi.

Secara keseluruhan untuk Papua beban kasus malaria berada pada posisi 35 per 1000 penduduk, dalam arti masih sangat tinggi dan berada distratifikasi merah, Sehingga memerlukan kerja keras semua stackholder  “Artinya provinsi membawahi semua kabupaten sehingga semua kabupaten harus melakukan upaya-upaya pengendalian malaria dan salah satunya yang sudah dilakukan kabupaten Jayawijaya, dan kabupaten lainnya yang akan menyusul seperti Biak Numfor, Supiori dan juga kabupaten lainnya,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten I Sekda Jayawijaya Drs.Tinggal Wusono M.AP saat membuka kegiatan tersebut berharap di tahun 2024 nanti Jayawijaya sudah eliminasi malaria.

“Harapan kita melalui kegiatan ini bisa memberikan pencerahan kepada seluruh stekholder terkait untuk bisa membantu dinas kesehatan dalam rangka pengembangan step yang ada maupun memberikan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan pokok kita masing-masing,” jelas Tinggal. Sehingga dirinya berharap trend malaria pada tahun 2020 sedikit demi sedikit bisa diakukan secara baik. (Vin/Rs)

Hal ini diungkapkan, Kepala Seksi SUPD3 Direktorat Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Zamhir Islamie,  dalam Bimtek Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Jayawijaya, Selasa (09/07/2019).

Dari 32,9 persen tersebut tersebar di 14 kabupaten di Papua, salah satunya kabupaten Jayawijaya. Untuk itu Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mendorong 14 kabupaten ini untuk bersama-sama menurunkan angka stunting.

Menurutnya persoalan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab kementerian maupun dinas kesehatan tetapi perlu  campur tangan kepala daerah beserta para OPD untuk menurunkan angka tersebut. “Kenapa ini tidak ditangani langsung oleh kementerian kesehatan, karena kalau dibiarkan hanya sektor kesehatan hal ini tidak akan selesai, sehingga perlu campur tangan pimpinan daerah, kepala bappeda dan OPD-OPD lainya,” ungkap Zamhir. Stunting sendiri dipicu kurangnya layanan dasar yang diterima masyarakat.

Sehingga, dikatakan Zamhir sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pemerintah mencoba memperbaiki layanan dasar yang belum terpenuhi secara utuh, sehingga mempengaruhi penyebab terjadinya stunting. “Sebagai fungsi pemerintah kita mencoba meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena tiga tujuan otonomi kita, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendekatkan pelayanan dan mengurangi disparitas wilayah antar daerah,” jelasnya.

Lanjutnya, masalah stunting telah menjadi program prioritas nasional, sehingga perlu  persamaan persepsi yang mana masalah stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi mencari jalan keluar bagaimana memenuhi pelayanan dasar guna menekan angka yang ada.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Jayawijaya, Marthin Yogobi SH., M.Hum., saat membuka bimtek tersebut  mengatakan, masalah gizi berkaitan erat dengan stunting di Papua. Dan yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat adalah anemia pada ibu hamil (37,1 persen), Berat Bayi Lahir Rendah BBLR (10,2 persen), balita kurus atau wasting (10,1 persen) dan anemia pada balita. Hanya (48,6) persen anak yang tidak menderita gangguan gizi. Ia juga menilai, pencegahan stunting menitikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan, khususnya akses terhadap pangan bergizi (makanan).

“Lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan pada bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan, serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya air bersih dan sanitasi (lingkungan) juga menjadi titik berat pencegahan stunting,” ungkap Marthin. Sehingga lanjut Wabup, keempat faktor tersebut secara tidak langsung mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Untuk itu, intervensi terhadap keempat faktor ini diharapkan dapat mencegah malnustrisi. (Vin/YP)

Pemerintah pusat bahkan mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Hal ini diungkapkan Asisten I Sekda Jayawijaya Dr.Tinggal Wusono M.AP.

Dikatakannya, ini sesuai dengan penyampaian kemetrian dalam negeri yang mana pembiayaan program stanting diibiayai oleh dana pinjaman. Selain itu ada juga dana dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.

“Memang kita harus pastikan setiap pembiayaan tidak tumpang tindih, sebenarnya ini lebih banyak intervensi prilaku dan lebih banyak pada bagaimana peningkatan gizi masyarakat sehingga alokasi anggaran pinjaman ini dimasukan dalam DAK non Fisik kepada pemerintah daerah dari Pemerintah Pusat,”ungkapnya saat ditemui di kantor bupati, Senin (08/7/2019).

Lanjut Tinggal, pada prinsipnya pemerintah daerah menyambut baik program stanting, sehingga harapannya dengan penetapan lokus nantinya ada kemajuan, sehingga dapat bergeser dari satu lokus ke lokus yang lainnya. “Penggunaan dana harus tepat sasaran, harapanya harus ada intervensi masyarakat dan dana desa harus terintegrasi dalam penanganan Stanting,” katanya.

Dirinya memastikan bahwa tahapan pencegahan stanting yang dilakukan harus sesuai dengan juknis yang diterbitkan pemerintah pusat, dan pemda Jayawijaya harus dapat memastikan bahwa kegiatan di lapangan harus sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dengan OPD terkait dan terlibat dalam rencana aksi daerah pencegahan stanting. “OPD harus bekerja berdasarkan base line yang didapatkan agar  penanganan stanting disetiap lokus terarah dan penggunaan agaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam program ini,” tegas Tinggal. (Vin/RS)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jayawijaya, Petrus Mahuze, M.AP membeberkan saat ini Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam penanganan stunting telah membagi peran dalam bentuk rencanan aksi, sehingga nantinya akan dibentuk intervensi masing–masing OPD teknis.

OPD yang tergabung dalam rencana aksi daerah dalam penanganan stanting Jayawijaya, yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pendidikan, Perumahan, dan Dinas Pertanian.

“Setelah dipetakan ada 84 Kampung yang menjadi lokus penanganan stanting, diawali tahun 2019 ini dengan 10 lokus yang akan ditindak lanjuti,” ungkap Mahuze, usai pertemuan bersama tim aksi daerah, di ruang Asisten I Sekda, Jumat (05/07/2019).

Ditambahkannya, di tahun 2020 nanti akan ditetapkan lagi 20 kampung sebagai lokus stunting dan akan berlanjut sesuai kebutuhan, karena menurutnya butuh 5 tahun untuk melakukan penanganan stunting. Karena penanganan stunting masuk dalam rencana aksi daerah sehingga program yang berkaitan didukung perencanaannya baik di RPJM maupun renstra OPD.

Di kesempatan berbeda, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, dr. Willy Mambieuw, Sp.B mengatakan karena telah memasuki tahap 3 dalam penanganan stunting sehingga diharapkan OPD teknis lainnya dapat segera memasukkan program kerjanya yang berkaitan dengan aksi daerah ini. “Kita dari kesehatan akan menyusun satu pedoman yang akan dibagikan ke OPD terkait tentang apa yang akan dibuat dalam penurunan stanting,” jelas Willy. (Vin/YP).

Dijelaskannya, program andalan pemerintah pusat ini bertujuan bukan untuk membatasi kelahiran tetapi mengatur jarak kelahiran anak dalam setiap keluarga. Harapannya anak-anak yang dilahirkan lebih berkualitas bagi bangsa dan negara karena mendapatkan perhatian dan terpenuhinya kebutuhan.

 Demikian hal ini disampaikan pada peringatan Hari Keluarga Nasional Ke XXVI yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Wamena, Senin (01/07/2019). “Untuk menggenjot itu peran dinas terkait dan keluarga sangat penting untuk aktif dan gencar melakukan sosialisasi akan program KB,” ungkap Wabup.

 Dirinya berharap dalam melaksanakan tugas dan fungsi kerjanya, dinas terkait berpatokan pada 8 tugas fungsi pokok keluarga, sehingga  akan menumbuhkan karakter anak bangsa yang memiliki karakter kuat dan berkepribadian terpuji. (Vin/YP).